Bantu Kabur,Tiga Jendral Terjungkal

oleh -15 views

PADANG,SUMBARTODAY-Jejak pelarian buronan kelas kakap Djoko Tjandra bak bola panas yang terus bergulir menerjang beberapa pihak yang berujung panjang. Dalam sepekan terakhir, sudah ada tiga jenderal di kepolisian yang dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Azis karena diduga melanggar etik ataupun bersangkutan dengan buronan itu. Siapa saja mereka?

Kesaktian buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra yang bebas wara-wiri di Indonesia hingga mancanegara tak hanya berujung pencopotan Brigjen Prasetijo Utomo.

Sang koruptor kakap itu juga telah membuat dua jenderal lainnya terjungkal dari kursi empuknya. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Dilansir dari laman CNNIndonesia.com, ketiga jenderal tersebut adalah,

1. Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo.

Pertama kali, Idham  mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dari jabatannya setelah terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.

Pencopotan itu sesuai dengan surat telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam hal ini, Prasetijo menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan ditahan selama 14 hari di ruang khusus Provos Mabes Polri.

Sejumlah fakta-fakta terungkap. Prasetijo sempat berkomunikasi langsung dengan Djoko Tjandra tanpa perantara.

Kemudian, dia pun membantu Djoko Tjandra untuk membuat surat keterangan bebas Covid-19 untuk berpergian. Diketahui, dia membantu dengan mendampingi dan memanggil dokter dari Pusdokkes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Djoko Tjandra.

2. Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte.

Tak cuma urusan surat jalan, namun juga urusan red notice yang tiba-tiba bisa menghilang.

3. Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Diketahui, Kapolri pun mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu.

Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo. Keduanya menjalani pemeriksaan di Propam dan dinyatakan telah melanggar etik.

Pencopotan dua perwira tinggi itu tertuang dalam surat telegram (STR) nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang ditandatangani oleh Asistem Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri tertanggal 17 Juli 2020.

Nugroho dalam jabatannya sempat bersurat ke Dirjen Imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu untuk memberikan informasi terkait terhapusnya data red notice Joko Tjandra di Interpol. Menurut Argo, terdapat kesalahan dalam penerbitan surat tersebut dan tidak melalui proses pelaporan terhadap pimpinannya.

Hal itu kemudian merembet juga pada Napoleon yang merupakan pimpinan dari Nugroho di Divisi Hubungan Internasional Polri. “Kelalaian dalam pengawasan staf,” kata Argo.

Dalam surat telegram itu, Napoleon dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Posisi Napoleon digantikan Wakil Kapolda NTT Brigjen Johanis Asadoma.

Sementara Nugroho dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Posisi Nugroho digantikan oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buana yang sebelumnya menjabat Kadiklatsusjatrans Lemdiklat Polri.

Sanksinya cuma pencopotan jabatan lalu dimutasi? Itu saja?

Profil Brigjen Nugroho selama ini tak banyak diketahui masyarakat. Dihimpun dari berbagai sumber, Nugroho lahir di Jakarta pada 11 Oktober 1960. Nugroho merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988. Nugroho juga tercatat pernah menjabat sebagai Kapolresta Bogor Kota saat berpangkat AKBP atau pada tahun 2010.

Berdasarkan Laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) pada tahun 2012 yang bertajuk Pemantauan Pemolisian dan Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah nama Nugroho sempat disorot.

Dalam laporan itu, Nugroho disebut memerintahkan langsung penyegelan Gereja GKI Taman Yasmin sebanyak dua kali, yakni pada 18 September 2010 dan 25 Desember 2010.

Tidak hanya itu, KontraS juga menyoroti sikap Nugroho kala itu yang dinilai tidak melindungi kaum minoritas. Pada 11 Maret 2011, Nugroho menerbitkan surat Nomor B/1226/3/2011 Polresta Bogor Kota perihal saran dan imbauan untuk jemaat GKI Taman Yasmin agar tidak beribadah di gereja tersebut, seakan sejalan dengan desakan massa yang menolak keberadaan Gereja GKI Taman Yasmin.

Masih dalam surat yang sama, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Kombes Andian Rian R. Djajadi diangkat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri menggantikan Brigjen Prasetijo Utomo.

Sumber : https://www.rancah.id/uncategorized/87124/ini-tiga-jenderal-polisi-yang-terjungkal-di-kasus-buron-djoko-tjandra/#ixzz6TSJZ6Bln

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *