PKS Pecah, Dampaknya Terhadap Pemilih dan Calon PKS Pada Pilkada Sumbar

oleh -107 views
PADANG,SUMBARTODAY-Partai Gelora sudah menetapkan susunan kepengurusan inti atau Dewan Pimpinan Nasional (DPN) mereka. Partai besutan Fahri Hamzah, Anies Matta, dan sejumlah eks elite PKS lainnya ini hanya tinggal menunggu Surat Keputusan dari KemenkumHAM untuk bisa diresmikan.
Mantan Presiden PKS Anis Matta akan menjadi Ketum Partai Gelora. Sedangkan Fahri Hamzah akan mengisi posisi Wakil Ketua Umum, Mahfudz Siddiq sebagai Sekjen, dan Ahmad Riyaldi sebagai Bendahara Umum.
Meski baru mengumumkan susunan DPN, namun menurut Fahri, akan banyak tokoh-tokoh besar yang merapat ke pengurusan Partai Gelora, termasuk politisi Demokrat Deddy Mizwar. Tak tanggung-tanggung, Partai Gelora menargetkan untuk bisa maju ke Pilkada 2020 mendatang.
Namun, jalan bagi partai ini untuk bisa mengikuti Pilkada 2020 bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, saat ini proses pendaftaran calon kepala daerah dari independen bahkan sudah dimulai.
Menurut peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, salah satu hal yang paling mungkin dilakukan partai Gelora untuk bisa ikut di Pilkada 2020 adalah dengan mengendorse calon di luar partai. Tak hanya itu, Partai Gelora juga harus punya logistik dan dukungan tokoh yang cukup untuk bisa bertahan di Pilkada 2020.
“Kan enggak cukup dengan ini doang, harus ada dukungan logistik dan tokohnya. Apakah tokoh itu ini juga, dia kan pasti sudah dilamar partai lain juga,” kata Arya kepada kumparan, Senin (11/11).
Ketua Partai Gelora (kiri) Anis Matta dan Wakil Ketua Fahri Hamzah. Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan
Jika dilihat dari jajaran kepengurusan inti, menurut Arya, sebenarnya partai ini punya SDM yang cukup berkualitas. Namun, kompetitor mereka sangat banyak yang memiliki kualitas lebih.
“Kompetitor mereka kan banyak juga, terutama dari PKS. PKS ini kan mengalami peningkatan suara di pileg kemarin, artinya migrasi beberapa calon yang keluar itu juga enggak mempengaruhi suara PKS,” ucapnya. (dikutip dari kumparan)
Berbeda dengan Arya, Deri salah seorang pengamat politik melihat dari sisi yang berbeda, ” Pecahnya PKS akan berdampak pada pemilih pada pilkada di setiap daerah, walau tidak akan terlalu besar tapi akan menentukan siapa yang menjadi calon pada berbagai Pilkada disetiap wilayah”, ucapnya berseloroh
“Kita lihat saja diberbagai daerah, kita ambil sebagai contohnya Sumbar, yang akan jadi calon ada beberapa orang dari PKS, kecendrungan pemilih akan dipaksa, ketika dewan pembina memihak salah satu calon yang akan bertanding dalam pilkada mendatang, walaupun diatas kertas yang diperkirakan mendulang suara adalah orang yang digagalkan karena Pilihan politik”, demikian ungkap Deri
“Beredar video bahwa disaat pencalonan sebagai Walikota Padang bahwa Dia tidak akan meninggalkan kursi Walikota, Dia akan menyelesaikan sampai akhir masa jabatannya, jika beliau ikut menjadi calon gubernur Sumbar, saya sebagai masayarakat Sumbar bebas menilai arti kata yang keluar dari mulut seorang pejabat tersebut, yang jelas kata yang telah dilontarkan merupakan beban berat buat Dia, jika ternyata ikut pencalonan”, pungkas Deri sambil ketawa.
Lain lagi menurut Ajo Sulaeman, beliau melihat dari sisi Hukum, “Semakin banyak beban masalah hukum yang sedang ditanggung, dapat membuat sang calon memilih untuk mundur, apalagi jika kita saksikan aksi jor-joran sang calon, diperkirakan tidak akan kurang dari 90 Milyar untuk dapat mengikuti perebutan kursi Gubernur Sumbar. kita sebagai masyarakat bebas untuk berfikir jelek ataupun baik, pertanyaanya adalah dari mana uang yang akan mereka pakai sebagai biaya kampanye, masih segar dari ingatan kita, pada Pilkada Sumbar sebelumnya karena tidak begitu lama setelah pencalonan terdengar sangat santer berbagai kasus yang masuk ranah hukum, kita ambil contoh kasus SPj Fiktif, hal ini sangat mengganggu fikiran kita, buat apa uang sebanyak itu digunakan”, pungkas Ajo Sulaeman terlihat kesal.
Pak De seabagi ketua DPW LSM TIPIKOR Sumbar juga ikut mengomentari kasus SPj fiktif dan kasus dana untuk Pansel PDAM kota Padang, sebagai LSM kami banyak memiliki info data yang siap menjungkalkan calon yang ternyata bukan orang yang bersih dari KKN, terlebih lagi jika memiliki kasus hukum yang sedang ditangani Kejati Sumbar, kita sebagai masyarakat menginginkan pemimpin yang bersih dari berbagai kejahatan Korupsi, Sumbar tidak akan dapatkan pemimpin bersih jika cara yang digunakan tidak bebas dari prilaku KORUPSI”, kata Pak de menambahkan
(sumber Kumparan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *