Kajati Sumbar Diganti, Kasus Chiko dan KUD Talu Mangkrak,Bank Nagari Happy

oleh -221 views

PADANG, SUMBARTODAY-Laporan Pidana korupsi yang terjadi di negeri ini sungguh sangat memprihatinkan bagi rakyat saat ini. Masyarakat Sumbar berharap Aparat Penegak Hukum untuk benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh.

Tiap saat ada saja koruptor yang diringkus oleh KPK, hal itu harus menjadi dasar untuk memotivasi diri agar bekerja lebih baik baik lagi dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di daerah Sumatera Barat khusunya.
ketua LSM KOAD mengkomentarai kasus mangkrak di kajati Sumbar, selanjutnya di paparkan oleh Indrawan ketua LSM KOAD:
Seperti kasus dugaan korupsi fasilitas kredit Bank Nagari yang terjadi ditahun 2010 silam. terkait dengan PT.Chiko

Sudah satu Dekade Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini dilaporkan ke Kajati, namun hari ini sudah tahun 2020, berarti sudah 10 tahun, mulai di sidik oleh Kajati 2015 lalu.

Namun sayang, meski sudah lima tahun diperjalanan, proses hukum atas dugaan korupsi yang terjadi di Bank Nagari atau PT.BPD Sumbar itu ditangan Kejaksaan Tinggi Sumbar, tapi terkesan sudah dilupakan. terbukti saat Amran Kajati Sumbar di copot dari jabatannya, masalah kasus yang terkait Bank Nagari sudah tidak dibicarakan lagi.

Apa yang terjadi sebenarnya telah terjadi dengan Intansi ini, bukankan seluruh fasilitas sudah mereka punya, kewenagan sudah pasti ada ditangan mereka. seakan mereka kuasa. seenaknya melupakan kasus yang sudah dan sedang berjalan berhenti begitu saja, seakan tanpa pertanggungjawaban.

kasus ini yang menyeret nama mantan pejabat dimasa itu,  wakil pimpinan cabang utama RM, pemimpin bagian kredit R, loan officer H, dan atas nama peminjam HA dari PT. Chiko yang sampai sekarang belum dilakukan penahanan badan oleh APH terkait.

kata pejabat sebelumnya Proses hukumnya masih tahap pendalaman penyidikan oleh Kejati Sumbar.(dikutip dari Antara sumbar)

Dibanding kasus yang melibatkan Pemerintah kota Padang yang telah di tahan oleh Aparat Penegak hukum tahun lalu, seharusnya kasus Bank Nagari, harus lebih professional karena tim pemerikasanya adalah Kejaksaan Tinggi Sumbar, kata Indrawan , Ketua LSM KOAD, Selasa (21/08) di rumahnya.

Hal ini diungkapkannya ketika dimintai tanggapan terkait dengan “semakin kaburnya” proses hukum dugaan korupsi dengan nilai 23 Milyar di Bank Nagari.

Kenapa kasus korupsi yang nyata nyata rugikan uang negera 23 milyar, diperlambat, dibanding kasus korupsi 800 juta oleh mantan pejabat Pemkot Padang..?

Dikutip dari MitraRakyat.com, “Defrianto Tanius atau Aan menilai proses dugaan kasus korupsi fasilitas kredit Bank Nagari ini terindikasi sengaja dilambatkan”, tuturnya.

Kita berharap proses penegakan hukum terkait penyalahgunaan wewenang yang berdampak kepada kerugian keuangan daerah dapat menjadi prioritas bagi Aparat Penegak Hukum terkait.

“Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diharapkan benar-benar dapat mengawal kinerja jajarannya untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih “, tandas Aan.

Apa yang membuat proses kasus ini lambat, bahkan seakan tidak berjalan sama sekali, dan terkesan dipermainkan, sedangkan dari sisi kerugian, pemberian fasilitas kredit pada Bank Nagari ini nilainya cukup besar.

Kami sebagai perwakilan masyarakat berharap kasus ini dapat segera dituntaskan oleh kejati, sehingga tidak lagi menjadi beban Kajati berikutnya”,  ucapnya.

“Solusinya tidaklah terlalu sulit, jika jaksa penyidik mampu, alihkan kepada jaksa penyidik yang lebih mampu, jika kajati tidak mampu, limpahkan ke Kejaksaan Agung, jika masih belum mampu, limpahkan ke KPK “, sebutnya lagi.

Kita sangsi fikiran dan prasangka negatif masyarakat akan semakin kuat terhadap penilaian negatif atas kinerja Kejati Sumbar.

“Akhir akhir ini banyak Jaksa dan Hakim yang di OTT oleh KPK, gara-gara ketahuan “bermain mata” dengan terduga korupsi. kalau tidak salah di kejati sendiri terkait Kasus Suap Irman Gusman, beberapa saat lalu, hal itu bisa saja  terjadi lagi di sumbar”, pungkasnya.

Ketua LSM KOAD mengulas keterlambatan tersebut berdasarkan data data yang diperoleh dari berbagai pihak terkait.

Contoh kasus yang telah dilaporkan dan hangat diberitakan:

Kasus KUD Talu di Kejati Sumbar yang dilaporkan 2016 oleh FKI-1 Sumbar terkesan sudah menghilang dari perhatian Aspidsus kejati Sumbar, kasus KTTSS yang disidik Polda Sumbar, juga sudah tidak terdengar lagi gaungnya. tentunya kita bertanya-tanya, kenapa..? Setiap kasus yang melibatkan Bank Nagari, bagaikan hilang ditelan bumi, bahkan seakan tanpa bekas sama sekali.

Kalau dibuka data-data yang kami punya jelas kasus tersebut ada unsur Pidananya, lalu dimana letak kesalahannya..?

Saat ditangani aparat penegak hukum, seakan semua ketakutan dan tunduk oleh keinginan oknum yang berada Bank tersebut,  kenapa mereka berani melakukan itu.? masing-masing kita bebas menjawab.

Kita semua sudah mengetahui, bahwa Bank Nagari memiliki aset yang besar,  bahkan bisa mencapai Rp.24 Trilyun, finansial yang dimiliki oleh Bank nagari, seharusnya tidak boleh bebas di pergunakan untuk keperluan yang negatif.

” Hal itu mudah dilakukan, ketika para pengambil kebijakan tidak memiliki sifat yang amanah, apalagi mereka ketakutan akan masuk bui “, pungkas Indrawan ketua LSM KOAD

Itulah penyebab kami ingin agar Direksi Bank ini berkwalitas baik serta memenuhi syarat sebagai pimpinan, bukan yang bermasalah banyak. dengan keterangan ini, tentu masyarakat bisa mengerti apa yang saya maksud”, demikian dijelaskan Indrawan ketua LSM KOAD kepada media ini.

(sumber sebahagian dikutip dari MitraRakyat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *