Dewas PDAM Padang 2015 Diperiksa Kejati, Bagaimana Kelanjutannya?

oleh -87 views

PADANG,SUMBARTODAY-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar memeriksa tiga orang Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Tahun 2015, terkait dugaan kasus penyalahgunaan keuangan negara dalam proses seleksi direksi dan dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Tahun 2015, Senin (1/4).

“Ya, saya dipanggil sebagai anggota dewan pengawas 2015 bersama dengan Khairul Ikhwan selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Tahun 2015, dan Edwar Imusman selaku Dewan Pengawas,” kata salah seorang dewan pengawas yang diperiksa, Amriono, kepada wartawan usai memberikan keterangan di Kejati Sumbar.

Amriono mengaku memenuhi panggilan Kejati Sumbar guna memberikan keterangan terkait proses seleksi dewan direksi PDAM Kota Padang Tahun 2015. Ia mengaku tiba di Kejati Sumbar pada pukul 10.00 WIB dan menjalani proses pemeriksaan hingga pukul 14.00 WIB.

“Tadi, kami dimintai keterangan tentang proses seleksi dewan Direksi PDAM Padang pada tahun 2015, di mana panitia seleksinya (pansel) dibentuk berdasarkan SK Wali Kota Padang,” katanya lagi.

Lebih lanjut Amriono mengatakan, kewenangannya selaku Dewan Pengawas PDAM Kota Padang 2015 adalah segala sesuatu yang berkaitan dan sesuai dengan perintah Wali Kota Padang, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2007 pasal 22 dan 23.

“Saya menjelaskan kewenangan Dewan Pengawas, mengingat kami (Dewan Pengawas) wajib melaporkan kondisi perusahaan, termasuk melaporkan kondisi direksi dan perintah kinerja,” tuturnya.

Selaku Dewan Pengawas PDAM Kota Padang, dalam proses penunjukan Direksi PDAM tahun 2015, Amriono tidak memungkiri adanya kekeliruan dalam pembentukan Pansel Diresksi PDAM Kota Padang saat itu. Dalam penunjukan direksi, sebutnya, diputus langsung oleh Wali Kota Padang setelah mendengarkan rekomendasi dari Dewan Pengawas yang mengajukan nama-nama calon.

“Masalah yang saya lihat, rekomendasi direksi tidak mesti dilakukan dengan pansel, sesuai dengan Permendagri, tetapi dalam prosesnya, dibentuk pansel dan tentu ini harus ada Perda atau pun Perwakonya. Mungkin di situ titik persoalannya. Apalagi selama ini pemilihan direksi ada “bau-bau” dana pansel dan jumlah uangnya cukup signifikan,” tuturnya.

Lebih lanjut Amriono menyebutkan, ia yang juga menjabat Dewan Pengawas PDAM di masa Wali Kota sebelumnya, Fauzi Bahar, mengaku sebelumnya penunjukan Direksi PDAM tidak dilakukan melalui pembentukan pansel.

“Zaman sebelumnya (Wali Kota Fauzi Bahar) cukup rekomendasi nama, selanjutnya wali kota mengambil keputusan setelah mendengarkan pandangan wakil wali kota dan sekretaris daerah. Jadi kehadiran saya hari ini, judulnya, pemanggilan atas dugaan penyalahgunaan uang negara,” katanya.

Pantauan Haluan di lapangan, Amriono didampingi rekannya keluar dari Kantor Kejati Sumbar pada pukul 14.00 WIB dengan mengenakan pakaian batik. Sementara itu, Edwar Imusman lebih dulu keluar sekitara pukul 11.00 WIB, dan langsung menuju satu unit mobil minibus berwana putih, yang diparkir di luar halaman Kantor Kejati Sumbar.

Terkait pemeriksaan tersebut, Haluan telah berusaha melakukan konfirmasi kepada Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah melalui panggilan telfon dan pengiriman pesan singkat, tetapi hingga berita ini ditulis, wali kota belum dapat dihubungi dan belum memberikan balasan. Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumbar, Yunelda, membenarkan adanya pemeriksaan, tetapi ia enggan memberi keterangan detail, dengan alasan kasus masih dalam tahap pengumpulkan keterangan (dikutip dari HarianHaluan.com).

Ketua LSM Tipikor Sumbar pertanyakan kelanjutan kasus Pansel PDAM kota Padang” kami menunggu hasil pemeriksaan lanjutan kasus pansel PDAM kota Padang, kami khawatir kasus ini akan masuk angin, jika diperlukan saya sebagai ketua DPW LSM Tipikor akan surati Kajati Sumbar”, ungkap pak De (panggilan akrab Imam Sadikin ketua LSM Tipikor Sumbar) kepada tim media kami.

Hal senada juga dikatakan Ir.Afrizal Djuned ketua DPW PEKAT-IB Sumbar. ” kita jangan diam jika ada kasus yang mandek, kita boleh saja menduga-duga, secara prosedur, pemeriksaan oleh kajati ada batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kita sangsi, kalau sebuah kasus sudah terlalu lama bisa saja kadaluarsa. Dalam hal ini hak jaksa untuk menuntut sebuah pelanggaran pidana akan habis, jika ini terjadi siapa yang salah, masyarakat berhak mengetahui informasi ini…?”, ungkap Ir.Afrizal ketua Pekat-IB Sumbar. (Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *