Keberadaan “Katanya” Tanah Ma’boet Jika Dilihat dari Kacamata Adat Ranah Minang

oleh -31 views

PADANG,SUMBARTODAY– Ketua LSM KOAD mengatakan bahwa sesuai dengan informasi BPN Padang telah turun ke lokasi untuk pengukuran tanah Ma’boet.

Namun dari tahun ke tahun luas tanah tersebut terus berubah-ubah, diawali oleh Putusan Landraad No 90 tahun 1931, yang katanya, batas alamnya paling luas hanya 3 hektare. Dari putusan Landraad, ahli waris kaum Maboet itu ada tiga, Sapran, Bakri dan Lehar.

“Dari tiga ahli waris tersebut belum pasti siapa ahli warisnya, seharusnya penegak hukum pastikan dulu siapa ahli warisnya baru melakukan tindakan,” katanya.

dikutip dari berbagai media online kota Padang bahwa Forum Anak Nagari Tigo Sandiang, juga telah mengajukan gugatan kepada Lehar.

“Seharusnya saat ini status tanah quo, tidak boleh ada yang mengganggu,tanah tersebut dikuasai oleh pengadilan” tegasnya.

“Dia mengatakan, pihaknya bahwa Forum anak nagari Tigo Sandiang sudah meminta polisi, BPN dan pihak pemko menemui masyarakat guna memberikan informasi agar masyarakat bisa tenang. kepastian hukum adalah hal yang sangat penting oleh masyarakat. Selama kepastian hukum belum ada masyarkat belum bisa bernapas lega. Dia mengungkapkan bahwa ribuan  sertifikat tanah saat ini sedang diblokir oleh BPN”,lanjutnya.

Sebelumnya mencuatnya sengketa tanah kaum Ma’boet, diawali oleh surat yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Padang No.04/PDT.G/2016/P.PDG yang didasari putusan Landraad No 90 tahun 1931.

Dalam keputusan pengadilan belanda Ma’boet digugat oleh Naamloze Veenotschap Exploitie Van Onrderen de Goederen. Putusan Landraad memenangkan kaum Ma’boed dan mengakui tanah yang dikuasai Ma’boet adalah tanah ulayat atau tanah adat yang juga diakui oleh pemerintah Hindia-Belanda dan tercatat dalam Eigendom Verponding 1794 surat ukur 30/1017.

Ketika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan,  memicu gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, selama ini masyarakat tidak pernah berperkara soal tanah dengan Kaum Maboet dan tahu-tahu sudah digugat di pengadilan.

Akibatnya, seluruh sertifikat tanah yang telah dikantongi oleh masyarakat empat kelurahan seperti Koto Tangah (Dadok Tunggul Hitam, Bungo Pasang, Ikur Koto dan Aie Pacah) diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Padang sejak Oktober 2015 hingga saat ini. (sumber Covesia.com)

Gubernur Irwan Prayitno mengambil sikap atas konflik tanah ex Eigendom Verponding 1794, Tunggul Hitam, Padang.

Gubernur menyurati Walikota Padang perihal terkait dengan pengurusan dan pendaftaran tanah pada ex verponding tersebut.

Surat itu juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah yang sudah menempati lahan tersebut. Belakangan, lahan tersebut juga sedang menjadi objek sengketa antara masyarakat dengan ahli waris kaum Maboet, Lehar cs.

Surat Gubernur tertanggal 1 April 2017 itu berisikan enam poin.

Pertama, sesuai dengan surat Kepala Kanwil BPN Nomor 521/2013 tentang penjelasan status hukum ex verponding 1794 di Kota Padang disebutkan bahwa berdasarkan data surat keterangan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang, tanah ex Verponding 1794 atas nama negara tercatat telah menjadi tanah negara berdasarkan UU No. 51/1958 tentang penghapusan tanah partikelir.

Kedua, Keputusan DPRD Sumbar, nomor 30/2014 tentang rekomendasi DPRD terhadap penyelesaian tanah ex verponding 1794 antara lain merekomendasikan agar Pemprov Sumbar mencabut Keputusan Gubernur nomor 34/1999 dan surat Sekretariat Daerah yang menghentikan sementara pemberian hak kepada masyarakat yang menguasai tanah.

Ketiga, di atas tanah negara everponding 1794 sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat berupa hak milik sekitar 3.005 sertifikat, hak guna bangunan sekitar 391 sertifikat dan hak pakai 55 sertifikat, serta telah ditempati 50 ribu kepala keluarga. Pemberian hak tanah oleh BPN didasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan tanah partikelir dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Keempat, berdasarkan aspirasi masyarakat, Pemprov Sumbar telah mengeluarkan kebijakan, menerbitkan Keputusan Gubernur No. 120/2014 tentang pencabutan Keputusan Gubernur nomor 34/1999 tentang penertiban penyelesaian masalah tanah ex verponding 1794 di Kota Padang. Mengeluarkan surat Sekda nomor 120/2014 perihal pencabutan surat Sekda Sumbar tentang penangguhan proses pemberian hak dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kelima, dengan dicabutnya Keputusan Gubernur dan Surat Sekda Sumbar tersebut, maka proses pemberian hak atas tanah negara ex verponding 1794 kepada masyarakat yang telah menguasai sepenuhnya dapat dilaksanakan kembali dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendaftaran tanah.

Keenam, berkaitan dengan hal tersebut, guna mengindari timbulnya isu-isu yang dapat mengganggu ketertiban di tengah masyarakat serta  dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat yang telah menguasai tanah negara ex. Verponding itu Kantor Pertanahan Kota Padang agar mensosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pemberian hak kepada masyarakat yang menguasai tanah negara ex. Verponding 1794 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat juga diminta untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat mengganggu ketertiban di tengah masyarakat terkait dengan penyelesaian tanah negara ex. Verponding 1794.

“Benar kita sudah surati Walikota Padang, dengan surat itu, agar Pemko Padang dapat mensosilisasikannya, bahwa kita Pemprov sangat mendukung perolehan hak atas tanah warga pada ex verponding tersebut,” kata Irwan Prayitno, Minggu (17/4).

Keluarnya surat tersebut setelah terjadinya konflik hak atas tanah di sekitar Tunggul Hitam, Koto Tangah. Ada kaum Maboet mengklaim tanahnya seluas 765 hektare. Sementara dari dokumen yang ada tanah tersebut tanah negara, ex verponding 1794.

Ketua I Masyarakat Tigo Sandiang, Sofyan mengakui keluarnya surat tersebut sudah menjelaskan apa yang selama ini diklaim oleh sekelompok orang terhadap tanah ex verponding tersebut tidak benar.

“Artinya gubernur telah memberikan tanah negara pada masyarakat, jadi itu sudah tanah masyarakat. Tidak milik kelompok tertentu yang mengaku memiliki semuanya,” sebutnya.

Untuk itu, Masyarakat Tigo Sandiang akan menjaga dan mendorong masyarakat untuk memperoleh haknya, terutama dalam perolehan hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kota Padang.

Dipertegas Sekretaris Umum Masyarakat Tigo Sandiang, Evy Yandri Rajo Budiman, keluarnya surat gubernur tersebut menjadi langkah maju untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat pada ex verponding 1794. Meski belum menjadi keputusan hukum, namun sudah membuka jalan masyarakat.

“Ini keberpihakan gubernur pada masyarakat, dan ini langkah baik, tapi masih ada langkah lainnya,” sebutnya.

Menurutnya, surat tersebut akan menjadi dasar bagi BPN Padang dan pengadilan untuk membuka blokir terhadap perolehan hak atas tanah  masyarakat pada ex verponding. Jika blokir tersebut sudah dibuka, maka kesempatan masyarakat untuk memperoleh haknya sudah terbuka lebar. Untuk pembukaan blokir ini, Masyarakat Tigo Sandiang sudah memberikan batas waktu pada BPN untuk membuka, hingga akhir April. “Jika tidak dibuka dalam batas waktu itu, kami akan mengambil tindakan tersendiri,” ujarnya.

Selain itu, upaya Masyarakat Tigo Sandiang lainnya adalah mengembalikan status tanah Kaum Maboet pada keputusan Landrad Nomor 90  tahun 1931. Di sana jelas batas sepadan luas yang tetapkan Landrad, luas tanahnya kaum Maboet tidak 750 hektare melainkan hanya 2,5 hektare.

“Upaya kita berikutnya adalah agar kembali pada putusan Landrad 90/1931. Jika sudah itu diberlakukan, maka hak masyarakat sudah aman. Berarti perjuangan kami juga tuntas,” ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menemui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara, Senin (10/4). Undangan tersebut membahas sengkarut permasalahan tanah di Kota Padang.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN itu dibahas tentang penyelesaian gugatan yang meliputi tiga kecamatan  dan enam kelurahan atas nama Lehar.

Dari pertemuan itu, ada keputusan dan kesepakatan. Dari data dipahami, keputusan Pengadilan Negeri tak rasional.

Menurut Mahyeldi, keputusan Pengadilan Negeri tak memiliki dasar yang kuat. Kemudian tanah yang diklaim Lehar bukan sebanyak dan seluas yang diberitakan sebelumnya. Tanahnya bukan 765 hektare, hanya sekitar 2,5 hektare, dan itu sudah dengan tunjuk batas yang jelas.

Walikota menyampaikan, terkait tuntutan masyarakat tentang kejelasan tanah yang sudah memiliki 4.000 sertifikat, Walikota menyebut tidak ada gangguan untuk aktifitas transaksi dan lainnya pada sertifikat tersebut.

Walikota mengimbau dan mengajak warga yang ada di tiga kecamatan untuk sama-sama menunggu keputusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Seluruh masyarakat di Kota Padang diharapkan untuk tidak terpengaruh ketika ada pihak yang mencoba bernegosiasi di lapangan.

Di sisi lain, walikota menekankan agar masyarakat mewaspadai mafia tanah yang tengah turun ke lapangan. Mafia tanah ini menurut Mahyeldi tengah mencoba mempengaruhi masyarakat, mencari-cari masalah untuk mengambil kesempatan dan manfaat di tengah permasalahan tanah. Walikota menyebut, jajaran kepolisian cukup bersemangat menghadapi mafia-mafia tanah tersebut.

Ketua LSM KOAD, sengaja mengulas permasalahan tanah lehar ini, berdasarkan hak atas tanah adat di Ranah Minang/Minangkabau.

Berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia, Tanah ulayat di Ranah minang, keberadaannya terkait dengan hak sako dan pusako.

Tanah tersebut dikuasai oleh ulayat kaum adat, sehingga kita harus mengacu kepada aturan adat yang berlaku secara turun temurun.

Hak sako dan pusako yang dimaksud adalah berhubungan dengan ketentuan adat yang berlaku seperti Tanah Ulayat di jua indak dimakan Bali, digadai indak dimakan sando, ungkapan ini tidak boleh dilanggar, baik oleh kaum adat maupun oleh negara sekalipun.

Hukum adat jauh sebelum hukum negara di buat telah diakui keberadaannya, termasuk oleh negara sendiri, tentu saja hal ini berlaku untuk hak sako dan pusako yang berlaku terhadap tanah di Ranah Minang.

Jadi kalau hukum adat melarang diperjual belikan maka dengan sendirinya tanah tersebut juga tidak akan pernah sah terjual jika kita mengacu ke hukum adat di Ranah Minang.

Didalam hukum tanah adat, berlaku system hak atas tanah yang berlapis. Terhadap tanah-tanah yang di olah berlaku hak ulayat dan itu adalah “kabau tagak kubangan tingga”. Ungkapan ini dapat dilihat dari kenyataan, bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh tanah untuk selamanya, sesudah meninggal jatuh kepada warisnya. Apabila ia dalam nagari itu merupakan orang asing, orang dagang, artinya sekiranya ia tidak memasukan diri kedalam hubungan nagari itu menurut aturan adat “tabang menumpu inggok mancakam”.

Di Minangkabau, hak ganggam bauntuak di letakan pada hak ulayat kaum, hak ulayat kaum di atas hak ulayat nagari.

JNIS JENIS TANAH ULAYAT RANAH MINANG.

Tanah ulayat kampuang/suku dengan pemegang kuasa hak adalah penghulu kampuang atau pangulu suku atau sebutan lain sesuai adat salingka nagari

Tanah ulayat kaum/paruik dengan pemegang kuasa hak, mamak kepala waris atau mamak kapalo paruik atau sebutan lain sesuai dengan adat salingka nagari.

Tanah ulayat nagari / ulayat pangulu di nagari dengan pemegang kuasa hak adalah hak pangulu dalam nagari atau sebutan lain sesuai adat salingka nagari

Tanah ulayat rajo atau kawasan status guo dengan pemegang kuasa hak adalah rajo atau tak rajo kaganti rajo atau orang yang mula-mula mancancang latiah daerah yang bersangkutan untuk di pegang sementara menjelang jelas tapal batasnya selanjutnya di serahkan kepada penghulu di nagari sesuai dengan barih balabeh adat nan tapakai. Namun Raja/cancang latiah tetap mempunyai bagian sapuluah tariak ciek sebagai hak pancuang aleh menurut adat.

DAERAH KEKUASAAN RANAH MINANG

Daerah kekuasaan ranah minang sangat luas melebihi daerah Sumatera Barat sekarang ini, hukum adat tersebut berlaku diseluruh daerah tersebut. jadi walaupun sekarang ada pemerintah yang mengatur di Sumatera Barat, namun Hukum negara mengakui keberadaan hak adat di ranah minang (Minangkabau).

Tujuh Prinsip Pemanfaatan Tanah Ulayat

Pertama; “Tanah nan sabingkah alah bauntuak, rumpuik nan sahalai alah bapunyo, capo nan sabatang alah bauntuak, sampai kalauik nan sadidih, aia nan satitiak, kaateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan adolah pangulu nan punyo ulayat”. Artinya, mulai dari tanah, rumput, dan kayu-kayuan, keatas dan kebawah, kelaut dan kualo adalah penghulu yang punya ulayat, dengan ketentuan adatnya, misalnya di luhak nan tigo ada penghulu di nagari, ada pangulu disuku, ada pangulu di paruik/kaum, ada sebutannya rajo di rantau atau cancang latiah nan mulo-mulo

Kedua; “Aianyo nan buliah di minum, buahnyo nan buliah dimakan, nan batang tatap tingga”. Artinya, hak ulayat itu yang boleh hanya hak manfaat, tetapi keutuhan keterkaitan antara sako jo pasako tetap di pertahankan

Ketiga; “Salamo gagak hitam, salamo aia hilia, yang di kunci dengan kata, kato dulu di tapati, kato kudian di cari”. Artinya dari salamo gagak hitam adalah, selama pemilik tanah ulayat dan pemakai tanah ulayat saling merasakan manfaatnya atau saling menguntungkan kedua belah pihak adanya hitam di atas putih secara notariat, begitu juga selama “aia ilia” berarti antara pemilik tanah ulayat dan pemakai tanah ulayat taat asas dengan isi perjanjian yang sudah di sepakati secara tercatat.

Arti dari kato dulu di tapati adalah semua isi perjanjian harus di patuhi oleh kedua belah pihak, sedangkan kato kudian kato di cari mempunyai arti bahwa tanah ulayat itu kalau sudah habis masa perjanjiannya, maka di buat perjanjian baru atas suka sama suka oleh kedua belah pihak. Tidak boleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) sendiri yang memperpanjang HGU-nya tanpa sepengetahuan penghulu pemilik ulayat.

Keempat; “Kabau tagak kubangan tingga, luluak dibao sado nan lakek di badan, kubangan babaliak ka nan punyo”. Artinya, apabila perjanjian tadi batal atau perjanjian tadi habis masa berlakunya, maka pemakai tanah ulayat berangkat dari tanah ulayat tersebut dan membawa harta milik yang ada di atasnya. Sedangkan tanah ulayat tersebut kembali kepada pemilik tanah ulayat semula

Kelima; “Karimbo babungo kayu, kalauik babungo karang, kasawah babungo ampiang, ka sungai babungo pasie, ka tambang babungo ameh”. Artinya, setiap macam kandungan dan setiap macam lokasi tanah ulayat sudah di tetapkan pembagiannya menurut adat secara jelas untuk pemilik tanah ulayat, yaitu sapuluah tariak ciek atau istilah paduaan atau patigaan

Keenam; “Tanah ulayat di minang kabau di jua indak di makan bali, digadai indak dimakan sando. Artinya, tanah ulayat di minang kabau tidak boleh di perjual belikan dan tidak boleh pula di gadai”. Arti kata tanah ulayat Minangkabau tidak boleh berubah status kepemilikannya. Tidak boleh Hak Guna Usaha (HGU), yang boleh menurut prinsip adat adalah bagi hasil, sewa menyewa, penyertaan modal, dan atau hak pakai. Bila sudah ada terjadi pemberian HGU, maka kejadian ini melanggar ketentuan adat Minangkabau atau mungkin termasuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat adat Minangkabau.

Ketujuh; “Kabukik baguliang batu, kaluraah baguliang aia, jauh buliah di tunjuakkan,dakek dapek di kakokkan , satitiak bapantang ilang, sabarih bapantang lupo, kok ilang nan tatulih, nan dibatu tasurek juo”. Artinya bahwa setiap status dan jenis tanah ulayat itu di tanah ulayat itu di Minangkabau sudah jelas tapal batasnya menurut adat, namun di lapangan dirasakan banyak kendala yang di hadapi.

Ditambahkan oleh Indrawan ketua LSM KOAD (Komunitas Anak Daerah),

“jika kita melihat sejarah perkembangan setiap Nagari di Ranah Minang, tidak pernah ada sebuah nagari yang dikuasai hanya oleh satu suku atau kaum saja, setiap daerah selalu ada beberapa suku dari dulu tentu saja sampai saat ini”.

“Biasanya setiap akan membuka daerah baru selalu melibatkan suku-suku yang ada di nagari tersebut, empat suku induk yang ada di ranah minang seperti Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago beserta seluruh atau sebahagian turunan suku tersebut”.

“Oleh sebab itu tidak masuk akal jika lehar memiliki tanah seluas 765 Ha dan berani melakukan klaim atas tanah yang telah dihuni oleh berbagai suku tersebut”, ulasnya

Menurut informasi yang didapat, selama Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Anak Daerah melakukan investigasi atas peristiwa langka tersebut, didapat informasi bahwa dahulu disaat penjajahan Belanda pernah ada sidang sengketa dengan perusahaan belanda, disaat itu masyarakat suku/kaum diwakili oleh seorang wakil bernama Ma’boet, hanya saja, ketika saya tanya kepada salah satu keturunan suku Koto, dia menceritakan bahwa ” mamak kami percaya dengan ma’boet sehingga ada yang terlupakan, kami melupakan surat-menyurat bahwa beliau Ma’boet sebenarnya adalah mewakili kaum kaum yang telah menepati tanah atau mendapat kuasa dari beberapa kaum yang sudah menguasai dan menempati tanah tersebut.

Sehingga ketika pengadilan belanda memutuskan bahwa Ma’boet menang dalam persidangan, adalah atas nama Ma’boet sendiri, pada hal dia(MA’boet) adalah mewakili mewakili berbagai suku, kaum yang menguasai tanah tersebut, demikian diceritakan oleh Syafril/Pirin salah seorang pemilik tanah dari suku Koto yang berlokasi disamping SPBE SMS dengan memperlihatkan sebuah serat kesepakatan antara Lehar dengan Syafril. (Red)

Bersambung…

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *