Kembalikan Discount Asuransi Kredit Ke Nasabah Sebelum Jadi Issue Yang Merugikan Bank

PADANG,SUMBARTODAY-Terkait Asuransi Kredit serta Penjamin asuransi Kredit, pada edisi ini kami sebagai salah satu media lokal yang diharapkan oleh masyarakat guna mengungkap tentang kebenaran dari sejumlah fakta yang terjadi, kami merasakan akibat dari kecurangan demi kecurangan yang harus ditanggung oleh masyarakat, oleh sebab itu dari hasil investigasi dan konfirmasi kami menyimpulkan bahwa masyarakat perlu mengetahui akan haknya sebagai nasabah sebuah bank dan asuransi, Apa sajakah yang menjadi hak nasabah dan apa kewajiban asuransi terhadap nasabah serta sejauh mana keterlibatan pihak bank dalam permasalahan ini.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya pada suatu asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan tersebut, harus dibayarkan sebesar yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.

Dari sisi finansial, Assuransi adalah sebagai suatu alat untuk mengurangi risiko, dengan cara manggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan. jika kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan unit resiko itu.

Sedangakan dari sisi hukum asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Dalam hal ini penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan kewajiban tertanggung adalah membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran sejumlah tertentu yang relatif kecil.

Jika kita analisa lebih teliti bahwa Premi asuransi dalam sebuah transaksi kredit pada bisnis perbankkan adalah menjadi kewajiban dari tertanggung, sekaligus merupakan seorang nasabah di perbankkan.

Seorang nasabah sebelum diberikan sejumlah kredit oleh perbankkan, dibebankan sejumlah nominal tertentu yang sudah termasuk kedalam pokok hutang yang dijamin oleh sejumlah agunan dengan nilai tertentu juga.

Jumlah dari nilai premi tersebut tentunya sudah disepakati oleh nasabah dengan perusahaan asuransi yang dihitung berdasarkan waktu tertentu, biasanya durasi dihitung pertahun.

Discount merupakan sejumlah uang dikembalikan oleh Penanggung atau perusahaan asuransi kepada nasabah atau tertanggung dalam sebuah transaksi.

Setelah awak media ini melakukan konfirmasi kepada sejumlah orang yang berkepentingan didunia perbankkan sebutlah Efrizal(Can) salah seorang pejabat OJK Sumbar, ” Pengembalian sejumlah nilai uang dari asuransi merupakan pemasukan atau pendapatan pihak perbankkan, namun sekarang sudah dilarang karena itu merupakan temuan ojk”, ungkap Efrizal(Can) menjelaskan.

Sementara Dedy Patria salah seorang petinggi OJK yang sekarang bertugas di Jawa Tengah yang pernah bertugas di Sumatera Barat menjelaskan,”Selama ini kejadiannya memang demikian, tetapi kita harus melihat klausul perjanjiannya terlebih dahulu”, ucap Dedy Patria yang merupakan petinggi OJK di Jawa tengah.

Sedangkan salah seorang karyawan bank terkemuka di daerah ini mengatakan,” sejumlah uang pengembalian dari asuransi kami tempatkan dalam sebuah rekening khusus, nama rekening tersebut adalah rekening titipan nasabah, dan selama ini uang itu merupakan pendapatan bank yang sudah tersystem”, jelas salah seorang pejabat perbankkan tersebut yang tidak mau disebut namanya.

Ketika kami melakukan konfirmasi kepada Mardyah kepala divisi sekretariat Bank Nagari, seperti menghindar beliau terkesan sibuk, dengan alasan sedang rapat, beliau menjanjikan untuk bertemu dengan awak media ini.

Sama seperti jawaban dari Efrizal(Can) salah seorang petinggi OJK Sumbar, Dedy Cardi sebagai seorang petinggi bank Nagari yang menempati posisi sebagai kepala divisi umum mengatakan bahwa “Sekarang colection fee tersebut sudah dilarang karena ada temuan OJK” ucap Dedi meyakinkan.

Saat kami melakukan hubungan via telephone sekitar jam 13.55 Wib dengan Syafrizal salah satu direksi di bank nagari, sampai berita ini di posting, belum dapat dihubungi dan kami akan berusaha untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut.

Sementara Surya Sutan Sari Alam salah seorang aktivis anti korupsi Sumbar yang tergabung didalam LSM Komunitas Anak Daerah(KOAD) mempertanyakan pengembalian dana tersebut, merupakan hak siapa? dan kalau dugaan itu benar, maka apa nama pelanggaran yang cocok untuk sejumlah uang yang dikumpulkan oleh cabang dari bank tersebut, kata Surya Sutan Sari Alam seakan bertanya.

Diskusi yang dilakukan dilingkungan LSM KOAD menyimpulkan bahwa itu tidak dibenarkan, jika benar telah terjadi pengumpulan sejumlah dana yang bersumber dari pengembalian asuransi nasabah kredit. hal itu dikuatkan oleh sebuah informasi dari salah seorang mantan karyawan pada Bank Nagari yang telah berhenti, Informasi yang beredar di salah satu perbankkan di daerah Sumatra Barat bahwa salah satu cabang bisa mendapatkan dana tersebut 100 juta sampai 200 juta yang masuk ke rekening titipan nasabah tersebut dalam setiap bulannya.

“Woww Dahsyat…. kalau itu benar terjadi, kita akan investigasi secara mendalam, yang jelas, jika benar sudah dilarang tentunya terjadi selama ini adalah pelanggaran”, ucap Surya Sutan Sari Alam sinis.

Pak De panggilan akrap dari ketua LSM Tipikor Sumbar mengatakan, “kalau kita telisik lebih jauh tentang praktek-praktek busuk di dunia perbankkan maka kita akan mendapatkan berbagai penyimpangan yang terjadi di sebagian bank terutama tentang kesalahan prosedur yang berakibat kerugian masyarakat dan negara, namun khusus hal ini dapat diduga bahwa telah terjadi penggelapan uang yang menjadi hak nasabah”, tukuk Pak De menambahklan.

Sementara Indrawan sebagai ketua LSM Komunitas Anak Daerah(KOAD) mengatakan, “tidak heran jika informasi tersebut beredar, bahkan saya mendengar dari berbagai sumber yang telah berpengalaman sebagai kepala di berbagai cabang Bank Nagari, kutipan yang dinamakan kolektive Fee yang merupakan discount dari premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan Assuransi kepada Bank, hal ini diduga telah berjalan dalam waktu yang lama, sehingga akan lebih baik jika hal ini kita lakukan investigasi secara berkelanjutan, sehingga permasalahan penyalahgunaan dana pengembalian assuransi kredit tersebut dapat di terima oleh yang berhak menerimanya”.

Lebih lanjut Indrawan mengatakan,”Untuk itu kita berharap aparat penegak hukum pro aktif dalam menindaklanjuti temuan ini, petinggi Bank Nagari sebaiknya melakukan revisi jika hal ini memang merupakan pendapatan Bank, toh sekarang kan sudah dilarang, jika tetap memelihara dan menutupi kesalahan yang terjadi, Bank Nagari semakin lama makin diragukan oleh masyarakat, kami dari LSM KOAD sebagai perwakilan dari masyarakat tentunya tidak menginginkan Bank Nagari bangkrut”, katanya menjelaskan.(TIM)

Warga Kecewa Jalan di Rusak Kontraktor

Padang,SUMBARTODAY,-Pekerjaan rehabilitasi atau perbaikan drainase paket 2 yang berlokasi dikawasan Naggalo dan Kuranji Padang menuai kontroversi dilingkungan masyarakat sekitar.

Karena, proyek bernomor kontrak 05/Kont-SDA/APBD/PUPR/2018, dengan nilai Rp 1.288.050.000,-CV.Gunung Jantan sebagai Pelaksana dan CV.Bimigide selaku pengawas, dikerjakan selama 90 hari itu, disinyalir tidak sesuai spek dan lalai dalam pelaksanaannya, kata Deni warga sekitar lokasi, Sabtu (17/11/2018) tadi dirumahnya.

Deni mengatakan,” sebelumnya jalan dikawasan ini kondisinya baik, namun, saat ini setelah adanya pekerjaan perbaikan gorong-gorong kondisi jalan jadi rusak berat” kata Deni.

Apa mungkin, lanjut Deni,” dalam perencanaannya tidak ada dianggarkan untuk jadikan jalan ini seperti semula lagi. Parahnya, badan jalan saat ini selain becek, ada juga yang terban dan berlobang.

Bahkan, pondasi selokan yang ada disebalah rumah warga banyak yang rusak tanpa ada perbaikan oleh kontraktor kembali, tambah Deni.

Untuk pengerasan badan jalan, warga tersebut mengatakan kontraktor diduganya memakai pecahan atau sisa-sisa bongkaran beton jalan yang lama.

Begitu juga untuk material yang digunakan kontraktor.Deni menduga tidak sesuai spek, untuk material besi warga menduga kontraktor memakai besi non SNI (besi banci), tutur warga tersebut.

Yang lebih membuat warga kecewa, tambah Deni,” kontraktor tidak perbaiki jalan seperti semula lagi.Seperti jalan Anggrek ini, kondisinya saat ini sangat miris, banyak lobang dan tanah liat, apabila hujan, air akan tergenang dan menyebabkan jalan becek” tukasnya.

Apakah memang begini cara kerja yang di intruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPUR)Kota Padang, tutup Deni.

Sampai berita ini diturunkan pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait.

(CR)

Miris,Pembangunan Rumah Kadis PUPR Sumbar tanpa Kantongi IMB

Padang,SUMBARTODAY,-Pekerjaan pembangunan rumah dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR)Sumatera Barat yang memakai anggaran APBD terindakasi KKN.

Pasalnya, proyek bernomor kontrak 152/SP-KPA-SEKR/2018 Tanggal 16 Juli 2018, dengan nilai Rp 803.225.000,- dikerjakan CV.Faura Abadi dan diawasi PT.Reka Cipta Abadi itu, sebelumnya diduga memakai material tidak sesuai speksifikasi.

Dan kali ini, pada pekerjaan tersebut kuat dugaan langgar secara administrasi, pelaksanaannya tanpa ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca berita sebelumnya:Bangunan Rumah Kadis PUPR Sumbar Disinyalir Gunakan Besi Non SNI

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat wajib yang harus dikantongi seseorang saat akan untuk membuat rumah, kata Hendrison SH, Senin (12/11) tadi dikantornya.

Hendrison SH, salah seorang pengamat hukum itu melanjutkan,”Sayangnya hal ini kadang dilanggar dan banyak rumah tanpa IMB yang akhirnya berdiri. Melanggar aturan dan hukum, pemiliknya bisa dapat beragam sanksi yang berat, kata Hendrison.

“Seperti bangunan lainnya, rumah harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai fungsinya” tuturnya lagi.

Persyaratan administratif tersebut,lanjut Hendrison,” meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB.

Dijelaskan Hendrison, Kedua hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG). Di dalam Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG juga kembali ditekankan bahwa, “Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung”.

Hal ini pun diperkuat dengan terdapatnya aturan mengenai kepemilikannya pada PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Np. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 36/2005), terangnya lagi.

Disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 PP 36/2005 bahwa, “Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin, tukasnya.

Dikatakannya,” bahwa permohonan IMB harus dilengkapi dengan kelengkapan sesuai PP 36 Tahun 2005 adalah,” Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah,data pemilik bangunan gedung, rencana teknis bangunan gedung, hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Terakhir Hendrison SH mengatakan,” jadi sangat disayangkan, apabila dugaan tersebut benar adanya terjadi dikegiatan tersebut, pungkas pengamat hukum tersebut.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi ke Dina selaku KPA kegiatan via Whatshappnya dengan nomor 08126702xxx, meski sudah dibaca, namun belum berikan tanggapannya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.

(CR)

Bangunan Rumah Kadis PUPR Sumbar Disinyalir Gunakan Besi Non SNI

Padang,SUMBARTODAY,-Indikasi ada Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) terjadi di proyek rehab rumah dinas Kepala dinas PUPR Sumbar semakin kentara tercium.

Sebelumnya, PPTK kegiatan tersebut pernah akui kalau kegiatan itu memang tidak menggunakan SMK3 dan K3 kepada media. Namun, pernyataan PPTK tersebut dibantah oleh KPA kegiatan merangkup Sekretaris di DPUPR Sumbar, akrab dipanggil Dina Rabu (31/10/2018)beberapa waktu lalu.

Dina menjelaskan,” memang untuk SMK3 pada proyek ini tidak diadakan, tapi untuk K3 nya memang harus ada, sebab, untuk K3 memang harus,karena ini sudah aturan pada proyek yang memakai uang negara” terang Dina.

Baca berita sebelumnya: Visi” Resiko Kecelakaan Kecil,K3 tidak dipakai”

Jadi, mungkin ada komunikasi yang tidak jelas antara PPTK dengan Media, lanjut Dina,” makanya, harus diklarifikasi lagi”tukasnya.

Tapi terpantau dilapangan, apa yang dikatakan Dina tidak ditemui.Umumnya, para pekerja tidak menggunakan alat pengaman atau pelindung saat bekerja.

Penggunaan material Besi tidak sesuai spek

Selanjutnya, disinyalir pada kegiatan tersebut dalam penggunaan material Besi tidak sesuai spek.

Karena, proyek bernomor kontrak 152/SP-KPA-SEKR/2018 Tanggal 16 Juli 2018, dengan nilai Rp 803.225.000,- dikerjakan CV.Faura Abadi dan diawasi PT.Reka Cipta Abadi, material besi yang digunakan tidak sesuai dengan seharusnya (Besi Banci).

Saat diukur menggunakan alat ukur diameter besi(skatmet), besi yang dipakai dalam proyek tersebut melebihi toleransi yang semestinya. Seperti, besi 12mm, ditemukan hanya 11mm, begitu juga besi 10mm didapati hanya 9mm.

Sementara, Badan Standar Nasionak (BSN) telah merumuskan Standarisasi Besi Tulangan Beton yang biasa dipakai pada Pelaksanaan Pembangunan Proyek Sipil, misalnya, Gedung, Rumah, Jembatan, dan sebagainya.Diameter Tulangan masih dalam batas Toleransi sesuai berikut:Diameter,6mm,Batas Toleransi = 0,3mm
Diameter = 8 s/d 14mm,Batas Toleransi = 0,4mm
Diameter = 16 s/d 25mm,Batas Toleransi = 0,5mm
Diameter = 28 s/d 34mm,Batas Toleransi = 0,6mm
Diameter = diatas 34mm,Batas Toleransi = 0,8mm

Begitu juga menurut tim penguji material besi dengan dana APBD, toleransi besi tidak boleh lebih dari 0,04, apabila ditemukan lebih dari itu,maka saat uji tarik dilakukan, tetap tidak didapati Mpa 24000 ultimite, terang pelaksana uji material proyek, dilabor salah satu Kampus dikota ini.

Namun, saat dikonfirmasi kepada PPTK, dan KPA kegiatan tersebut, menyatakan akan memeriksa nya lagi.Akan tetapi, sampai saat berita diterbitkan, belum ada klarifikasi dari PPTK juga KPA kegiatan.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

“Tim”

 

Diduga, DPUPR Padang Digrogroti Pecandu KKN

Padang,-SUMBARTODAY,-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Padang,kuat dugaan digrogoti para pecandu KKN. Pasalnya, dalam palaksanaaan kegiatan APBD yang dimotori dinas basah tersebut, banyak kecurangan yang dilakukan kontraktor seakan direstui dinas.

Diantaranya, proyek bernomor kontrak 72/KONT-SDA/APBD/PUPR/2018, dengan nilai Rp 3.070.347.000, dilaksanakan PT.Nabil Surya Persada (NSP) dan Cv.Dirga Jaya Indo selaku pengawas, kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan KAK yang ada dikontrak.

Seperti pekerjaan pemasangan Kerb(beton) diduga tidak sesuai spek, yang mana, dalam dokumen jelas dituliskan untuk Kerb type L yang dipakai harus K-300 dengan volume 655,24.

Fakta dilapangan, kerb yang dipakai kontraktor ada ubin yang sengaja diisi sebelum dicetak. Apakah kerb yang berisi ubin ini sesuai spek dengan K-300. Juga, ada beberapa kerb sengaja dibuat dilokasi, itu juga disangsikan kwalitasnya.

Namun, saat dikonfirmasi kepada Juprianto selaku kontraktor pada Senin(29 Oktober 2018) via selulernya dengan nomor 082287505xxx, sampai saat berita diterbikan belum beri jawaban.

Dilain pihak, Kasmaizal sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada proyek tersebut mengatakan bahwa Kerb yang dipakai direhab trotoar itu dengan kwalitas K-250, kata Kazmaizal,Jumat (09/11) tadi via selulernnya 081374891xxx.

“Kerb yang dipakai sesuai spek K-250, nanti saya cek lagi” tutur Kasmaizal.

Namun, saat diminta tanggapannya, apabila ada temuan dalam pengujian itu, konsekuensinya apa bagi kontraktor. Kasmaizal menjawab,”kita pastikan dulu, sebab, kita tidak bisa bicara seandainya, tanpa ada pengujian” tambahnya lagi.

Terakhir Kasmaizal mengatakan, “silahkan tanyakan kepada Konsultan pengawas, dan apabila memang terbukti, kita akan hitung pekerjaan nya”, pungkas PPTK tersebut.

Ironis, pekerjaan yang berlokasi tepat dikantor DPUPR Padang, bisa luput atau sengaja dibiarkan dalam pengawasannya oleh pihak terkait.

Sampai berita ini diturunkan, awak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

“Tim”

Disinyalir, Ada Konspirasi di DPUPR Padang Untuk Rugikan Negara

Padang,SUMBARTODAY,-Banjir bandang yang mengakibatkan jembatan diBaringin, Kecamatan Lubuk Kilangan (Luki) hanyut dan rugikan negara miliar rupiah. Disinyalir kegagalan jembatan tersebut akibat kelalaian sang kontraktor, dan terindikasi sarat KKN.

Karena, proyek yang menelan dana sebesar Rp8.807.800.000 dari APBD kota Padang TA.2018 yang dikerjakan PT.Satria Lestari Multi (SLM) itu ,sejak awal sudah tercium aroma konspirasi atau persekongkolan untuk rugikan negara, kata Ramon warga Luki, Minggu (04/11) waktu lalu.

Baca berita sebelumnya: Diduga, Ulah Rekanan Nakal,Negara Tanggung Rugi Miliaran Rupiah

Sebelumnya, lanjut Ramon,” dalam penggunaan material batu, kontraktor memakai batu dari galian C ilegal, anehnya, Idwar (PPTK) kegiatan malah restui kontraktor nakal tersebut” terang Ramon.

Kali ini, parahnya Dinas PUPR Padang seakan izinkan kontraktor dalam penggunaan material yang diduga SNI caplokan (palsu). Sebab seyogyanya, material yang akan digunakan harus melalui persetujuan dari owner (Dinas PUPR Padang) terlebih dahulu, tutur Ramon.

Sementara itu, lanjutnya,” Kementrian PUPR RI mengharuskan, dalam spesifikasi teknis interm seksi 7.4, pengadaan jembatan baja, mesti menggunakan baja pabrikasi (Skh 1-7-4) SNI tanggal 10 januari 2011.

Apabila baja yang dipakai tidak demikian, ini jelas bertentangan dengan UU No.20 tahun 2014 tentang standar nasional indonesia (SNI) yang mengatur Ketentuan material pabrikasi, tukasnya.

Namun nyatanya, merk baja profil yang digunakan untuk struktur Jembatan paket-1 itu, kuat dugaan belum terdaftar di Badan Standar Nasional (BSN), pungkasanya.

Aroma persekongkolan kian ketara tercium, setelah pihak-pihak terkait pada proyek tersebut bungkam serta berupaya mengelak saat ingin dikonfirmasi media.

Seperti halnya, Kadis PUPR Padang, Fatriarman Noer, yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) saat dikonfirmasi teridikasi selalu mengelak, tidak pernah menjawab ataupun membalas telpon dan SMS awak media.

Apabila, akan ditemui keruangannya, Fatriaman Noer terkias selalu gunakan jasa anggotanya untuk menghambat awak media menemuinya.

Begitu juga Direktur PT. SML, Salmi, saat dikonfirmasi via telpon ke nomor 081364934xxx tidak mau berkomentar jauh, lalu seakan lempar tanggungjawab. Dikatakannya, Kejadian tersebut sudah ditetapkan sebagai bencana alam (kahar). Dan kini pihaknya tengah mempersiapkan laporan, kata Salmi Selasa (06/11) kemari.

Dan untuk konfirmasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan beringin, silahkan hubungi Mindo karena dia yang lebih tau, elaknya.

Sampai berita ini ditebitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

*Tim*

Diduga, Ulah Rekanan Nakal, Negara Tanggung Rugi Miliaran Rupiah

Padang,SUMBARTODAY,-Saat hujan lebat mengguyur Kota Padang kemarin, sebagian Kelurahan yang ada dikota bingkuang ini dilanda banjir bandang.Diantaranya, Kelurahan Lubuk Kilangan (Luki), Akibatnya, jembatan yang nyaris bisa dimanfaatkan masyarakat yang ada di Baringin,Kel. Luki tersebut, hanyut terbawa arus sungai, Jumat (02/11) waktu lalu.

Miris memang, pembangunan jembatan yang hampir selesai, hancur gara-gara terpaan arus besar sungai. Sementara, untuk pembangunan jembatan tersebut, pemerintah telah gelontorkan uang miliaran rupiah, kata JN warga Luki Sabtu (03/11) tadi dirumahnya.

Baca berita sebelumnya : DPUPR Kota Padang,Diduga Restui Rekanan Pakai Material Ilegal dan Langgar Spesifikasi

Ada sedikit kejanggalan, JN melanjutkan,”kontruksi jembatan lama kenapa tidak ikut ambruk, padahal dengan arus sungai yang sama dan posisi yang berdampingan, mestinya juga ikut ambruk,” tanya JN.

JN menduga,” saat pelaksanaan rekanan berikut pengawas dalam mengerjakannya tidak sesuai teknis, sebab, kekokohan kontruksi sudah terbukti tidak berkualitas bila dibandingkan dengan jembatan lama yang hanya menggunakan tali sling saja, tutur JN.

Ambruknya jembatan yang baru dibangun itu, menurutnya, karena kekuatan pondasi jembatan tidak kuat menahan hantaman derasnya air sungai, jadi tiang-tiang jembatan goyah secara terus menerus dan mengakibatkan jembatan miliaran rupiah itu jadi hanyut dan gagal digunakan, tukas JN.

Menurutnya, saat perencanaan, dugaan akan meluap dan derasnya air sungai ini sudah diperkirakan oleh konsultan perencana, kemudian konsultan perencana mendisain gambar kontruksi dengan sebaik dan sematang mungkin untuk kekokohan jembatan tersebut, tuturnya lagi.

“Kemudian, untuk banjir seperti ini, bukan kali pertama terjadi disungai itu,”tukuknya.

Bila dibandingkan, tambah JN,” perbedaan mutu dan kualitas kontruksi lama dengan yang baru sangat jauh berbeda, sebab, dengan usia yang terbilang tua, jembatan lama masih terlihat kokoh, dan layak digunakan dari pada kontruksi yang baru”, tukas JN.

Apabila memang ada kecurangan terjadi diproyek tersebut yang mengakibatakan kerugian besar terhadap negara, ulah kontraktor CS nakal, JN berharap kepada pihak berwenang untuk segera mengusutnya, dan itu jelas suatu kerugian yang nyata bagi negara,pungkas JN.

Sebelumnya, waktu pekerjaan masih tahap pembuatan pondasi, tim investigasi dari beberapa media pernah menanyakan kepada Edwar terkait pekerjaan teknisnya, kemudian PPTK tersebut mengatakan, “semua kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan sudah sesuai spesifikasi” terang Edwar pada hari Minggu (18-09-2018) bulan lalu.

Nyatanya, jembatan yang dibangun dengan uang negara dan dikerjakan “katanya” sudah sesuai spesifiaksi ini gagal produk, siapakah yang harus bertanggung jawab..?

Sampai berita ini diterbitkan, media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(Tim)

Visi (PPTK)” Resiko Kecelakaan Kecil, K3 tidak dipakai”

Padang,SUMBARTODAY,-Proyek renovasi rumah dinas Kepala Dinas DPUPR Sumbar yang masih dalam tahap pengerjaan pada pemberitaan sebelumnya diduga sarat KKN.

Karena, proyek bernomor kontrak 152/SP-KPA-SEKR/2018 Tanggal 16 Juli 2018, dengan nilai Rp 803.225.000,- dikerjakan CV.Faura Abadi dan diawasi PT.Reka Cipta Abadi itu tidak ada menggunakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ataupun K3 nya.

Saat dikonfortir kepada Visi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) kegiatan tersebut via selulernya dengan nomor 082388970xxx, mengakui bahwa memang pekerjaan tidak ada menggunakan SMK3 dan para pekerja tidak dilengkapi alat K3 dalam proyek terkait, jelas Visi pada Selasa(30/10) tadi.

Baca berita sebelumnya:Renovasi Rumah Kadis PUPR Disinyalir Langgar Spek

Visi menjelaskan, ” karena nilai pekerjaan renovasi rumah ini kecil, makanya dalam dokumen tidak ada digunakan K3″ terang Visi.

” apalagi, tingkat resiko kecelakaan dalam proyek tersebut terbilang kecil, jadi tidak perlu pekerja itu dibekali dengan alat pelindung keselamatan” tuturnya lagi.

Tapi, lanjut Visi,” para pekerja ada diasuransikan(BPJS) oleh kontraktor, tukas Visi.

Kemudian, saat ditanya terkait papan nama proyek sebagai informasi publik, yang sejatinya dapat dilihat masyarakat banyak, akan tetapi, posisinya ditempatkan didalam lokasi dan tidak kelihatan dari jalan oleh masyarakat yang lewat.

Menyangkut itu, Visi menjelaskan,”kenapa tidak ditempatkan dilokasi yang bisa dilihat masyarakat banyak, karena, papan nama proyek hanya sebatas informasi yang harus diikuti sesuai aturan, dan juga masyarakat sepi lewat dijalan depan proyek itu” terang Visi.

Lebih lanjut Visi mengatakan,” menyangkut proyek ini, Inspektorat selaku pengawas sudah datang kelokasi untuk mengecek kegiatan ini, baik secara anggaran dan teknisnya” lanjut Visi.

Sementara itu dikutip dari media online PU.net

Dikatakannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu telah menginstruksikan bahwa, “dalam mengerjakan semua tahapan pembangunan infrastruktur (pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran) suatu bangunan, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama semua pihak sehingga tujuan selamat untuk semua dapat tercapai.

“Mencegah kecelakaan konstruksi merupakan tanggungjawab seluruh pihak. Keberhasilan proyek konstruksi, selain diukur dari biaya, mutu, dan waktu, juga ditentukan oleh keselamatan dalam pelaksanaan, serta manfaatnya bagi masyarakat,” terangnya.

Konstruksi memiliki kompleksitas dan risiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja dan masyarakat umum lainnya. Terjadinya kecelakaan konstruksi tidak hanya dapat mencelakai pekerja konstruksi, namun dapat juga menimpa masyarakat sekitar lokasi pekerjaan. Disamping itu terhentinya pekerjaan konstruksi, merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Apakah penggunaan K3 , diukur dari tingkat resiko yang akan dihadapi dalam proyek yang memakai uang negara.?

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(CR)

Proyek DPUPR Kota Padang Disinyalir Sarat KKN yang Rugikan Negara

Padang,SUMBARTODAY,-Meskipun masih diperjalan, proyek rehabilitasi trotoar dan taman kota paket 1, terancam gagal dalam kualitas dan terindakasi rugikan negara.

Sebab, proyek bernomor kontrak 72/KONT-SDA/APBD/PUPR/2018, dengan nilai Rp 3.070.347.000, dilaksanakan PT.Nabil Surya Persada (NSP) dan Cv.Dirga Jaya Indo selaku pengawas, kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan KAK yang ada dikontrak.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan kondisi bangunan saat ini, diantarannya, paving blok yang terpasang tidak rata atau bergelombang, ungkap W salah seorang masyarakat pengguna Fasilitas Umun(Fasum) atau trotoar yang sedang dikerjakan itu, Senin(29/10) tadi dilokasi pekerjaan, jalan Ujung Gurun depan Kantor Dinas PUPR Kota Padang.

Lebih lanjut W menuturkan” dugaan ini bukan sekedar tebakan saja, menurut ilmu teknis sipil yang dipelajarinya, paving blok yang tidak rata itu, akibat tidak ada pemadatan lahan sebelum pemasangan paving blok”, kata W.

Bahkan untuk mencari level atau tingkat kedataran permukaan, lanjutnya, diragukan kalau kontraktor melakukan pengukuran menggunakan alat theodolit terlebih dahulu” katanya lagi.

“Begitu juga untuk pemakaian kanstin, ini sangat disangsikan kualitasnya, sebab, ada beberapa lokasi, dugaannya tidak sesuai kualitas yang ada pada spesifikasi ” pungkasnya.

Media masih berupaya konfirmasi Kontraktor, pengawas,PPTK kegiatan dan pihak terkait lainnya saat berita ini diterbitkan.

(CR)

Abdul Wahab :Walikota Padang Terkesan “Enggan” Ganti Tanah Masyarakat

Padang,SUMBARTODAY,-Pada tahun 2014 – 2017, Pemerintah Kota (Pemko) sudah siapkan anggaran ganti rugi tanah untuk jalan Bypass sebesar kurang lebih 130 milyar rupiah. Dikutip, dari media online Bisnis.com “Ganti Rugi Jalan Bypass,Pemkot Padang Siapkan Rp 80 Miliar”,Padangkita.com “Selesaikan Jalur Bypass,Pemko Padang Diguyur Rp 17 Miliar”, Bisnis.com “Anggaran Proyek Bypass Padang Ditambah Rp 33 Miliar”. Dari terbitan media tersebut, masayarakat berasumsi bahwa Pemko Padang dalam membangun infrasutruktur, tidak mau rugikan masyarakatnya.

Namun faktanya,dibalik kisah kesuksesan Pemko tersebut, ternyata masih ada masyarakat yang terzalimi, dengan tidak pernah menerima uang ganti rugi sesenpun dari Pemko, ungkap Abdul Wahab, Kamis( 18/10 ) waktu lalu dirumahnya.

Abudul Wahab warga yang merasa terzalimi itu melanjutakan, “dalam pemberitaan sempat digembar-gemborkan kalau Pemerintah tidak ingin rugikan masyarakatnya, dengan telah menganggarkan dana ratusan miliar rupiah untuk konsolidasi dan ganti rugi tanah masyarakat yang dipakai untuk pembangunan jalan tersebut” tutur Abdul Wahab.

“Buktinya, sampai dengan saat ini, kami masih saja terus berjuang untuk mendapatkan hak kompensasi atas pembebasan tanah itu yang masih belum dibayarkan sepeserpun oleh pihak pemerintah Kota Padang” lanjutnya.

Hal ini mengundang tanda tanya bagi pemilik tanah, ada apa gerangan, sehingga tanah miliknya yang dikuasai secara sah tidak mau dibayarkan.

Bahkan,lebih jelas Abdul Wahab mengatakan,” pada tahun 2015 Walikota Padang sendiri telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk bersedia membayarkan ganti rugi atas kepemilikan tanah milik nya”jelas Abdul Wahab.

Diterangkan Abdul Wahab, dalam surat pernyataan kedua belah pihak antara (Mahyeldi Ansharullah, SP dan Abdul Wahab) tertanggal 11 Agustus 2015 tersebut, pada point 1 ditegaskan bahwa PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan masalah konsolidasi tanah PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku paling lambat 2 (dua) tahun terhitung surat ini ditanda tangani.

Akan tetapi, setelah dua tahun berlalu, pembayaran hak atas dirinya yang sangat diharapkan tidak juga kunjung dibayarkan, tukasnya.

Padahal, segala upaya telah ditempuh, mulai dari tingjat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan keluarnya surat keputusan dari Mahkamah Agung RI, Reg No.207 K/Pdt/2017, tuturnya.

“Alhamdulillah, karena semua bukti yang  dimilikinya kuat, semua keputusan  ditingkat pengadilan menyatakan dirinya menang. Namun,, pihak dari Pemerintah Kota Padang, masih belum juga mau membayarkan hak nya tersebut” kata Abdul Wahab.

Upaya Pemko enggan membayar ganti rugi atas tanah tersebut, diperkuat dengan diterimanya surat Peninjauan Kembali (PK) dari Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 Oktober 2018 dalam perkara antara Walikota Padang (pemohon PK) dengan Abdul Wahab (termohon), lanjutnya lagi.

Dan diusianya yang senja ini, Ia sangat lelah dan merasa dipermainkan, bahkan menduga Pemko Padang dengan sengaja mengulur-ulur waktu dan mencari celah agar tidak  mau membayarkan haknya.

Ia pun menegaskan, selama Ia hidup, apapun upaya hukum akan tetap Ia tempuh, karena yang dituntut adalah hak miliknya, pungkas Abdul Wahab.

Tanggapan Walikota Padang,Terkait Ganti Rugi Tanah Abdul Wahab

Dilain pihak, Walikota Padang (Mahyeldi Ansharullah) saat dikonfirmasi dan dimintai tanggapannya, mengakui bahwa, “memang Ia telah membuat surat pernyataan kedua belah pihak atas nama Walikota Padang,dan bersedia menyelesaikan proses ganti rugi tanah milik Abdul Wahab dengan rentang waktu  selama 2 tahun, terang Walikota, Rabu(24/10) kemarin dikantornya.

Dan terkait belum dibayarkan hak dari Abdul Wahab tersebut, Walikota pun menegaskan, “bahwa tidak ada niat dari Pemko Padang untuk mengulur waktu. Tetapi, dalam melakukan pembayaran, tentu harus ada proses yang jelas dan berkekuatan hukum tetap”, tegasnya.

“Meskipun telah keluar keputusan dari Mahkamah Agung, namun, untuk proses hukum peninjauan kembali kan masih sedang berjalan” tutur Walikota tersebut.

Untuk itu, marilah kita sama-sama menunggu bagaimana hasilnya nanti. Dan apabila upaya PK ini masih juga tidak diterima, maka Pemerintah Kota Padang pasti akan membayarkannya. Pemerintah tidak ingin rugikan masyarakat, apabila itu hak mereka, pasti akan dibayarkan, pungkas Mahyeldi dihadapan wartawan pada waktu itu.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(CR)

Silahkan nonaktifkan adblock anda untuk membaca konten kami.
Refresh