Jiwasraya gagal bayar, Kenapa?

oleh -8 views

PADANG,SUMBARTODAY-Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengaku heran terkait kondisi PT Asuransi Jiwasraya yang secara tiba-tiba mengumumkan tidak akan sanggup membayar polis nasabah produk JS Saving Plan yang mencapai Rp12,4 triliun.

Terkait kondisi tersebut, ia pun mengeluarkan tiga hipotesis tentang sebuah perusahaan yang sedang untung dan tiba-tiba anjlok.

“Pertama karena pimpinan jadi gila, kedua ada tsunami ekonomi, dan ketiga ada perampokan,” katanya dalam sebuah video berjudul MSD Ungkap Modus Perampokan di Jiwasraya yang diterima di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2005, Jiwasraya pernah mengalami kerugian sebesar Rp6 triliun. Menurutnya, kerugian itu disebabkan dampak dari krisis 1998. Namun, pada 2009 perusahaan itu segera bangkit dan mencatatkan laba.

emudian, lanjutnya, pada tahun 2017, Jiwasraya sempat mencatat untuk Rp2,3 triliun sebelum akhirnya dikoreksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi Rp400 miliar.

“2018, terjadi kerugian puluhan triliun,” ujar dia.

Dia mengaku heran lantaran di tahun tersebut tidak ada gejolak ekonomi yang besar. Di satu sisi, direksi Jiwasraya juga tidak menjadi gila karena di tahun yang sama ada direktur yang diangkat menjabat ke Kantor Staf Presiden (KSP).

“(Tahun 2018) tidak terjadi apapun, kecuali persiapan pilpres. Jadi ini kemungkinan yang ketiga, terjadi perampokan di Jiwasraya,” tukasnya.

(Sumber: Radarcirebon.com), Jiwasraya Dirampok ? Masalah Sesungguhnya Sudah Bermula sejak 1998

Asuransi Jiwasraya gagal bayar senilai Rp12,4 triliun. Kondisi keuangan yang tiba-tiba drop, memunculkan spekulasi Jiwasraya “dirampok”. Dan kebetulan di tahun 2018 tidak ada peristiwa yang menonjol kecuali pilpres.

Keterangan itu disampaikan lewat tiga hipotesa dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

“Pertama karena pimpinan jadi gila, kedua ada tsunami ekonomi, dan ketiga ada perampokan,” urainya dalam sebuah video berjudul “MSD Ungkap Modus Perampokan Di Jiwasraya”

Namun merunut kondisi keuangan perusahaan, masalah sesungguhnya sudah dimulai sejak 1998 atau dua puluh tahun sebelum Pilpres 2018. Masalah kian “berbunga” lantaran terkesan ada pembiaran.

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah mengungkapkan, langkah-langkah yang tidak tepat dari direksi dalam upaya penyelamatan kian membuat situasi runyam. Di samping peran pemerintah yang lambat dalam menangani defisit solvabilitas Rp3,29 triliun pada tahun 2006. Imbasnya tiga tahun berselang defisit kian besar hingga mencapai Rp5,7 triliun.

Kondisi in bertambah parah tahun-tahun berikutnya. Penanaman Modal Negara (PMN) melalui Zero Coupon Bond yang batal dilakukan sekitar 2010-2011 kian memperburuk solvabilitas perseroan dan terhitung 30 November 2011 sudah di angka Rp6,39 triliun.

“Persoalan Jiwasraya menumpuk karena pembiaran yang terlalu lama,” kata Piter.

Ekuitas perusahaan memang negatif sejak tahun 2006. Dilalanya pemerintah tak kunjung serius menangani krisis ini. Sehingga tidak perlu heran ketika masalah Jiwasraya kian membesar seperti sekarang ini.

Bisnis perusahaan juga memperburuk keadaan. Produk JS Saving Plan yang diluncurkan tahun 2013 digadang-gadang dapat menbhat Jiwasraya meningkatkan aset, dan kucuran dana segar untuk mengurangi defisit.

Masalahnya, Jiwasraya juga berhadapan dengan eskalasi risiko atas liabilitas jangka pendek, ditambah meroketnya beban bunga. Sebab, JS Saving Plan merupakan utang perusahaan kepada nasabah dengan bunga 9/13 pereen.

Tenor JS Saving Plan sendiri hanya 1 tahun. Masalah kian runyam karena penempatan investasi pada saham gorengan, yang tidak mengedepankan prinsip prudent pada pengelolaan dan faktor risiko.

“Itu namanya gali lubang tutup lubang. Masalahnya adalah di pengelolaan investasi,” tandas Piter.

Sementara dalam rapat dengar pendapat di DPR RI, sejumlah anggota DPR menyinggung mafia pasar modal. Yang juga membuat pengelolaan investasi Jiwasraya tak kunjung membaik.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menangkap indikasi korupsi di Jiwasraya yang menyebabkan negara merugi Rp 13,7 triliun.

Indikasi itu megacu pada dokumen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu. Dokumen itu juga merilis keterangan bahwa yang terjadi pada Jiwasraya saat ini adaah masalah menahun sejak krisis moneter 1998.

Namun masalah tidak terselesaikan lewat langkah penyelamatan sejak 2006 hingga 2010, dan diperburuk dengan pengelolaan investasi atas penerbitan produk JS Saving Plan di tahun 2013 dan 2014.

Soal langkah manajemen yang gaki lobang tutup lobang seperti disebut Piter, keterangan Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo mengindikasikan hal ini.

Dia mengungkapkan, semasa masih menjabat manajemen rutin melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pencairan polis. Bahkan klaim yang jatuh tempo dengan tenggat enam bulan sudah masuk dalam perencanaan. “Kita rapat antisipasi. Yang jatuh tempo berapa, uangnya dari mana? Kalau tidak mencukupi harus bagaimana?” katanya, kepada wartawan. 

Sumber REQnews.com Bola panas kasus PT Asuransi Jiwasraya menggelinding ke Istana. Sebelumnya, eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut ada kemungkinan perusahaan asuransi tersebut dirampok untuk kepentingan Pilpres 2019 lalu.

Diketahui, perusahaan asuransi pelat merah ini dikabarkan tak mampu membayar polis nasabah produk JS Saving Plan sampai tembus Rp 16 triliun. Menanggapi isu tersebut, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar angkat bicara.

Ia mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilihat dari Jiwasraya bukan saja merugikan Negara akan tetapi juga merugikan Nasabah hingga 16 Triliun. Hak para Nasabah penting untuk dilindungi.

“Sampai sekarang kita belum dengar apa dan bagaimana rencana Pemerintah dan Penegak Hukum (Kejaksaan Agung) untuk hak para Nasabah tersebut. Jangan Sampai seperti kasus First Travel, aset pelanggar hukum tidak dikembalikan. Kalau sampai ini terjadi, muncul pertanyaan, apa gunanya Negara dan Penegakan Hukum?,” kata Haris menjawab REQnews di Jakarta, Kamis 26 Desember 2019.

Ia pun menyoroti soal Transparansi hasil audit yang dilakukan Menteri BUMN sebelumnya dan BPKP. Haris mempertanyakan kemana laporan tersebut dan alasan kenapa tidak dibuka.

Menurut dia, publik, terutama para konsumen atau Nasabah Jiwasraya berhak untuk tahu. Bagi publik, sejak Jiwasraya ini adalah BUMN, maka harusnya seluruh masyarakat Indonesia, kalau perlu jangkrik pun, harus mengetahui hal ikhwal perusahaan negara ini merugi dan meruginya di mana serta kenapa.

“Jika tidak dibuka, justru Menteri BUMN saat ini meneruskan ‘kejahatan ini ditutup tutupi’.”

Secara politis, lanjut Haris, terkait dengan poin kedua diatas, keterbukaan menjadi penting untuk mengetahui, sebenarnya penyalahgunaan uang dan aset Jiwasraya yang disebut sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian kenapa sampai besar sekali.

“Kenapa pilihannya ke perusahaan-perusahaan bad performance? Saya curiga ini bukan sekedar gagal atau bad performance? akan tetapi modus menghilangkan uang dengan dalih gagal investasi, namun sebenarnya digunakan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Haris pun menegaskan bahwa prinsip follow the money untuk tracking uang Nasabah dan uang negara harus diungkap. Bisa jadi besarnya ‘penilepan’ uang tersebut memang digunakan untuk mobilisasi hal lain.

Poin menariknya, lanjut dia, secara politis uang tersebut hilang jelang masa kampanye. Maka dari itu, pemerintah hari ini harus bisa menjelaskan–bukan sekedar statement–dengan bukti otentik, bahwa uang tersebut mengalir kemana, digunakan untuk apa.

Sebab, kata Haris, hal ini seperti ini kerap terjadi, setiap pemilu, 2004 ada skandal BNI yang menyeret nama Wiranto. Ada BLBI yang menyeret nama Mega, Bank Century direzim SBY. dari semuanya pengungkapan dan penyelesaiannya penuh dengan perang politik, intrik, saling sandera dengan kasus-kasus lain.

“Rakyat dianggap bodoh semua, padahal duit mereka hilang dirampok. Entah siapa yang bertanggung jawab. Sebenarnya ini memuakan. menjijikan. Sekarang, apakah ada kemuakan baru? atau Jkw bisa membongkar ini?,” kata dia.

Untuk itu, tanggung jawab kasus ini ada di tangan Jaksa Agung ST Burhanudin. “Kalau Burhan penegak hukum sejati, harusnya, jabatan bukan beban, melainkan amanat rakyat. Harus diungkap,” ujar Haris.

Sebelumnya, Said Didu menuturkan pada tahun 2005 Jiwasraya benar pernah rugi sampai Rp 6 triliun, yang disebabkan dampak dari krisis 1998. Namun, Jiwasraya bangkit dan mencatatkan diri sebagai perusahaan asuransi terbaik dengan keuntungan tembus Rp 2 triliun pada 2015 dan 2016.

Kemudian, pada 2017, laba Jiwasraya tercatat Rp 2,3 triliun, yang kemudian dikoreksi OJK menjadi Rp 400 miliar saja. Tapi, setahun kemudian, Jiwasraya justru mengalami kerugian puluhan triliun.

Hal ini aneh menurut Said Didu. Apalagi di tahun itu tidak ada gejolak ekonomi yang besar. Pun demikian dengan direksi Jiwasraya yang baik-baik saja.

“Kecuali persiapan Pilpres 2019. Jadi kemungkinan ketiga ini, terjadi perampokan (untuk pilpres) di Jiwasraya,” ujar Said Didu dalam sebuah video, Senin 24 Desember 2019.

Said Yakin Jiwasraya Dirampok untuk Pilpres……

Said Yakin Jiwasraya Dirampok untuk Pilpres

Sumber RMOLSumsel.Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengaku heran, Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar kini. Apalagi tidak sanggup membayar polis nasabah produk JS Saving Plan yang mencapai Rp 12,4 triliun dan jatuh tempo mulai Oktober hingga Desember 2019.

Jaksa Agung  ST Burhanudin bahkan menyebut ada kerugian yang dialami Jiwasraya mencapai lebih dari Rp 13,7 triliun.

Sehubungan kondisi Jiwasraya itu, Said mengeluarkan tiga hipotesa tentang sebuah perusahaan yang sedang untung dan tiba-tiba anjlok.

Pertama karena pimpinan jadi gila, kedua ada tsunami ekonomi, dan ketiga ada perampokan,” urainya dalam sebuah video berjudul MSD Ungkap Modus Perampokan di Jiwasraya,” yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/12).

Dia menjelaskan bahwa di tahun 2005, Jiwasraya memang pernah mengalami kerugian sebesar Rp 6 triliun. Kerugian itu disebabkan karena dampak dari krisis 1998. Namun perusahaan itu segera bangkit dan mencatatkan laba di tahun 2009.

Bahkan jadi asuransi terbaik bukan hanya di Indonesia, tahun 2015, 2016 keuntungan 2 T,” tuturnya.

Sedang pada tahun 2017, Jiwasraya sempat mencatat untuk Rp 2,3 triliun sebelum akhirnya dikoreksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi Rp 400 miliar.

2018, terjadi kerugian puluhan triliun,” ujar Said Didu terheran-heran.

Dia heran lantara di tahun itu tidak ada gejolak ekonomi yang besar. Di satu sisi, Direksi Jiwasraya juga tidak menjadi gila karena di tahun yang sama ada direktur yang diangkat menjabat ke Kantor Staf Presiden (KSP).

(Tahun 2018) tidak terjadi apapun, kecuali persiapan pilpres.Jadi ini kemungkinan yang ketiga, terjadi perampokan di Jiwasraya,” tutupnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *