Ketua DPW PEKAT-IB : PT. BPD Sumbar Harus Mampu Berikan Deviden Pada Pemilik Modal

oleh -41 views

PADANG,SUMBARTODAY-Manajemen PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari mengajukan tambahan modal kepada pemegang saham sebesar Rp560 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. (dikutip dari Finansial bisnis.com 02 Agustus 2017)

Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan menyebutkan injeksi modal itu penting guna meningkatkan modal perseroan untuk kebutuhan pembiayaan dan ekspansi bisnis.

Apalagi, sepanjang awal tahun ini kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) baik dari dana murah atau current account saving account (CASA) melalui tabungan dan giro maupun dari deposito cenderung melambat.

Begitu pula dengan kinerja pembiayaan, secara industri tidak tumbuh signifikan karena lemahnya pergerakan ekonomi.

“Kecenderungannya di awal tahun ini masih sulit. Ekonomi bergerak lambat, jadi kami di perbankan juga mesti kerja keras,” katanya, Selasa (1/8/2017).

Dia menuturkan perseroan mengajukan tambahan modal melalui APDB Perubahan sebesar Rp560 miliar, guna kebutuhan modal dan pengembangan bisnis Bank Nagari.

“Kami ajukan sekitar Rp560 miliar, dan masih akan dibahas lagi,” ujarnya.

Menurutnya, jumlah penambahan modal yang diajukan itu tidak sepenuhnya disetujui oleh pemegang saham. Biasanya, pemegang saham hanya menyetujui maksimal sekitar 70% dari kebutuhan yang diajukan.

Adapun, pemegang saham Bank Nagari adalah Pemprov Sumbar sebesar 33% dan 19 kabupaten/kota di seluruh Sumatra Barat.

Dedy mengungkapkan untuk tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan rerata 9% mengingat kinerja di awal tahun lebih rendah dari perkirakan.

Dia meyakini target pertumbuhan 9% itu masih bisa dicapai dengan meningkatkan pelayanan dan jangkauan Bank Nagari kepada nasabah di pelosok daerah.

Termasuk juga meningkatkan alokasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini menjadi andalan Bank Nagari. Apalagi lebih dari 95% pembiayaan ke sektor produktif ditujukan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Saat ini alokasi KUR Bank Nagari Rp300 miliar sudah mau habis. Nanti, kami akan ajukan lagi ke pemerintah untuk penambahan alokasi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan keterbatasan APBD menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu memberikan suntikan modal besar kepada BUMD, termasuk Bank Nagari.

“APBD terbatas, tidak bisa diharapkan semuanya dari APBD. Makanya, Bank Nagari dan BUMD lainnya harus kreatif mencari sumber pendanaan lain,” kata Irwan.

Dia mendorong menajemen Bank Nagari merumuskan pendanaan dari skema lainnya yang lebih menguntungkan untuk pengembangan jangka panjang.

Termasuk mencari sumber pendanaan melalui initial public offering (IPO) atau melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

(Berikut dikuti dari Bisnis.com Padang) PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 65 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 Sumatra Barat (Sumbar).

Selain Bank Nagari, beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mendapatkan tambahan modal yakni PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp15 miliar dan PT Askrida sebesar Rp3,4 miliar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius mengatakan kebijakan pemberian tambahan modal kepada BUMD perlu dievaluasi agar kinerja perusahaan memang optimal dan memberikan tambahan dividen untuk kas daerah.

“Kebijakan penambahan modal untuk BUMD harus terus dievaluasi agar kinerja badan usaha itu dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi daerah,” ujarnya, Rabu (29/8/2018).

Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2018, sejumlah perusahaan milik daerah memang telah disetujui untuk mendapatkan tambahan modal.

Menurut Arkadius, dengan penambahan modal itu, seharusnya manajemen BUMD bisa dijalankan dengan baik dan memberikan keuntungan maksimal bagi daerah.

“Penambahan modal (bagi BUMD) terus diberikan dalam tujuh tahun berturut-turut, tapi dividen yang diberikan masih rendah, masih di bawah 80%,” ungkapnya.

(Berikut dikutip dari Harian Haluan.com)

Tujuh BUMD Tak Mampu Berikan Deviden, DPRD: Kaji Lagi Pemberian Modal

Kalangan DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendorong penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika tidak mampu memberikan deviden, penambahan modal untuk BUMD yang dimiliki Sumbar diminta dikaji lagi.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Taufik Hidayat mengatakan, hingga saat ini tujuh BUMD yang dimiliki Sumbar hampir tidak ada yang memberi deviden untuk daerah.

“Beban keuangan kita saat ini sangat berat, kita dituntut meningkatkan pendapatan baik dari pajak, dana perimbangan, dan dari BUMD. Sementara BUMD kita masih belum mampu memberikan kontribusi untuk daerah,” ujar Taufik belum lama ini di Padang.

Dewan dari Fraksi Hanura ini menambahkan, saat ini ada sekitar tujuh BUMD yang dimiliki Sumbar. Dari ketujuh perusahaan daerah itu, hanya Bank Nagari yang mampu memberikan deviden .

Meski telah bisa mendatangkan deviden atau keuntungan, kata dia, keuntungan Bank Nagari bisa dikatakan hanya cukup untuk perputaran modal di Bank itu saja. Misalnya, jelas Taufik, kontribusi yang diberikan Bank Nagari pertahun itu adalah Rp50 miliar, di lain sisi suntikan dana dari APBD untuk tambahan modal Bank Nagari adalah Rp80 miliar.

“Kira-kira seperti itulah gambarannya. Aset yang kita miliki di Bank Nagari adalah sekitar Rp22 triliun, tapi kontribusinya untuk daerah hampir tidak ada,” ulas dia.

Tak hanya Bank Nagari, lanjut dewan dari Dapil Padang itu, kondisi BUMD-BUMD lain juga tak jauh berbeda. Belum ada yang bisa mendatangkan keuntungan.

Disebut Taufik, DPRD berharap setiap BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi hendaknya bisa berkembang dengan baik, seperti BUMD-BUMD lain di Indonesia.

“Provinsi lain banyak yang sudah berhasil mengelola BUMD mereka, diantaranya DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dibeberapa daerah itu, BUMD telah jadi sumber pendapatan yang potensial untuk mereka,”ucap Taufik yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano juga mengatakan, DPRD terus mengkaji lebih dalam kebijakan penambahan modal terhadap sejumlah BUMD. Hal itu karena dewan menilai, deviden yang dihasilkan oleh sejumlah perusaan tersebut belum optimal.

“KUPA-PPAS APBD-P 2018 telah disahkan, namun untuk penambahan penyertaan modal kepada sejumlah BUMD masih menjadi sorotan DPRD Sumbar,” ujar Arkadius

Dia memaparkan pada KUPA-PPAS APBD-P 2018, Bank Nagari mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 65 milar, PT. Jamkrida Rp 15 miliar sedangkan PT. Askrida sebanyak Rp 3,4 miliar. Kebijakan penambahan modal tersebut belum disertai dengan hasil evaluasi kinerja. Berangkat dari itu, DPRD masih menunggu hasil evaluasi dan mengakaji lebih dalam agar penambahan modal ini dapat lebih menghasilkan deviden yang lebih optimal.

Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Sumbar dengan tegas meminta, Pemprov mengoptimalkan kinerja seluruh BUMD. Deviden setiap BUMD diminta sebanding dengan penyertaan modal yang diberi.

Fraksi PAN melalui juru bicara Bukhari Dt Tuo menuturkan, salah satu BUMD yang harus memperbaiki kinerja adalah PT Bank Nagari. Hal ini disampaikan karena perkembangan aset Bank Nagari dilihat cukup pesat. Namun kredit dan laba tidak sesuai dengan target yang pernah diputuskan.
Fraksi PPP dengan juru bicara Yuliarman menyebut, kontrol harus dilakukan terhadap usaha BUMD yang sedang berjalan, bukannya malah menunggu BUMD yang ada itu gagal dulu, baru dilakukan kontrol.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit belum lama ini menyampaikan, sepanjang tujuh tahun penyertaan modal Pemprov untuk tujuh BUMD, yakninya dari tahun 2010 sampai 2017, deviden yang disumbangkan masih bawah di bawah 80 persen.

Berikut dikutip dari Bisnis.com dengan judul : Likuiditas Bank Nagari Masih Mengetat

Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat, Bank Nagari berencana menurunkan rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) yang telah melampaui batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun batas atas yang ditetapkan oleh otoritas moneter atau Bank Indonesia mencapai 92 persen. Pada 2019, LDR bank daerah asal Sumatra Barat ini mencapai 97,19 persen dan ditargetkan mencapai 96,8 persen atau turun 0,39 persen. Kendati begitu, LDR Bank Nagari masih melampaui ketentuan BI.

Kepala Humas Bank Nagari Aulia Alfadil mengatakan pihaknya berupaya untuk memaksimalkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun ini, terutama yang berasal dari dana murah yakni giro dan tabungan. Target rasio komposisi dana murah Bank Nagari pada tahun ini adalah sebesar 50,24 persen dari total himpunan dana masyarakat.

Saat dihubungi, Kamis (27/2/2020), pihaknya berencana memaksimalkan marketing untuk meningkatkan himpunan dana murah.

Hingga November 2019, total dana murah Bank Nagari senilai Rp 9,36 triliun, terdiri dari giro dan tabungan masing-masing Rp 4,15 triliun dan Rp 5,21 triliun. Sementara itu, himpunan deposito mencapai Rp 10,37 triliun.

Adapun total kredit yang disalurkan ke masyarakat hingga November 2019 senilai Rp17,43 triliun.

Sebagai informasi, total aset yang dimiliki perseroan hingga November 2019 mencapai Rp 26,16 triliun. Aset tersebut terdiri dari liabilitas dan ekuitas masing-masing senilai Rp 23,14 triliun dan Rp 3,02 triliun.

Kondisi Bank Nagari akhir akhir ini mendapat perhatian dari Afrizal Djunit ketua DPW PEKAT-IB Sumbar. 

Afrizal Djunit ketua DPW PEKAT-IB Sumbar mengharapkan agar setiap tahun Bank Nagari seharusnya memberikan keuntungan kepada pemilik modal, jangan malah minta tambahan modal terus. jika ini dibiarkan berlanjut maka pembangunan Sumatera Barat akan melambat,” tuturnya

Afrizal Djunit ketua DPW PEKAT-IB Sumbar mengajak stake holder mau memikirkan, agar Bank Nagari bisa menguntungkan masyarakat Sumbar, bukan menguntungan orang perorang.

Jika Bank Nagari bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat Sumbar tentu pembangunan akan maju”, pungkas Afrizal.

“Jika memang tak mampu memberikan kontribusi berupa deviden, seharusnya DPRD jangan biarkan keadaan ini berlanjut, pasti ada yang salah, saya melihat kejanggalan terkait kondisi bank nagari tujuh tahun terakhir, masak pemodal tida dapat untung, sedangkan pimpinan bank yang merupakan pelaksana kaya-raya, gaji besar, bonus gila gilaan”, Pungkas Afrizal lagi.

“Sekali lagi saya mengajak, mari bersama kita perbaiki kesalahan yang terjadi, masyarakat sebagai pemilik Bank Nagari juga harus peduli”, tambah Afrizal Djunit

Afrizal Djunit ketua DPW PEKAT-IB Sumbar sudah menyurati DPRD Sumbar untuk memanggil kuasa pemegang saham (Gubernur Sumbar) guna membahas masalah ini.

“Sumbar gudangnya orang orang pintar, pihak DPRD Sumbar tinggal panggil mereka, libatkanlah Ormas dan LSM, pemuka masyarakat yang peduli”, pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *