Bank Nagari Harus Koreksi Diri, Jangan Biarkan Keadaan Makin Sulit

oleh -77 views

PADANG,SUMBARTODAY-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) menilai pemilihan Direksi Bank Nagari tidak sesuai aturan. Bahkan, perwakilan rakyat itu juga sudah menyurati Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Dalam surat itu, disebutkan bahwa pemilihan Direksi Bank Nagari menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 yang mengantur tentang pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno membenarkan bahwa ia sudah menerima surat dari DPRD. Bahkan, Irwan mengklaim, persoalan pemilihan Direksi Bank Nagari juga sudah dibicarakan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sudah kita bicarakan kemarin, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan,” ujarnya kepada Langgam.id, Sabtu (15/2/2020).

Menurut OJK, kata Irwan, bahwa adanya keadaan lex spesialis yaitu Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK yang lebih tinggi dibandingkan PP atau Permendagri.

Sehingga, pemilihan direksi akan dilakukan sesuai dengan UU tersebut. “Jadi kita jalani sesuai Undang-undang OJK, (yang disurati DPRD) itu kan PP. Coba, mana tinggi Undang-undang dibandingkan PP?,” katanya.

Ketika ditanyakan apakah akan dilakukan pemilihan direksi ulang, ia meminta menanyakan kepada Komisaris Bank Nagari. Menurutnya komisaris sudah diberikan surat petunjuk oleh OJK.

“Tanya saja lebih lengkap ke komisaris, bahwa ada surat dari OJK,” katanya.

Diketahui sebelumnya, DPRD Sumbar menyebutkan bahwa komisaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen. Sebab, pihak yang memiliki kewenangan adalah tim Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh gubernur yang beranggota minimal tiga orang terdiri dari unsur pemerintah provinsi dan dari independen.

Kenyataannya, imbuh Supardi, pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bulan April 2019 lalu, memutuskan memberi mandat kepada komisaris untuk melakukan asesmen.

“Pada prinsipnya komisaris cuma punya kewenangan dan tugas memberikan masukan saran dan mengawasi jalannya perusahaan. Tidak melakukan asesmen. Jadi sudah salah sejak tahun lalu,” ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi kepada Langgam.id, Jumat (14/2/2020). (dikutip dari Langgam.id)

Lain lagi komentar dari ketua LSM Komunitas Anak Daerah (LSM KOAD), terkait berita yang di muat Langgam.id LSM KOAD menjelaskan,

Indrawan ketua LSM KOAD berkata melalui redaksi ,” Berjalanlah dengan aturan yang sudah ada, jangan diadakan-adakan, sebagai contoh, kami mendapat informasi bahwa umur juga sempat dipermasalahkan sebelumnya, sehingga ada beberapa calon direksi terpaksa harus menerima kebijakan ini, Bank Nagari jangan dipermainkan, jangan seakan-akan kita sendiri memiliki.

Kami membaca gelagat kurang baik dari kejadian yang sedang terjadi di Bank Nagari. komisaris Bank Nagari seharusnya  menjalankan fungsinya dengan baik,  jika komisarispun ikut bermain, Bank ini akan semakin kacau.

Saya ketua LSM KOAD melalui surat resmi ke DPW PEKAT-IB Sumbar, sudah menyurati Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno, tentang masalah yang sedang terjadi di Instansi Rumah Gadang, kami ingin agar Bapak Prof. Dr. Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumbar mengundang kami untuk melakukan Audiensi.

Kami LSM Komunitas Anak Daerah(KOAD) membaca situasi di Bank Nagari sudah sejak lama, Sungguh sangat memprihatinkan!!.

Oleh sebab itu saya menggandeng DPW PEKAT-IB Sumbar untuk mengungkap kejadian yang terjadi pada Bank Nagari. jika masih berkelit saya yakin masalah yang terjadi di Bank Nagari akan semakin sulit. Kita bisa bayangkan jika seluruh kasus yang terjadi Bank Nagari di ungkap ke publik. Tidak bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi.

Suatu kenyataan yang terjadi, orang yang bermasalah justru yang banyak memegang tampuk pimpinan Bank ini. keadaan ini semakin runyam ketika orang yang paling menentukan dalam memilih pemimpin di Bank Nagari harus menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam mempertahankan jabatan para penerusnya yang akan memimpin di Bank Nagari.

Masyarakat Sumbar harus peduli, kita tidak pantas dikibuli, saya sanksi, jika petinggi Bank Nagari tetap kukuh dengan keputusannya, bukan tidak mungkin, Bank Nagari akan selalu menghadapi masa sulit, bahkan berpotensi merambat ke kasus kasus yang sudah di peti es kan, LSM KOAD selalu akan menjadi pemerhati yang aktif memberikan masukan ke Bank ini “, Pungkasnya

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *