H. Endrizal,SE,MSi Kewalahan, SPK yang terbit tanpa DIPA masih tak terbayarkan

oleh -42 views

Padang,Sumbartoday-Pekerjaan yang didasari Surat Perintah Kerja tanpa dasar DIPA, tidak akan pernah bisa dibayar dengan APBD.

Melalui tagihan tertanggal 18 September 2017 yang sempat di Disposisi oleh Mahyeldi, Sekda dan Assisten II, belum cukup untuk menyelesaikan tagihan sebesar 3,3M terrsebut.

Entah tak mengerti, ataukah sengaja, yang jelas Endrizal telah teledor mempercayai bawahannya. Rupanya pengalaman sebagai camat di daerah tidak cukup menjadi modal untuk bertarung di kota Padang.

Mujur tak dapat raih, malang tak dapat di tolak, sepertinya usaha gigih yang selama ini telah dilakukan Syafruddin Arifin akan membuahkan hasil.

Sekarang, apa hendak dikata. terpaksa ditanggung sendiri, Pidana yang terlanjur dilakukan, membuat Endrizal, SE, MSi berpotensi kehilangan kebebasannya.

Sementara H.Syafruddin Arifin yang merasa tertipu, begitu kukuh untuk terus menagih, tidak tanggung tanggung nilai yang diminta kembali ke Bill of Quantity awal lebih 3,3Milyar.

Berikut penjelasan ketua LSM KOAD terkait DIPA

Sesuai dengan definisi yang ada dalam UU Keuangan Negara No 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Sedangkan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam terminologi pengelolaan keuangan daerah disebut DIPA. DIPA dilaksanakan oleh satuan kerja daerah,” kata Pak De mengakhiri komentarnya.

Lebih jelas diterangkan oleh Ketua LSM KOAD, baca aturan terkait dengan DIPA sebagai berikut :

Pasal 2. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN selain tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal. 3 ayat 1. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Pasal 3 Ayat 2. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara.

Pasal 3 ayat 3. Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA.

“Jika suatu pekerjaan tidak kunjung dibayar, kemungkinan telah terjadi penyimpangan dari aturan-aturan tersebut, contoh, dana tidak tersedia dalam DIPA (Pasal 3 ayat 3) makanya, setelah 3 tahun 11 bulan pekerjaan tersebut tak kunjung dibayar oleh kadis pasar/perdagangan kota padang. Sehingga diduga kuat, DIPA proyek tersebut memang tidak ada,” jelas Indrawan Ketua LSM KOAD

Seandainya benar, telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan SPK atas nama Dinas Pasar kota Padang, negara melalui aparat hukum harus segera melakukan investigasi, tanpa menunggu laporan dari pihak yang dirugikan, karena UU yang dilanggar bukanlah delik aduan.” jelas Indrawan ketum LSM KOAD.

Lebih lanjut diterangkannya, “jika SPK tersebut diterbitkan dengan tujuan tertentu, sehingga dapat menimbulkan suatu hak, pihak yang menerbitkan dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat, dengan tuntutan pidananya delapan tahun, karena yang dipalsukan tersebut adalah dokumen negara karena memakai kop dinas pasar kota Padang ”, jelas Indrawan meyakinkan.

Sepertinya, Endrizal,SE,MSi harus lebih banyak belajar dan berusaha lebih keras agar tidak sampai di lakoni oleh bawahannya sendiri, jelas ketua LSM KOAD.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *