LSM KOAD : Walikota Padang diminta menjelaskan dana bantuan masyarakat terdampak Covid-19 kemana

oleh -22 views

PADANG,SUMBARTODAY- Dilandir dari Haluan Lantaran tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), sejumlah masyarakat kota Padang melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah dinas Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah.

Rumah Walikota Padang dikepung demo warga bulan Juni 2020

Senin (15/6/2020) pagi, belasan warga Kota Padang mendatangi rumah dinas yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani no 11 Kecamatan Padang Barat, guna menyampaikan aspirasi bahwa tidak meratanya pembagian BLT kepada masyarakat yang terdampak virus Corona atau Covid-19.

Dalam melakukan unjuk rasa, massa berjalan kaki dari kawasan Pantai Padang, melewati Olo kemudian menyampaikan aspirasinya di depan rumah dinas walikota padang. Tak hanya itu, dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut juga dibarengi spanduk bertuliskan Mana Janjimu Pak Walikota, Hei Mahyeldi Kenapa Kami Dibedakan, BLT merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Padang dan hak kami sebagai masyarakat.

Seorang Pria yang mengaku Ketua Nelayan Kota Padang, Rafit mengatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan hari ini bukan sebagai demo, hanya saja ingin menyampaikan keluh kesah dan suara masyarakat terutama bagi yang belum mendapatkan bantuan.

“Kami bukan demo, kami ke sini menyampaikan hak kami sebagai warga Kota Padang yang tidak menerima dana BLT semenjak PSBB,” kata Rafit.

Sebagai warga Kota Padang, ia mengatakan tidak terdaftar sebagai penerima BLT, padahal terdampak penularan virus Corona atau Covid-19. virus Corona tidak membedakan kaya maupun miskin. “Kami merasa kasihan pak, ada pemulung, nelayan, ibu-ibuk yang membutuhkan bantuan BLT tidak keluar namanya, padahal semua merasakan dampak Covid-19 ini,” tutup Rafit.

Wali Kota Padang Diprotes Puluhan Mahasiswa

Berikut dilansir dari News.Okezone.com:

Tak gubris apa aspirasi rakyat, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya (Limamira) mendemo wali Kota Padang, Fauzi Bahar di kantornya jalan M Yamin Padang pada pukul 11.30 WIB.

Mahasiswa yang berasal dari Universitas Andalas, Bung Hatta dan perguruan tinggi lainnya menilai Wali Kota Padang tidak proaktif soal masalah Pasar Raya yang sedang panas saat ini.

Mereka juga menilai DPRD Kota Padang tidak kuat dalam mendesak wali kota dalam mengambil kebijakan yang pro pada rakyat, DPRD hanya bisa mengeluarkan rekomendasi saja tanpa ada tindakan yang tegas jika rekomendasi tersebut tidak diindahkan wali kota.

“Ditambah lagi sikap arogansi polisi yang melakukan penangkapan disertai penahanan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya ketika melakukan aksi di depan rumah dinas wali Kota Padang,” tambahnya.

Dalam aksi yang dilakukan di depan kantor Balai Kota Padang dan Poltabes Padang mahasiswa tersebut menuntut wali kota Padang untuk melaksanakan keputusan DPRD Padang tentang pemberian rekomendasi dan relokasi Pasar Raya, terminal, dan bantuan gempa 2007 (bukan 2009-Red.

“Kami mendesak DPRD Padang untuk membentuk panitia hak angket jika Wali Kota Padang tidak melaksanakan keputusan dan rekomendasi DPRD.

Selain itu mendesak polisi agar tidak diskriminatif serta berlaku adil, profesional dan independen dalam proses penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Wali Kota Padang terhadap kasus pengusalan pagar rumah milik Rasydin, perampasan hak tanah milik Yusuarmi yang saat ini tidak berjalan.

“Mendesak aparat hukum untuk melakukan penuntasan proses hukum terkait dengan adanya dugaan korupsi penerangan jalan umum dan dugaan korupsi di Teluk Sirih Kota Padang yang disinyalir melibatkan Fauzi Bahar,” ungkapnya.

Aksi yang dilakukan mahasiswa awalnya dari jalan Hang Tuah, M. Yamin, Pasar Raya Padang dan depan kantor Balai Kota Padang, sambil melakukan long march mereka juga melakukan aksi treatikal yang menyimbolkan rakyat di bungkam wali kota. Aksi tersebut mendapat dukungan masyarakat dari Pasar Raya Padang.

Menurut ketua LSM KOAD, ” Jika Pemko Padang tidak punya uang, wajar jika dana bantuan terdampak Covid tidak jadi diberikan pada  seluruh masyarakat.

Namun jika salah penggunaan anggaran, sehingga masyarakat batal mendapatkan dana bantuan terdampak Covid-19 baru akan ramai. diharapkan dana yang seharusnya diberikan ke masyarakat jangan disalah gunakan”, pungkas Ketua LSM KOAD.

Ketua LSM KOAD, ” Saya yakin bahwa dana bantuan dari pusat sudah dialokasikan, masyarakat harus maklum, kita sedang menghadapi pilgub 2020. Mari bersama kita kawal dana yang sudah dialokasikan dari pusat. tidak sulit untuk mengetahui kemana dana bantuan tersebut mengalir, kami akan telusuri kenapa banyak warga Padang tidak mendapatkan bantuan selama PSPB di berlakukan. “, tambahnya

(Sumber: News.Okezone, Haluan Media Grup)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *