OJK: Bank Nagari Resmi Jadi Bank Syariah pada tahun 2021

oleh -2 views

SUMBARTODAY – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari akan resmi beroperasi dengan status bank syariah pada November 2021. Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui konversi Bank Nagari dari bank konvensional menjadi bank umum syariah.

“Perubahan status tersebut selambat-lambatnya akan resmi pada November 2021 dimulai dari sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 November 2019,” kata Kepala Kantor OJK perwakilan Sumbar Darwisman di Bukittinggi, Jumat (6/12).

Ia mengatakan dibutuhkan paling lama dua tahun untuk perubahan dari bank konvensional ke bank syariah karena banyak proses yang harus dilalui. Darwisman mengatakan ada tiga tahapan proses besar yang harus dilalui oleh bank yang ingin melakukan konversi ke Bank Syariah yaitu prapengajuan izin, pengajuan izin, dan pascaizin.

“Setelah keputusan RUPS pihak bank akan melaporkan secara resmi kepada OJK,” ungkapnya.

Selain itu ia menuturkan ada hal-hal krusial yang harus disiapkan oleh pihak bank baik itu kesiapan SDM, Standar Operasional Prosedur, dan produk-produk konvensional harus disesuaikan. “Ada sebanyak 1.888 pegawai Bank Nagari yang perlu di beri pemahaman untuk bisa bertransaksi secara syariah,” katanya. Ia menerangkan hal yang akan membedakan dari bank konvensional menjadi bank syariah adalah prinsip usahanya.

Berikut untuk diketahui umum data tentang Bank Nagari yang berseumber dari Upperline.id

Nama perusahaan: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Perubahan nama perusahaan: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (1962), Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (1973), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (2007)

Visi: Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia

Misi:

  • Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
  • Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang

Tanggal pendirian: 12 Maret 1962

Dasar hukum pendirian: 

  • Peraturan Daerah No.4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973 (Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)
  • Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)
  • Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.W3-00074.HT.01.01-TH.2007 (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)

Akta pendirian perusahaan:

  • Akta No.9 tanggal 12 Maret 1962 yang dibuat di hadapan Hasan Qalby, wakil notaris di Padang (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)
  • Akta No.1 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan H. Hendri Final, S.H. (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)

Akta perubahan terakhir: Akta No.30 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Helsi Yasin, S.H., M.Kn.

Jenis perusahaan: Badan Usaha Milik Daerah

Kegiatan usaha: Perbankan

Modal dasar:

  • Rp 3.000.000.000.000 terdiri atas 3.000.000 saham dengan nominal Rp 1.000.000 per saham
  • Rp 2.000.000.000.000 terdiri atas 20.000.000 saham dengan nominal Rp 100.000 per saham

Modal ditempatkan: Rp1.625.285.000.000 terdiri atas 1.625.285 saham seri A dengan nominal Rp1.000.000 per saham (per 31 Desember 2018)

Alamat kantor: Jl. Pemuda No. 21 Padang Sumatra Barat 25117 PO BOX 111

Alamat email: info@banknagari.co.id

Nomor telepon: (0751) 31577, 25055, 31578, 34115

Nomor fax: (0751) 31491, 37749

Situs web: http://www.banknagari.co.id/

Tanggal IPO: 14 Januari 2011

Kepemilikan saham:

  • Pemda Provinsi Sumatera Barat 32,38%
  • 12 (dua belas) pemda Kabupaten di Sumatera Barat 40,84%
  • 7 (tujuh) Pemda Kota di Sumatera Barat 24,91%
  • Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar PT. BPD Sumbar 1,87%

Jaringan kantor:

  • 1 Kantor Pusat
  • 31 Kantor Cabang Konvensional
  • 46 Kantor Cabang Pembantu Konvensional
  • 47 Kantor Kas Konvensional
  • 34 Payment Point
  • 3 Oto Banking
  • 29 Kas Mobil
  • 20 Sepeda Motor Unit

Jumlah jaringan ATM: 294 ATM

 1.920 (Karyawan tetap, kontrak & trainee) (2018)

 Rp1.568.316.770.854 (2018)

 Rp344.323.016.230 (2018)

 Rp23.190.691.424.930 (2018)

 Rp19.051.763.626.473 (2018)

 Rp2.900.346.936.365 (2018)

Jika bank konvensional pada saat kredit ada bunganya dan saat melakukan penyimpanan maka diberikan bunga sedangkan bank syariah menganut bagi hasil dan “margin” sesuai dengan produk. Kemudian terkait nasabah bila ada yang tidak setuju ia mengatakan itu adalah sepenuhnya hak nasabah namun ia meminta agar pihak bank memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh nasabah.

“Mudah-mudahan dengan pemahaman yang baik, nasabah bisa mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang mereka terima,” katanya.

(sumber Republika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *