Tergantung PKS, Untung dan Rugi Harus Jadi Pertimbangan tentukan Cagub

oleh -20 views

PADANG,SUMBARTODAY– Nama Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sudah mulai ramai disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Calon Gubernur Sumatera Barat periode 2020-2025. Sejumlah pengamat dan juga pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar memang sering menyebut adanya peluang Mahyeldi maju sebagai calon orang nomor satu Sumbar menggantikan Irwan Prayitno.

Mahyeldi mengatakan sepanjang karir politiknya mulai sejak dari anggota DPRD Provinsi Sumbar, akil Wali Kota Padang sampai kini menjalani periode kedua sebagai Wali Kota Padang semuanya karena keputusan partai. Untuk itu, pria kelahiran Kota Bukittinggi 52 tahun silam itu akan mematuhi apapun keputusan PKS terkait pencalonan saat Pilkada tahun depan.

Mahyeldi sendiri mengaku mendapat banyak laporan tentang dorongan sejumlah pengamat dan juga netizen melalui media sosial agar dirinya maju pada Pilgub Sumbar 2020. Mahyeldi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan dorongan tersebut. Tapi sampai sekarang, Mahyeldi belum bisa berkomentar banyak terkait kepastian menjadi Cagub Sumbar karena ia masih harus fokus menjalankan tugas sebagai Wali Kota Padang.

“PKS mengambil keputusan selalu dengan mempertimbangkan banyak faktor. Kita tahu menjadi wali kota dan juga gubernur itu bukanlah hal yang sederhana,” ujar Mahyeldi.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar kepada awak media mengatakan partainya menyiapkan tiga nama yang kemungkinan akan didorong pada bursa calon gubernur Sumbar 2020-2025. Selain Mahyeldi, ada nama Menteri Komunikasi dan Informatika 2009-2014 Tifatul Sembiring dan Wali Koya Payakumbuh Riza Pahlevi.

Namun, PKS masih akan melihat dinamika politik yang terjadi ke depan sebelum memutuskan siapa kandidat yang akan diusung dan juga partai yang punya peluang diajak berkoalisi. PKS punya 10 kursi di legislatif provinsi sehingga harus berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Karena agar dapat mengusung calon, partai harus mengantongi minimal 13 kursi parlemen.(Demikian dikutip dari Republika.co.id)

 

Deri salah seorang pengamat politik melihat dari sisi yang berbeda, ” Pecahnya PKS akan berdampak pada pemilih pada pilkada di setiap daerah, walau tidak akan terlalu besar tapi akan menentukan siapa yang menjadi calon pada berbagai Pilkada disetiap wilayah”, ucapnya berseloroh

“Kita lihat saja diberbagai daerah, kita ambil sebagai contohnya Sumbar, yang akan jadi calon ada beberapa orang dari PKS, kecendrungan pemilih akan dipaksa, ketika dewan pembina memihak salah satu calon yang akan bertanding dalam pilkada mendatang, walaupun diatas kertas yang diperkirakan mendulang suara adalah orang yang digagalkan karena Pilihan politik”, demikian ungkap Deri
“Beredar video bahwa disaat pencalonan sebagai Walikota Padang bahwa Dia tidak akan meninggalkan kursi Walikota, Dia akan menyelesaikan sampai akhir masa jabatannya, jika beliau ikut menjadi calon gubernur Sumbar, saya sebagai masayarakat Sumbar bebas menilai arti kata yang keluar dari mulut seorang pejabat tersebut, yang jelas kata yang telah dilontarkan merupakan beban berat buat Dia, jika ternyata ikut pencalonan”, pungkas Deri sambil ketawa.
Lain lagi menurut Ajo Sulaeman, beliau melihat dari sisi Hukum, “Semakin banyak beban masalah hukum yang sedang ditanggung, dapat membuat sang calon memilih untuk mundur, apalagi jika kita saksikan aksi jor-joran sang calon, diperkirakan tidak akan kurang dari 90 Milyar untuk dapat mengikuti perebutan kursi Gubernur Sumbar. kita sebagai masyarakat bebas untuk berfikir jelek ataupun baik, pertanyaanya adalah dari mana uang yang akan mereka pakai sebagai biaya kampanye, masih segar dari ingatan kita, pada Pilkada Sumbar sebelumnya karena tidak begitu lama setelah pencalonan terdengar sangat santer berbagai kasus yang masuk ranah hukum, kita ambil contoh kasus SPj Fiktif, hal ini sangat mengganggu fikiran kita, buat apa uang sebanyak itu digunakan”, pungkas Ajo Sulaeman terlihat kesal.
Pak De seabagi ketua DPW LSM TIPIKOR Sumbar juga ikut mengomentari kasus SPj fiktif dan kasus dana untuk Pansel PDAM kota Padang, sebagai LSM kami banyak memiliki info data yang siap menjungkalkan calon yang ternyata bukan orang yang bersih dari KKN, terlebih lagi jika memiliki kasus hukum yang sedang ditangani Kejati Sumbar, kita sebagai masyarakat menginginkan pemimpin yang bersih dari berbagai kejahatan Korupsi, Sumbar tidak akan dapatkan pemimpin bersih jika cara yang digunakan tidak bebas dari prilaku KORUPSI”, kata Pak de menambahkan(Dikutip dari berita Sumbartoday 6 Desember 2019)
Berikut komentar Indrawan Ketua LSM Komunitas Anak Daerah terkait pemilihan calon Gubernur Sumbar :
” Walikota Padang berpeluang besar menjadi Gubernur Sumbar, namun demikian PKS lebih berhak untuk memilih siapa yang akan dijadikan calon Gubernur Sumbar. menurut saya sebagai ketua LSM KOAD, pertimbangan PKS harus lebih kepada kepercayaan pemilih, untuk memilih calon yang di sodorkan internal Partai.
Namun tidak kalah penting yang harus menjadi pertimbangan adalah terkait kapasitas yang dimiliki oleh sang calon, karena kapasitas tidak terlepas dari keberanian seseorang dalam menetukan kebijakan.
jika seorang Gubernur tidak menguasai medan, dia akan selalu ketakutan dalam mengambil keputusan, sehingga akan banyak masalah yang terabaikan.
salah dalam menentukan orang yang akan menduduki suatu jabatan juga akan membuat masyarakat dirugikan.
Kapasitas sangat penting, karena akan berakibat kepada kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
Terkait kapasitas yang dimaksud mari kita lihat kebelakang beberapa masalah terjadi pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Padang tahun anggaran 2018.
Kepatuhan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang, Dalam laporan tersebut terlihat sangat banyak pelanggaran yang terjadi.
Mari kita telusuri satu persatu, dalam kesempatan ini saya sebagai ketua LSM sangat miris membaca laporan tersebut.
Pertama terjadi keterlambatan pengesahan belanja atas dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) sebesar Rp. 182.911.768,00, ini adalah contoh ringan sebuah kesalahan, hal ini sepertinya disebabkan ketidak mampuan dalam mengatur scheedule (perencanaan) serta pengawasan saja dan itu yang saya maksud dengan kapasitas.
Kedua: Adalagi yang aneh, pekerjaan sudah dibayar tapi terjadi kelebihan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian negara.
Ketiga: Dana hibah yang belum dipertanggung jawabkan dengan nilai yang cukup besar Rp 6.224.500.000,00.
Keempat: Pembayaran Pembangunan Gedung dibayar dengan harga satuan yang timpang, yang merugikan negara sebesar Rp 59.656.507,25
Demikian contoh Kapasitas yang saya maksud, ini baru poin awal yang saya utarakan.
PKS tentu tidak hanya memilih masalah ketokohan semata tapi kapasitas calon seharusnya juga dipertimbangakan”, dijelaskan oleh Indrawan ketua LSM Komunitas Anak Daerah (LSM KOAD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *