Posisi Kasus Tidak Jelas, Pembangunan Labor Olahraga UNP Tahap II Ditenderkan ?

oleh -7 views

PADANG,SUMBARTODAY-Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesian Monitoring Development (IMD) Raden Adnan SH MH tidak setuju jika proyek Pembangunan Gedung Labor Olahraga UNP yang didirikan diatas Kolam Loncat Indah tahap 2 dilaksanakan. Sebab, kata Adnan, pihak Kejaksaan sudah lama mengusutnya tapi tidak ada progress karena tidak berani menetapkan tersangka.

“Soal dikerjakan lagi seharusnya diaudit dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kegiatan sebelumnya supaya tahu batasan yang belum dikerjakan, terlebih seharusnya PPK maupun Pokja sebelumnya diberikan sanksi hukum dan tidak dibolehkan lagi mengurus kegiatan tersebut karena terbukti tidak becus melaksanakan kegiatan sebelumnya,” kata Adnan kepada Indonesia Raya, Minggu (2/8/2020) di Jakarta.

Adnan berharap Kejaksaan tidak perlu basa-basi untuk menetapkan tersangka. “Kan, terbukti tidak becus. Ada baiknya Kajari Padang mundur kalau takut dengan UNP, sangat memalukan. Kita rakyat biasa saja melihat dengan gamblang permainan kotor dalam kegiatan Pembangunan Gedung Labor Olahraga UNP yang didirikan diatas Kolam Loncat Indah tanpa penghapusan aset dan merugikan negara serta merugikan masyarakat,” tutur Adnan yang juga telah melaporkan perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Banyak pihak menduga tender lanjutan konstruksi Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang yang didirikan di atas kolam loncat indah yang ditimbun tanpa proses pengalihan asset sesuai aturan berlaku yang posisi kasusnya masih belum jelas di Kejari Padang sebagai sebuah kesemrawutan pengadaan barang dan jasa di Universitas Negeri Padang (UNP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan.

“Patut dicurigai pengadaan barang dan jasa di tahap kejaksaan melakukan tindakan hukum ada kemungkinan pengadaan yang baru ini hanya untuk menutupi permasalahan yang lama, permasalahan hukum dalam pengadaan barang dan jasa yang lama,” ujar Ady Surya dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Senin (27/7) sore, di Payakumbuh.

Kata Ady lebih serius, seharusnya diperjelas dulu posisi kasus Proyek Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang ini oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang. Masyak iya, kata Ady Surya SH MH sembari geleng kepala, dalam proses hukum LPSE Kementerian Pendidikan melakukan tender lanjutan Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang. “Ketidakjelasan tahap proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Padang, kita minta kejaksaan segera mem-P21-kan kasus Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang ini,” katanya.

Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang menolak keras menjadi penasehat hukum para kaum koruptor ini meminta, ketegasan kejaksaan negeri Padang dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. “Seharusnya pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pendidikan melihat dulu kejelasan proses hukum terhadap proyek sebelumnya. Ini ada apa antara Kementerian Pendidikan dengan Rektor UNP selaku Kepala Satuan Unit Kerja di UNP,” ketus Ady Surya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Amran SH MH, ketika dimintai Indonesia Raya tanggapan seputar proses hukum kasus dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung labor olahraga yang sudah menjadi perhatian publik Sumatera Barat ini, mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumbar sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri Padang untuk mempercepat proses kasus ini. “Kami telah memerintahkan Kejari Padang untuk mempercepat proses kasus dugaan korupsi pembangunan gedung labor olahraga UNP ini,” kata Kajati Sumbar, Amran SH MH, kepada Indonesia Raya usai press release HBA Kejaksaan ke-60 di kantor kejaksaan tinggi Sumbar, Rabu (22/7) siang.

Alkisah, Selasa (4/2), Negeri Para Bundo Kandung yang berpegang teguh dengan falsafah Adat Basandi Sa’ra-Sa’ra Basandi kitabullah ini gempar. Selasa kelam itu, beberapa pejabat penting dari UNP (Universitas Negeri Padang) sepeti Wakil Rektor II, Ir Drs SYAHRIL ST MSCE PhD, diperiksa Kejari Padang terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Labor Olahraga yang potensial merugikan keuangan negara, di follow up besar-besaran nyaris oleh seluruh media massa baik cetak maupun online yang ada di Sumbar. 15 Pebruari 2020, Wakil Rektor II SYAHRIL dalam What’s App Senat Akademik UNP, mengatakan, masalah tersebut sudah selesai. 20 Februari, Kasi Intelijen Kejari Padang Yuni Hariman SH MH, membantah keras bahwa kasus ini telah selesai. Jumat 28 Pebruari 2020, Kejari Padang menurunkan ahli ke proyek tersebut.

Sayangnya, Rektor UNP Ganefri PhD, Wakil Rektor II Syahril, dan Humas Novi saat dikonfirmasi persoalan ini tetap bungkam seribu bahasa. Kendati WA ke Wakil Rektor dan Humas terkirim. Sedangkan Rektor Ganefri masih memblokir nomor WA Indonesia Raya, Minggu (2/8/2020), hingga berita ini naik cetak tidak mendapatkan balasan apapun.

Nah…, kini posisi kasus Proyek Pembangunan Gedung Labor Olahraga Universitas Negeri Padang ini belum jelas tapi LPSE Kementerian Pendidikan sudah melakukan tender lanjutan tahap II-bukankah tender disaat Kejaksaan melakukan tindakan hukum hanya untuk menutup permasalahan hukum dalam pengadaan pembangunan gedung labor olahraga yang lama ? Hanya Allah yang mengetahui, karena Dia-lah pemilik hidup dan kehidupan kita ! (Harianof)

(sumber Tuwarta.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *