Bank Nagari Jangan Bermain Kotor Dalam Pemilihan Direksi

oleh -192 views

PADANG,SUMBARTODAY-DPRD Sumbar,  hanya melakukan tugas pengawasan dan tidak ada kepentingan dalam pemilihan calon direksi tersebut.

Demikian yang ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi, terkait pemilihan calon direksi Bank Nagari yang diduga banyak penyimpangan.

Menurut Supardi, bahwa apa yang dilakukan pemegang saham, dalam hal ini gubernur Sumbar, seakan mengangkangi aturan dengan terus memaksakan kehendak untuk mengangkat direksi Bank Nagari pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (LB) pada Jumat (27/3) mendatang.

“Saya menilai ini pembangkangan, calon direksi yang kemaren sudah dibatalkan oleh OJK karena tidak sesuai aturan perundang-undangan, sekarang dalam RUPS LB, agenda pemilihan tersebut dimunculkan lagi bahkan sudah ada calonnya, ini seperti akal-akalan,  kapan seleksinya,” terang Supardi kepada  media, Rabu (25/3)

Ia juga menyangkan jika pemilihan direksi dilakukan tidak sebagaimana mestinya, tentu akan menimbulkan kecurigiaan di tengah-tengah  masyarakat.

“Jangan paksakan kehendak, jalani saja aturan yang semestinya dan jangan keluar dari aturan tersebut. Kita tidak ingin kepercayaan masyarakat kepada Bank Nagari akan hilang yang nantinya akan bermuara pada kerugian bank yang milik kita bersama ini. Untuk itulah DPRD meminta secara kelembagaan kepada pemegang saham harus memperhatikan betul aturan terhadap BUMD tersebut,” tegasnya.

Supardi juga menegaskan jika terus mempertahankan kebijakan yang menabrak aturan, pihaknya menyakini akan berimbas pada jalur hukum, karena melanggar legalitas pengangkatan.

“Melalui penyertaan modal, ada uang rakyat disana, jadi kita harus melakukan pengawasan. Jangan sampai ketika ada permainan dalam pemilihan direksi, bank ini bankrut dan tentunya uang rakyat juga yang hilang,” tutupnya.

Demikian yang ditegaskan Afrizal ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat disaat hearing dengan Bank Nagari, Selasa (25/2)

Lebih lanjut diterangkan Afrizal, bahwa saat ini Bank Nagari hanya dipimpin oleh dua orang, sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bank yang merupakan milik pemerintah daerah ini harus dipimpin seorang Direktur Utama dan sekurang- kurangnya tiga direktur dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

“Bank Nagari ini sudah menjadi perhatian publik, termasuk polemik-polemik yang ada didalamnya. Sedangkan dipimpin lima orang direksi, Bank Nagari ini sudah tercecer, apalagi dua orang, tambah parah nantinya bank ini,” jelas Afrizal.

Afrizal juga menyayangkan sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sumatera Barat, yang tidak hadir dalam hearing di Komisi lll DPRD Sumbar tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, OJK Sumbar harus melakukan pengawasan super ketat terhadap kelangsungan pemilihan Bank Nagari. Bank Nagari tengah melakukan transisi dari konvensional ke syariah. OJK harus berfungsi maksimal, undang-undang harus jadi patokan,” tegasnya

“ OJK tidak memenuhi undangan DPRD, mau dibawa kemana Bank Nagari ini. Jika belum siap tentang kejelasan calon pemilihan Ddireksi Bank Nagarii, berikan kam informasi secepatnya, agar publik tidak bertanya-tanya.  Hearing yang akan datang kita akan tetap undang OJK, agar jelas ujung dari permasalahan ini,” pungkasnya

Sebelumnya DPRD juga menyoroti proses seleksi calon direksi Bank Nagari yang diduga menyimpang dan tidak sesuai kepada peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Dalam hal ini pimpinan DPRD juga sudah menyurati Gubernur Sumbar selaku pemegang saham mayoritas untuk melakukan seleksi ulang. Namun Gubernur Irwan Prayitno mangaku sudah menjalankan aturan sesuai arahan OJK Pusat.

Polemik ini kian memanas setelah Ketua DPRD menegaskan bahwa tidak akan membahas legislasi daerah (prolegda) tahun 2020, terkait perda konversi Bank Nagari ke syariah, jika belum ada kejelasan tentang calon direksi Bank Nagari tersebut. (dikutip dari Sumbartoday.co.id)

Ketua LSM KOAD mengatakan,” Bank Nagari Nagari adalah aset daerah yang sangat potensial dalam mendukung perekonomian Sumbar, belakangan kita mengetahui bahwa Bank Nagari sangat jauh merosot, seharusnya para pemegang saham yang mewakili masyarakat seharusnya jelimet dalam memilih direksi Bank ini. jangan biarkan aset Sumbar ini dijadikan sapi perahan oknum yang tidak bertanggung jawab.

OJK harus secepatnya menetapkan calon direksi Bank Nagari, jangan mengulur-ulur waktu, jika memang belum memenuhi syarat, segera kembalikan kepada pemegang saham. menyaksikan berbagai penyimpangan yang telah sama kita ketahui dari media, kuat dugaan kami bahwa ada oknum yang sangat berkepentingan agar koleganya tetap menduduki pimpinan Bank ini, jelasnya lagi

Jika boleh kita perkirakan, dengan melihat keputusan akhir tanggal 1 juli 2020, kami mengajak untuk bersama-sama melakukan Investigasi, melihat situasi terakhir pemilihan direksi Bank Nagari, sepertinya mereka sudah tidak punya rasa malu lagi, sudah jelas-jelas DPRD menentang dengan sangat keras, kenapa toh masih dikirim ke OJK ?.

Masyarakat boleh saja mengkritisi, jangan biarkan Bank Nagari dipimpin oknum bermental rusak, saya sebagai ketua LSM KOAD sangat menyesalkan dengan dikirimnya empat nama yang diloloskan tersebut. sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa orang yang akan memimpin bank Nagari adalah orang yang tidak memenuhi syarat. apalagi kedepannya Bank Nagari akan dijadikan Bank Syariah. tentu dibutuhkan pemimpin yang memenuhi syarat.

Ketua LSM KOAD melanjutkan,” Bank Nagari harus dipimpin oleh orang-orang bersih dari berbagai kasus, agar Bank jangan dijadikan tumbal untuk menutup kasus.

Mari kita lihat dan saksikan, berita online sering mengulas berbagai kasus yang terjadi di Bank Nagari, seperti kasus PT. Langgeng Giri Bumi di Kejagung, kasus tersebut berhenti ditengah jalan, saya tidak asal bicara, jika ada pihak tersinggung dan ingin konfirmasi dengan LSM KOAD, saya siap memaparkan dengan bukti-bukti yang mencengangkan, mulai dari kasus KUD Talu, Kasus Chiko, KTTSS (kredit yang dikeluarkan tanpa Agunan) awalnya menjadikan hutan Pasaman Agunan namun gagal ketika Sertifikat gagal diterbitkan, untuk lebih jelasnya, saya akan usahakan bertemu dengan pimpian Bank Nagari”, kata ketua LSM KOAD menyudahi.

Pekat-IB Sumbar juga sudah surati Komisaris Bank Nagari, terkait berbagai masalah yang melibatkan calon direksi yang akan mereka pilih, tapi… sepertinya mereka sudah tak peduli dengan kritik pedas kelompok masyarakat. mereka tidak malu jika mereka terkesan memaksakan agar koleganya kembali menduduki Direksi Bank Nagari.

Terkait nama baik tambahnya, ” Semua orang akan berusaha mempertahankannya, jabatan sebagai Petinggi Daerah segera akan berakhir. bisa saja dia takut jika akhirnya terbongkar, jelas lebih baik berjibaku, mendudukkan orang yang pegang rahasia. saya sengaja tidak memperjelas informasi ini. jika pihak Bank Nagari ingin kejelasan, saya akan paparkan dan perlihatkan buktinya”, pungkas ketua LSM KOAD.

“Jika terpilih yang bermasalah, saya sangat yakin, bahwa Bank Nagari bukannya bertambah baik, saya memperkirakan malah akan semakin tenggelam”, katanya seakan-akan ingin membuktikan.

Bagi sebuah Bank, nama baik dan kepercayaan masyarakat sangatlah penting untuk dijaga, saya sengaja kaitkan dengan ketidak pedulian pimpinan dari Bank Nagari terhadap kasus cabang pembantu pasar Banda Buek yang dikuasai tanpa melalui proses jual-beli sah menurut hukum yang berlaku. pimpinan Bank Nagari harus sadar diri, sudah jelas jelas menguasai tanpa jual beli yang sah, kok malah nama baik bank anagri dipertaruhkan.

(sumber : sebahagian dikutip dari Sumbartoday.co.id)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *