KPK harus Segera Supervisi Kasus SPJ Fiktif yang Belum menyentuh Pejabat Yang Disebut Dalam Persidangan

oleh -22 views

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Terpecahnya konsentrasi penyidik dalam penanganan berbagai kasus, menurut Koordinator Lembaha Integritas Arief Paderi, bukan alasan yang tepat untuk menunda penanganan kasus SPj Fiktif Jilid II yang hingga kini terkesan mangkrak. Menurutnya, bila perlu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa mengambil tanggung jawab untuk melanjutkan proses penanganan.

“Selama ini dilakukan supervisi oleh KPK, tetapi apa hasilnya dan bagaimana tindaklanjutnya kita tidak mengetahui. Kalau seperti ini supervisi KPK terhadap lembaga penegak hukum lainnya, tentu masyarakat sangat menyayangkannya,” kata Arief, Minggu (13/1).

Arief menyebutkan, jika kasus tersebut tidak mungkin lagi disegerakan oleh pihak kepolisian, maka akan sangat bijak bila KPK tampil mengambil alih penanganan selanjutnya. “Sebenarnya kami mendesak KPK untuk ambil kasus ini, karena melihat jumlah dan aliran dananya yang cukup besar. Secara aturannya, memang pas KPK yang menangani,” katanya lagi.

Sebelumnya kepada Haluan, Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif jilid II jika memang penanganan macet di Bareskrim Polri. “Kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian ataupun kejaksaan harus ditangani dengan autentik, meskipun memang dalam pembuktian ada kendala-kendala yang dihadapi,” kata Febri usai menjadi pembicara dalam seminar penindakan korupsi yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang (UNP) beberapa waktu lalu.

Setiap penanganan kasus korupsi, termasuk kasus SPj fiktif, menurut Febri memang harus dituntaskan. “Pastinya masyarakat sangat menunggu bagaimana hasilnya, sama seperti perkara-perkara lainnya. Sebab itu, setiap penegak hukum, termasuk KPK punya kewajiban untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi yang sudah ditangani. Penegak hukum wajib bekerja maksimal dalam menangani perkara, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” kata Febri.

Febri mengatakan, KPK bisa mengambil alih penyelesaian perkara korupsi apabila ada permasalahan dalam penanganannya. Begitu juga dengan kasus SPj fiktif yang baru menyeret satu nama ke balik jeruji besi. “Bisa saja diambil alih kalau memang macet. Namun sejauh ini kami (KPK) menilai Polri masih bagus dalam menangani kasus ini (SPj) fiktif. KPK siap membantu jika memang dibutuhkan,” tambahnya lagi.

KPK dalam posisi menunggu jika Bareskrim Polri meminta dukungan dalam upaya pengusutan kasus SPj fiktif. Jauh-jauh hari, KPK telah memberikan dukungan berupa fasilitasi ahli pada jilid pertama kasus tersebut yeng telah tuntas bersidang dengan jatuhnya vonis sembilan tahun untuk terpidana Yusafni .

KPK juga menilai, jika ditemukan sejumlah fakta baru di persidangan kasus tersebut pada jilid pertama, maka sudah pada tempatnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang berwenang atas kasus tersebut. “Jika sebuah kasus yang ditangani dipersidangan memunculkan sejumlah fakta baru, tentu sebaiknya ditindaklanjuti. Namun, hal ini menjadi domain penegak hukum yang menangani kasusnya. KPK pada prinsipnya, dapat memberikan dukungan, sesuai kewenangan koordinasi dan supervisi yang diatur undang-undang,” kata Febri.

Febri pernah menyampaikan, Unit Koordinasi dan Supervisi bidang penindakan KPK telah memberikan dukungan berupa fasilitasi ahli pada penanganan kasus jilid pertama SPj fiktif dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. “Jika nanti ada permintaan dukungan lagi, sesuai kewenangan KPK tentu akan kami tindaklanjuti,” sebutnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, Haluan masih berupaya berkomunikasi dengan Febri Diansyah terkait sikap terkini KPK menghadapi penanganan kasus SPj Fiktif Jilid II yang terkesan jalan di tempat. Namun, upaya komunikasi yang dilakukan belum membuahkan hasil.

Terkait kasus ini, sebelumnya Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz ikut mendesak penyidik Bareskrim Polri untuk membawa aktor intelektual dalam kasus ini ke meja persidangan. Disebutkan Donal, penyidik harus mempercepat penanganan dan menangkap aktor intelektual dalam kasus yang merugikan negara Rp62 miliar lebih itu.

“Ini kasus besar. Bahkan di Sumbar menjadi kasus korupsi yang paling besar. Jangan didiamkan begitu saja. Penyidik punya utang untuk menuntaskannya, sekaligus mengungkap, siapa dalang atau aktor intelektual dalam kasus ini,” tegas Donal Fariz

Dijelaskan Donal, sebenarnya tidak ada alasan penegak hukum untuk melakukan penundaan penanganan suatu perkara. “Dalam kasus ini, penyidik tidak punya alasan untuk menunda, ini harus segera diselesaikan. Kalau alasannya ada kasus lain yang lebih besar sedang dikerjakan, lebih tidak masuk akal. Penyidik di Bareskrim itu tidak satu atau dua, tapi banyak. Kan bisa diatur timnya,” tutur Donal.

Penelaahan ICW, menurut Donal, Yusafni Ajo, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar yang sudah divonis dalam kasus ini, diyakini bukan aktor tunggal, atau aktor intelektual. bisa jadi Yusafni hanya pesuruh.

“Kami menyakini dia bukan aktor intelektualnya, untuk itu penyidik harus segera menangkap dan menghukum aktor intelektual yang menjadi otak dari kasus yang terbesar pernah ada di sumbar ini,” katanya.

Mengutip komentar Tito dalam sebuah sesi tanya jawab, yang kami kutip dari HarianHaluan.com.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan soal keinginannya untuk mengevaluasi pilkada langsung. Tito menyebut adanya potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

“Itu belum termasuk politik biaya tinggi untuk calon kepala daerah. Ini dari empirik saja, untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati kalau nggak punya Rp 30 M, nggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan nggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya,” ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito mengatakan biaya itu digunakan untuk kebutuhan teknis dan nonteknis pilkada seperti kampanye dan biaya saksi. Tito lalu membandingkan dengan gaji yang diterima para kepala daerah.

“Sementara dilihat pemasukan dari gaji, Rp 200 juta kali 12 (bulan), Rp 2,4 (miliar), lima tahun Rp 12 M, keluar Rp 30 M. Mana mau tekor? Kalau dia mau tekor saya hormat sekali. Itu berarti betul-betul mau mengabdi buat nusa dan bangsa. Tapi dalam 1000 mungkin ada satu saja”, ujar Tito.

Komentar mendagri tersebut dapat dijadikan acuan bahwa korupsi tersebut tidak terlepas dari biaya Pilkada yang terlalu tinggi.

Dikutip dari kata Kasubdit IV  Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Endar Priantoro kepada Endar juga menjelaskan, proses penetapan tersangka Yusfani sendiri dalam kasus dugaan TPPU tindak pidana korupsi berdasarkan gelar perkara pada Selasa (21/8).

Yusafni Ajo, terdakwa kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif menyebut, perbuatan korup yang dilakukannya, tak serta merta keinginan pribadinya. Ada pihak-pihak yang menyuruh dan mengarahkannya untuk berbuat salah, dan berujung pada perbuatan korup. Seolah-olah dia boneka yang dikendalikan orang lain.

Pengakuan itu disampaikan Yusafni dalam pembelaannya yang dibacakan dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang, Senin (21/5). Meski mengaku dia disuruh, namun Yusafni tidak menyebut nama orang yang memerintah dan menyuruhnya. Dia hanya mengatakan, suruhan itu datang dari pihak berwenang.

“Posisi saya hanya sebagai staf biasa pada Dinas Prasjaltarkim. Namun karena perintah tugas, saya ditunjuk untuk melaksanakan ganti rugi lahan untuk proyek strategis di beberapa titik,” terangnya memulai pembelaan.

Yusafni mengakui kalau memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan dalam proses ganti rugi lahan. Namun dia menyebut tidak pernah berniat untuk melakukannya.

“Terjadinya kesalahan  yang menyebabkan kerugian negara itu dikarenakan adanya permintaan dari pejabat berwenang. Saya hanya pelaksana terendah, kesalahan itu muncul karena adanya permintaan-permintaan dari pejabat berwenang sebagaimana datanya telah saya jelaskan,” ucap Yusafni dengan suara sayup-sayup sembari memandang kertas yang ada di tangannya.

Mencermati berita yang dikutip dari HarianHaluan.com diatas maka Indrawan sebagai ketua LSM Komunitas Anaka Daerah(LSM KOAD) meminta agar KPK Segera turun tangan dengan serius untuk melakukan pengawasan langsung ke Inti masalah, kita sudah mengetahui berapa biaya pilkada yang telah dikeluarkan, kemana arah pembuktian kasus SPj Fiktif ini, jangan berhenti pada tataran pelaku lapangan. Penyidik harus berani menyisir kasus ini sampai pada siapa yang memakai uang tersebut, nggak mungkin Yusafni sendiri, dalam sidang sudah disebut nama orangnya  serta kegunaannya, atau memang hukum kita kalah dengan uang, beraninya sama rakyat kecil”, pungkas Indrawan Ketua LSM KOAD

Diketahui, dalam kasus ini tersangka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan pengadaan tanah tersebut dengan cara membuat pertanggungjawaban anggaran yang tidak sebenarnya dan melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan. berdasarkan keterangan tersebut sangat mungkin dilakukan penetapan tersangka berdasarkan fakta persidangan yang merupakan kenyataan atas kejadian yang sebenarnya pungkas Indrawan Ketua LSM KOAD.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *