Pegawai BPN Padang Ditetapkan tersangka Oktober Lalu, Disangka Melanggar Pasal Pemalsuan Surat.

oleh -38 views

PADANG,SUMBARTODAY–Untuk mengingatkan kita kembali kejadian oktober 2017, kami kutip dari Harian Singgalang, Selasa 3 Oktober 2017: Bahwa Lima pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang menilai status tersangka yang disandangkan penyidik Direktorat Reserse Pidana Umum (Reskrimum) Polda Sumbar, atas kasus dugaan penggunaan dokumen palsu tidak beralasan secara hukum.

“Timbulnya permasalahan ini berkaitan dengan perkara perdata 04.Pdt.G/2016/PN.PDG, saat itu kelima klien mengajukan beberapa dokumen untuk memori banding yang di antaranya terdapat tambahan surat Ketua Pengadilan Negeri Klasi I A Padang tertanggal 6 Agustus 2017, melampirkan sehelai fotocopy sketsa berbentuk surat ukur tanah, ini yang kemudian disebut dokumen palsu. Kata kuasa hukum pegawai BPN, Rahmat Wartira usai sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (3/10).

Kelima tersangka berinisial SR (Kasi sengketa konflik dan perkara), RV (Kasi Survei dan pemetaan), NV (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), EL (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak) dan GA (Staf Sengketa Seksi Sengketa konflik dan perkara).
Ia menyebutkan Surat Ketua Pengadilan (PN) bernomor W.3UI.448/HT.04.10.VIII/2007 itu, ditujukan kepada Ketua DPRD Sumbar dengan tembusan kepada kantor BPN Sumbar. Katanya

Dalam fotocopy surat berbentuk sketsa surat ukur tertera tanah Lehar hanya seluas 2,5 hektare. Sementara Lehar yang merupakan penggugat, saat itu mengklaim tanahnya seluas 765 hektare dengan bukti surat ukur nomor 30 tahun 1917.

Merasa dirugikan dengan adanya surat dan sketsa yang dimaksud, akhirnya pihak Lehar dan Eko Cs membuat laporan tentang dokumen palsu kepada Polda Sumbar,  Ditreskrimum saat itu dijabat oleh Kombes Pol Dodi Rahmat Tauhid.

Setelah melalui proses penyidikan, akhirnya lima pegawai BPN ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum lainnya Khairus menambahkan, polisi menetapkan kliennya sebagai tersangka tidak sesuai dengan pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

“Klien kami dijerat dengan pasal 263 ayat (2) KUHP tentang menggunakan dokumen palsu.” Katanya

Jika benar demikian, penyidik harus menunjukkan barang bukti dokumen yang asli. seharusnya untuk mengatakan sesuatu adalah palsu, harus ada dokumen yang asli sebagai pembanding,” katanya.

Pasal yang dituduhkan itu berbunyi, “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Klien kami dijerat dengan pasal 263 ayat (2) KUHP, karena menggunakan surat palsu.

Seharusnya dijerat dulu siapa pembuat surat palsu tersebut, sebagaimana ketentuan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP,” katanya.

Sampai tahap praperadilan dilakukan, klien kami belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik.

Dijelaskan Rimaison Syarif, “ Penerapan hukum terhadap klien kami tidak tepat. kelimanya sedang menjalakan tugas pemerintah mewakili BPN, dimana, yang menjadi tergugat I adalah saudara Lehar,” tambah Rimaison Syarif.

Sementara kuasa hukum Polda Sumbar Iptu Eri Mayendi mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi gugatan tersebut. “Kami akan mempelajari terlebih dahulu isi gugatan, kemudian membuat jawaban untuk dibacakan pada sidang selanjutnya.

Hakim tunggal Leba Max Nandoko menunda sidang perkara ini hingga Kamis (3/10) dengan agenda mendengarkan jawaban termohon.

Ketika kami konfirmasi melalui hand phonenya pada hari minggu 26/7/2020 jam 14.57 saat sedang rapat di cafe Minas Bypass, Rahmat Wartira mengkatakan, ” Saya tidak dikasih tau hasil akhir pertemuan antara pihak Polda, Pihak BPN serta pelapor, tapi saya yakin bahwa telah terjadi perdamaian antara mereka, namun saya heran, kok bisa perkara pidana murni diselesaikan dengan perdamaian”, pungkasnya

Ketua LSM KOAD menambahkan,”Perdamaian adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan, Sepengetahuan saya hanya dapat dilakukan untuk pelanggaran yang merupakan delik aduan, jika pelanggaran tersebut adalah pasal pemalsusan surat yang merupakan Pidana Murni, dicabutpun laporannya polisi wajib melanjutkan”, kata Indrawan Ketua LSM KOAD

Ulasan Lengkap Indrawan sebagai Ketua LSM KOAD, tentang Delik Aduan dan Delik Biasa

Seperti yang telah ketahui Delik aduan yang tetap dproses meski pengaduannya telah dicabut.

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, proses perkara tergantung pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan proses perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Dalam Delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban), walaupun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Contoh delik laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) misalnya delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), dan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), penghinaan (Pasal 311 KUHP) dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Lebih jauh simak Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana pembunuhan seperti yang kita ketahui termasuk dalam delik biasa/delik laporan, sehingga proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka.

Pada dasarnya, dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa/delik laporan walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap berjalan, adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, perzinahan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.

(sumber dikutip dari https://reaksinasional.com), Sementara itu, ahli pakar hukum pidana, Dr Alfitra yang juga menjabat sebagai Direktur LBH UIN Jakarta menerangkan hukum pidana Pasal 1 Butir 27, 28. Menurutnya, kalau 27 itu dikatakan laporan dan 28 itu dikatakan pengaduan. Sehingga, dalam hukum pidana ada delik aduan dan delik murni.

Jadi delik aduan itu apabila sudah masuk pengaduan itu bisa dicabut, contohnya kasus pencemaran nama baik, pencurian, penghinaan dan lainya. Tapi kalau delik murni tidak bisa dicabut, seperti pasal 263 KUHP tidak berpengaruh walau laporan dicabut,” kata Alfitra melalui telepon saluler.

Akademisi UIN Jakarta ini juga menegaskan, delik murni tidak bisa diberhentikan penyidik dan harus tetap dilanjutkan. Kecuali, kasus itu tidak cukup bukti atau perkara itu tidak termasuk tindak pidana.

Apabila penyidik memberhentikan delik murni, kata Alfitra, itu merupakan pelanggaran dan pihak yang merasa dirugikan langsung lapor saja penyidiknya ke  Propam. Sebab, tidak alasan penyidik untuk menghentikan perkara pidana, kalau berhubungan dengan delik umum atau delik murni.

LSM KOAD mengulas dengan memperhatikan kejadian demi kejadian, “Perlu kita cermati, kejadian demi kejadian, Para pemain yang sedang adu ketangkasan dibidang hukum, Polda Sumbar dengan Ditreskrimnya, BPN sebagai aparatur negara, para pemain lain dilapangan seperti Lehar (alm), Eko CS, serta para pengambil keuntungan pebisnis tanah kota padang dan pembeli yang terjerat masalah legalitas pertanahan”, pungkas Indrawan ketua LSM KOAD.

Lanjutnya lagi, “Pertama kita harus kenali siapa pihak-pihak yang sedang menjabat. seperti Kapolda siapa, Ditreskrimnya siapa, Penyidiknya siapa, berikut Lehar dan Eko itu Siapa.

Dengan demikian kita akan dapat membaca peta situasi, apa sebenarnya yang sedang terjadi, baik terhadap pegawai BPN Padang maupun terkait dengan BPN yang melakukan proses penerbitan legalitas bagi pemilik tanah atau pembeli, dan selanjutnya siapa alm Lehar serta Eko Cs. Sulit untuk disimpulkan dalam waktu yang sempit kecuali kita memiliki data lengkap “, katanya menjelaskan.(Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *