Konspirasi Murahan Berbuah Bencana

oleh -66 views

Padang, Sumbartoday – Kita sedang menunggu keputusan Kemendagari, apakah Bank Nagari termasuk BUMD atau tidak.

Jika kemendagri menyatakan bahwa bank nagari tidak termasuk dalam BUMD, maka pemberian peyertaan modal kepada Bank Nagari, tentunya akan dievaluasi.

Demikian yang disampaikan Supardi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Sumatera Barat, terkait kejanggalan pemilihan calon direksi Bank Nagari, kepada sumbartoday, Jumat (28/2)

Lebih lanjut disampaikan politisi gerindara tersebut bahwa jika Kemendagri menyatakan Bank Nagari BUMD, tentunya para pemegang saham harus mentaati aturan seperti yang telah dijelaskan DPRD selama ini.

“Kita agak sedikit tenang bahwa penyertaan modal diberikan melalui Perda, sementara keberadaan Bank nagari masih abu-abu, tentang BUMD atau bukan, akan salah jika Bank Nagari bukanlah BUMD,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa BUMD diatur oleh Kemendagri, sementara dalam regulasi keuangan dan  transaksi perbankan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kesimpulannya kita akan menunggu keputusan Kemendagri soal pemilihan direksi Bank Nagari. Setelah ada keputusan dari kemendagri, baru kita tentukan tidak lanjutnya seperti apa,” tegas pria yang akrab disapa guru tersebut.

Sebelumnya terjadi polemik  terkait pemilihan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu. Menurut DPRD Pemilihan direksi dinilai bermasalah karena tidak mengacu pada aturan yang seharusnya.

Sementara gubernur Sumbar selaku pemengang saham mayoritas pada Bank Nagari berkeyakinan bahwa langkah yang diambil sudah sesuai aturan dan arahan dari OJK Pusat.

Perdebatan ini semankin memanas dengan dikeluarkannya pernyataan tegas Ketua DPRD bahwa tidak akan membahas legislasi daerah (prolegda) tahun 2020, terkait perda konversi Bank Nagari ke syariah, jika belum ada kejelasan tentang calon direksi Bank Nagari tersebut.(sumber Sumbartoday.co.id)

Ketua PEKAT-IB Sumbar angkat bicara, “Melihat kejanggalan yang terjadi pada pemilihan Direksi Bank Nagari periode 2020”.

“Jika kita mau lebih jelas mengetahui tentang bank nagari, lihat data, laporan keuangan, Neraca tahunan bank nagari. Berapa nilai kredit yan telah disalurkan, berapa yang macet, bagaimana dengan agunannya, dan banyak lagi yang bisa kita gali.

Kredit macet yang terjadi di Bank Nagari jelas sangat menggangu, kenapa demikian?. salah satu kasus yang marak diberitakan adalah Kasus Alsintan, jika kita hitung, masyarakat Sumbar dan Bank Nagari dirugikan sangat besar.

Seharusnya hal ini menjadi bahan investigasi buat Ormas, lantas kenapa OJK Diam?”.

“Kami mengamati Bank Nagari sudah lama, bukannya asal bicara, kami memiliki data, makanya kami mau Gubernur Sumbar, memanggil DPW PEKAT-IB, kami akan pertanyakan banyak hal, jelas mereka akan terganggu dengan pertanyaan kami.

Untuk mereka yang berfikir negatif kepada kami, PEKAT-IB bukan Ormas kacangan, anggota kami jutaan orang diseluruh indonesia. Jika dibutuhkan kami akan datangkan sebagian anggota yang ada di sumbar untuk mendemo Bank Nagari. Kami sudah sangat kasihan dengan keadaan Bank Nagari.

Kalau kita cek di berbagai instansi penegak hukum, kasus kasus bank Nagari banyak yang di diamkan, sepertinya sudah ada main-mata”.

“Mana mungkin kasus besar yang terkait dengan Bank Nagari semuanya jalan ditempat, bahkan dapat diduga sudah di peti es kan, sebagai contoh adalah kasus kredit KTTSS, kasus KUD Talu, Alsintan, Chiko, Kios pasar Banda Buek, hebatnya Para dan oknum Komisaris calon direksi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, justru semakin kokoh dan memegang tampuk pimpinan bank ini”.

“Siapa lagi yang peduli dengan Bank Nagari, kitalah yang diharapkan, jika kita diamkan, mereka akan semakin leluasa, untuk itu, kami dari DPW PEKAT IB Sumbar mengajak semua Ormas yang ada di Sumbar, mari berjuang bersama. selamatkan Bank Nagari. jangan biarkan Bank nagari tumbang.

Jika seluruh kasus kita laporkan, bisa dibayangkan, penjabat bank nagari yang menjadi pimpinan, maka disuga kuat uang bank nagari akan habis buat urusan kasus tersebut”.

“Saya salut dengan ketua DPRD Sumbar yang berani menjegal rencana komisaris Bank Nagari untuk mendudukkan lima calon yang telah diajukan ke OJK. Bank Nagari harus mulai berbenah, jika tidak Sumbar akan kehilangan APBD setiap tahun, guna menutupi kerugian yang terjadi”.

“Kami bukan hanya bicara di media, dua kali kami sudah kejar para direksi ke Bank Nagari. mereka enggan bertemu kami”.

“Jika kami masih ditolak untuk bertemu kami akan tunggu dirumahnya masing-masing biar mereka kapok, biar mereka tau bahwa kami serius, sekali lagi kami beri tau ke Direksi Bank Nagari dan Komisaris bahwa kami bukan pencari uang receh. Mulut kami sulit diajak kompromi selama kebenaran ditutupi”, pungkas Afrizal Djunit.(Red)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *