Selama tahun 2013, 21 anggota Polri yang terlibat 17 kasus berat, Begini ulasannya

oleh -25 views

PADANG,SUMBARTODAY – Kita ambil contoh selama tiga bulan pertama tahun 2013, dari Januari hingga Maret setidaknya ada 21 anggota Polri yang terlibat 17 kasus berat, lima di antaranya adalah perwira.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 21 polisi ini akibat buruknya sistem pengawasan internal di kepolisian dan tidak maksimalnya pengawasan atasan terhadap jajaran bawah.

Tak hanya itu, kata dia, ada enam kasus polisi yang berprilaku menyimpang, seperti melakukan pemerkosaan, sodomi dan perzinahan. “Misalnya kasus yang saat ini ditangani Divisi Propam Polda Sulselbar, anggota tersebut dipergoki berselingkuh dengan istri salah satu anak buahnya. Tersangka nyaris dikeroyok massa karena sempat dikepung ratusan orang,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk kasus narkoba terhitung ada dua polisi yang menyalahgunakannya. Hal ini, menunjukkan betapa aparat penegak hukum tidak serius dalam pemberantasan narkoba.

“Polisi yg sdh terlibat kasus narkoba masih diperbolehkan kembali menjadi polisi dan akhirnya kembali ditangkap karena kasus narkoba,” jelasnya.

Namun, sambung dia, IPW juga mengapresiasi Polri yang juga sudah mencopot satu Kapolres karena memukuli pekerja yang sedang memperbaiki jalan dan mengakibatkan amuk massa.

“IPW prihatin dengan sikap dan prilaku anggota Polri yang sangat mencoreng citra institusinya ini. Sikap arogan, sewenang-wenang, dan semaunya masih dikedepankan sebagian polisi di awal 2013. Untuk itu, Polri harus segera meningkatkan pengawasan internalnya dan menindak tegas anggotanya yang brengsek,” tambahnya.

Berikut 17 kasus pelanggaran berat anggota polisi di awal tahun 2013 :

Narkoba

1. Jumat 22 Maret 2013, Bripka Raja Adilah yang ditangkap karena terlibat narkoba berhasil melarikan diri saat hendak dibawa tiga petugas BNN.

2. Jumat 22 Maret 2013, Brigadir K yang berdinas di Mabes Polri ditangkap petugas Polres Jakpus bersama teman wanitanya R (25) warga Bogor di sebuah diskotek di Jakarta Utara. Dari saku kiri Brigadir K disita 150 butir ekstasi dan 560 butir lainnya disita di tempat lain. Ada juga alat timbang digital dan alat hisap sabu alias bong.

3. Selasa 12 Maret 2013, Bripka R, anggota Polsek Jatinegara, Jaktim ditangkap petugas BNN saat menggunakan narkoba bersama dua temannya di Jatinegara. Tersangka ditangkap dengan barang bukti delapan paket sabu-sabu.

4. Jumat 18 Januari 2013, Briptu Martua Sagala (27) diamankan tim Reserse Narkoba Polres Nias, Sumut. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11,74 gram sabu-sabu, alat hisap sabu dan plastik klip untuk mengemas sabu-sabu. Sebelumnya, Sagala pernah juga ditangkap dalam kasus narkoba dan divonis penjara selama 5,5 bulan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Penganiayaan

1. Jumat 15 Februari 2013, tidak terima dengan penyiksaan yang dilakukan lima polisi, keluarga Galih Yoga Pratama (18) mendatangi Polda Jawa Tengah. Awalnya warga Pondok Raden Patah, Demak ini bersama temannya Sukirman diculik. Di dalam mobil keduanya disuruh mengaku telah melakukan pembunuhan. Mereka juga disiksa karena tidak mau mengaku, padahal keduanya tidak pernah melakukan pembunuhan. Setelah luka-luka keduanya dilepas.

 

2. Kamis 7 Februari 2013, Susanto seorang pengamen di Wonogiri, Jateng ditangkap dan disiksa di Polsek Selogiri karena dituduh mencuri burung. Setelah ditahan dua hari, ia dibawa ke Polres Wonogiri dan dilepas karena dinyatakan tidak terbukti. Akibat kondisinya parah teman-temannya membawa ke rumah sakit. Pihak RSUD Wonogiri memaparkan Susanto mengalami patah tulang pada jari kelingking, luka memar di beberapa bagian tubuh serta luka bekas cekikan di leher dan ada luka dalam karena air seninya bercampur darah.

3. Kamis 11 Januari 2013, Kapolsek Leksono, Wonosobo, AKP Eko Sembodo menganiaya seorang satpam dan tukang parkir di sebuah tempat hiburan malam di Magelang, Jateng. Kasus ini berawal saat AKP Eko dan rekan-rekannya hendak pulang dari sebuah tempat hiburan malam. Di parkiran, mereka bertemu dengan satpam Muhtamin yang kemudian memukulinya. Seorang tukang parkir Muhtasor yang mencoba merelai juga ikut dipukuli. Setelah keduanya babak belur kapolsek dan rombongannya pergi.

Perilaku Menyimpang

1. 27 Februari 2013, perwira Polres Bulukumba, Iptu Briston Napitupulu, ditahan Divisi Propam Polda Sulselbar karena dipergoki berselingkuh dengan istri salah satu anak buahnya. Bripka Rafiuddin memergoki istrinya, Lin Nur Inna bersama Iptu Briston, di dalam kamar rumahnya, di kompleks Aspol Polres Bulukumba pada 27 Februari sore. Begitu tertangkap basah, Briston langsung kabur. Sebab ratusan warga ikut mengepungnya.

2. Selasa 26 Februari 2013, empat polisi, yakni Iptu CT, Brigadir DN, Bripka TD, Briptu JN, dan Bripka ED disidang Propam Polda Babel di Pangkalpinang. Mereka dianggap salah prosedur dalam penanganan kasus. Saksi yang seharusnya diperiksa dan dilindungi malah dimasukkan ke dalam penjara oleh mereka. Bahkan penangkapan terhadap MD tidak disertai surat penangkapan.

3. 19 Februari 2013, anggota Brimob Bripka E dan temannya S ditahan di Polres Jakarta Timur. Keduanya dituduh melakukan aksi sodomi terhadap

Bocah 5 tahun. Akibatnya korban mengalami trauma hebat. Setiap malam korban suka berteriak kesakitan.

4. Senin 4 Februari 2013, Kapolres Banggai, Sulteng AKBP Yossy Kusomo dicopot dari jabatannya karena memukuli pekerja yang sedang memperbaiki jalan di jembatan Kintom, Minggu 3 Februari 2013. Akibat ulah Kapolres ini warga setempat marah dan memblokir jalanan. Akibatnya terjadi bentrokan antara warga dan polisi. Seorang warga tertembak dan sejumlah orang lainnya luka-luka, termasuk seorang polisi dilarikan ke rumah sakit karena diamuk massa.

5. Senin 14 Januari 2013, Briptu Ronny Purwoko (27) anggota Polsek Sidomukti, Salatiga, Jateng ditangkap karena memvideo dirinya sedang meracik dan mengkonsumsi sabu-sabu. Dalam video berdurasi 4 menit 14 detik yang sudah menyebar ke masyarakat via handphone itu terlihat latar belakang seragam polisi yang tergantung di pintu.

 

6. Rabu 2 Januari 2013, Polisi berinisial Ipda TS dilaporkan ke Propam Polresta Denpasar, Bali karena diduga mencabuli bocah kelas 5 SD. Polisi yang sudah pindah tugas ke Yogyakarta ini diduga melakukan aksi pencabulan sebanyak lima kali. Dalam laporannya, korban dicabuli TS pada tahun 2012 saat berdinas di bagian Sat Narkoba Polresta Denpasar. Aksi pencabulan ini dilakukan di rumah korban di kawasan Denpasar.

Kekerasaan

1. 26 Februari 2013, dua anggota Polda Sumbar, Brigadir GB dan Bripda A ditangkap karena terlibat aksi penembakan terhadap bidan Nurmala Dewi Tinambunan di Patumbak, Deli Serdang, Sumut. Peristiwa penembakan ini berawal dari keluhan temannya di Batam, yang menduga suaminya selingkuh dengan Nurmala. Brigadir GB dan Bripda A lalu merencanakan teror dan pembunuhan terhadap Nurmala.

2. 4 Februari 2013, Irma (40) warga Desa Kintom, Banggai, Sulteng terkena tembakan di bagian belakang hingga tembus ke dada. Akibatbya, korban dibawa ke RS Luwuk. Saat itu polisi hendak menjemput Solihin Noho yang akan dibawa ke Polsek Batui. Tiba-tiba polisi mengeluarkan tembakan dan mengenai Irma.

3. 27 Januari 2012, Pratu Heru Oktavianus tewas setelah pinggangnya ditembak Briptu BW. Penembakan bermula saat korban melintas di pos polisi Ogan Dua, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel. Tidak diketahui pasti penyebabnya, tiba-tiba terjadi keributan antara Pratu Heru dengan sekelompok Polantas Polres OKU yang sedang berpatroli. Saat itulah Brigadir BW menembak korban. Merasa kasus ini tak kunjung dituntaskan, 95 teman korban dari Yon Armed Martapura mengamuk dan membakar Polres OKU pada 7 Maret 2013.

4. Rabu 16 Januari 2013, Andri Tumpak Simambara (18) menjadi korban salah tembak polisi. Siswa SMK Kota Tegal, Jateng ini ditembak kaki kirinya karena diduga polisi sebagai pelaku pencurian dengan dengan modus memecah kaca mobil Ford B 1034 KKT yang diparkir di Jalan S Parman, Tegal.

 

Ulasan tentang kejahatan dan penegakan hukum terhadap anggota kepolisisan.

Dewasa ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Tesis ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimana penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainya. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata
hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan
dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika. Kata kunci: narkotika, psikotropika, iindak pidana narkotika, kode etik kepolisian

Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku.1 Kejahatan penyalagunaan narkotika dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.

Berdasarkan yang ada sekarang khususnya di Indonesia jumlah pecandu narkotika menurut data BNN pada tahun 2015 jumlah pecandu mencapai 4,2 juta orang. Prevalensi ini sekitar 2% dari total populasi penduduk Indonesia.2 Masalah Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial
yang telah ada sejak lama.

Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Permasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat Oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar.3 Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

 

Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkotika narkotika sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Data yang didapat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). Pada tahun 2010, perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan anggota Polri sebanyak 5,437 (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh) orang. Selain pelanggaran disiplin, Polri juga sudah memberikan sanksi bagi para perwira yang melakukan pelanggaran kode etik profesi sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang, polisi yang mendapat sanksi pidana sepanjang tahun 2010 sebanyak 628 (enam ratus dua puluh delapan) orang. Polri juga telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 294 (dua ratus sembilan puluh empat) perwira yang melakukan pelanggaran. Dengan rincian, Perwira Menengah (PAMEN) 6 (enam) orang, Perwira Pertama (PAMA) 12 (dua belas) orang, Bintara 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang dan TAMTAMA 4 (empat) orang.

 

Pada tahun 2011, sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) anggota Polri dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Selanjutnya sebanyak 3,429 (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan) anggota Polri dijatuhi sanksi disiplin dan 12.987 (dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) anggota Polri melanggar tata tertib. Jendral Timur Pradobo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) menjelaskan, mereka yang dipecat sebagian besar adalah anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Adapun yang dijatuhi sanksi disiplin diantaranya karena melanggar etika dan disiplin Polri, seperti bolos kerja sampai ke cara berpakaian.

 

Pada tahun 2012, Kepolisian Republik Indonesia telah memberhentikan tidak denganhormat (PTDH) 595 (lima ratus sembilan puluh lima) anggotanya. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya 267 (dua ratus enam puluh tujuh) anggota atau meningkat sebanyak 55,12 (lima puluh lima koma dua belas) persen. Untuk pelanggaran disiplin terdapat 6.017 (enam ribu tujuh belas) kasus dan mengalami peningkatan 43 (empat puluh tiga) persen dari tahun 2011. Angka tersebut Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 4.154 (empat ribu seratus lima puluh empat) kasus atau 69 (enam puluh sembilan) persen.

Sementara itu untuk etika profesi sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satua) kasus dan telah diselesaikan sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) kasus. Jumlah ini pun meningkat sebesar 42,24 (empat puluh dua koma dua puluh empat) persen dari tahun sebelumnya.

 

Sedangkan jumlah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pengguna narkotika dan obat-obatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Fakta ini merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dari tahun 2015 hingga 2016.6 Secara rinci, berdasarkan laporan Akreditor Utama Propam Polri Kombes Pol Iriyanto, pada 2015 tercatat sebanyak 106 anggota polisi terlibat narkoba. Terdiri dari
kasus sabu-sabu 100 orang, ekstasi tiga anggota, dan ganja tiga anggota. Peran pelaku, pengedar 11 orang dan pemakai 95 orang. Sementara itu, untuk tahun 2016, hingga Agustus, tercatat ada 118 anggota polisi yang tersangkut narkoba. Kasus sabu-sabu sebanyak 116 anggota dan dua orang untuk kasus ekstasi. Untuk 2016 itu, lima anggota polisi tercatat sebagai pengedar dan sisanya 113 orang hanya pengguna.

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum
dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini

 

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.

 

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam
memberantas tindak pidana khususnya penyalaguanaan narkotika dan psikotropika sangat
disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicederai oleh perbuatan anggotanya yang justru
bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian.
Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum.
Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatanya
dihadapan hukum.

 

Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya
telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas
pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.9

Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak
dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya setiap
pelangaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

 

Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika

 

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

  1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika
    (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
    denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
  2. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan
    ketentuan tentang barang bukti ( Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling
    singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp
    100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
    rupiah).
  3. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisan saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan
pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 ² Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang
diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan
peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan  enggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkanPasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara

Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika
a. Pengaduan Atau Laporan,  adanya laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai anggota kepolisian yang
menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, yang kemudian ditindak lanjuti oleh anggota yang bertugas di fungsi Reserse Narkoba untuk memintai keterangan tentang kebenaran laporan tersebut untuk dilakukan proses tahap awal yaitu mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila didapati anggota tersebut sedang melakukan pesta narkotika maka petugas segera melakukan pengamaan untuk di amankan menuju mapolres selanjutnya dilakukan tes urine dan pemeriksaan awal.

Pemeriksaan Sidang Disiplin
b. Pelaksanaan Sidang Disiplin Dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Disi diharapkan :

1) Antum menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa.

2) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa.

3) Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Kep Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor Pol.: Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi
untuk kepentingan yang lebih besar yaitu institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

4) Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri), agar melalui proses sidang disiplin, kemudian baru diajukan sidang kode etik.

Setiap sanksi Kode etik yang diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.
c. Pelaksanaan Sanksi Kode Etik
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1) Kepolisian khusus; Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan perUndang-Undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam ¥lingkungan kuasa soal-soalµ (zakengebied) yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh ¥kepolisian khususµ yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.
2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan,kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik  Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam ¥lingkungan kuasa tempatµ meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran

Keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Keamanan dalam negeri
Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian adalah:
1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
ketertiban umum;
3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain
pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan
Narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan
pungutan liar.
4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan
dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat
menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain
aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik
Indonesia.
5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam
rangka pencegahan
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya
di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang
bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Untuk
kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan
ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan
memperhatikan peraturan perUndang-Undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun
represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar
kepada ketentuan peraturan perUndang-Undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang
dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis
berkesimpulan:
a. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam
penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan.
Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Proses
hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29
ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

 

Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika
terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi
tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau
dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka
oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi
disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
b. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat
kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi
sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak
menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi
yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani
sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan
menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah
sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas
praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik
profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana
penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung
menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, terkesan
bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya
sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak
pidana narkotika.

 

Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:
a. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan
sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak
pidana penyalahgunaan narkotika, seperti halnya tes urin.
b. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus
narkotika dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang
terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *