Wajarkah Predikat WTP Untuk Pemko Padang?

oleh -68 views

PADANG,SUMBARTODAY-Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali sukses meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah. Predikat WTP kali ini merupakan yang keenam kalinya diraih Pemko Padang, sekaligus predikat kelima yang diraih secara bertuurut-turut.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tahun 2018 itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Arya Wibowo kepada Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Wali Kota Hendri Septa dan Ketua DPRD Elly Thrisyanti di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (24/5).

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo menyebutkan, laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemko Padang sudah bagus dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menuai hasil kembali sukses meraih opini WTP untuk ke lima kalinya secara berturut-turut.

“Opini WTP ini yang keenam, dan lima kali diraih secara berturut-turut oleh Pemko Padang. Kita tentu berharap, Pemko Padang bisa mempertahankan penghargaan WTP ini dan meningkatkan lagi pengelolaan keuangan daerah,” kata Pemut.

Dalam kesempatan yang sama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan,  pihaknya sangat berterimakasih atas dukungan semua pihak, terutama BPK Perwakilan Sumbar yang telah melakukan audit terhadap LKPD Pemko Padang tahun 2018 dan juga memberikan beberapa masukan dan hal-hal terkait untuk mengarahkan agar semuanya sesuai dengan ketentuan.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur dari LHP terhadap LKPD di 2018 ini, kembali mendapatkan opini WTP dari BPK,” kata Mahyeldi bersyukur.

Mahyeldi mengatakan, pada penerimaan predikat opini WTP tahun ini, Pemko Padang mendapatkan beberapa catatan dari pihak BPK seperti aset dan honor rekening.”Insya Allah kita akan menyikapinya lebih baik, dan terstruktur untuk jangka panjang,” sebutnya.

Selanjutnya Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Padang yang mampu dengan baik menyelesaikan penyajian laporan keuangan.

“Khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dalam menyajikan laporan keuangan Pemko Padang secara keseluruhan. Sehingga dengan itu memberikan hasil yang sangat positif bagi kita ke depan untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Padang, Corri Saidan juga mengatakan pihaknya berharap agar raihan WTP ini memberikan manfaat dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik, akuntabel dan transparan di lingkungan Pemko Padang. “ Tentunya, ini juga bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemko Padang secara keseluruhan,” ujar Corri optimis.

Kedepan, sambung Corri, beberapa masukan atau kekurangan yang disampaikan BPK Perwakilan Sumbar, akan ditindaklanjuti agar sesuai dengan ketentuan, dan akan diimplementasikan disetiap SKPD.

“Apa yang diraih ini tentu tidak sampai disini, Insya Allah kita akan terus meningkatkannya. Karena ini demi memberikan manfaat terkait pengelolaan manajemen keuangan secara keseluruhan bagi penyelenggaraan pemerintahan kota Padang. Itu semua juga untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat Kota Padang ,” ujarnya (berita diatas dikutip dari Padang.BPK.go.id)

Opini WTP, Wajar Tanpa Pengecualian Adalah Suatu Keniscayaan

Juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan mengatakan, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah sebuah keniscayaan. Menurutnya, hal itu bisa dicapai sepanjang instansi pengguna APBN bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK.

“Selama hal itu (kriteria BPK) dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan maka upaya pencapaian WTP itu sesuatu yang niscaya,” kata Yudi ketika dihubungi Republika, Selasa (5/12).

Yudi mengatakan, opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan. BPK pun telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat tersebut.

Kriteria tersebut, kata Yudi, adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. “Jadi, selama empat kriteria ini dipenuhi, BPK akan memberikan opini WTP kepada pemerintah pusat, kementerian/lembaga (K/L), dan Pemerintah daerah,” ujarnya.

Yudi menjelaskan,penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah pusat, K/L, dan pemerintah daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. Laporan keuangan itu disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini. Pelaksanaan itu sudah dilakukan sejak 12 tahun yang lalu.

“Proses ini memang proses yang harus dilalui dalam konteks pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Jadi, ada sebuah tanggung jawab bersama. Pemerintah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan. BPK bertanggung jawab untuk memeriksa,” ujarnya.

Yudi mengatakan, untuk instansi yang belum mendapatkan opini WTP harus berupaya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan BPK. “Upayanya bisa dengan penguatan Sumber Daya Manusia, optimalisasi fungsi pengawas internal di inspektorat, kemudian juga memperbaiki sistem pengendalian internal,” ujar Yudi. (dikutip pemberitaan Republika.co.id Selasa 05 Dec 2017 22:21 WIB)

“Pemerintah pada 2004 pertama kali susun laporan keuangan, standarnya belum ada, tadinya hanya melaporkan perhitungan anggaran saja, neraca enggak disuruh buat, yang dulu hanya melaporkan penerimaan dan belanjanya berapa,” kata dia saat acara Coffee Morning di Kantornya, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Moerhamadi mengatakan, setidaknya ada 4 kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK dalam melakukan audit atas LKPP.

Yang pertama adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kedua mengenai kelengkapan bukti yang memadai, ketiga Pengendalian intern harus baik, dan yang keempat penyusunan harus sesuai undang-undang.

“Opini ini bisa naik turun, kalau ada sesuatu di luar kendali, tahu-tahunya ada masalah di aset, belanja yang mempengaruhi LKPP. Tahun depan kita tidak Tahu, gambarannya seperti apa,” jelasnya.(sumber DetikFinance.com)

Berikut dijelaskan oleh Ketua LSM Komunitas Anak Daerah (LSM KOAD),” Jika kita lihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang tahun 2018 atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan banyak terdapat kesalahan kesalahan yang sangat mencolok terutama yang menyebabkan kerugian negara seperti yang kami sajikan berikut ini:

Kekurangan Belanja atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 182.445.656,00,Belanja Pemerintah tdk sesuai dengan pedoman penganggaran sebesar Rp Rp 18.911.768,00, Biaya perjalanan Dinas sebesar Rp 477.474.986.00,Dana hibah Rp 6.224.500.000,00 dan pembayaran pembagunan gedung yang masih timpang sesuai dengan laporan PKP Rp 150.821.426,41 serta pekerjaaan jalan dan jembatan sebesar Rp 69.889.871,34 yang belum jelas penyelesaiannya, denda keterlambatan yang belum ditagih sebesar Rp.173 893.405,60 berikut jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp. 291.714.300,00..

” Ditambah lagi diakhir Laporan Pemeriksaan BPK tersebut direkomendasikan agar Walikota Padang memerintahkan kepada Kadis PUPR agar menginstruksikan kepada PPK dan PPTK bertanggungjawab atas kelebihan pembayaran, denda keterlambatan, hilangnya potensi penerimaan daerah.

Dari rekomendasi BPK terbukti bahwa Pemko Padang telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian negara, apakah ini yang disebut WAJAR “, ungkap Indrawan ketua LSM KOAD.

Demikian redaksi Sumbartoday menyajikan informasi ini sesuai dengan data yang diperoleh oleh LSM Komunitas Anak Daerah (LSM KOAD) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Sumatera Barat

Ditambahkan oleh ketua LSM KOAD, ” berdasarkan laporan tersebut, kami menyimpulkan bahwa banyak kesalahan yang kami deteksi dari laporan tersebut, yang paling fatal adalah terjadinya unsur kerugian negara dari pekerjaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemko Padang yang harus dipertanggungjawabkan, walaupun sebenarnya banyak pelanggaran yang dilakukan, karena sudah menjadi ketetapan BPK, akhirnya yang dikejar adalah predikat Opini WTP. Tetapi tentu saja tidak dengan mengabaikan unsur kerugian Negaranya, karena jika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan LSM menindak lanjuti dengan Laporan kepada pihak penegak hukum “, ungkap Indrawan mengakhiri.(Red)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *