Masyarakat Kecewa,Larangan Berkumpul Hanya Berlaku di Masjid

oleh -34 views

PADANG,SUMBARTODAY-Majelis Ulama Indonesia mengaku kecewa dengan sikap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak tegas melarang orang berkumpul di pusat perbelanjaan maupun yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu ditengah kondisi Pandemi Corona.

Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abas mengatakan hal ini menyebabkan kebingungan dikalangan masyarakat.

Harusnya kata dia, Pemerintah bisa tegas mengatur masyarakat untuk tidak berkumpul tanpa terkecuali di tengah pandemi Covid-19. Anwar menegaskan, tindakan tegas bukan hanya untuk berkumpul di rumah ibadah saja.

“Hal demikian tentu saja telah mengundang tanda tanya di kalangan umat, apalagi melihat pihak pemerintah dan petugas tahunya hanya melarang dan itu mereka dasarkan kepada fatwa MUI,” kata Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Minggu (17/05).

Anwar menambahkan, sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan fatwa agar umat Islam di daerah yang penyebaran virusnya tidak terkendali, melaksanakan ibadah di rumah saja. Mulai dari salat jumat, salat berjamaah lima waktu serta salat tarawih, semua diimbau dilakukan di rumah saja.

Fatwa MUI ini oleh pihak pemerintah tampak sangat diperhatikan dan dipegang kuat sebagai dasar untuk mencegah orang untuk berkumpul ke masjid, baik untuk melaksanakan salat jumat dan salat berjamaah.

“Tapi yang menjadi pertanyaan mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di mal-mal, di bandara, di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik serta di tempat lainnya,” tegasnya.

Dia berharap Pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan dan tindakannya untuk membuat aturan yang jelas dan tegas dalam menyikapi pandemi Covid-19 tanpa terkecuali. Dapat memberikan perlakuan yang sama untuk semuanya.

“Kecuali untuk hal-hal yang memang sangat penting, sehingga semua elemen masyarat dapat dengan ikhlas menerimanya. Masyarakat dapat hormat serta tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ada dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

MUI Sesalkan Sikap Pemerintah Hanya Tegas Melarang Berkumpul di Masjid Saja

Akibat Covid-19 Masjid Hubbul Wathan Islamic Center di Kota Mataram memasang spanduk pengumuman tidak mengadakan ibadah shalat Jumat di tengah pandemi corona

dikutip dari SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA-Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas sesalkan sikap pemerintah yang hanya tegas melarang masyarakat untuk tidak berkumpul di masjid. Namun, pemerintah tidak tegas terhadap masyarakat yang berkumpul di pasar, mall, dan bandara. Melihat realita dilapangan, begitu keras larangan hanya di tujukan ke masjid saja, MUI Sesalkan Sikap Pemerintah tersebut.

MUI Sesalkan Sikap Pemerintah “Hal demikian tentu saja telah mengundang tanda tanya di kalangan umat, apalagi melihat pihak pemerintah dan petugas tahunya hanya melarang dan itu mereka dasarkan kepada fatwa MUI,” kata Anwar dalam keterangannya, (17/5).

“Padahal dalam fatwa MUI yang ada dijelaskan, bahwa di wilayah dan atau daerah yang penyebaran virusnya terkendali umat islam bisa menyelenggarakan salat Jumat dan salat berjamaah dengan memperhatikan protokol medis yang ada,” sambungnya.

Anwar menyatakan, seharusnya Pemerintah dapat tegas mengatur masyarakat untuk tidak berkumpul tanpa terkecuali di tengah pandemi Covid-19. Anwar menegaskan, tindakan tegas bukan hanya untuk berkumpul di rumah ibadah saja.

“Jadi penegakan lapangan itu tidak hanya untuk berkumpul di masjid saja, tapi juga di pasar, di mall, di jalan, di terminal, di bandara, di kantor, pabrik, industri dan lainnya. Tujuannya adalah agar kita bisa memutus rantai penularan virus ini secara cepat,” tegas Anwar.

Anwar menuturkan, hal ini perlu dilontarkan karena melihat situasi yang saat ini terjadi. Dia menyesalkan sikap Pemerintah yang hanya tegas melarang umat untuk tidak beribadah secara berjamaah di masjid.

“Adanya ambivalensi sikap dari Pemerintah yang tegas dengan rumah ibadah, tapi tidak tegas dengan tempat lainnya,” cetus Anwar.

Oleh karena itu, Anwar mengharapkan Pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan dan tindakannya untuk membuat aturan yang jelas dan tegas dalam menyikapi pandemi Covid-19 tanpa terkecuali. Dapat memberikan perlakuan yang sama untuk semuanya.

“Kecuali untuk hal-hal yang memang sangat penting, sehingga semua elemen masyarat dapat dengan ikhlas menerimanya. Masyarakat akan hormat serta tunduk serta patuh kepada ketentuan yang dibuat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Dikutip dari SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menganggap kebijakan Presiden Jokowi soal penanganan Covid-19 makin aneh dan sangat membingungkan.

Kebijakan aneh lainnya adalah, mudik dilarang, TKA China pada  datang, Rakyat dilarang berkerumun,  bagi sembako di jalan di perbolehkan.

Di satu sisi, masyarakat di batasi PSBB dan dilarang mudik namun disisi lain 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang kita ketahui, Virus Covid-19 muncul dari China malah diizinkan masuk ke Sulawesi Tenggara.

Demikian disampaikan Neta dalam keterangan resminya, Rabu (29/4/2002).

“Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemik Covid 19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan. IPW melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat,” kata Neta.

Padahal, sambung Neta, Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan larangan mudik bagi masyarakat demi mencegah penyebaran Covid-19.

Bahkan, pelarangan mudik itu dibarengi dengan pegerahan personel Polri untuk menghalau masyarakat yang terindikasi bakal mudik.

Anehnya, pemerintahan Jokowi malah mengizinkan TKA Cina datang ke Sulawesi Tenggara.

Rencana kedatangan 500 TKA China di saat pandemik corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin.

“IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik,” tantang Neta.

Sikap Aneh Jokowi lainnya adalah, lanjutnya, ketika berkali-kali membagi-bagikan sembako di jalanan di masa pandemi Covid-19 kebijakan physical distancing yang digaungkan oleh pemerintahannya sendiri..

Pembagian sembako oleh presiden Jokowi itu menimbulkan kerumunan massa di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan physical distancing yang digaungkan oleh pemerintahannya sendiri.

“Padahal, jika masyarakat yang melakukan, Polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa,” ujarnya membandingkan.

“Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” sambung Neta berharap kepada Polri.

Di sisi lain, Neta menambahkan, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Sebagai presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa.

“Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” imbuh Neta aneh dengan sikap Presiden Jokowi.

Sementara PKS : Rakyat Dibatasi PSBB & Dilarang Mudik, Tapi Aneh TKA China Boleh ke Indonesia, Pemerintah Tak Peka Terhadap Perasaan Rakyat

Dikutip dari SUARA ARAH PUBLIK, JAKARTA – Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara menolak kedatangan 500 TKA China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Utara. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta memandang kedatangan para TKA itu sebagai ketidak pekaan pemerintah akan perasaan rakyat.

Dalam suasana seperti ini pemerintah seharusnya lebih peka terhadap perasaan rakyat Indonesia, seharusnya pemerintah harusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat dan Forkopimda sebagai tuan rumah juga tegas menolak TKA asal China tersebut

“Pemerintah pusat seperti tidak peka dengan suasana kebatinan masyarakat saat pandemi Covid-19 ini. Harusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat dan Forkopimda sebagai tuan rumah juga tegas menolak. Harusnya pemerintah pusat sejalan dengan pemikirannya sendiri,” kata Sukamta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/4).

Pemerintah, kata dia, harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menambahkan bahwa terlepas dari para TKA China ini memegang visa kunjungan atau visa kerja, harusnya pemerintah pusat tidak menerima TKA China terlebih dahulu.

“Apalagi dalam Permenkumham No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia pasal 3 diatur bahwa pengecualian bagi warga asing pemegang KITAS atau KITAP disyaratkan dalam 14 hari sebelumnya berada di negara yang bebas dari Covid-19,” paparnya.

Menerima masuknya TKA dari negara China, kata Sukamta yang merupakan negara asal virus, jelas bertentangan dengan aturan tersebut.

Dia memandang bahwa pemerintah pusat harusnya sensitif dengan perasaan dan kondisi masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan pergerakan harus dibatasi, tetapi bantuan sosial belum maksimal.

Kemudian pendataan warga yang kacau, hingga tidak meratanya pembagian bantuan sosial. Kata dia, banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal sangat membutuhkan.

“Isu TKA China sendiri sebelumnya sudah sensitif, terkait hubungan perusahaan asing dengan lingkungan dan masyarakat sekitar termasuk soal penyerapan tenaga kerja lokal. Ditambah lagi dengan kondisi akibat pandemi ini, kita tidak ingin eskalasi masalah ini meningkat, karena bisa menimbulkan ketegangan dan gesekan sosial. Kita ingin hindari itu. Karena jika kerusuhan terjadi, maka efek ekonomi bisa lebih parah lagi,” tandasnya.

Sementara Ketua LSM KOAD mengatakan bahwa seharusnya aturan berlaku untuk seluruh komponen Masyarakat termasuk pemerintahan itu sendiri, jangan hanya mesjid yang di terget.

“Ada apa dengan NKRI yang katanya harga mati, Pancasila di Sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kebijakan nyeleneh ini tetap berlanjut, berarti pemerintah sengaja berlaku tidak adil terhadap rakyatnya” demikian kata Indrawan Ketua LSM KOAD menaggapi kejadian tidak adil ini.

Terkait pendataan warga yang kacau balau, hingga tidak meratanya pembagian bantuan sosial.

“Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal mereka sangat membutuhkan. seharusnya bantuan yang diberikan merata kepada seluruh penduduk, jangan dipilih sesuka hati”, katanya

Indrawan sebagai ketua LSM KOAD mengatakan,” Bagaimana mungkin hal itu terjadi. Data yang dipakai sebelum pemilu adalah data yang kacau,  dapat diduga data pesanan, jadi jika data kependudukan yang dipakai adalah data Asli Disdukcapil tentu dapat membuka borok KPU “, Kata ketua LSM KOAD menambahkan komentarnya.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *