Ketua LSM KOAD Tanggapi RDP Komisi III dengan Kapolri Terkait Kapolda Sumbar

oleh -159 views

JAKARTA,SUMBARTODAY-Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri dan Kapolda Se-Indonesia pada Rabu (20/11). Dalam rapat terbuka itu, Jejak Media Group (JMG) yang aktif dalam pemberitaan kinerja Irjen Pol. Drs Fakhrizal, M.Hum Kapolda Sumatera Barat, turut hadir memantau jalannya Rapat Dengar Pendapat tersebut.

Ismail Novendra, Pemimpin Redaksi Jejak News dan jejak77.com yang turun langsung untuk menghadiri rapat dengar pendapat ini mengatakan “Kita sebagai media harus tetap konsekuen menjalankan fungsi jurnalistik. Sebagai kontrol sosial kita harus apa adanya, yang bagus beritakan bagus, yang buruk harus dibilang buruk”.

“ Beberapa materi berita Jejak News terdahulu dan surat yang saya sampaikan pada Komisi III tentang kinerja Kapolda Sumatera Barat, dipertanyakan dan dikupas oleh beberapa anggota komisi III DPR RI. Apa yang disampaikan anggota Komisi III hari ini adalah bentuk bukti, jika karya jurnalistik ditampilkan dengan berimbang, dan berdasarkan data, tidak ada satu kedzaliman-pun yang bisa lari dari kritis nya sebuah karya jurnalistik” ujar Ismail.

Dalam Rapat Dengar Pendapat ini, Kapolri, Jenderal Polisi Idham Azis, dalam laporannya menjelaskan tetap meneruskan Program Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya), Kapolri juga dengan tegas berjanji untuk membenahi semua fakta fakta tentang yang dilaporkan masyarakat melalui Komisi III terkait anggota anggota nya yang disebut oleh Kapolri sebagai “oknum” Polri. Kapolri juga berjanji untuk tidak men-tolerir pelanggaran-pelanggaran baik itu penyalahgunaan wewenang, maupun tindak tanduk indisipliner yang dilakukan oleh anggotanya.

“Untuk mewujudkan Reformasi Polri kita harus memulai dari tubuh Polri itu sendiri” ungkap Idham.

Terkait beberapa Surat Edaran yang baru dikeluarkan Polri dibawah Pimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, hampir semua Anggota Komisi III memberi Apresiasi langkah Kapolri ini seperti Surat Edaran Tentang Larangan Intervensi terhadap Proyek dan Surat Edaran Tentang tidak diperbolehkannya Anggota Polri mempertontonkan gaya hidup mewah.

Untuk catatan kinerja, yang paling banyak disoroti adalah kepercayaan publik terhadap profesionalitas Polri dalam memproses laporan masyarakat. Kemudian yang disoroti juga adalah tentang Pemberantasan Narkoba, yang diberi catatan agar strategi pencegahan lebih diperhatikan.

Selanjutnya juga menjadi catatan adalah Netralitas Polri dalam menghadapi Pilkada 2020, dan dibahas juga penyalahgunaan wewenang terkait adanya beberapa Kapolda dan Kasatwil yang akan Maju di Pilkada mendatang.

Dalam rapat dengar pendapat hari ini, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Fakhrizal banyak menjadi catatan bagi anggota komisi III, dimulai dari Anggota Fraksi PKS Habib Abu Bakar Al Habsi menyampaikan catatan kepada Kapolri tentang ada dibeberapa Polda yang kebetulan didaerah tersebut ada Pilkada, kemudian di daerah tersebut terjadi pemanggilan pemanggilan, yang pemanggilan tersebut terindikasi ada muatan politis.

Kemudian Anggota Fraksi Demokrat, Ir. H. Mulyadi kepada Kapolri menyampaikan tentang Penyalahgunaan wewenang terkait tindak tanduk Kapolda Sumbar yang akan maju Pilgub 2020. Mulyadi juga menyampaikan tentang penegakan hukum harus profesional. “Orang-orang diperiksa, setelah itu lepas, kemudian tidak jelas permasalahan hukumnya, saya minta kepada institusi Polri, kalau ada permasalahan hukum itu ya ditindak, diselesaikan sampai ke pengadilan, jangan orang diperiksa, kemudian dilepas, setelah itu tidak jelas lagi, ini akan menimbulkan persepsi dan praduga yang tidak bagus di mata masyarakat” jelas Mulyadi.

Kemudian diakhir penyampaiannya Mulyadi juga menyelipkan terkait illegal mining dan illegal logging, “Khusus nya untuk sahabat saya Kapolda Sumatera Barat, illegal mining dan illegal logging ini kalau bisa segera dituntaskan pak, kalau ada kapolres dan pihak lainnya yang tidak mendukung, segera diganti” tutup Mulyadi.

Berikut nya Anggota Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan terkait kinerja Kapolda Sumatera Barat kepada Kapolri menyampaikan “tekait peras memeras ditubuh Polri, saya konkrit konkrit saja pak, contohnya di sumatera barat, ada penahanan pemilik perusahaan air minum, itu ditahan 20 hari, yang namanya PT. Agrimitra Utama Persada ditahan, tapi ada juga pemilik galian C pak, ditahan 4 hari bisa keluar, ini juga harus ada kepastian hukum dan rasa keadilan yang sama” ungkap Arteria.

Selanjutnya dalam jawabannya Kapolri dengan tegas menyatakan terkait Netralitas, Polri Netral, jika ada Kapolda dan Kapolres yang akan maju di Pilkada 2020 akan diganti dan saat Kapolri menyampaikan hal ini, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu sempat meng-interupsi “Ini terkait laporan masyarakat, ada satu daerah yaitu Provinsi Sumatera Barat, itu Kapolda sudah deklarasi sebaiknya diganti saja pak, untuk menjaga netralitas Polri”.

Interupsi Masinton Pasaribu ini dengan tegas langsung dijawab Kapolri “terima kasih masukannya pak, kalau ada Kapolda yang telah mendeklarasikan diri untuk maju dipilkada akan diganti”, ujarnya.

Dilain tempat Mayor (Purn) Syamsir Burhan, Ketua DPD LPRI Sumatera Barat menyatakan “Kita akan kawal jawaban Kapolri hari ini, kita tunggu release jawaban tertulis Kapolri 7 hari kedepan terkait hal-hal yang disampaikan Anggota Komisi III ini”.

Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Anak Daerah(LSM KOAD) melalui ketuanya membenarkan kritikan tersebut, wajar jika komisi III DPR-RI mempertanyakan berbagai hal terkait seorang Jenderal polisi ikut bertarung dalam pilkada Sumbar, beliau seorang publik figur, yang jelas menurutnya dari sekian banyak calon, Indrawan mengapresiasi Irjen (Pol) Fakhrizal sebagai calon kandidat yag akan ikut bertanding.”saya yakin beliau akan menjadi lawan tangguh bagi calon lain, sebutlah siapa saja!! kalau sudah dihadapkan pada permasalahan hukum, jelas Fahrizal lebih bersih, Fakhrizal tidak punya kuasa tentang dana Baznas, Bansos, dan lain-lainnya bahkan saya berani membuktikan”, tandas Indrawan.

Mengutip kritikan dari Mulyadi terkait illegal mining dan illegal logging, Khusus nya untuk sahabat saya Kapolda Sumatera Barat, illegal mining dan illegal logging ini kalau bisa segera dituntaskan pak, kalau ada kapolres dan pihak lainnya yang tidak mendukung, segera diganti.

Ketua LSM KOAD,” mengatakan bukan hanya Ilegal minning dan Ilegal Logging saja, semua kasus hukum harus di tuntaskan, tidak boleh ada yang dipermainkan, siapapun dia, menaggapi kritikan ini, Indrawan berani buka-bukaan didepan hukum. siapa yang lebih bersih, saya tidak yakin yang tukang kritik bersih, melalui media ini mari kita buktikan”, tandasnya

“sebagai Masyarakat saya sangat berharap Polda Sumbar dapat menunjukkan profesionalitasnya melalui kasus terkait pasar Banda Buek yang sedang berjalan, saya berharap semua yang terkait akan dipanggil segera, kita tinggal tunggu bersama,” pungkas Indrawan.

Berikut menanggapi Anggota Fraksi PKS Habib Abu Bakar Al Habsi menyampaikan catatan kepada Kapolri tentang ada dibeberapa Polda yang kebetulan didaerah tersebut ada Pilkada.

Kemudian di daerah tersebut terjadi pemanggilan-pemanggilan, yang pemanggilan tersebut terindikasi ada muatan politis.

Terkait catatan Al Habsi tersebut, Ketua LSM KOAD mengatakan,” seharusnya pemanggilan yang memiliki dasar hukum justru harus dilakukan, terhadap siapapun, karena hukum seharusnya tidak pandang bulu, jika ada Laporan Polisi harus dilakukan proses hukum, siapapun dia, mau Gubernur, Walikota, bahkan komisi III sekalipun, itu baru namanya hukum yang berkeadilan, lagian Polda Sumbar bukan hanya Irjen (Pol) Fahrizal,masih ada Irwasda,Kabid Propam, Direktur-Direktur dan lain-lain, walau akhirnya sebagai penanggungjawab adalah beliau sebagai Kapolda”, pungkas Indrawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *