Investigasi Archives - SUMBARTODAY.NET

Gonjang Ganjing Olah Raga di Sumatera Barat

Padang. Sumbartoday – Dengar bergulirnya permasalahan Komite Olahraga Nasional Indonesia( KONI) Sumbar, dan Semakin tampak jelas terjungkallah prestasi Olahraga di Bumi Tanah Minang ini, seandainya orang nomor satu di Bumi Mandeh Kanduang ini, mau berkata dan berbuat yang terbaik untuk Negeri yang bergelar Bingkuang ini, maka dipastikan tidak akan terjadi kisruh yang tidak tampak jalan keluarnya.

Mengingat semakin dekatnya berbagai iven Nasional yang akan segera di tabuh, seperti Pekan Olahraga Wilayah, (Porwil) Kejuaraan Masional (Kejurnas) serta iven paling bergengsi diseantero nusantara Pekan Olahraga Nasional( PON) yang durasinya dimulai dari tahun 2023 dan puncaknya tahun 2024. Kondisi kacaunya Koni Sumbar sekarang, maka secara kasat mata telah dipastikan prestasi Olahraga Negeri Bundo Kanduang Sumatera Barat da Duta-duta Olahraga Tanah Minang dipastikan hancur dan pembinaan pun tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Olahraga adalah sebuah kegiatan yang berkelanjutan mulai dari pembinaan yang bersifat daerah, dan kemudian berlanjut ke tingkat provinsi dan top nya adalah menuju Nasional, dengan adanya permasalahan di tubuh Koni Sumbar, maka dipastikan pembinaan yang berkelanjutan seperti yang diinginkan oleh para atlet tidak akan ada dan akan menjadi mimpi yang tidak pernah menjadi nyata.

Sedangkan dalam Undang-Undang Keolahragaan, pembinaan sifatnya wajib dan telah menjadi agenda yang telah diangarkan baik itu di Anggaran Pendapatan Belanja Negara( APBN) maupun di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah( APBD) nah dimakah hati para petingi di negeri Minang Kabau ini, yang tega melihat para patriot Olahraga yang nota bene adalah ppengharum negeri ini, tidak berdaya dan tidak bisa berkarya ataupun berprestasi karena ruang gerak mereka telah teekunci dengan kisruh yang tidak akan pernah ada ujung pangkal nya untuk dapat diselesaikan.

Melalui pemberitaan ini saya Rahmat Wartira dan Deno Indra Firmasnsyah selaku pemerhati Olahraga di Sumatera Barat, menghimbau wakil- wakil rakyat yang ada di DPRD Sumbar, untuk mempertanyakan kondisi ini, ( dalam fungsi kontoling) kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

Yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pembinaan prestasi Olahraga di Sumbar dan yang terutama sekali bapak DPRD yang berada di Komisi V

Diiming-imingi Air Dari PDAM Solok Akan Lancar

Arosuka.SUMBARTODAY -Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum.

Namun Sengkarut PDAM dengan Masyarakat tigo Nagari di Guguk, Nagari Koto Gaek, Nagari Koto Gadang dan Nagari Jawi-jawi Kec.Gunung Talang Kab.Solok masalah pengaliran air ke rumah-rumah Nagari tidak kunjung lancar alias sering mati dari pada hidup.

Tetapi, bagi Masyarakat Guguk, sumber Mata Air yang berlimpah tidak membuat masyarakatnya sejahtera.

Alih -alih janji yang didengungkan pihak PDAM, yang akan memberikan pengaliran air merata setiap rumah penduduk tak kunjung terealisasi, bagi masyarakat tigo nagari masih juga berharap dengan aliran air tersebut.

Masyarakat Guguak tigo Nagari masih percaya untuk pemulihan sistim yang akan diberlakukan oleh pihak PDAM,wejangan harapan dari pihak PDAM yang memberikan janji manis melalui Pemerintahan Nagari,melalui Surat edaran yang baru di posting di sosial media beserta lengkap nomor hp sang pejanji manis.

Tetapi apa hendak dikata, saat air hidup yang dijanjikan di tunggu masyarakat tak kunjung keluar dari Pipanya, namun nomor hanphone yang tertera disurat pengumaman tersebut mendadak tak bisa dihubungi,apakah semudah itu masyarakat di bohongi.

Padahal sumbangan PAD bagi Pemda Kabupaten Solok, PDAM termasuk paling besar, namun karena tidak becusan kepengurusan sang
Direktur, maka kegaduhan di tengah masyarakat Nagari Guguk tak kujung selesai pengelolaan sumber mata air kacau balau. sehingga masyarakat di tigo Nagari merasa di zholimi.

Ke iklasan Masyarakat Guguk patut di acungi jempol jika perlu angkat topi namun bukan serta merta kepercayaan masyarakat di kebiri untuk terealisasinya bisnis PDAM keluar dari Nagari Guguk.

Saat media mengkonfirmasi ke salah satu tokoh Masyarakat Jawi-jawi “Ujang”beliau mengatakan “Lah lame awak jo PDAM go,nyo adu samo janji se masyarakat go. nan aie idak juo iduk do.(Sudah jenuh rasanya berurusan dengan PDAM tapi masyarakat masih di beri janji namun airpun tak kunjung hidup’Ucap ujang ketus.

Namun sedari berita ini diturunkan kami dari pihak media masih berusaha mengkonfirmasi kepihak PDAM Kab.Solok akan permasalahan yang tak ada usainya.(Oj)

Hutan Pinus Reboisasi Nyaris Gundul, Kerusakan Dibiarkan, Ombudsman Minta Jadi Perhatian Pemerintah

Kabupaten 50 Kota, Sumbar Today – Hutan pinus yang berada di kawasan Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dibabat gundul. Penebangan secara masif berpotensi kerusakan lingkungan.

Upaya mediasi dan teguran yang dilakukan Pemerintah Nagari dan Polisi tak begitu memberi arti, Sehingga Menimbulkan beragam pertanyaan dari masyarakat, apakah pengawasan dilakukan setengah hati atau ada yang bermain untuk kepentingan-kepentingan tersembunyi.

Buktinya perbukitan yang mulai Hijau sejak ditanam dalam Program Reboisasi di tahun 1973 dan tahun 1980 an ini, hampir setengahnya sudah dibabat dan digunduli.

“Kita sangat geram dan sangat menyayangkan tindakan penebangan yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Kayu Pinus berkualitas tinggi untuk kebutuhan perabotan,ditebang dan dibabat untuk kepentingan pribadi. Padahal mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN) untuk kesejahteraan masyarakat nagari dengan penyadapan getah yang dimilikinya,” ungkap S Datuak Marajo Nan Hitam menyayangkan.

Meski Pemerintah Nagari Sikabu-kabu Tanjuang Haro Padang Panjang, Kecamatan Luak, Nofrizal dan sejumlah tokoh sudah berupaya keras melakukan upaya pelarangan agar tidak dilakukan penebangan.

Namun, batang-batang kokoh Pinus tetap ditumbangkan, diangkut dan dijual ke sejumlah tempat.

“Tak mungkin, jika Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait tidak ada yang tau praktek Pembalakan ini. Karena setiap hari, suara Senso meraung menumbangkan kayu Pinus.

Hanya saja persoalan dasar hukum yang akan jadi acuannya tak kunjung ditemukan, hingga sanksi pelarangan tak bisa dilakukan secara hukum, “ucap Walinagari, Nofrizal saat melakukan mediasi antara masyarakat dengan pelaku penenebangan yang berhasil ditangkap tangan saat melakukan penebangan, Senin (11/10/2021) awal pekan ini.

Sebuah pernyataan yang patut jadi bahan diskusi bersama, sebab lingkungan dan hutan tentunya sudah memiliki aturan sejak lama. Sehingga masyarakat sudah geram, pemerintah yang seharusnya membantu jadi pelindung untuk kelestarian lingkungan,ternyata tak bisa diandalkan.

Sehingga hanya kekompakan, keberanian pemuda seadanya untuk menjaga kelestarian hutan Pinus.

Berada di kemiringan perbukitan dengan sawah ladang serta pemukiman di sekitarnya, Kawasan Bukit Pinus yang memanjang dan berada di tiga tumpak perbukitan di nagari yang dikenal dengan nama SITAPA ini, sangat beresiko untuk kerusakan lingkungan.

Saat ini, kondisinya gundul mendekati 50%. Apakah ini, kata masyarakat belum cukup menjadi bukti, penebangan yang dilakukan, Saat ini masyarakat sangat berharap bantuan untuk pelarangan,sehingga tidak berpotensi besar konflik horizontal antar masyarakat.

Masyarakat sepertinya mulai pesimistis dengan bantuan pemerintah untuk bisa ikut membantu masyarakat menjaga kelestarian lingkungan, Sebab sejak beberapa waktu lalu, hanya langkah mediasi yang bisa dilakukan. Mediasi, tebang lagi, dan mediasi lagi. Alhasil, hutan Pinus tetap gundul.

Bupati Kabupaten 50 Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, saat dikonfirmasi Media sangat menyayangkan upaya menjaga kelestarian lingkungan yang luput dari perhatian instansi terkait. Sebab menurut Bupati, kelestarian lingkungan harus dijaga.

“Kelestarian lingkungan harus dijaga, kita harus membantu masyarakat untuk menjaga hutan dari penebangan,”ungkap Bupati yang juga mengirimkan sepenggal pesan WhatsApp salah seorang petugas Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Barat yang ada di Kabupaten 50 Kota.

“Pinus ko dl memang kegiatan penghijauan tuk, tp berada di luar kawasan hutan. Jd nagari thn lalu alah buek pernag utk pengelolaan pinus, lengkap ado sanksinyo bgi yg melanggar, tp ninik mamak sdri indak berperan dan dak kompak utk bs menjalankan pernag tu. Sampai d polres sendiri hasilnyo cm sanksi administrasi,”begitu bunyi pesan WhatsApp yang diteruskan Bupati, kemarin.

Lantas, jika pemerintah nagari dan masyarakat serta niniak mamak tidak sanggup untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hutannya, apakah negara tidak boleh hadir membantu melakukan penjagaan. Tentunya hutan Pinus masih menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaganya dari kerusakan, jika dari awal merupakan program pemerintah.

Hanya saja ketika diminta untuk mempertegas maksud pernyataan dari petugas Dinas, hutan, Bupati minta langsung menghubung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yozzawardi. Namun ketika Media coba menghubungi, nomor telepon selulernya, Kamis (14/10/2021) sore, tidak bisa tersambung.

Ombudsman Minta Pemerintah Tanggapi Keluhan Masyarakat

Mendapatkan Informasi adanya upaya masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan yang belum menjadi perhatian sepenuhnya dari pemerintah, Kepala Ombudsman Sumatera Barat,Yefri Heriani menyayangkan pemerintah yang belum responsif.

“Masyarakat bisa memulainya dengan menyampaikan keluhan kepada pemerintah dengan tujuan instansi terkait. Jika hal ini ,tidak ditanggapi dan tidak mendapatkan solusi yang semestinya, silahkan laporkan secara tertulis kepada Ombudsman,” ucap Yefri Heriani, Kamis pagi.

Tentunya niat baik masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk kepentingan bersama,harus didukung penuh. Apalagi terkait dengan hutan dan lingkungan.

“Jangan sampai nanti masyarakat yang peduli lingkungan menjadi dilemahkan atau menyebabkan terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat,” ucap Yefri Heriani, kemarin.

Bahkan jika masih belum ada solusi dari persoalan yang terjadi dan berkaitan dengan lingkungan, tentunya bisa melakukan konsultasi dengan aktivis-aktivis lingkungan hingga bisa diteruskan ke pemerintah pusat.

“Seperti Walhi misalnya, silahkan lakukan konsultasi dan diskusikan persoalan yang terjadi di Limapuluh Kota, saran mantan aktivis perempuan yang biasa disapa Uni Yef ini. (PE/REY)

“Nasib Buntung Membawa Untung”Pantas Di Sematkan Ke Atlet Kab.Solok Yang Mewakili Sumbar Di PON XX PAPUA

SOLOK.SUMBARTODAY – Dengan Kepala Tegak Para Atlet Kabupaten Solok yang mewakili Sumatera barat, Berlaga di Kancah Nasional PON XX PAPUA, berhasil Persembahkan Medali Untuk Ranang Minang tercinta, Walaupun dengan sokongan dana Nol Persen dari Pemerintah Kabupaten Solok.

Sehingga Para Aktifis Dan Warga Kabupaten Solok melakukan Badoncek di motori oleh KONI Kab Solok, untuk mengumpulkan Dana demi Atlet juga Pelatih yang akan berjuang di PON (Pekan Olah Raga Nasional)XX PAPUA tidak sia-sia.

Dengan penuh harapan dan dukungan yang dilakukan oleh relawan dan Masyarakat Kabupaten Solok,mereka Para Atlet berhasil membuktikan bahwasannya mereka itu mampu dan berpotensi untuk di dukung.

“Nasib Buntung Membawa untung” Bagi Pejuang olah raga di Daerah bareh tanamo itu, yang Dananya Nol Persen Dari Pamkab namun salut bagi Para Pejuang Olah raga di Kancah Nasioanal PON XX PAPUA Mereka mampu memberikan yang terbaik bagi Tanah kelahiranya Kab.Solok.

Sewaktu di konfirmasi media SUMBARTODAY ke Sekum KONI Kab.Solok MEVRIZAL mangatakan”Hingga saat ini detik ini dana hibah untuk KONI Kab.Solok belum ada wujudnya namun kami optimis bisa berbuat”Ujarnya.

Dana 18 Juta hasil dari sumbangan yang dijalankan oleh relawan Olah raga serta KONI Kab.Solok untuk dana Para Atlet berbuah manis.

Gilang ilhaza serta kakaknya Heru Fernandes serta rekan setimnya Delvita dkk menjawab dengan Prestasi yang cukup gemilang di kancah sekelas PON (Pekan Olah Raga Nasional) tak sia-sia harapan yang di sandarkan kepundaknya.

Namun entah Polemik apa yang membuat Pemkab Solok, tidak bergeming mengucurkan Dana hibah untuk KONI Kab.Solok sehingga bibit yang akan di persiapkan di iven-iven berikutnya menjadi terkendala.

Kalau merujuk Ke Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan keolahragaan PP NO 18 tahun 2007. sangat lah ironis sekali sehingga Pemerintah Kab.Solok mengindahkan karena sebuah Polemik Yang tak berujung.(R)

Saran LKAAM, Kapolres dan Pemkab: Tunda Baralek Pangulu, Fungsikan Limbago Adat

🌐 Redaktur : Robbi Engles Yunisco, B.nP

Kabupaten 50 Kota, Sumbar Today- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Limapuluh Kota akhirnya mengambil jalan tengah, dalam konflik adat di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak.

Bersama Pemkab Limapuluh Kota, Polres Payakumbuh dan Satgas Covid-19, LKAAM menyarankan agar baralek pangulu ditunda dulu, selain masih belum duduknya kaampek suku dan Limbago Adat.

Dalam sarannya, LKAAM Limapuluh Kota sebagai pemutus persoalan adat dan mediator, meminta rencana baralek pangulu 2 Juni mendatang ditunda sampai persoalan adat tuntas.

“Kami sudah sarankan Panitia dan KAN, untuk menunda baralek pangulu sampai limbago adat difungsikan lagi,” ketua tim mediasi persoalan adat nagari Sungai Kamuyang dari LKAAM, Zulkifli Dt Rajo Mangkuto, kepada media, Sabtu (29/05/2021).

Disamping itu kepada Saudara I.Dt. Rajo Mangkuto dan Kawan-kawan untuk dapat menahan diri, Prosesi Adat Baralek Batagak Pangulu akan tetap diselenggarakan sesuai jabwal dan Masalah Limbago Adat diselesaikan setelah Baralek Batagak Pangulu yang akan difasilitasi oleh LKAAM Kabupaten 50 Kota dan Unsur terkait lainnya jika diperlukan.

Adapun kedua Opsi tersebut tidak diterima oleh kedua belah pihak, untuk itu tim Fasilitasi Sengketa Adat LKAAM kabupaten 50 Kota beserta penggurus LKAAM 50 Kota berpendapat persoalan adat yang dimaksud, diputuskan dalam lima poin, Pertama, keberadaan KAN Sungai Kamuyang telah sudah sesuai AD-ART LKAAM.

Kedua, dalam pelaksanaan batagak pangulu, dilaksanakan secara bajanjang naiak dan batanggo turun yang dilaksanakan oleh Limbago Adat dengan kata sepakat “bulek sagolek, picak salayang”. Nah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan oleh KAN dan Panitia yang disepakati Nagari tersebut.

Ketiga, LKAAM meminta pengurus KAN dan Pemerintah Nagari kiranya berkenan memfasilitasi berfungsinya kelengkapan Limbago Adat Sungai Kamuyang yang sudah lama tidak ada kejelasan (kaampek suku dan tuo kampuang) dengan Adat salingka nagari.

Keempat, LKAAM Limapuluh Kota bersedia memfasilitasi dan membantu agar kembali berfungsinya Limbago Adat Sungai Kamuyang jika diminta.

Kelima, menghimbau semua tokoh masyarakat dan lembaga yang ada di Nagari Sungai Kamuyang kiranya dapat menahan diri agar tidak terjadi benturan dan kesalahpahaman ditengah masyarakat.Disamping itu kepada Saudara I.Dt. Rajo Mangkuto dan Kawan-kawan untuk dapat menahan diri, Prosesi Adat Baralek Batagak Pangulu akan tetap diselenggarakan sesuai jabwal dan Masalah Limbago Adat diselesaikan setelah Baralek Batagak Pangulu yang akan difasilitasi oleh LKAAM Kabupaten 50 Kota dan Unsur terkait lainnya jika diperlukan.

Keempat, LKAAM Limapuluh Kota bersedia memfasilitasi dan membantu agar kembali berfungsinya Limbago Adat Sungai Kamuyang jika diminta.

Kelima, menghimbau semua tokoh masyarakat dan lembaga yang ada di Nagari Sungai Kamuyang kiranya dapat menahan diri agar tidak terjadi benturan dan kesalahpahaman ditengah masyarakat.

Surat keputusan ini, diteken Ketua LKAAM Limapuluh Kota Zulhikmi Dt Rajo Suaro dan Sekretaris Mhd Suhardi Dt Rajo Pengulu.

Adapun tim mediasi dan fasilitasi persoalan adat ini, berisi 7 orang. Masing-masing, Ketua Zulkifli Dt Rajo Mangkuto, Sekretaris Edrimal Dt Ulak Cimano dan anggota masing-masing, DT Tumbi Rajo, Dt Damuanso nan Putiah, Dt Rajo Adia, Dt Pangulu Kayo dan Dt Sinaro Dirajo.

SURAT BUPATI HINGGA POL PP

Sebelum LKAAM melahirkan keputusan ini, bupati Limapuluh Kota yang diteken Wabup Rizki Kurniawan meminta Pj Walinagari untuk tidak memihak kepada siapapun juga.

Kemudian, ada lagi surat dari Pol PP Limapuluh Kota sebagai represntasi penegakan perda di era covid 19. Pol PP menyebut tidak merekomendasikan baralek pangulu.

PENJELASAN KAPOLRES

Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira menegaskan, sampi saat ini, pihaknya masih berpegang pada prinsip/asas “salus populi suprema Lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Kami sebagai aparat penegak hukum akan melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan/pelanggaran terhadap aturan yang ada,” kata Kapolres Alex.

Dia menambahkan, perihal baralek pangulu, LKAAM Limapuluh Kota , Bupati 50 kota, Kapolres Payakumbuh dan satgas covid19 kabupaten 50 kota belum mengijinkan pelaksanaan karena masih pandemi covid19 dan saya minta panitia baralek menghargai upaya pemerintah dan keputusan LKAAM kab 50 kota yang pada intinya menunda kegiatan baralek dan bentuk limbago adat. ***

Terkait akan dilaksanakan Baralek Batagak Pangulu di Sungai Kamuyang yang mengandung Pro dan Kontra, Ini kata Panitia Alek

🌐 Redaktur : Robbi Engles Yunisco, B.nP

Kabupaten 50 Kota, Sumbar Today – Baralek Batagak Pangulu di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota yang dijabwalkan dilaksanakan tanggal 2 Juni 2021 nanti diyakini oleh Panitia Pelaksana Alek tetap akan dilangsungkan.

Hal itu dikatakan Yakubis selaku Ketua Panitia Baralek Batagak Pangulu Kenagarian Sungai Kamuyang kepada Media, Jum’at (28/05/2021).

Yakubis menyebutkan, Baralek Batagak Pangulu ini sudah direncana sudah jauh-jauh hari bahkan sebelum adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia dan Indonesia terkhususnya juga di Kabupaten 50 Kota.

“Kita dipercaya sebagai Ketua Panitia Proses Baralek Batagak Pangulu sudah melalui seleksi dan kesepakatan bersama 44 Niniak Mamak, tentu kegiatan ini sangat diharapkan tetap dilangsungkan tanpa kendala dikemudian hari, karena kita ditunjuk sebagai Janang (pelayanan) dikegiatan tersebut, peserta Baralek Batagak Pangulu sangat mengharapkan prosesinya tetap dilaksanakan sesuai jabwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama” ujarnya.

“Disamping itu, sebelum kegiatan Baralek Batagak Pangulu ini sudah dipersiapkan secara matang, hingga setiap anak kemenakan yang akan mengangkat Pangulu di Kaumnya harus mengorbankan harta yang cukup banyak sehingga harus berutang hingga menjual atau menggadai sawah untuk bisa Pangulunya dikukuhkan di Baralek Batagak Pangulu nanti” lanjut Yakubis lagi.

Terkait Proses Baralek Batagak Pangulu yang harus sesuai Limbago Adat, Yakubis menyebutkan, kenapa disaat kita akan melansungkan Baralek Batagak Pangulu saat ini harus sesuai Limbago adat, Padahal Baralek Batagak Pangulu sebelumnya tidak ada memakai Limbago Adat sebagai contoh 2 acara Baralek Batagak Pangulu di Sungai Kamuyang di tahun 1957 dan tahun 1986 dilaksanakan tanpa Limbago Adat, kita yakin ini adalah salah satu cara beberapa pihak untuk menghalangi agar kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan” tuturnya

“Tetapi sesuai musyawarah, setelah Baralek Batagak Pangulu nanti, Limbago Adat ini pasti akan kita rangkai kembali karena sejak dilangsungkan Baralek Batagak Pangulu sejak tahun 1957 dan tahun 1986 Limbago Adat di Sungai Kamuyang tidak ada difungsikan dan tidak ada kejelasan hingga sampai saat ini” tegasnya.

Saran LKAAM, Kapolres dan Pemkab : Tunda Baralek Pangulu, Fungsikan Limbago Adat

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Limapuluh Kota akhirnya mengambil jalan tengah, dalam konflik adat di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak.

Bersama Pemkab Limapuluh Kota, Polres Payakumbuh dan Satgas Covid-19, LKAAM menyarankan agar baralek pangulu ditunda dulu, selain masih belum duduknya Kaampek Suku dan Limbago Adat dalam sarannya, LKAAM Limapuluh Kota sebagai pemutus persoalan Adat dan Mediator, meminta rencana Baralek Batagak Pangulu yang dijabwalkan 2 Juni mendatang ditunda sampai persoalan Adat tuntas.

“Kami sudah sarankan Panitia dan KAN, untuk menunda Baralek Batagak Pangulu sampai limbago adat difungsikan lagi” kata Ketua Tim Mediasi Persoalan Adat Nagari Sungai Kamuyang dari LKAAM, Zulkifli Dt. Rajo Mangkuto kepada media, Sabtu (29/05/2021).

Keempat, LKAAM Limapuluh Kota bersedia memfasilitasi dan membantu agar kembali berfungsinya Limbago Adat Sungai Kamuyang jika diminta.

Kelima, menghimbau semua tokoh masyarakat dan lembaga yang ada di Nagari Sungai Kamuyang kiranya dapat menahan diri agar tidak terjadi benturan dan kesalahpahaman ditengah masyarakat.

Surat keputusan ini, diteken Ketua LKAAM Limapuluh Kota Zulhikmi Dt. Rajo Suaro dan Sekretaris Mhd. Suhardi Dt.Rajo Pengulu.

Adapun tim mediasi dan fasilitasi persoalan adat ini, berisi 7 orang. Masing-masing, Ketua Zulkifli Dt Rajo Mangkuto, Sekretaris Edrimal Dt Ulak Cimano dan anggota masing-masing, Dt. Tumbi Rajo, Dt. Damuanso nan Putiah, Dt. Rajo Adia, Dt.Pangulu Kayo dan Dt Sinaro Dirajo.

SURAT BUPATI HINGGA POL-PP

Sebelum LKAAM melahirkan keputusan ini, Bupati Limapuluh Kota yang diteken Wabup Rizki Kurniawan meminta Pj.Wali Nagari untuk tidak memihak kepada siapapun juga.

Kemudian, ada lagi surat dari Pol-PP Limapuluh Kota sebagai represntasi penegakan perda di era covid 19, Pol-PP menyebut tidak merekomendasikan baralek pangulu.

PENJELASAN KAPOLRES

Kapolres Payakumbuh AKBP. Alex Prawira menegaskan, sampai saat ini, pihaknya masih berpegang pada prinsip/asas “salus populi suprema Lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Kami sebagai aparat penegak hukum akan melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan/pelanggaran terhadap aturan yang ada,” kata Kapolres Alex.

Dia menambahkan, perihal Baralek Batagak Pangulu, LKAAM Limapuluh Kota , Bupati 50 kota, Kapolres Payakumbuh dan satgas covid-19 kabupaten 50 kota belum mengijinkan pelaksanaan karena masih pandemi covid-19 dan saya minta panitia baralek menghargai upaya pemerintah dan keputusan LKAAM kab 50 kota yang pada intinya menunda kegiatan baralek dan bentuk Limbago Adat. ***

Konflik Adat di Sungai Kamuyang Berpotensi Timbulkan Perang Pesukuan

Redaktur : Robbi Engles Yunisco, B.nP

Kabupaten 50 Kota, Sumbar Today – Konflik adat di Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota dikhawatirkan banyak pihak, berpotensi menimbulkan perang pesukuan.

Anak keponakan diduga terbelah akibat Kaampek Suku diduga tak dianggap dan ditinggalkan.

Teranyar, dua hari lalu, Kantor KAN Sungai Kamuyang, kembali digembok oleh puluhan anak keponakan dari 14 niniak mamak.

Penggembokan kantor KAN Sungai Kamuyang bukan hanya kali ini saja, tapi sudah berkali-kali.

Ke-14 niniak mamak dan anak keponakannya tidak sepakat, akan dilangsungkannya Baralek Pangulu akibat beberapa faktor.

Pertama, oknum KAN dan Panitia Pelaksana diduga memaksakan baralek pangulu dalam situasi konflik adat pesukuan belum tuntas. Sementara itu, ada pula dugaan, Kaampek Suku yang mestinya jadi pucuk pelita di Nagari, ditinggalkan.

Bupati Limapuluh Kota Safarudin Dt Bandaro Rajo yang ditemui Panitia Baralek Pangulu dan KAN beberapa waktu lalu, dengan tegas meminta tidak ada aktifitas baralek pangulu dan Pemkab tidak memberi izin, sampai persoalan adat di nagari tuntas.

Ditambah lagi, saat ini negeri dilanda covid-19. “Pada Minggu sore tanggal 23 Mei dari jam 5- sore s/d jam 8.30 malam kami dg Ketua dan pengurus LKAAM membahas masalah Sungai Kamuyang ini,” kata Safarudin.

Kesimpulannya kata Safarudin, pihaknya dan LKAAM ,tidak akan menghadiri dan tidak akan merespons permohonan acara dari KAN Sungai Kamuyang, sebelum ada perdamaian kedua belah pihak.

“LKAAM merekomendasikan pelaksanaan baralek setelah duduk persoalan adat. Artinya, tidak boleh ada kegiatan apapun,” kata Safarudin.

Aparat Kepolisian, dibuat pusing dengan konflik KAN, Panitia baralek pangulu dan pihak yang menolak dan ingin menuntaskan polemik ini. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, polisi sering datang ke lokasi.

MOMENTUM EVALUASI

Banyak tokoh adat dan tokoh masyarakat menilai, persoalan di Sungai Kamuyang menjadi momentum evaluasi persoalan adat dan organisasi.

KAN sendiri, bukanlah pucuk adat. Melainkan organisasi adat ciptaan era orde baru. “Jangan sampai, kajian adat dibolak-balik. Jangan sampai, jalan dialih orang lalu, cupak dimainkan orang penggalas,” kata sejumlah tokoh adat.

Polisi Pamong Praja Limapuluh Kota memastikan, tidak akan memberi izin acara baralek pangulu.

Sementara itu, sejak beberapa hari ini, beredar undangan baralek pangulu yang digelar KAN Sungai Kamuyang dan Panitia Alek Pangulu dan dijadwalkan pada 2 Juni mendatang. ***

Merasa dibohongi Pihak Sekolah saat Imunisasi, ini kata Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota

Limapuluh Kota, Sumbar Today – Merasa dibohongi dan Tanpa Pemberitahuan oleh Pihak Sekolah kepada Orangtua/Wali Murid saat melakukan Penyuntikan kepada Anaknya, salah satu Orangtua yang bersekolah di Nagari Mungo tidak terima dan langsung menghubungi Pihak Komite Sekolah Dasar Negeri O6 Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (05/12/2020).

Seperti yang diungkapkan Nuri Hidayah panggilan Nuri kepada Media mengatakan, Ia merasa dibohongi Pihak Sekolah saat dilaksanakan Penyuntikan oleh Tim Medis yang dilaksanakan di Sekolah tempat Anaknya Belajar dan mengatakan waktu mendaftar masuk sekolah mengakui telah membuat kesepakatan dengan Pihak Sekolah untuk tidak memberikan suntikan apapun kepada anaknya karena ia berprinsip masalah kesehatan anaknya adalah tanggung jawabnya dan keluarga.

“Saya mempunyai Hak atas Kesehatan anak saya, apapun yang terjadi dengan anak saya itu adalah tanggung jawab saya dan keluarga, saya rela menerima jika ada konsekuensinya nanti, tapi saat ini saya merasa kecolongan dan ditipu seakan pihak sekolah tidak transparan mengenai Ada Penyuntikan disekolah tempat Anak saya belajar, sedangkan apa yang disuntik ketubuh anak saya, saya tidak mengetahui apa isi dari suntikan tersebut” kata Nuri mengungkapkan.

Lanjutnya, “satu hari sebelumnya disaat sepulangnya anak saya dari sekolah, anak saya yang masih duduk dibangku kelas 1 SD memberitahu saya bahwa besok kata ibuk guru Lala (panggilan) tetap masuk sekolah dan memakai baju olahraga, mendengar itu saya langsung kontak sekolah melalui WA grub Kelas 1 2020 ada kegiatan apa disekolah besok tetapi tidak ada respon tentang pertanyaan saya tersebut padahal disana juga ada guru wali kelas anak saya” tuturnya.

“Tidak ada respon di grub tentang itu saya kontak via telepon wali kelas dan mengatakan, tak ada cuma ada yang perlu dijemput disekolah saja, itu kata walikelas dan juga ketika saya mengantarkan anak saya kesekolah sabtu pagi saya tanya lagi ke guru disekolah mengapa anak kesekolah dan kegiatan apa, kan dah selesai ujian kenapa tetap masuk sekolah, tetapi jawab guru, entahlah” ungkapnya lagi.

“Ternyata sepulangnya anak saya dari sekolah sambil menangis menceritakan kalau dia habis disuntik disekolah, mendengar itu saya menjadi emosi karena merasa dibohongi dan langsung menuju sekolah tetapi pihak sekolah sudah pulang hingga akhirnya saya langsung kerumah Pihak Komite Sekolah tetapi disana saya mendapatkan Perlakuan yang tidak baik” tuturnya.

Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Mungo, Fahkrizal saat diminta keterangan, senin (07/12) mengatakan, sabtu kemarin mengadakan penyuntikan Imunisasi disekolah dan Kepsek sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh guru-guru disekolah, Tanpa memberitahukan hal ini terlebih dahulu kepada Orangtua atau Wali Murid sebelum bertindak.

Kepala Sekolah menyebutkan bahwa akan menegur guru-guru atau walikelas yang terkait dan akan memberikan surat peringatan kepada mereka.

“Kita sangat menyayangkan hal ini, seharusnya guru atau wali kelas masing-masing memberitahukan hal ini terlebih dahulu kepada wali murid sebelum bertindak, nanti kami akan coba mengingatkan atau menegur guru dan wali kelas terkait serta akan mrmberikan Surat Peringatan kepada mereka” sebut Kepsek.

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota, Indrawati saat diminta keterangannya mengatakan akan memanggil Kepala Sekolah yang bersangkutan dan korwilnya besok untuk mengetahui bagaimana Kronologisnya.

“Biar nanti ibuk panggil kepala sekolah bersangkutan dan korwilnya besok untuk mengetahui bagaimana kronologisnya, besok kita minta menghadap kekantor” terang kadis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota, Tien Septino melalui Kasi Imunisasi, Dr.Yulfa Roza menerangkan bahwa untuk Pelaksanaan Imunisasi Puskesmas perlu menyurati Sekolah terlebih dahulu serta memberikan Edukasi kepada Orangtua atau Wali Murid.

“Iya, Imunisasi wajib diberikan untuk usia sekolah dan apabila menolak akan diberi edukasi tentang pentingnya imunisasi dan Kita juga tidak bisa memaksa orangtua yang tidak berkenan anaknya diimunisasi” kata Dr.Yulfa Roza kepada media.

“Diharapkan yang bersedia sudah lebih 80 persen sehingga bisa membentuk kekebalan kelompok atau herd imunity baru, dan dimasa pandemi ini pihak puskesmas menyurati sekolah untuk pelaksaan imunisasi dan dibuatkan jabwal untuk beberapa anak sehingga pelaksaannya dilakukan secara bertahap” tuturnya. (REY)

Sekda Agam terkesan Legalkan Penyimpangan Dokumen Prioritas I Musrembang

Kabupaten Agam – Sepertinya ada yang Aneh dalam Pelaksaanaan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Palupuah, dimana dari Hasil Musrembang yang dihadiri oleh 4 Wali Nagari di Kecamatan Palupuah tersebut, menghasilkan dan telah jelas diumumkan Pemenang Rangking Satu Musrembang adalah Jorong Lurah Dalam pada tahun 2018.

Setelah disahkan Pemenang Musrembang oleh Camat Palupuah dan juga telah ditanda tangani oleh Keempet Wali Nagari, maka Pemenang Hasil Musrembang Prioritas I akan dilaksanakan Pembangunan di tahun 2019 bersumber Dana APBD dengan Pagu Dana 1,5 Miliar dengan Jenis Kegiatan Pengerjaan Pengaspalan (PEK).

Sumber mengatakan bahwa, sangat disayangkan setelah Keputusan itu sudah ditetapkan agar Pembangunan dilaksanakan Pengerjaannya di tahun 2019 tersebut tak kunjung juga dilaksanakan, malahan Proyek Pengaspalan Tersebut dilaksanakan di Jorong Simauang Lariang Pemenang Musrembang Prioritas Empat.

Sebelumnya Media juga telah mencoba menghubungi Camat Palupuah, Hasrizal mengenai hal ini, Camat Palupuah malahan tidak mau berkomentar dan memblokir Nomor Para Awak Media beberapa waktu lalu.

Sumber juga mengatakan, Setelah Masyarakat Jorong Lurah Dalam mempertanyakan Hal ini kepada Camat Palupuah, Ia mengatakan Kegiatan Pembangunanan ini ditunda karena Pemangkasan Anggaran disebabkan Covid-19.

“Aneh, alasan ditunda karena Covid-19 itu tidak masuk akal, sedangkan Covid-19 di Indonesia saja mulai Awal 2020, yang lebih Anehnya lagi kenapa yang ditunda Prioritas Satu sedangkan yang dikerjakan malahan Prioritas Empat, jadi Alasan Refocusing adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemkab Agam ” ungkap Sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara saat Media mencoba mengkonfirmasikan masalah Pergeseran Dokumen Rangking satu Musrembang di Jorong Lurah Dalam Kenagarian Pasia Laweh Kecamatan Palupuh kepada Sekda Agam, Martias selaku yang berwenang di Kabupaten Agam sehubungan Karena Jabatan Camat adalah Bawahan Sekda, melalui Pesan Whatsapp, Jumat Pukul 15.46 (30/10/2020), terkesan sepele dan tidak memperdulikan hal ini malahan balik menantang Awak media.

” Hehehehehe…Apa lagi yang mau saya tanggapi ? Saya pertemukan Bapak Sesuai janji dengan Nara sumber Bapak ingkari, Kok diartikan itu tanggapan saya, Bapak kan tidak minta tanggapan saya” tutur Sekda kepada Awak Media.

Martias juga mengatakan Seluruh Tender diatas Bulan Maret ditunda Akibat Refocusing Anggaran, sedangkan Tender di Simauang Lariang itu Sebelum Recofousing” katanya lagi.

Disisi lain, Wali Nagari Pasia Laweh menyayangkan dan Sangat Kecewa dengan Pemerintah Agam dengan Peralihan Dokumen hasil Musrembang tersebut

” Kami Sangat Kecewa dengan Pemerintah Agam, padahal kami telah mengesahkan Pembebasan lahan Sepanjang 4 Kilometer lebih dengan Lebar 6 meter (sudah disepakati oleh Niniak Mamak dan Unsur terkait) saat itu diikuti oleh Para Jorong dan Bamus sesuai hasil Murembang tingkat Kecamatan dengan 4 Wali Nagari dan telah bersepakat menjadikan Jalan Jorong Palupuah menuju Jorong Lurah dalam menjadi Prioritas nomor Satu untuk dibangun, dengan pertimbangan jalan tersebut adalah transportasi Vital bagi 1000 orang Penduduk lebih, namun nyatanya sampai saat ini kami hanya dapat janji” ungkap Wali Nagari Pasia Laweh kepada Media.

“Yang kami butuhkan itu bukan janji dan Pemancangan tapi Eksekusi Pengaspalan sesuai Perjanjian Kabupaten Agam yang tertera didalam APBD” tambahnya.

” Iya, Jalan Jorong Palupuh dan Jorong Lurah dalam sudah seharusnya di benahi, dilain sisi dengan jumlah Penduduknya lebih kurang 1000 jiwa dan Seluruh Masyarakat disekitar Sangat Membutuhkan untuk Akses Jalan Tani dan Jalan ke Sekolah Dasar Negeri, dimana Jalan dengan Panjang 4,7 KM sangat Rentan Permasalahan” Tuturnya. (REY)

Aroma Konsfirasi Pokja Kab.Solok Dalam Pemenangan Tender

Solok.Sumbartoday.net -Diduga ada konspirasi beraroma Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pemenangan peserta lelang proyek negara di Kelompok Kerja(Pokja) dibawah Pemerintahan Kabupaten(Pemkab) Solok.

Hal tersebut terjadi pada pemilihan pemenang tender Jaringan Irigasi Rehabiltasi Bandar Kampung Jawa lokasi Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan pagu Rp 1.506.284.723.50. oleh pokja setempat.

Pokja terindikasi telah lakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan pemenang tender tersebut, kata Hidayat,Senin(26/10/2020)di Solok.

Hidayat salah satu peserta tender pada lelang tersebut merasa telah dirugikan seacara finansial dan waktu oleh pihak Pokja. Akhirnya kasus itu akan berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Karena Owner dari CV.Manggis Jasa Kontruksi (Hidayat) itu merasa telah dikriminalisasi oleh pokja.

Hindayat mengatakan, pemilihan pemenang pada tender dilakukan tidak real alias tidak mengacu pada aturan dan komitmen. Sepertinya pemenang tender telah disiapkan dari awal, dan lelang ini hanya sebagai formalitas semata.

Dipaparkannya, Pada web Unit Lelang Pengadaan(ULP) CV.Manggis Jasa Kontruksi berada pada nomor urut satu(1). Secara real, sebagai peringkat 1, mestinya CV.Manggis Jasa Kontruksi berhak menjadi pemenang tender. Karena untuk berada pada peringkat tersebut berarti telah melewati seleksi dan verifikasi yang ketat, ujar Hidayat.

Namun tidak begitu adanya, pemenang tender ditunjuk oleh pokja CV. M.Ghani yang bertengger bukan nomor satu saat itu, jelas Hidayat.

Hal ini menguatkan dugaannya, bahwa CV.M.Ghani merupakan perusahaan titipan dari salah satu oknum pejabat di Pemkab Solok yang harus dimenangkan dengan cara apapun.

Cara pokja menggagalkan CV.Manggis Jasa Kontruksi sebagai pemenang cukup unik. Pokja menghambat langkah Hidayat dengan cara mengacu pada Undang – undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba.

Pasir yang dipakai pada proyek tersebut harus pasir yang berasal dari Kab. Sijunjung atau Muara Labuh, demikian bunyi salah satu persyaratanya, terang Hidayat.

“Sementara Dinas Pertambangan Pemkab Solok menyatakan tidak ada tambang pasir milik perorangan atau perusahan yang memiliki izin di Kab.Sijunjung”, ujarnya.

Sebagai pemenang, diketahui CV.M.Ghani ternyata memberikan persyaratan surat dukungan untuk material pasir dari salah satu toko bangunan yang ada didaerah Solok, bukan dari tambang milik perorangan ataupun perusahan seperti yang diminta pokja, tandasnya.

Apakah pasir yang ada di toko tersebut memiliki izin tambang kemudian sudah disurvey oleh pihak verifikasi, hal itu patut dipertanyakan, ungakap Hidayat.

Karena merasa telah dibuli oleh pihak pokja, Hidayat akhirnya membawa persoalan ini keranah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan agendanya hari senin depan sidang pertama di PTUN akan digelar, tutup nya.

Hingga berita diterbitkan awak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(Rj)