Pengamat Hukum Harapkan Penegak Hukum Perlu Sikapi Dugaan Gratifikasi yang Melibatkan Wabup 50 Kota

oleh -6 views

Kabupaten 50 Kota, Sumbar Today – Dugaan viralnya chat Whatsapp wakil Bupati Lima Puluh Kota Rizki Kurniawan, diduga meminta uang kepada kontraktor/rekanan, di chat tersebut wakil bupati diduga menawarkan paket pekerjaan di dinas Pekerjaan Umum.

Chat Whatsaap yang berasal dari tangkapan layar hp tersebut lengkap dengan bukti transfer ke rekening yang diduga milik orang dekat wabup Lima Puluh Kota.

Hal itu membuat praktisi Hukum Luak 50,Yossi Danti SH,MH, angkat bicara. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi harus dilaporkan pada KPK dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Yossi juga mengatakan, kalau terbukti ada jual beli proyek di kabupaten Lima Puluh kota , maka sangat jelas pidananya yang memberi dan yang menerima juga kena pidana, dan dirinya sangat berharap agar aparat penegak hukum mentindak lanjuti dugaan chat watsaap  Wabup Lima Puluh Kota itu yang menerima transferan uang dari rekanan itu,”ujar aktifis Luak 50 itu, Rabu (20/10/2021).

Lebih dari itu, praktek ini kalau benar dapat dikenakan pidana dengan ancaman penjara minimal 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana,”sebut Yossi Danti.

Namun bila tidak terjadi atau ada pihak lain yang merekayasa/hoax, juga bisa dijerat hukuman yang setimpal dan segera klarifikasi nama baik wabup 50 Kota,”tutup Yossi.

Ditambahkan juga Ridwan Tanjung SH, Praktisi Hukum Luhak 50 Kota mengatakan,”  siapa kah Adetya Sari itu ? Ini harus jelas , karena dalam fakta hukum tidak ada transfer pada wabup , jadi ini kalau bukan ada suruhan dari wabup , dari mana pihak rekanan dapat no rek tersebut , kalau terbukti ada jual beli preyek di kab 50 kota , maka jelas pidananya yg memberi dan yang menerima juga kena pidana , kita berharap ini ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum

dan juga saran kepada rekanan yg akan bekerja pada proyek pemerintah, hilangkan lah budaya lama dengan memberi fee pada oknum pejabat untuk mendapatkan pekerjaan tetapi bekerjalah secara profesional,” ucapnya

Terpisah, Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri sapaan akrabnya RKN saat di mintakan tanggapan dalam beberapa minggu lalu di salah satu grup Whatsapp menyampaikan, diri nya membantah bahwa ia menerima uang dari rekanan tersebut,”ucap Wabup RKN.

“Hari ini terbit beberapa berita di media online yang menulis bahwa kami menerima uang dengan iming-iming proyek di dinas PU Kab. Limapuluh Kota. Maka secara gamblang kami jawab bahwa kami tidak ikut mengkondisikan semua tender di pemkab Limapuluh Kota, dan termasuk semua PL yang ada, Tidak saja di dinas PU, tapi kami secara tegas mengatakan bahwa kami tidak ikut dalam berbagai kegiatan tender dan PL di dinas apapun. Oleh karena isu ini beredar luas, maka kami mendorong agar semua tender dan PL ini diperiksa satu persatu untuk mengetahui apabila ada permainan di dalamnya. Saya pun akan berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui semua permainan tender dan PL di pemkab serta membuka informasinya ke publik,” pungkasnya. (Juned)

 

🌐 Redaktur : Robbi Engles Yunisco, B.nP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *