Pribumi Pemilik,Pendiri,dan Penguasa NKRI

oleh -13 views

Etnis Cina Indonesia (ECI) Sama Sekali Bukan Pribumi

Oleh: Muchtar Efendi Harahap (NSEAS)

Dr. M.D. La Ode adalah seorang Ilmuwan Politik, Alumnus Program S3 Fisip UI (Universitas Indonesia). Ia selama ini menekuni studi prilaku politik Etnis Cina Indonesia (ECI), dan studi kasus di bebeberapa daerah, al. Kota Medan (Sumut), Pontianak dan Singkawang (Kalbar). Hasil studi dan pengembangan kerangka teoritis telah menelorkan suatu “teori” sangat mendasar tentang keberadaan ECI seharusnya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Teori dimaksud adalah “Trilogi Pribumisme”, dapat menjadi resolusi konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Indonesia, juga di berbagai belahan dunia.

Hasil studi dan pengembangan kerangka teoritis La Ode, telah dituangkan di dalam Buku berjudul: Trilogi Pribumisime Resolusi Konflik Pribunis dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia (Jakarta:Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI): 2018, 492 Halaman). Buku ini merujuk pada beberapa teori: (1) Asal usul mula terjadinya negara; (2) Negara; (3) Politik; (4) Kedaulatan; (5) Politik Etnisitas; (6) Partisipasi Politik; (7) Otonomi Demokrasi; dan, (8) Multikultural. Metode digunakan grounded theory atau grounded research (kualitatif).

Teori Trilogi Pribumisme berisikan: (1) Pribumi Pendiri Negara; (2) Pribumi Pemilik Negara; (3) Pribumi Penguasa Negara. Dalam kasus NKRI, teori ini menjadi: (1) Pribumi Pendiri NKRI; (2) Pribumi Pemilik NKRI; (3) Pribumi Peguasa NKRI.

Secara keseluruhan Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) BAB: Bab I Pendahuluan; Bab II Istilah Tiongkok, Tionghoa, Cina, dan Tinjauan Sejarah Ekonomi Politik ECI di Indonesia; Bab III. Darwinisme Sosial dalam Kekuatan Politik Eci; Bab IV. Tinjauan Strategi Politik ECI untuk menganeksasi NKRI; Bab V. Dampak Kekuasaan Ekonomi dan Kekuasaan Politik ECI terhadap Pribumi; Bab VI. Resolusi Konflik Pribumi-ECI Akibat Dominasi Ekonomi dan Politik terhadap Pribumi; BAB VII. Trilogi Pribumisme Titik Temu NKRI Harga Mati.

La Ode mendeskripkan jumlah ECI (Etnis Cina Indonesia) hanya 1,2 % (Juli 2016) atau 3.099.792 jiwa dari keseluruhan rakyat Indonesia 258.316.051 jiwa. ECI ini pasti keturunan imigran di Indonesia. Mereka telah berhasil menguasai ekonomi nasional, dan bahkan mulai melakukan ekspansi menguasai politik nasional. Ada kesenjangan sangat tajam antara Pribumi dan ECI. Warga ECI tidak dapat disangkal bukanlah bangsa Indonesia. Mereka hanya sebagai WNI dalam perspektif politik entitas. ECI telah mendominasi ekonomi nasional dan menyusul akan mendominasi politik nasional. indikator dominasi kekuatan ECI dalam politik tampak dari kasus diangkatnya ECI dalam politik seperti Ahok menjadi Gubernur DKI dan menjadi Presiden RI

Sangat tidak adil Pribumi lemah berdagang dan miskin ekonomi dibiarkan dan bahkan diperintahkan penguasa bersaing di bidang ekonomi dengan ECI. Padahal, ECI sudah kuat, mendominasi 80 % ekonomi nasional dan menguasai 78 % lahan pertanian dan kehutanan nasional. ECI kuat karena hidup berdampingan dengan Permintah. Pribumi lemah, tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.

Dosen Universitas Pertahanan, Jakarta, ini kemudian mengupas masalah kerusuhan massa dan berbagai kasus 1946, Malari 1974, Mei 1998. Mengapa ECI (Etnis Cina Indonesia) menjadi sasaran kekecewaan masyarakat? Pertama, wacana ECI adalah pendatang, bukan bagian etnis yang ada di Indonesia, dan binatang ekonomi. Kedua, wacana ECI cenderung menutup diri dan bergaya ekslusif. Sifat eksklusifisme ECI ini masih ada. Studi Kasus Kalbar menunjukkan, sangat sulit terjadi hubungan ECI-Melayu-Dayak, mulai dari permukiman sesama ECI, di sekolah mayoritas sesama ECI, di luar pelajaran mereka menggunakan bahasa Cina. Interaksi hanya terjadi saat jual beli barang dagangan di toko atau pasar. ECI merasa diri superior, Pribumi inferior. Tidak terdapat tekanan budaya bagi ECI untuk berbaur dengan Pribumi. Mereka dapat memenuhi sendiri semua keperluan budaya.

Ketiga, wacana ECI bidang ekonomi, berada dalam lapisan atas dalam struktur ekonomi karena kedekatan dengan kekuasaan dan menguasai perdagangan di Indonesia. Berkembang citra, kekayaan negeri ini berada ditangan ECI, menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi kian melebar.

La Ode juga membahas tujuan politik ECI, yakni menguasai pemerintahan dalam rangka mengamankan aset ECI. Jika selama ini ECI “mengeluarkan biaya khusus” dihitung dalam biaya produksi kemudian ditanggung konsumen melalui pembelian produk warga ECI untuk para aparatus pemerintahan. Sejak awal reformasi “biaya khusus” itu diganti dengan ECI menjadi aparatus pemerintahan. Penjajahan berlangsung kembali semula dijajah Belanda, Jepang, kini ECI dan Cina Komunis sebagai Penjajah Baru.

Di dalam BAB V, La Ode membahas: (1) hubungan ekonomi Eci-Pribumi dalam politik nasional; (2) Indikator ECI sukses bidang politik dan ekonomi; dan, (3) Motivasi ECI masuk dunia politik. Apa motivasi ECI (Etnis Cina Indonesia) masuk dunia politik? Menurut La Ode: (1) Kesetaraan sesama warganagera Indonesia; (2) Perbedaan dan Kerusuhan Mei 1998; (3) Berpolitik untuk keadilan; (4) Berpolitik untuk demokratisasi; (5) ECI ingin menghapus diskriminasi; (6) Pola Pendekatan ECI kepada Pribumi.

Di dalam Bab VI. La Ode baru membahas “Trilogi Pribumisme” sebagai metode resolusi konflik. Prinsip pertama, Pribumi Pendiri NKRI. Asumsi dasar, ECI sama sekali bukan Pribumi. ECI di Indonesia al. Tio Ciu, Khek, Hokkien, Hok Cia, Kanton, dan Hainan sebagai keturunan imigran dari Cina Daratan. Eci bukan Pribumi karena garis sejarah nenek moyang mereka di Cina Daratan. Sedang nenek moyang Pribumi semuanya di Nusantara. Bagi La Ode, status sosial politik etnisitas ECI di Indonesia dewasa ini terbagi tiga bagian utama. Yakni (1) ECI total hidupnya eksklusivisme serta penampaknnya superioritas atas Pribumi; (2) ECI guyub dengan lingku-ngan penghunian Pribumi; (3) ECI peranakan Indonesia karena telah melalui proses kawin dengan pria atau wanita Pribumi.

Prinsip kedua, Pribumi Pemilik NKRI. Prinsip ini dikokohkuatkan dengan Sumpah Palapa 1334 M dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 M. Secara de jure mendapat pengakuan 192 negara di dunia menjadi anggota resmi PBB. Status sosial ECI tetap sebagai WNI Keturunan Imigran Cina Komunis. Tidak ada sama sekali kaitan sosial politik etnisitas antara Pribumi dan ECI. La Ode lalu menegaskan, ECI berniat mengambil alih kepemilikan dan kekuasaan NKRI dari Pribumi.

Prinsip ketiga, Pribumi Penguasa NKRI. Prinsip ini bagian logika kausalitas, dimulai karena “Pribumi Pendiri NKRI” mengakibatkan “Pribumi Pemilik NKRI”. Karena NKRI dididirikan Pribumi, maka NKRI milik Pribumi. Pribumi sebagai Penguasa NKRI menjadi hak dasar pribumi sebagai pemegang kedaulatan NKRI. Tidak boleh dicabut dan dibagikan kepada bangsa lain. Trilogi Pribumisme menjadi tuntutan terbaru Pribumi dan Non Pribumi.

Buku ini sungguh memuat banyak hal, hampir 500 halaman. Bagi Peneliti dan Mahasiswa berkepentingan tentu tidak masalah. Tetapi, bagi bagi yang bukan Peneliti dan Mahasiswa, sudah tentu sulit untuk membaca keseluruhan.

Kami mengusulkan, mengingat cita-cita Penulis di balik buku ini, maka perlu dibuat dua buku tersendiri dan lebih tipis, maksimal 125 halaman per buku. Pertama, buku memuat khusus menjelaskan wacana atau persepsi negatif masyarakat pribumi terhadap ECI. Kedua, buku memuat khusus menjelaskan secara fokus Teori Triologi Pribumisme sebagai metode resolusi konflik manifes (kerusuhan sosial) terhadap ECI. Tiga prinsip dasar (Pribumi Pendiri, Pemilik dan Penguasa NKRI) diuraikan lebih sistematis, detail dan mendalam. Perlu juga dimasukkan, saran atau usulan tentang “kebijakan politik” apa harus diambil Pemerintah RI untuk menggunakan teori Trilogi Pribumisme ini.

Penulis menggunakan konsep ECI (Etnis Cina Indonesia) untuk menjelaskan etnis Cina. Namun, di beberapa Bab bermuncul konsep “Etnis Tionghoa”. Perlu dikoreksi ulang agar ada kereragaman konsep yakni ECI untuk Etnis Tionghoa. Tidak lagi menggunakan konsep Etnis Tionghoa. Ini tentu tugas “.

Menurut John Lie, dalam alam Demokrasi sekarang, pengertian pribumi dan nonpribumi,, pelaut ulung keturunan Tionghoa, terasa tepat. “Orang pribumi adalah orang-orang yang jelas-jelas membela kepentingan negara dan bangsa, sedangkan nonpribumi adalah mereka yang suka korupsi, suka pungli, suka memeras, dan melakukan subversi. Mereka itu sama juga menusuk kita dari belakang,” kata sang laksamana muda yang dijuluki ‘Hantu Selat Malaka’ itu. Ia ahli ranjau laut ternama. Pada 2009 ia ditahbiskan menjadi pahlawan nasional, namanya diabadikan sebagai nama kapal perang.

‘Definisi’ John Lie terasa lebih menekankan substansi. Jika bumiputra atau pribumi dan nonpribumi ditarik pada keaslian dan tidak asli, ia menjadi bias dengan realitas hukum kita. Bukankah setelah reformasi, konstitusi kita (UUD 1945) telah meniadakan batas asli dan tidak asli? Yang ada ialah warga negara Indonesia, yang sama kedudukannya di mata hukum.

Itu sebabnya calon presiden dan wakil presiden tak lagi disyaratkan ‘orang Indonesia asli’ tapi ‘warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain’. Kita merasakan polarisasi pribumi dan nonpribumi di masa Orde Baru membuat integrasi nasional kita jadi semu; karenanya rapuh. Reformasi berupaya membuang yang semu agar kita teguh.

Perbincangan tentang klaim pribumi atau penduduk asli juga bisa kehilangan basis historisnya. Menurut Wakil Kepala Lembaga Penelitian Molekuler Eijkman, Prof Dr Herawati Sudoyo, mengacu pada hasil penelitian lembaganya, ternyata hasil penelitian DNA tidak ada satu pun suku di Indonesia ini bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli (Media Indonesia, 6-4-2017). Melalui 70 komunitas di belasan pulau besar seperti Jawa, Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Herawati meneliti DNA mitokrondia dan kromosom dari inti yang diturunkan orangtua. Percampuran etnis itu terjadi karena ada beberapa kali migrasi sejak 50 ribu tahun yang lalu.

“Kalau kita lihat orang Indonesia dari informasi genetikanya, asal usulnya, sebagian besar dari Austronesia, lalu Austroasiatik (Tiongkok daratan), Papua, dan India. Yang menjadi pertanda antara pribumi dan non pribumi sebenarnya tidak ada,

alasannya adalah karena masyarakat Indonesia, kalau dilihat dari genetikanya, campuran,” jelasnya. Karena itu, yang paling bertuah menghentikan isu pribumi dan nonpribumi ialah kian menipisnya kesenjangan ekonomi. Keadilan sosial juga lekas diwujudkan. Itu amanat konstitusi. Namun, jika pun isu pribumi dan nonpribumi tetap hendak ditiupkan, ‘definisi’ ala John Lie akan lebih mendekati dan terasa lebih tepat.

Ini Pengakuan Mantan Seorang Wartawan Spesialisasi Konglomerat China

Kita lihat suatu contoh kejadian soal BTP, sebetulnya soal  Basuki Tjahaya Purnama  bukan masalah agama, tapi ada masalah yang lebih besar,  Kalau tidak mengapa seluruh pejabat negeri ini energinya di tumpahkan hanya untuk membela BTP.

BTP yang nota bene adalah reprenstasi kekuatan konglomerat untuk menguasai perekonomian melalui politik, juga sebagai kartu truf para konglomerat untuk Pilpres 2019.

Saya menulis ini tidak mengarang , saya yang pernah menjadi salah satu wartawan dengan spesialisasi meliput konglomerat di Indonesia ini , paham betul bagaimana perangai konglomerat China atau Taipan di Indonesia.

Saya tau juga bagaimana hubungan mereka dengan lembaga-lembaga mulai kepresiden , TNI, Polri , DPR dll semua ada dalam genggamannya.

Kalau Pak Harto yang selama 30 tahun memberi mereka jalan sutra saja dibiarkan tumbang dihajar Amerika, apalagi Presiden-Presiden setelah jaman reformasi .

“Saya kasih gambaran, seorang Presiden itu kalau mau reshufle kabinet saja konsultasinya dengan konglomerat. Singkat cerita, negara ini sejatinya yang berkuasa konglomerat . Namun belakangan mereka “membeli” terlalu mahal politikus dan partai politik, sehingga mereka berfikir , mengapa tidak memunculkan Presiden dari kalangan mereka sendiri, apalagi demokrasi di Indonesia sudah demikian longgar dan rakyat sangat mudah di pecah belah”.ungkap Nunik

Dengan memunculkan BTP sekarang jadi Gubernur dan Wakil Presiden tahun 2019 maju berpasangan dengan Jokowi, lalu 2024 menjadi Presiden , memang cost politik akan mahal, tetapi pasca 2024 , seluruh negeri ini bisa mereka kuasai dari hulu sampai hilir.

Jika anda memilki anak, Pasca 2024 kira-kira anak Indonesia mampu membeli property, apakah anak Indonesia bisa jadi petinggi atau eksekutif di negeri ini ? silakan jawab sendiri

Renungkanlah, Jangan terlalu euforia sesaat hanya supaya kita terlihat modern, berpikir maju, sehingga kita memilih orang yang suatu saat akan membuat kita semakin terpinggir. ( dikutip daritulisan Nanik Sudaryati)

Satu lagi fenomena yang sedang terjadi, Sekelompok Taipan China Sedang Menyatakan Mimpi Mereka untuk Bisa Menguasai  NKRI yang dimulai dari Jakarta.

Ketika rakyat disuguhi mimpi dan berbagai wacana pemindahan ibukota, para taipan sibuk membuat peta penguasaan wilayah Jabodetabek. Sore ini Kami akan ungkap, Project New Jakarta 2025 dan didalamnya termasuk proyek MEIKARTA, berikut Analisa serta informasinya:

  1. Mendengar project New Jakarta, ibarat menempatkan pemindahan ibukota ke luar Jawa hanya menjadi sekedar wacana hoax belaka
  2. Project New Jakarta 2025, ibarat sebuah project yg sudah disiapkan oleh para taipan properti berdasarkan pesan China dengan meniru Singapura.
  3. Project New Jakarta 2025, adalah project masa depan, menjadikan Jakarta seperti Singapura
  4. Kita tentu masih ingat tentang rencana penggabungan Jabotabek menjadi bagian terintegrasi untuk terwujudnya peta baru Jakarta
  5. Project New Jakarta 2025 adalah melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi menjadi satu kesatuan peta baru Jakarta 2025
  6. Wilayah yang saat ini melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi pada 2025 akan menjadi wilayah New Jakarta
  7. Lupakan wacana pengalihan, dengan rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta, itu semata taktik menutupi rencana besar New Jakarta 2025
  8. Mari kita bicara, fakta penguasaan oleh para taipan properti dengan memanfaatkan peta New Jakarta 2025 yg sudah disepakati di Tiongkok
  9. New Jakarta 2025, mulai terbaca ketika para taipan serta China conection mati matian menjadikan Ahok sebagai gubernur DKI, demi 2025
  10. Pada 2025, yang dulunya Jabodetabek akan berubah menjadi New Jakarta Mengapa project ini dirahasiakan?
  11. Ketika rakyat disuguhi mimpi dan berbagai wacana pemindahan ibukota, para taipan sibuk membuat peta penguasaan wilayah Jabodetabek
  12. Para taipan sudah berbagai lapak penguasaan wilayah, untuk proses persiapan penyatuan Jabodetabek menjadi New Jakarta 2025
  13. Wilayah Utara Jakarta serta pulau reklamasi hingga pelabuhan New Tanjung Priok perusahaan taipan besar dapat jatah hingga Li ka shing
  14. Wilayah Tanggerang Selatan hingga kabupaten Tanggerang, menjadi jatah sinar mas hingga Lippo group
  15. Tak beda dengan Tanggerang, di Bekasi pun menjadi wilayah bagi jatah antara Sinarmas, Sumarecon agung dan Lippo group
  16. Perusahaan properti milik taipan kini telah menghabisi wilayah persawahan di kota Bekasi hingga kabupaten Bekasi
  17. Dari Bekasi hingga perbatasan Karawang dan Bogor (Jonggol) semua kini terkoneksi oleh properti milik taipan
  18. Dan Lippo group ambil wilayah kab Bekasi dgn konsep Meikarta, yg kedepannya menjadi wilayah perbatasan New Jakarta 2025 dgn Jawa barat
  19. Menyambung dari Bogor hingga Tanggerang, menjadikan satu kesatuan sabuk lingkaran yang memutari New Jakarta 2025
  20. Peta New Jakarta 2025, dilingkari oleh properti milik taipan, ibarat melingkar seperti tembok China dari Bekasi, Bogor sampai Tanggerang.
  21. Dan untuk kawasan pelabuhan new tanjung Priok nantinya akan dimiliki lebih besar oleh pengusaha Li Ka Shing mirip Singapura
  22. Pribumi cukup disibukkan dgn kue bohongan terkait wacana pemindahan ibukota Agar tidak menganggu mimpi taipan membuat New Jakarta 2025
  23. Ibart negara dalam negara, New Jakarta 2025 dilingkari tembok properti milik para taipan mirip tembok China (Bekasi, Bogor dan Tanggerang)
  24. Apakah nanti pribumi terbuang dari wilayah New Jakarta 2025?
  25. Apakah kita belum juga akan sadar, bahwa mereka sedang membangun negara didalam negara, New Jakarta 2025 akan seperti Singapura yang dbatasi Properti Taipan ala tembok China?
  26. Ingat kisah warga pribumi Singapura yang tersingkir hingga tinggal di flat-flat,rumah susun, tak mampu menghadapi biaya hidup yang tinggi, akhirnya harus pindah ke Malaysia
  27. Kalau saja kita sadar hari ini semoga saja belum terlambat, peta properti milik taipan ibarat melingkari peta New Jakarta 2025, mirip tembok China yg membatasi dan membedakan
  28. Pada 2025, kalau anda tak sanggup hidup dengan biaya tinggi di New Jakarta maka opsinya adalah keluar dari wilayah Jakarta.Dan akhirnya, peta New Jakarta 2025 menjadi pembeda mana pribumi dan pendatang yg menguasai Akses masuk.
  29. New Jakarta 2025, diawali dengan pembangunan kota kota mandiri (topeng) yang ujung akhirnya terintegrasi menjadi satu kesatuan tembok Ala tembok China.
  30. Pribumi akan terusir karena dibuat terklasifikasi sendiri, dari warga usiran menjadi warga pinggiran lalu akhirnya warga rakyat kebingungan
  31. Meikarta hanyalah salah satu bukti, bahwa mimpi Taipan China untuk mewujudkan New Jakarta 2025 semakin mendekati kenyataan satu titik poin dari sekian banyak titik poin lainnya.

Titik-titik yang menjadi satu kesatuan yang melingkar, mulai dari Bekasi, Bogor, Tanggerang, seperti  tembok China jika kita anggap properti milik taipan sebagai pagar.

Ibu Pertiwi hanya bisa meratapi, nasib anak negeri yang tidak mau menyadari akan ancaman penjajah yang bekerjasama dengan pengkhianat NKRI yang sekarang sudah berada didepan pintu gerbang kemerdekaan.

Indarawan ketua LSM KOAD (Komunitas Anak Daerah) berpendapat berbeda prihal Pribumi dan Non Pribumi, jika terkait dengan kekuasaan dan Hasil kekayaan alam maka baik pribumi maupun non Pribumi akan nyaman berada di negeri ini ketika pemerintah dan penguasa negeri ini bisa berlaku adil sehingga kemakmuran yang dicita-citakan leluhur bangsa Indonesia dapat terwujud.

Percayalah, jika keadilan dan kemakmuran dapat diwujudkan di negeri Indonesia ini, maka secara perlahan istilah pribumi dan Non Pribumi akan hilang dengan sendirinya. tetapi jika Non Pribumi sendiri yang berusaha untuk membuat berbeda, jangan salahkan jika suatu saat akan pecah kerusuhan yang lebih besar dari kerusuhan tahun 1998. untuk menghindari hal ini maka sebaiknya para pemilik modal,kaum kapitalis yang berada dibelakang pemerintahan, hentikanlah rencana kalian yang mendiskreditkan pribumi Indonesia”, demikian diungkapkan oleh ketua LSM KOAD. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *