Kasus Tanah Ma’boet Mendapat Angin Segar, Masyarakat Menunggu Penuh Harap

oleh -70 views
PADANG,SUMBARTODAY-Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs.Toni Harmanto, M.H menegaskan, kasus Lehar Cs tidak akan berhenti begitu saja dengan pemberian status hukum penghentian penyelidikan dan Penyidikan atas  sembilan laporan Lehar Cs. 

Kapolda Sumbar bahkan akan segera membongkar praktek mafia tanah yang diduga dilakukan Lehar Cs, karena dinilai telah meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak.

“Kita sudah memetakan pihak-pihak yang pernah diintimidasi Lehar Cs. Intimidasi dengan cara mengganti sejumlah uang atas objek tanah yang dipersoalkan Lehar Cs, atau ancaman pemblokiran dan sebagainya,” ujar Kapolda Sumbar ketika video conference, Jumat (17/4/2020) lalu.

Indrawan sebagai Ketua LSM KOAD mengapresiasi kebijakan Kapolda Sumbar tersebut, diterangkannya bahwa selama ini banyak pemain tanah yang mengambil keuntungan dari kasus tanah ma’boet tersebut, sehingga Masyarakat umum dirugikan. kami dari LSM KOAD mendukung langkah Kapolda Sumbar tersebut.

Lebih lanjut dijelaskannya, “Katakanlah surat-surat pendukung mereka lengkap, tetapi Ranah Minang memiliki aturan tetrsendiri terkait tanah ulayat, jadi tidak semata-mata kepeutusan pengadilan yang dapat dijadikan pedoman, Hukum adat tidak bisa diabaikan”, pungkasnya.

Masyarakat kota Padang seakan mendapatkan angin segar terkait kasus ini, lagi lagi dijelaskannya, ” untuk meyelidiki kepemilikan tanah Ma’boet ini harus melibatkan berbagai pihak terutama yang memiliki ilmu pengetahuan yang dapat membantu pembuktian kepemilikan tersebut, yang jelas di Ranah Minang ada aturan aturan yang harus dipatuhi oleh yang merasa sebagai masyarakat Minang, Salah batimbang, hutang babayia, paranduak pasti batarimo”. katanya yakin.

Persoalan tanah kaum Maboet mulai terkuak kebenarannya. Lehar yang selama ini mengaku sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Maboet ternyata telah melakukan pembohongan publik dan sudah diproses secara hukum.

MKW yang sah saat ini adalah Guswandi. Ahli waris dan MKW itu kini muncul dengan membawa putusan atau vonis Landrad Padang No.90/1931 asli yang tak dimiliki Lehar. Ahli waris kaum Ma’boet segera bertindak mengambil tanah ulayat mereka di Kecamatan Koto Tangah, Padang.

“MKW yang sebenarnya muncul karena harus membawa putusan asli yang membutuhkan waktu untuk memunculkan ke publik,” ujar Kuasa Hukum kaum Maboet, Donny Indra seperti  dikutip dari Metrans.

Lehar sebenarnya sesuai dengan fakta yuridis adalah penerima kuasa dari kaum Ma’boet untuk mengurus tanah ulayat tersebut, Dia bukanlah MKW. Namun Lehar bertindak melebihi dari kewenangan yang diberikan sehingga melanggar hukum. MKW kaum Maboet yang sebenarnya adalah Guswandi yang diberi kuasa oleh kaum berdasarkan ranji kaum Buntie suku Melayu Lubuk Begalung pada 20 Agustus 2014.

“Surat kuasa tanggal 30 November 1994 yang telah diberikan MKW kaum Ma’boet, Syafran Rajo Batuah ke Lehar hanya untuk pengurusan dan penyelesaian pengukuran ulang tanah kaum Ma’boet, namun surat kuasa sudah dicabut 9 April 1997. Namun, di lapangan Lehar tetap bertindak mengatasnamakan ahli waris Ma’boet serta mengaku-ngaku MKW Maboet,” katanya.

Dikatakannya, kaum Ma’boet sudah menang terhadap tanah yang berada pada beberapa kelurahan di Kecamatan Koto Tangah berdasarkan putusan atau vonis Landrad Padang No.90/1931 tanggal 16 Mei 1931 dan eksekusi No.35 tahun 1982. Artinya, pemilik sah tanah tersebut secara legalitas formalnya milik kaum Maboet.

Pada 15 Desember 1982 diletakkan sita tahan terhadap objek perkara No.90/1931. Ahli waris kaum Ma’boet yang sah adalah Syafran Rajo Bertuah. Setelah Syafran meninggal dunia, kini MKW nya adalah Guswandi.

“Sesuai dengan surat KAN Koto Tangah 28 Maret 1974 menyatakan ketegasan sikap bahwa sebenarnya tidak mengetahui adanya tanah ex verponding No.1794 di daerah Dadok Tunggul Hitam dan sekitarnya. Lalu, KAN Nagari Koto Tangah pun mengundurkan diri dari tugas yang dimaksud sesuai dengan SK Walikota Padang No.188.45.1.36/SK-SEK/84 tanggal 21 Maret 1984 sebagai anggota tim penertiban Tanah Dadok Tunggal Hitam, Koto Tangah serta mencabut kembali tanda tangan pengurus KAN pada surat pernyataan 25 Maret 1984.  Hal Itu menunjukkan bahwa KAN Koto Tangah mengakui keberadaan tanah kaum Ma,boet itu,” katanya.

Dikatakan Donny, hak kaum Ma’boet tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Persoalan tanah verponding 1795 yang diklaim pemerintah Sumatera Tengah ketika itu berada di Siteba, Nanggalo bukan di Dadok Tunggul Hitam.

Warga Kota Padang sudah bisa memanfaatkan kembali tanah mereka.

Warga Kota Padang sudah bisa memanfaatkan kembali tanahnya untuk aktivitas ekonomi, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar sudah mencabut pemblokiran tanah yang dilakukan oleh Lehar Cs.

“Pemblokiran tanah lehar tersebut berada di tiga kecamatan, Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah. Pencabutan blokir itu berkaitan dengan penghentikan penyelidikan dan penyidikan laporan Lehar Cs dengan luas tanah 765 Ha yang masuk ke Polda Sumbar, begitu cepat gerakan kapolda Sumbar terkait masalah ini, kami sebagai masyarakat kota Padang salut dengan kinerja Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto,M.H”,Pungkas Indrawan menjelaskan

Dikutip dari berita Infopubli.id bahwa wali kota Padang H. Mahyeldi di Padang, Sabtu (18/4/2020) mengapresiasi Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto yang mampu menyelesaikan persoalan tanah di Kota Padang yang cukup berlarut-larut tersebut.

Dikatakan walikota, Pemko Padang sudah memperjuangkannya ke Menteri ATR/BPN sejak tahun 2017 lalu.

“Ini adalah kabar baik didapatkan warga kota ditengah kasus Covid-19 yang patut disyukuri bersama,”kata wali kota.

Ditambahkan wali kota, persoalan Lehar Cs selama ini memang membuat warga kota tak nyaman dalam beraktivitas ekonomi karena tak kunjung selesai.(Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *