Setelah Lima Pegawai BPN, Kini Giliran Lehar (Alm), Eko Posko Jadi Tersangka

oleh -66 views

PADANG,SUMBARTODAY-Mamak Kepala Waris Kaum Maboet, Suku Sikumbang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Lehar (alm) melalui kuasa hukumnya sudah melayangkan pengaduan dan surat permohonan perlindungan hukum ke Mabes Polri di Jakarta. Hal tersebut terkait dengan dugaan pelangaran pidana yang dilakukan Lehar (alm) dan Eko Posko Malla Asykar.

Dijelaskan oleh Tofik, pengacara Lehar dan Eko Cs, “Lehar dan Eko Posko Malla Asykar diduga menjadi korban kriminalisasi oknum Polda Sumbar terkait tindak pidana pemberian keterangan palsu (pasal 263 KUHP) dan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP),” ujar Tofik Y.Chandra, kuasa hukum Lehar dan Eko Posko kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/5).

Tofik meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan perkara Lehar dari Polda Sumbar dan melakukan gelar perkara demi tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.

Tofik menceritakan awal dugaan kriminalisasi yang menimpa kliennya bermula pada tahun 2016, ketika Lehar dan Eko Posko membuat kesepakatan damai dengan Budiman untuk melakukan pembukaan blokir beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN Kota Padang.

“Beberapa SHM itu terletak di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, dimana disepakati untuk pembukaan blokir tersebut Budiman bersedia memberikan kompensasi,” ujar Tofik.

Setelah pembukan blokir sertifikat tersebut, diduga Budiman diintimidasi dan dipengaruhi oleh oknum-oknum. Tujuannya agar Budiman bersedia melaporkan Lehar dan Eko, dengan tuduhan memberikan keterangan palsu, penipuan dan pencucian uang.

Menurut Tofik, Lehar merupakan pemilik sah tanah seluas 765 hektare di empat kelurahan, yakni Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, yang kesemuanya berada di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Tofik mengungkapkan bahwa pada September 2016, kliennya pernah melaporkan lima oknum BPN Kota Padang ke Polda Sumbar atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.

Atas laporan Lehar tersebut, penyidik Polda Sumbar menetapkan kelima pegawai BPN Kota Padang yang inisial SR, EA, R, NV dan GA sebagai Tersangka, nah ini sangat menakjubkan. Kenapa Polisi saat itu berani menetapkan Lima sekawan pegawai BPN itu sebagai tersangka. seharusnya adalah karena cukup bukti tidak ada jawaban lain.

Mari kita kembali ketahun 2016, saat dimana pada waktu itu ada pertemuan di Hotel Pangeran, disanalah berawal kejadian ini, Eko pada saat itu berteman dengan Dirrekrim Polda Sumbar Dodi Rahmat Tauhid, saat itulah laporan Lehar atas kepemilikan Lahan yang diklaim seluas 765 Ha tersebut.

“Kelima tersangka ini kemudian melakukan praperadilan Polda Sumbar ke PN Padang, namun gugatan praperadilan itu ditolak oleh hakim pengadilan, artinya Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik sudah pada jalur yang benar, Polda Sumbar tidak ada kesalahan sehingga Praperadilan ditolak PN ” kata Tofik.

Menyusul penolakan itu, pada November 2017 kelima tersangka mengajukan perdamaian dengan Lehar sebagai pelapor sebagai kompensasinya mereka mengakui bahwa tanah seluas 765 Ha adalah benar milik Lehar.

Tentunya Ini adalah sebuah kesalahan, seharusnya para tersangka tersebut cukup dengan minta maaf, tanpa perlu mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Lehar.

Kita tentu sudah mengetahui, Bahwa dalam sebuah Nagari minimal ada empat kaum/suku. biasanya tanah disuatu nagari berbatasan sesama suku tersebut. Itulah yang dimaksud batas sejihad, jadi yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik atau dikuasai suatu kaum tentunya adalah kaum batas sejihad tersebut.

“Kenapa tiba-tiba pada April 2020 muncul lagi laporan polisi kepada klien saya. Ini jelas kriminalisasi, makanya kami mohon perlindungan hukum ke Irwasum Mabes Polri,” ujar Tofik.

Selain itu, tambah Tofik, pihaknya juga sudah berkirim surat kepada Kabareskrim, Kadiv Propam dan Karo Wassidik Mabes Polri Brigjen Pol Roycke Harry Langie, agar melakukan gelar perkara dan mengambil alih penanganan perkara tersebut sebagaimana laporan polisi No.LP/021/I/2017/SPKT-Sbr tertanggal 4 Januari 2017 dan Laporan Polisi Nomor LP/182/IV/ 2020/SPKT-Sbr, tanggal 18 April 2020 dengan Tersangka atas nama Lehar dan Eko Posko Malla Asykar.

Tofik mengatakan, “Perlu diingat bahwa penghentian penyidikan tidak mempengaruhi ataupun menghilangkan hak keperdataan seseorang,” pungkas Tofik.

Semetara menurut Rahmat wartira, Ma’boet adalah pemenang pasif, yang pernah digugat oleh perusaahan saat pemerintah belanda menjajah, dimana saat itu dia diputuskan sebagai pemilik tanah, hanya saja luasnya mustahil seluas yang di katakan oleh lehar, saya mengetahui ttg masalah ini. Ungkap Bang Adek panggilan gaul Rahmat wartira.SH

LSM KOAD mengulas prahara tanah lehar ini dengan melihat dari sisi adat, tanah di Ranah Minang/Sumatera Barat khususnya adalah tanah ulayat kaum.

Secara adat tanah seluas 765 M2 tersebut, masih dibawah penguasan suku-suku lain, bukan hanya suku sikumbang.

Menurut keyakinan saya, tanah tersebut bukan milik perorangan, tapi milik kaum-kaum lain juga, jika kita pelajari bagaimana nenek moyang kita memulai membukan daerah baru, sudah jadi kebiasaan selalu dilakukan oleh beberapa suku.

Daerah Padang merupakan daerah  rantau yang dikepalai oleh Raja. di Minang,  Nagari ba panghulu Rantau ba Rajo. sekarang apakah Ma’boet seorang raja? oleh sebab itu yang terjadi dalam kasus ini diluar kebiasaan di Ranah Minang. menurut saya walaupun telah diputus pengadilan belanda, jika hal itu sebuah kesalahan tetap harus diperbaiki, ungkap Indarawan

Menurut adat minang Itu tidak dibenarkan, karena tanah itu adalah turun-termurun demikian dipaparkan Indrawan ketua LSM KOAD.

Selayaknya kita mengacu kepada aturan adat bahwa Tanah ulayat kaum di Ranah Minang,”Dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando”, artinya tanah ulayat di Ranah Minang adalah hak turun temurun yang harus dijaga bersama untuk itulah adanya mamak paruik, mamak kepala waris, penghulu kaum, penghulu jurai, penghulu Kelarasan sampai kepada datuak katumanggungan dan yang paling tinggi adalah datuak Pucuak adat yang biasanya bergantian antara kedua kelarasan Koto Piliang dan Bodi Chaniago.

“Saya dan Ribuan masyatakat lain telah lama dibuat resah oleh MKW tanah Ma’boet, selaku Mamak Kapalo Waris (MKW) Suku Sikumbang sebelumnya telah mengklaim kepemilikan tanah 765 Ha yang berada di empat kelurahan di Kecamatan di Koto Tangah, akhirnya ditangkap Polda Sumbar dan menjelang ajal menjemput sudah berstatus tersangka”,kata salah seorang yang tanahnya berlokasi disebelah SPBE SMS itu.

Tidak hanya Lehar yang ditangkap. Ditreskrimum juga menangkap tiga orang tersangka lainnya yang terlibat mafia tanah yaitu Eko Posko Malla Askar, M Yusuf dan Yasri.

Keempat tersangka memanfaatkan status pemblokiran sertifikat yang dilakukan BPN di empat kelurahan karena adanya sengketa, untuk mendapatkan uang dari masyarakat yang memiliki sertifikat tanah.

Modusnya, mereka meyakinkan masyarakat pemilik sertifikat, kalau Lehar lah pemilik lahan di empat kelurahan tersebut dan bisa membantu untuk membuka blokir sertifikat di kantor BPN Kota Padang, kemudian membuat surat perdamaian serta surat kesepakatan pelepasan hak atas tanah kaum Ma’boet. Lehar Cs pun meminta sejumlah uang kepada pemilik sertifikat tanah yang nilainya hingga miliaran rupiah.

Dengan bermodal putusan Landrat 1931, Lehar dan Eko mampu meyakinkan para korbannya, bahwa lahan seluas 765 Ha di empat kelurahan di Kecamatan Koto Tangah,adalah milik sah Lehar. Padahal, apa yang diklaim Lehar terkait kepemilikan tanah itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan diketahuinya keadaan tersebut, Polda Sumbar sudah menghentikan penyelidikan maupun penyidikan atas laporan yang dibuat oleh Lehar CS yang berjumlah sembilan laporan Polisi.

SP3 dilakukan karena adanya Error in Objecto dalam berita acara Angkat Sita tahun 2010 dan tunjuk batas 2016 melalui peta gambar Panitera Pengadilan Negeri Padang yang digunakan Lehar Cs sebagai bukti dasar kepemilikan tanah pada empat kelurahan tersebut, sebenarnya bukti tersebut belum cukup.

Dengan dihentikannya proses penyelidikan dan penyidikan laporan Lehar Cs, sebanyak 4500 sertifikat di empat kelurahan yang sebelumnya diblokir, kini telah dibuka kembali.

Sehingga, hak-hak sekitar 60 ribu lebih masyarakat yang berada di empat kelurahan tersebut dapat diselamatkan dan sudah mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumbar, Kombes Imam Kabut Sariadi mengatakan, tersangka Lehar ditangkap di Kota Padang pada tanggal 15 Mei di kediamannya. Dari penangkapan Lehar, pihaknya menyita sejumlah surat-surat dokumen penjualan tanah.

“Kemudian, untuk tersangka Eko Posko Malla Askar ditangkap di Tangerang, pada tanggal 5 Juni. Dari penangkapan Eko, kita menyita sejumlah barang bukti berupa gadget, dua buku tabungan (Mandiri dan BCA), satu unit mobil Toyota Land Cruiser warna hitam nomor polisi B 309 GEL dan dua unit apartemen di Kalibata City yang dibeli dari uang hasil kejahatan mafia tanah,” kata Kombes Pol Imam Kabut didampingi Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu saat press release di Mapolda, Rabu (24/6).

Dijelaskan Kombes Pol Imam Kabut, pihaknya mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka Eko. Selain berada di luar Sumbar, pelaku diketahui sering berpindah-pindah tempat.

Bahkan, pihaknya harus menyebar dan membentuk sebanyak tiga tim di tiga titik, seperti di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Banten dan perbatasan Banten dan Lampung.

“Pelaku ini sering berpindah-pindah tempat (nomaden) sejak diterbitkan DPO. Dari apartamennya hingga dirinya diketahui berada di sebuah kos-kosan hingga kami tangkap dan dibawa ke Padang.

Tersangka inilah yang menjadi otak pelaku mafia tanah di empat kelurahan di Kecamatan Koto Tangah tersebut,” katanya.

Ditambahkan Kombes Pol Imam Kabut, untuk dua tersangka lain yaitu M Yusuf dan Yasri ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020. Keduanya langsung ditahan setelah memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaaan.

“Sebelumnya Lehar Cs juga membuat laporan kepada kita. Namun karena tidak ada bukti terkait kepemilikan tanah 765 hektare, seluruh laporan Lehar Cs dihentikan penyidikannya (SP3). Kemudian kita melanjutkan kasus baru Lehar Cs yang berkaitan dengan mafia tanah. Karena ada pihak-pihak yang pernah diintimidasi Lehar Cs.

Intimidasi yang dimaksud adalah dengan cara mengganti sejumlah uang atas objek tanah yang dipersoalkan Lehar Cs atau ancaman pemblokiran,” ujar Kombes Pol Imam Kabut.

Kombes Pol Imam Kabut menuturkan, kasus ini mencuat dari laporan salah seorang korban atas nama Budiman yang melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar pada 18 April 2020 dengan nomor LP/182/IV/2020/SPKT-Sbr atas.

Selain itu, juga terdapat laporan polisi nomor LP/208/V/2020-SPKT Sbr tanggal 31 Mei 20202 atas nama Adrian Syahbana.

“Laporan polisi tidak hanya satu, ada lainnya yang berkaitan atas kejahatan terlapor. Laporan pertama 18 April, kemudian 31 Mei dan terkahir 22 Juni. Tiga laporan ini dasar kami melakukan penyelidikan. Fokus kita kepada pelapor Budiman,” ulas Kombes Pol Imam.

Diceritakan Kombes Pol Imam, korban Budiman yang memiliki tanah di Kelurahan Air Pacah yang dalam status terblokir di kantor BPN Kota Padang. Modusnya, meyakinkan korban, bahwa selaku pemilik tanah dan bisa membantu untuk membuka blokir tanah di Kantor BPN Kota Padang.

Untuk meyakinkan korban, dilakukan tersangka Eko yang sebagai pemilik tanah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto berdasarkan keputusan Landraad nomor 90 tahun 1931 berdasarkan kuasa dari tersangka Lehar dkk.

“ Budiman yang merasa yakin dan percaya hingga menyerahkan uang untuk biaya pelepasan hak yang diminta Eko dan Lehar sebesar Rp1,375 miliar ke rekening tersangka Eko di sebuah hotel di Kota Padang sekitar bulan Maret 2016 lalu,” jelasnya.

Kombes Pol Imam menyebutkan, tersangka memiliki peran yang berbeda. Eko bertugas meyakinkan korban dengan dokumen atau surat yang dinyatakan sebagai bukti kepemilikan, membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan pelepasan hak atas tanah kaum Ma’boet yang diduga isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Uang hasil kejahatan juga ditransfer ke rekening pribadi tersangka Eko.

“Untuk tersangka Lehar, juga ikut meyakinkan korban dengan membuat dan menandatangani surat kuasa kepada tersangka Eko serta ikut menandatangani surat kesepakatan pelepasan hak atas tanah kaum Ma’boet. diduga isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,” tuturnya.

Sementara itu untuk M Yusuf dan Yasri, dengan sengaja memberi kesempatan kepada Eko dan Lehar untuk melakukan kejahatan dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan, surat penunjukan dan surat kuasa yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, diduga mereka menerima uang hasil kejahatan.

Kombes Pol Imam Kabut menuturkan, hasil yang didapatkan dari dugaan pelanggaran tersebut, Eko menerima uang dari Budiman sebesar Rp1,350 miliar dan Adrian Syahbana, sebesar Rp8,5 miliar, sementara Lehar dan M Yusuf masing-masing menerima Rp 500 juta dan Yasri menerima Rp 300 juta.

Kombes Pol Imam Kabut menegaskan, saat ini masih ada laporan lain yang sedang dilakukan penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan akan ada korban lain yang melapor ke Polda Sumbar termasuk pengembangan terhadap pelaku lain yang kemungkinan terlibat.

“Saat ini, empat tersangka sudah meringkuk di sel tahanan Polda Sumbar. Berkas perkara korban atas nama Budiman juga telah dikirimkan ke JPU Kejati Sumbar (tahap 1).

Keempat tersangka dijerat Pasal 263 dan atau 378 Jo 55 jo 56 dengan ancaman di atas lima tahun.

Selain itu, akan dikembangkan dengan pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,” tuturnya.

Polda Sumbar Diganjar penghargaan
Terungkapnya kasus mafia tanah yang menjerat empat tersangka ini, membuat Polda Sumbar juga menerima penghargaan dari Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penghargaan itu diserahkan oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Agus Wijayanto kepada 11 jajaran Polda Sumbar dan tujuh orang dari ATR/BPN Sumatera Barat.

“Pengungkapan para mafia tanah di Sumbar tidak terlepas dari kerja keras penyidik Polda Sumbar, untuk mengungkap mafia tanah di Sumbar, akan di dukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN,” kata Kapolda Sumatera Barat, Irjen Toni Harmanto.

Sementara itu, Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Agus Wijayanto mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumbar. “Atas nama menteri ATR BPN, ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasama antara BPN Sumbar yang telah bekerjasama dalam penanganan persoalan tanah,” kata Agus.

Agus mengatakan, terima kasih ini disampaikan sebagai hasil dari kerjasama yang sudah berjalan dan mengungkap persoalan tanah ini. Terungkapnya kasus ini, kepastian hukum harus ditegakkan.

“Dengan begini status tanah bisa jelas. Ini bentuk nyata MoU ATR BPN dengan Kapolri akhir 2017. BPN bukan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian masalah pertanahan, masih ada kepolisian dan kejaksaan. Kami juga mempunyai keterbatasan dalam penyelesaian sengketa pertanahan,” katanya.

Satu lagi korban dugaan praktik mafia tanah melapor ke Polda Sumbar. Tidak tanggung-tanggung, korban yang merupakan pengusaha ini melapor mengalami kerugian sebesar Rp20 miliar.

Laporan korban dengan inisial AS itu telah diterima Direktorat Reskrim Umum Polda Sumbar, dengan nomor LP/208/V/2020 pada tanggal 31 Mei.

Uang sebesar Rp20 miliar tersebut telah diserahkan ke almarhum Lehar Cs yang disertai dengan pengikatan perjanjian jual beli. Namun, hingga saat ini korban tidak bisa menguasai tanah yang sudah dibelinya.

Dalam laporan, korban melaporkan DA Cs sebagai orang yang menerima uang dari pembayaran untuk pembelian tanah 765 Ha tersebut.

Kemudian, selain DA, ada empat lainnya, Eko Posko Malla Askyar, almarhum Lehar, M. Yusuf dan Yasri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus mafia tanah tersebut.

Juru bicara tim kuasa hukum korban, Rahmat Hidayat, mengatakan dugaan penipuan dan penggelapan ini berawal pada Maret tahun lalu. DA menawarkan kepada korban untuk melakukan investasi pembelian sebagian tanah di Padang.

Bahkan, DA juga meyakinkan kepada korban, tentang legalitas lahan, aman dan dalam tahap pengurusan dengan target penyelesaian selama dua bulan.

Untuk mendukung dan meyakinkan masalah bisnis tersebut, DA mengenalkan rekannya Eko Posko Mala Asykar, terkait pengurusan tanah di Padang.? Selanjutnya, DA dan rekannya datang ke Jakarta untuk memberikan paparan prospek tanah di Padang juga menjanjikan kembali surat-surat legalitas tanah tersebut segera selesai.

Dengan adanya janji serta jaminan dan diperkuat dengan kedatangan Eko, korban tertarik dan berminat menginvestasikan uang untuk pembelian tanah di Padang. Lahan yang dijual itu adalah tanah dengan luas 765 hektare yang merupakan objek perkara yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto di Kecamatan Koto Tangah.

Setelah itu, pada 8 April tahun lalu, dibuat dan ditandatangani perjanjian jual beli atas tanah, antara almarhum Lehar, M Yusuf dan Yasri, dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris dan mamak jurai dalam kaum Ma’boet yang disebut sebagai pihak pertama dalam perjanjian dimaksud, dan Eko sebagai pihak kedua.? Sementara korban pihak ketiga.

“Perjanjian jual beli di waarmeking nomor:29/W/IV/2019 tanggal 8 April 2019 di Notaris Evo Fauzan di Padang,” kata Rahmat.

LSM KOAD ikut mengkomentari keadaan yang terjadi, sesuai dengan kejadian yang diterangkan oleh berbagai pihak, ” Pertama saya mengajak pembaca untuk memperhatikan judul, jika kita lihat dari judul, seakan ini adalah sebuah balas dendan pihak pihak yang memiliki kepentingan prihal tanah lehar. saya melihat dua pihak yang saling lapor serta pihak yang dimanfaatkan oleh yang punya kepentingan.

Eko pada awalnya adalah seorang bisnismen, sejalan dengan berubahnya waktu, saya mengetahui bahwa Eko adalah seorang pengusha terkait jual beli tanah, dan jual beli lainnya.

Kami pernah bertemu di Pangeran Hotel sekitar tahun 2016, saat dilakukan negosiasi dengan Lehar, kebetulan saya juga memiliki data-data yang dimiliki Lehar saat itu.

Disaat yang sama, saya juga sedang menyelesaikan kasus Syafril terkait tanah SPBE SMS air pacah. tidak bisa disangka bahwa kasus ini akan menjadi besar seperti saat ini.

Pelajaran yang dapat kita ambil atas kejadian ini adalah, jika kita dalam mencapai tujuan, melakukan kejahatan kepada orang lain bisa saja karena kita punya koneksi, maka suatu saat kita juga akan mendapatkan kembali hasil perbuatan yang kita lakukan. (Red)

(sumber: dari berbagai sumber media online)

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *