PSBB Harus Mempertimbangkan segala Aspek

oleh -31 views

PADANG, SUMBARTODAY-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 24 hari ke depan, yakni sampai 29 Mei 2020.

Kebijakan itu diambil setelah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menggelar rapat bersama dengan bupati dan wali kota serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Selasa (5/5/2020).

“Hari ini kita sudah selesai rapat. Kesimpulannya, semua bupati dan wali kota sepakat memperpanjang PSBB hingga 29 Mei 2020,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno susai rapat di Padang.

Irwan menyebutkan ada sejumlah alasan kenapa PSBB di Sumbar diperpanjang. “Masa tanggap darurat nasional, Sumbar dan kabupaten serta kota adalah tanggal 29 Mei,” kata Irwan.

Selain itu, masih ditemukan kasus baru di mana pada hari ini ada 18 kasus baru, sehingga masa inkubasinya diperkirakan hingga 29 Mei 2020.

Pemprov Sumbar juga ingin melewati masa Lebaran 2019 pada 23-24 Mei 2019 sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. Menurut Irwan, semua kabupaten dan kota menyatakan sepakat melanjutkan PSBB.

Semua pimpinan daerah setuju, termasuk lima daerah yang belum terpapar Covid-19, yaitu Sawahlunto, Limapuluh Kota, Solok Selatan, Sijunjung dan Kota Solok. “Kita kompak melanjutkan PSBB, kendati ada daerah yang hijau atau belum terpapar,” kata Irwan.

Ketua LSM KOAD mengingatkan Gubernur Sumbar, ” Dalam rangka untuk mengantisipasi berkembangnya Covid 19 Sewajarnya Pemerintah melakukan PSBB, namun jika tidak memikirkan ketahanan ekonomi masyarakat, sama saja dengan membiarkan kelaparan terjadi “.

” Usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka jelas sangat terganggu, pemerintah seharusnya memikirkan kebutuhan dasar masyarakat yang sebentar lagi akan sulit mendapatkan bahan makanan, jika tidak memiliki uang masyarakat akan berusaha dengan berbagai cara, sebaiknya Gebernur melakukan antisipasi secara dini “, ungkap ketua LSM KOAD

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas tegas terkait bantuan untuk masyarakat Sumbar ulah Covid-19 yaitu prinsip tulus dan ikhlas.

”Jangan ada kepentingan lain apalagi politik untuk menentukan masyarakat yang diberi bantuan jaring pengaman sosial ini,”ujar HM Nurnas kepada media ini Minggu 19/4 di Padang.

HM Nurnas yang Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar itu pun meminta Komisi Informasi Sumbar untuk membuat sikap atau surat edaran terkait pendataan penerima bantuan bebasiskan keterbukaan informasi publik.

”Karena sumber dana bantuan itu dari APBN atau APBD maka tidak ada alasan data penerima bantuan itu ditutup, Komisi Informasi Sumbar harus ingatkan ini,”ujar HM Nurnas.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska pastikan lembaganya melakukan pemantauan terkait masyarakat penerima bantuan dampak penanganan Covid-19 di Sumbar.

“Kuncinya pendataan dan verifikasi lalu setelah proses clean dan clear termasuk dokumen pendataan dan verifikasi oleh badan publik terkait di setiap tingkatan maka data itu harus bisa diakses oleh masyarakat,”ujar Nofal Wiska kepada wartawan Minggu siang tadi.

Saat ini beberapa daerah di Sumbar sedang memfinalisasi pendataan dan update data  penerima bantuan, sumbernya ada yang dari RT/RW, Jorong atau pun data yang telah ada di Dinas Sosial masing-masing kota dan kabupaten di Sumbar.

Bantuan Jaring Pengaman Sosial yang digelontorkan pemerintah sudah beberapa hari belakangan ditunggu-tunggu masyarakat. Bantuan itu menjadi stimulus sekaligus penyambung hidup bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Untuk masyarakat penerima bantuan sudah ada petunjuk teknisnya. Namun di tingkat bawah, proses pendataan bisa menjadi masalah, alasannya karena proses tidak transparan.

”Untuk itu tranparan dan buka data jalan satu-satunya, jangan menyangkut hak masyarakat badan publik bertele-tele, bisa menimbulkan wabah baru nantinya, yaitu wabah kecemburuan sosial dan bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, termasuk mendatangkan ketakpercayaan kepada pemerintah,” ujar Nofal.

Komisi Informasi Sumatera Barat menilai, transparansi pendataan, verifikasi data hingga pemberian bantuan adalah hal yang mutlak dilakukan. Pasalnya, bantuan tersebut bersumber dari APBD dan APBN, sehingga masyarakat berhak tahu penggunaan anggaran itu.

“Bantuan Jaring Pengaman Sosial ini harus terbuka dari hulu ke hilir, harus jelas proses pendataannya, jelas penerimanya dan jelas berapa yang diberikan. jika ada masyarakat yang meminta informasi proses penyaluran bantuan, badan publik harus siap dengan dokumennya,”ujarNofal Wiska.

Penyampaian informasi oleh badan publik terkait bantuan ini dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikategorikan sebagai informasi serta merta. Informasi ini harus disampaikan secara cepat, tepat dan masif, serta menjangkau seluruh masyarakat.

sumber kompas.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *