PEKAT-IB: Kantor Gubernur Sumbar Diguncang Skandal Pemalsuan Tanda Tangan

oleh -225 views

PADANG,SUMBARTODAY– dugaan penggelapan dana pada Mesjid Raya Sumbar diduga terkait dengan pemalsuan tanda tangan, membuat Organisasi masyarakat PEKAT-IB Sumbar menyurati Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumbar.

“Kami sudah dua kali berkirim surat kepada Yth Bapak Gubernur” ungkap Afrizal Djunit,ST ketua DPW PEKAT-IB Sumbar pagi ini kepada Sumbartoday

“Kasus penggelapan dana yang diduga dilakukan oknum ASN berinisial “RNT” diduga tidak mungkin sepenuhnya dinikmatinya sendiri. melihat gelagatnya ketika kami mengadakan konfirmasi dengan meperlihatkan bukti yang kami punya kepada salah seorang kepala Biro di kantor gubernur tersebut”, kata Indrawan.

Kuat dugaan, aliran dana itu juga masuk ke kantong pejabat yang belum kunjung puas. Kesan tersebut mencuat ketika LSM AWAK mulai mengungkap kasus ini.

DPW PEKAT-IB Sumbar bersama LSM KOAD juga sudah mencoba untuk menelusuri kasus tersebut. kami sudah menemui Kacappem Bank Nagari Kantor gubernur Sumbar. ungkap Indrawan ketua LSM KOAD

Bahkan PEKAT-IB Sumbar sudah menyurati Gubernur Sumbar secara resmi, namun entah kenapa Irwan Prayitno enggan untuk melakukan audiensi dengan ketua PEKAT-IB Sumbar tersebut. jelas Indrawan yang juga menerangkan kepada Sumbartoday

Berdasarkan hasil konfirmasi via telpon selular, ke nomor 0813-6392-9xxx Rabu malam (19/2), terlapor berinisial “RNT” melemparkan kasus tersebut kepada pimpinannya, yakni kepala Biro Bintal Setdaprov Sumbar.

Mengenai persoalan itu, silahkan saja konfirmasi kepada pimpinan (Kabiro Bintal Sumbar Syaifullah), ucap RNT menjawab pertanyaan dengan tenang dan tanpa dosa.(dikutip dari Laksusnews)

Kembali dikutip dari Laksusnews, “Menurut Ketua LSM AWAK Defrianto Tanius saat diminta pendapatnya mengatakan, Apabila kita pelajari berdasarkan pernyataan terlapor RNT saat dihubungi melalui selulernya tampaknya tidak ada rasa penyesalan atau takut”.

Indrawan menjelaskan bahwa LSM KOAD Sudah berkoordinasi dengan PEKAT-IB Sumbar guna mengungkap kasus tersebut, “saya juga pernah menyinggung Dirop Bank Nagari di salah hotel dikota Padang, namun ditanggapi dingin oleh bapak dirop Bank Nagari, seakan sudah mengetahui masalah ini”, pungkas Indrawan

Pemalsuan tanda tangan termasuk ranah pidana, penyelesaiannya bukan ke BPK atau ke Gubernur Sumbar. apalagi Gubernur Sumbar juga menjadi ketua di Mesjid Raya Sumbar.

Mari kita desak agar kasus ini diungkap pemalsuan tanda tangannya dulu, baru kemudian masalah kerugian negaranya, kami menduga, setelah dikaitkan dengan kejadian yang terjadi di Bank Nagari,

Maka kuat dugaan kasus ini bukan kasus kecil. kami LSM KOAD dan PEKAT IB Sumbar sudah mengantongi data awal tentang kejadian ini. Masyarakat Sumbar jangan diam saja, mari bersama kita ungkap !!  perlu kiranya kita bawa ke ranah yang lebih tinggi lagi “,  tegas Indrawan ketua LSM KOAD

Kita menilai, terlapor seakan dilindungi dan ditutupi, hal ini dikarenakan penyerahan kasus dari Inspektorat kepada Aparat Penegak Hukum sangat lamban.

Kondisi ini menurutnya, sangat membutuhkan penjelasan secara rinci dari Inspektorat Propinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, mantan Kabiro Bintal Setdaprov Sumbar Syahril. B menyarankan untuk konfirmasi kepada  inspektorat Sumbar.

Coba konfirmasi kepada inspektorat Sumbar biar lebih jelas,  ucap Syahril menyarankan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *