Pemilihan Direksi Bank Nagari Periode 2020-2024 Tidak Fair, Yang Lolos Justru Yang Diduga Bermasalah

oleh -195 views

PADANG,SUMBARTODAY-DPRD Sumatera Barat kembali mempertanyakan terkait hasil tim Pansel terhadap seleksi Calon Direksi Bank Nagari.

Hal itu lantaran tak ada satupun dari calon Direksi yang lolos berlatarbelakang berpengalaman di bidang Perbankan Syariah.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, sejatinya Direksi Bank Nagari nantinya harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten, dan mengerti, serta paham dengan dunia Perbankan Syariah.

Hal itu, mengingat, katanya, rencana konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah atau BUS sepenuhnya.

Dengan alasan itu, Supardi pun melalui institusinya melayangkan surat kepada Gubernur Sumbar terkait hasil dari penjaringan tim Pansel tersebut.

“Makanya, kita sudah bikin surat ke gubernur dengan nomor SR-I/PB.41/2020 perihal Seleksi Direksi BPD Sumbar,” kata Supardi di Padang, Kamis 25 Juni 2020 kemarin.

Supardi menjelaskan, dalam surat tersebut, pihaknya meminta agar Gubernur Sumbar supaya benar-benar melaksanakan aturan yang sesungguhnya yang mengatur terkait BUMD, terkait pencalonan Direksi Bank Nagari, sebelumnya diajukan ke OJK untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

“Artinya apa, kita minta gubernur memastikan kalau Direksi Bank Nagari benar-benar sudah sesuai dengan aturan dan bukan kongkalingkong,” kata Supardi.

Supardi pun mengingatkan, para pemangku kepentingan agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 yang telah secara ringi mengatur mengenai BUMD, dan pemilihan Direksi.

“Makanya DPRD Sumbar terus mengawal agar jangan sampai keluar dari rel tadi,” tegasnya.

Mengenai kompetensi Direksi yang diantaranya, harus berpengalaman Syariah, menurut Supardi hal itu tidak dapat dipungkuri.

Supardi menegaskan, pemilihan Direksi Bank Nagari jangan menggunakan asas Like dan Dislike, jika ingin Bank maju untuk sukses berkonversi ke Bank Syariah.

“Jangan nanti direksi yang ditempatkan tak ada satupun yang mengerti dan paham apa itu syariah. Kalau itu yang terjadi, bubarkan saja bank itu atau kembali saja jadi bank konvensional seperti semula. Untuk apa gaya-gayaan,” sebut Supardi.

Supardi ketua DPRD Sumbar menegaskan:

“Jangan main-main soal konversi syariah, konversi Bank Nagari dari konvensional menjadi Bank Syariah akan menjadikan semakin sempurnanya identitas dan jati diri masyarakat Minang dengan filosofi Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Khitabullah”.

“Menjadikan Bank Nagari sebagai Bank syariah tidak bisa main-main. Karena itu, jelas merupakan langkah maju untuk menjauhkan umat Islam dari jeratan riba. Jadi, harus profesional mengelolanya jika tak ingin bank ini cepat kolaps,” tegasnya.

Karena, menurutnya, konversi ke Syariah merupakan penegasan, jika kedepan segala praktik Perbankan Bank Nagari akan dihadapkan terhadap prinsip dan ketentuan dasar Syariat agama Islam.

“Setiap pekerjaan yang dilandasi syariat, tentu layak disebut bernilai ibadah. Bayangkan, jika para Direksi-nya tak ada yang paham dan mengerti dengan Syariah, kira-kira bagaimana jadinya Bank ini,” tanya Supardi.

Walaupun tidak hanya Direksi yang harus paham terkait Perbankan Syariah, melainkan para Komisaris, dan seluruh karyawan.

Namun Direksi Bank Syariah, menurutnya, harus orang yang paham betul, karena ialah yang menjalankan roda perbankan, dan konversi tersebut.

Seperti diketahui, saat ini, manajemen Bank Nagari tengah gencar-gencarnya dalam mensosialisasikan langkah Konversi Bank Nagari menuju Bank Umum Syariah sepenuhnya.

Berikut dikutip dari Kabarsumbar.com berita Kamis, 13 Februari 2020,  21:42 WIB

Oleh : Ilham Aldelano Azre, Dosen Administrasi Publik FISIP Unand, Peneliti Spektrum Politika

Tanggal 30 November 2019, pemegang saham Bank Nagari membuat sebuah keputusan besar mengenai keberlanjutan bisnis Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini, pemegang saham seri A yang terdiri dari Pemprov Sumatera Barat (Pemegang Saham Pengendali) dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat menyepakati perubahan/konversi Bank Nagari dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah, langkah Bank Nagari ini mengikuti jejak BPD lainnya yaitu Bank Aceh dan Bank NTB.

Konversi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah tentu akan menjadi sebuah tantangan baru bagi keberlangsungan bisnis Bank Nagari kedepannya, Menurut Eko Supriyanto (Info Bank, 2018) potensi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia relatif besar.

Selain data dan fenomena tersebut, ada beberapa hal yang juga harus menjadi perhatian bersama dalam konversi Bank Nagari ini yaitu perubahan kultur/mindset karyawan yang harus diantisipasi oleh manajemen terhadap sumber daya manusia yang ada di Bank Nagari, bagaimanapun kesiapan SDM tentu saja menjadi kunci kesuksesan konversi Bank Nagari.

Kesiapan SDM Bank Nagari akan berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada nasabah, Bank Nagari Syariah harus dikelola dengan tata kelola yang baik dengan service level yang sama dengan bank konvensional. nah jika pemimpinnya tidak memenuhi syarat bagaimana bisa kita dapatkan.

Kedepan yang harus jadi perhatian, karena permasalahan yang terjadi pada dunia keuangan dan perbankan termasuk bank syariah, saat ini lebih banyak karena masalah tata kelola yang tidak baik.

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan untuk tidak menutupi masalah tata kelola perbankan yang buruk, termasuk di bank syariah, sehingga mampu menutupi celah buruknya tatakelola dalam dunia perbankan umum.

Masalah tata kelola di Bank Syariah yang menyebabkan Bank Syariah terjerat pembiayaan bermasalah terutama disebabkan oleh pimpinan yang tidak mengerti dengan fungsi perbankkan Syariah itu sendiri.

Untuk itu Pengawasan yang profesional dan intensif menjadi kata kunci dalam pengawasan perbankan syariah.

Sebaiknya Manajemen dan kepemimpinan yang mengerti roh bisnis perbankan syariah ini tentu saja berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan Bank Nagari Syariah kelak, Karena perubahan/konversi/spinoff dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah bukan hanya sekedar menambah merek syariah saja.

Karena Pemegang saham dalam RUPSLB 30 November memberikan jangka waktu dua tahun untuk konversi menjadi Bank Syariah.

Dua tahun bukan waktu yang lama untuk mempersiapkan konversi ini, tentu saja dibutuhkan konsolidasi secara internal dan eksternal untuk men Solidkan kekuatan menghadapi konversi ini, secara eksternal tentu saja harus ada pengajuan kepada DPRD Sumbar untuk dibuatkan produk hukumnya berupa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan konversi tersebut.

Apakah Bank Nagari mempunyai Manajemen/Kepemimpinan yang benar-benar mengerti model bisnis syariah? Tentu jawaban ini bisa dijawab oleh OJK dalam fit proper test yang sedang berproses saat ini, kita berharap OJK benar-benar menaruh perhatian khusus dalam seleksi direksi ini dengan memperhatikan aspek profesionalitas, kompetensi serta kapasitas calon Direksi dalam penguasaan perbankan syariah.

Dikutip dari Kabarsumbar.com Senin, 17 Februari 2020 | 12:45 WIB:

Adapun isinya, ialah adanya dugaan pemegang saham yang tidak berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

OJK juga harus mempertimbangkan level kompetensi calon Direksi Bank Nagari dalam level sertifikasi management syariah, karena bisnis Bank Nagari kedepan adalah Bank Syariah bukan Bank Umum Konvensional. Jikalau tidak ada calon direksi yang tidak mempunyai sertifikat management syariah yang disyaratkan pada level tertentu, OJK dapat meminta pemegang saham untuk mengusulkan ulang nama calon direksi.

“Kami meminta OJK, pertama proses membatalkan pencalonan Direksi, artinya rekruitmen batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kedua proses yang dilakukan oleh Komisaris, dalam hal ini KRN (Komite Remunisasi dan Nominasi) terhadap orang-orang yang direkomendasikan oleh mereka,” tegas Supardi.

Supardi juga meminta OJK untuk menunda Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap lima Calon Direksi Bank Nagari yang diajukan pemegang saham 30 November 2019 lalu.

“Kita juga minta OJK menunda fit and proper test, sampai persoalan selesai. Takutnya, ini jadi berlarut-larut, jika pemegang saham dan DPRD bersikeras yang jadi korbannya juga Bank Nagari, Bank Nagari ini adalah tras, kepercayaan publik, kita tidak ingin Bank Nagari hancur lantaran persoalan ini,” sebut Supardi.

Terkait permintaan DPRD Sumbar itu, kata Supardi, OJK Pusat berjanji akan mempelajarinya dengan cermat.

Dilansir Langgam.id, Gubernur mengakui jika memang ada perbedaan pengajuan dibandingkan periode sebelumnya, dimana biasanya diajukan 10 nama untuk lima posisi Direksi, namun kali ini hanya menjadi 5 nama saja.

Dikatakannya, jika keputusan itu diambil dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Sabtu 30 November 2019 lalu.

Bahkan, Gubernur pun menyebut, jika tidak memiliki alasan khusus, terkait berbedanya jumlah pengajuan tersebut.

“Jadi lima jabatan lima orang pula yang dikirim. Tidak ada pertimbangan khusus, daerah lain juga seperti itu. Biasa saja, kan tidak melanggar peraturan,” kata Irwan Prayitno di Padang, Senin 2 Desember 2019.

Selain itu, menurut Gubernur, bank daerah pada daerah lain di Indonesia juga melakukan hal serupa.

Sehingga, menurutnya, hal itu tidak ada masalah jika berbeda dari sebelumnya.

“Sama OJK itu juga tidak masalah, daerah lain juga gitu. Kita ajukan satu direksi untuk satu jabatan, kalau tidak lulus tinggal ganti lagi kedua, kan biasa saja seperti itu,” pungkasnya.

Namun, dibandingkan pada periode-periode sebelumnya, kali ini pengajuannya pun berbeda.

Dahulu, masing-masing jabatan diajukan 2 nama, namun saat ini, hanya 1 nama untuk setiap jabatan Direksi Bank Nagari tersebut.

Adapun kelima calon Direksi yang diajukan diantaranya, M Irsyad (Direktur Keuangan) diajukan menjadi Direktur Utama, Irwan Zuldani (Pemimpin Cabang Utama) diajukan menjadi Direktur Kredit dan Syariah, Indra Rivai (Pemimpin Divisi SDM) diajukan menjadi Direktur Keuangan, Syafrizal (Direktur Operasional) diajukan menjadi Direktur Operasional dan Restu Wirawan (Pemimpin Divisi Kredit Komersial) diajukan menjadi Direktur Kepatuhan.

Dari kelima nama itu, Direksi yang tak lagi masuk adalah Direktur Utama Dedy Ihsan, Direktur Syariah Hendri dan Direktur Kepatuhan Edrizanof.

Selain kedua nama itu juga ada nama Sania Putra (Pemimpin Divisi Dana dan Jasa), Azmi Febrian (Pemimpin Divisi Usaha Syariah) dan Rinaldi Ahmadin (Pemimpin Divisi Umum) yang juga masuk dalam 10 besar.

Ketua LSM KOAD mengkomentari prihal hasil dari pemilihan direksi Bank Nagari 2020-2024,

“Permainan mereka terlalu kasar, jika inginkan menjadikan Direksi Bank Nagari dari kalangan teman yang bisa diajak kompromi, silakan saja tapi jangan lupa, Bank Nagari bukan milik pribadi, Bank Nagari adalah milik masyarakat Sumatera Barat, seharus yang akan dijadikan sebagai direksi, adalah harus yang memenuhi syarat formal sebagai pimpinan terutama amanah”.Tuturnya.

Lebih lanjut Ketua LSM KOAD, “yang perlu menjadi pertimbangna adalah rekam jejak calon, sepertinya Bank Nagari lebih suka jika bank Nagari dipimpin oleh pimpinan yang tidak jujur, sehingga gampang di susupi berbagai kepentingan, saya sebagai ketua LSM KOAD mengingatkan agar jangan permainkan amanah masyarakat”, pungkasnya.

Lanjutnya “Seharusnya pemegang saham lakukan evaluasi terhadap keadaan Bank Nagari saat ini. Bank Nagari bisa bangkrut, jika Direksi yang sudah tidak bisa dipercaya, jangan paksakan, dahulukan kepentingan Masyarakat Sumatera Barat, karena yang akan dirugikan bukan Direksi terpilih tapi adalah masyarakat dan seluruh karyawan “, tambahnya.

“Kami dari LSM KOAD meminta OJK jangan tutup mata terhadap kondisi Bank Nagari saat ini, pimpinan yang sudah gagal memajukan Bank Nagari jangan dipilih kembali, walaupun komisaris kembali meloloskan mereka, saya ambl contoh: dua nama diantaranya tiga direksi yang tidak lolos adalah Hendri dan Edrizanof, sebenarnya mereka masuk dalam 10 besar nama calon yang dijaring sebelumnya. Indrawan sebagai LSM KOAD menduga pemilihan direksi ini tidak Fair sama sekali, oleh sebab itu segenap masyarakat harus peduli dengan Bank Nagari”, jelasnya lagi

Ditambahkannya,”Dengan didukungan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, sedangkan penduduk di Sumatera Barat mayoritasyang Islam jadi kita membutuhkan Bank Syariah. bagaimana mungkin kita bisa dipimpin oleh orang yang gemar melanggar aturan perbangkan, sudah dapat diduga mereka akan menjadi Bank Nagari sebagai lahan permainan mereka”, jelasnya lagi

Mari kita lhat berita yang dikutip dari Kabarsumbar berikut ini: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Nagari pada Sabtu 30 November 2019 kemarin tidak hanya membahas langkah Konversi Bank Nagari, namun juga penetapan Calon Direksi Bank Nagari periode 2020-2024 mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabarsumbar.com, penjaringan Calon Direksi Bank Nagari minim akan informasi, mereka yang ingin berlaku curang seakan membuat ini sebauah rahasia

Padahal dalam Ayat 1 Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui media massa lokal/ nasional dan/atau elektronik.

Sebelumnya, pemegang saham sendiri melalui RUPS beberapa bulan lalu, sudah melakukan penjaringan nama-nama Calon Direksi dengan menghasilkan 19 nama.

Namun, dalam RUPS kemarin, berdasarkan informasi yang diterima, hanya 5 calon yang diajukan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan di OJK.

Kelima calon itu diantaranya, M Irsyad (Direktur Keuangan) diajukan menjadi Direktur Utama, Irwan Zuldani (Pemimpin Cabang Utama) diajukan menjadi Direktur Kredit dan Syariah, Indra Rivai (Pemimpin Divisi SDM) diajukan menjadi Direktur Keuangan, Syafrizal (Direktur Operasional) diajukan menjadi Direktur Operasional dan Restu Wirawan (Pemimpin Divisi Kredit Komersial) diajukan menjadi Direktur Kepatuhan.

Dari kelima nama itu, petahana yang tak lagi masuk ialah Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan, Direktur Syariah Hendri dan Direktur Kepatuhan Edrizanof.

(sumber : Kabarsumbar.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *