Walikota dan Jajarannya Jangan Persulit Masyarakat Mengurus Haknya

oleh -36 views

PADANG,SUMBARTODAY– Pengurusan dana bantuan untuk melanjutkan pendidikan dikota Padang ternyata berbelit. Harus memiliki BPJS, harus memiliki kartu KIS sebagai syarat yang harus dipenuhi menurut cerita ibu Rini warga kampung kalawi Padang.

Sedangkan, untuk memberi bantuan keluar daerah sepertinya tidak memerlukan syarat tersebut, seperti dikutip dari berita Republika.Co.id, Jumat 19 Apr 2019 23:22 WIB berikut ini.

Warga beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) Padang menyerahkan bantuan untuk korban gempa bumi dan tsunami di Selat Sunda yang terjadi akhir 2018 lalu. Bantuan berupa uang yang telah dihimpun melalui Dinas Sosial dan Baznas Kota Padang itu dalam beberapa bulan terakhir akan disalurkan Pemerintah Kota Padang melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumbar.

“Alhamdulillah atas nama pemerintah Kota Padang kami harap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena tsunami Selat Sunda,” kata Mahyeldi, melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Jumat (19/4).

Gempa bumi disusul tsunami secara mendadak terjadi di Selat Sunda pada 22 Desember tahun lalu. Penyebabnya adalah letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung.  Bencana alam tersebut menewaskan 426 orag dan 7.202 korban luka serta 23 orang hilang.

Kepala ACT (Aksi Cepat Tanggap) Sumbar Zeng Wellf mengatakan data yang mereka dapatkan terdapat 15 warga Minang di Lampung dan Banten yang hancur. Ke 15 kepala keluarga ini menurut Zeng memang sangat butuh bantuan supaya bisa mendirikan pemukiman lagi buat keluarganya.

“Warga asal Minang yang terkena bencana gempa dan tsunami Selat Sunda cukup banyak. Semoga bantuan yang akan kita berikan ini dapat disalurkan secepatnya,” ujar Zeng. (sumber Republika.Co.Id)

Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Anak Daerah menanggapi kejadian tersebut, ” jika memang harus memiliki semua persyaratan yang telah ditentukan tentunya orang yang menerima bantuan walikota Padang yang berada di daerah seperti selat Sunda juga harus demikian. yang jelas kebijakan walikota Padang memberikan bantuan adalah perbuatan yang mulia. seharusnya warga Padang jangan terlalu dipersulit. apalagi dana yang di minta warga adalah dana yang bantuan sosial yang telah dianggarkan, saya sebagai ketua LSM KOAD meminta agar walikota Padang jangan manfaatkan dana dana sosial dana zakat untuk kepentingan pencitraan “, pungkas Indrawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *