Kabinet Indonesia Maju “ Pesimis dan Harapan “

oleh -59 views

Oleh : Indra Syarif

PADANG,SUMBARTODAY- Sebaiknya Jokowi merenung kembali “Rethinking” Kebijakan yang digulirkan pada Periode kedua ini. Posisi Pemerintah dan Rakyat saat ini berada pada posisi yang antagonis. Keinginan Rakyat tidak ada kenaikan harga :  Pangan, energi dan Pajak, Ternyata Pemerintah menaikkan untuk menutupi defisit.

Rakyat belum butuh Pemindahan Ibukota Baru, bagi Pemerintah ini menjadi agenda utama.

Kebutuhan Rakyat yang amat mendesak adalah masalah ekonomi. Periode Pertama Jokowi ditandai dengan beban Rakyat yang meningkat karena adanya kenaikan di berbagai sektor, seperti : listrik, gas, BBM, BPJS dan Pajak, Harapan Rakyat Periode ke 2 Jokowi dapat memperbaiki beban yang dirasakan Rakyat.

Melihat Personalia Kabinet Indonesia Maju Publik agak pesimis karna penempatan personalia Kabinet kurang Profesional partai – partai masih dominan, dan masih jauh dari kabinet ahli.

Publik cendrung skeptis ketika Rapat Perdana Kabinet Indonesaia Maju yang dominan dibahas masalah Radikalisme, banyak mentri – mentri berkomentar masalah ini, seakan – akan Radikalisme lebih utama dari pada beban ekonomi Rakyat.

Banyak personalia Kabinet Indonesia Maju menempati post kementrian yang kurang tepat “The Right Man In The Wrong Place“ dipastikan hasil kerja mereka kurang maksimal, sekalipun mereka berlatar belakang Akademik dari Perguruan Tinggi bergengsi, Kapabilitas mereka yang bagus tiada arti ketika mentri – mentri menggeluti bidang yang kurang tepat. Kondisi ini menjadi pemandangan utama Kabinet Indonesia Maju. Hal ini bisa terjadi karena Kabinet Indonesia Maju disusun masih cendrung berdasarkan Akomodasi dan Kalkulasi Politik. Kepentingan Partai pendukung dan tim sukses masih ciri-ciri utama kabinet.

Bila dicermati Format Kabinet Indonesia Maju maka kabinet ini tergolong gemuk karena ditambah 12 Wakil Mentri, Sesuai UU Kementrian negara, Pengangkatan Wakil Mentri didasarkan beban kerja yang membutuhkan Penanganan khusus, dalam kabinet ini tidak tergambar yang ditangani secara khusus karena Wakil Mentri diangkat lebih serat mengandung unsur ucapan terima kasih pada pendukung dan tim sukses.

Bila diterawang lebih dalam anatomi kabinet ini jauh dari efisien dan efektifitas mengingat begitu banyaknya wakil mentri yang menempati post – post pada sektor yang kurang krusial sehingga akan  memberatkan keuangan negara.

Bila dilaksanakan sinkronisasai antara kepentingan Rakyat dan Program pemerintah belum tergambar  titik singgung yang signifikan, bagi rakyat masalah yang paling utama adalah beban ekonomi, bercermin pada kinerja Pemerintah masa lalu yang hampir semua harga – harga naik: Pajak, BPJS, Listrik,  Premium langka, BBM tanpa subsidi, Gas, Pajak kendaraan bermotor.Terjadi kenaikan ini sebagai indikator beban keuangan pemerintah sangat berat dan atau devisit, dan masalah Ekonomi betul – betul diperlukan penanganan khusus.

Bank Dunia melansir kondisi perekonomian Indonesia lebih mengkhawatirkan ketimbang negara Asia Tenggara lainnya, diyakini Indonesia seperti  yang dirilis Bank Dunia akan menghadapi masalah utang besar – besaran, Termasuk utang BUMN yang cukup jumbo, lantaran dikelola secara salah dan cendrung korup.

Seperti yang diulas, Detik finance utang 10 BUMN Indonesia mencapai lebih kurang Rp 4.478 T dan utang BUMN lainnya Rp 793 T dengan Total Rp 5.271 angka ini sangat Fantastis sekalipun Pejabat Kementrian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa BUMN masih sanggup membayar utang dengan aman, sejalan dengan itu Program – program kabinet masa lalu banyak yang belum mencapai sasaran seperti proyek listrik 35.000 M masih jauh dari target.Maka seharusnya agenda utama Pemerintah memulihkan ekonomi yang sedang terseok-seok.

Menghadapi kesulitan likuiditas ini Pemerintah mencari jalan pintas yang instan menaikkan pajak, menambah utang, menerbitkan obligasi. Yang ujung – ujung kebijakan instan ini membebani keuangan negara dan mengurangi pendapatan masyarakat.

Pertarungan ekonomi-Cina-AS seharusnya Indonesia yang punya SDA yang melimpah untuk dapat memetik memanfaatkannya, ternyata AS dan Jepang yang merelokasi pabriknya dari Cina tidak memindahkan ke Indonesia, tapi memilih Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura dan Thailand. hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Jokowi dan kabinet Indonesia Maju.

Kebutuhan mendesak adalah penanganan ekonomi,  membuka lapangan kerja, penyedia pangan dan energi dengan harga yang terjangkau bagi Rakyat. Tapi anehnya Rapat perdana yang dilakukan Kabinet  Indonesia Maju membahas masalah Radikalisme dan banyak mentri berkomentar perihal Radikalisme,  apakah masalah Radikal sudah sangat  – sangat krusial benar sehingga Rapat Perdana Kabinet lebih banyak pada masalah ini.

Seperti yang dilansir Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebutkan Presiden memang menjadikan Pemberantasan Radikalisme sebagai salah satu agenda utama Pemerintah.

Adanya agenda utama Pemerintah Pemberantasan Radikalisme seakan – akan Indonesia sudah lampu merah, sangat paradok dengan kondisi utama Indonesia yang darurat ekonomi, indikator ini terlihat melalui kebijakan Pemerintah menutupi devisit anggaran dengan membebani Rakyat, Maka sudah seharusnya agenda utama pemerintah adalah  terobosan ekonomi.

Munculnya agenda utama Pemerintah Pemberantasan Radikalisme seakan – akan Indonesia sudah darurat radikal. Sedangkan Kapolri baru Jendral Pol Idham Azis dengan sejuk mengatakan bahwa radikal hanya tindakan oknum atau kelompok, dan bukan pada tingkat ajaran / agama dan bukan pula simbolnya. Maka apa yang dilakukan Pemerintah atau kabinet memandang radikalisme adalah sangat berlebihan, Padahal Radikalisme bisa saja terjadi pada Penganut agama apapun, dan mazhab politik apapun baik liberal maupun sosialis.

Seperti kejadian di Wamena membunuh orang – orang yang tidak berdosa sebanyak 33 orang dapat disebut super Radikal dan sangat Rasis. Definisi radikal hanya baru sepihak definisi dari Pemerintah yang diukur hanya kelompok tertentu.

Sebetulnya  politisi dan pejabat Indonesia sudah terjebak dengan Perbuatan radikal.  NKRI yang punya Dasar negara Pancasila, Ideologi Negara Pancasila, pandangan Hidup Pancasila ternyata dalam UUD 1945 amandemen  I-IV Kandungan Pasal-Pasal memuat paham liberalisme sehingga sistim politik yang dipakai Indonesia adalah liberalisme bahkan Ultra Liberalisme melampaui sistim yang ada di Amerika. Di Amerika sistim politiknya hanya single legitimate Kongres saja yang dipilih rakyat sedangkan indonesia double Legitimate Presiden dan DPR dipilh Rakyat.

Dengan menerapkan sistim politik liberal dan ekonomi kapitalis lalu dibungkus dengan merek Pancasila, maka  pada masyarakat yang sedang berkembang  seperti Indonesia, Penerapan sistim ini akan memicu Deviasi dengan munculnya banyak partai, dan masyarakatnya yang terbelah.

Disisi lain pejabat dan politisi  kita juga bertindak Radikal bidang ekonomi Indonesia memakai Laissez Faire Laisser Passer dimana segala kegiatan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar sistim ini tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Pemerintah Cuma menjadi satpam dalam bidang ekonomi akibatnya sumber daya alam kita dimiliki oleh segelintir orang, dan peruntukkanya tidak sesuai Pasal 33 UUD 194.
Seperti yang dikatakan RM.A.B Kusuma dari Universitas Indonesia pada masa Reformasi Para para pengusaha dan kroninya berhasil mendirikan Negara penjaga malam : Night Watchmen State’l bahwa pemerintah diposisikan sebagai “Penjaga Malam” dengan menyerahkan sistim ekonomi menurut mekanisme pasar. Kondisi ini sudah berlangsung di Indonesia yang akibat terkurasnya SDA yang melimpah hanya dimiliki segelintir orang dan terjadilah ketimpangan pendapatan.

Memakai demokrasi liberal dan ekonomi kapitalisme dinegara Pancasila juga tindakan Radikal pemerintah. Seperti apa yang di sampaikan anggota Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP – PIP) Wakil Presiden Ke 6 Try Soetrisno didepan Seminar Kebangsaan KB FKPPI 12 September 2019 bahwa Indonesia punya sistim  sendiri, dengan mengutip (kata – kata pendiri republik). Maka Tri menyarankan sebaiknya kembali pada UUD 1945 yang asli.Adanya saran dari Wakil Presiden ke 6 tentu ada sesuatu sistim atau kondisi yang kurang pas yang berlangsung di Republik ini, karena Pendiri Negara bermaksud membentuk Negara kesejahteraan Welfare State tapi yang terjadi melenceng terlalu jauh ke kanan.

Bila dibandingkan dengan Amerika sebagai Negara Kampiun Demokrasi dengan ekonomi Rakyat kuat dan tingkat pendidikan  rata – rata 14 Tahun tidak mempercayai  Rakyat untuk memilih Presiden, Di AS Presiden dipilih Ellectoral College yang anggotanya dipilih  oleh rakyat ditambah 100 anggota senat. Ellectoral College  di AS ini identik dengan MPR di Indonesia bahwa yang memilih Presiden adalah orang – orang cerdas dan profesional, bedanya Ellectoral College  sifat lembaganya ad hoc dan MPR sifatnya permanen.

Untuk menampung semua problema kenegaraan kembali ke UUD 1945 yang asli sangat mendesak dimana Presiden dipilih oleh Pejabat politisi dan Cendekiawan, Karena MPR mengakomodasi golongan fungsionil dimana golongan ini lebih mengacu kepada profesional.

Pada UUD 1945  Asli Pengelolaan Sumber Daya Alam dapat dikontrol dengan baik diyakini masalah ekonomi lebih  mudah ditangani dengan peranan dominan BUMN, yang didukung Koperasi dan Swasta.

Dapat saja Pemerintah mengembalikan kepemilikan SDA ketangan negara agak 10% saja, sudah dipastikan Jokowi Presiden yang berhasil mengembalikan kepemilikan SDA ketangan Negara. Hal ini jauh lebih penting dari pada Pemindahan Ibukota.

Jakarta, 13 November 2019

Indra Syarif

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *