Kontrak PT BAM Nomor 27.09/APBD/AP-SJJ/2019 RSUD Sijunjung Terancam Putus

oleh -49 views

SIJUNJUNG,SUMBARTODAY-Viralnya pemberitaan proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Sijunjung yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana PT Banguncipta Andalas Mandiri dengan nomor kontrak 27.09/APBD/AP-SJJ/2019 tanggal 21 Juni 2019 terancam putus.

Waktu Pelaksanaan 194 (seratus sembilan puluh empat) Hari Kalender tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.

Proyek tersebut tergolong mega proyek untuk daerah Siijunjung dengan nilai kontrak Rp.26.749.022.000,- (Dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah) ini, di prediksi oleh salah satu LSM bahwa rekanan tidak mungkin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai 100%.

Tokoh masyarakat, tokoh politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat ikut angkat bicara terkait mega proyek di kabupaten Sijunjung itu disebut.

Tidak ketinggalan, Hadiatulloh Montela Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sijunjung menyebutkan bahwa dia sudah mendengar permasalahan yang di terkait mangkrak nya Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Sijunjung.

Pihaknya akan mengambil langkah politik karena di DPRD Kabupaten Sijunjung dari Partai Nasdem mendudukkan 3 orang kadernya.

“Saya akan instruksikan Fraksi Nasdem untuk memanggil dinas terkait guna menjawab kegelisahaan masyarakat. Nasdem itu dari rakyat untuk rakyat,” kata Hadiatulloh Montela, Sabtu, (21/12/19) di Sijunjung.

Pantauan aktivis Tim LSM Komunitas Anak Daerah (LSM KOAD) yang sempat mengunjungi proyek tersebut mengatakan, ” Progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Banguncipta Andalas Mandiri dengan nilai Pagu 26 Milyar diperkirakan 35%.

Di tempat terpisah, Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Nasdem Fajar Seftrian, beliau juga mempertanyakan banyak hal terkait mega proyek ini, kenapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung tersebut terkesan tertutup terhadap publik.

“Kok begini jadinya, seharusnya PPK Job Rahmat Aswendi harus koperatif dalam hal ini, jangan terkesan menghindar, buka saja apa yang ada. Koperatif itu sangat diperlukan, atau ada hal lain yang di tutupi,” kata Fajar Seftrian.

Ketua LSM Komunitas Anak Daerah ( LSM KOAD ) menaggapi prihal mega proyek yang berada di wilayah Sijunjung ini,

” Sekarang tanggal 22 Desember, biasanya seluruh urusan progres 100% harus sudah selesai paling lambat tanggal 26 Desember. sekarang PPK tidak akan berani bermain main dengan waktu, begitu juga dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPA juga tidak akan berani melakukan pembayaran jika proyek belum selesai. jika berani mencairkan dana tidak sesuai dengan keadaan Real lapangan dapat dijerat pemalsuan (surat data) dan UU Tipikor. jika pihak proyek tetap melakukan hal itu bisa saja dijerat pasal berlapis, biasanya pihak proyek memberikan waktu sampai 31 Desember “, pungkas Indrawan menjelaskan.

Kami dari redaksi tetap dan sedang berusaha melakukan konfirmasi, sampai saat ini, belum ada pernyataan langsung dari pihak terkait.(Gangga,Deff)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *