Kategori: Investigasi

Padang,SUMBARTODAY,-Diduga, oknum polisi lalu lintas Sektor Kecamatan Nanggalo (Polsek Nanggalo), saat menangkap pelanggar lalu lintas terindikasi pilih-pilih. Pasalnya, oknum polantas yang bertugas dijalan gajah mada itu menangkap seorang mahasiswi salah satu universitas swasta yang ada dikota bingkuang ini, merasa dianak tirikan oleh oknum polantas tersebut, pada Selasa (09/10) tadi.

Mahasiswi dengan inisial HF itu menuturkan,” saat oknum polantas tersebut akan melakukan proses hukum atas pelanggaran yang diakuinya, tanpa sengaja, dia menunjuk salah seorang pengendara roda dua yang juga melakukan pelanggaran lalu lintas, tutur HF.

Selanjutnya, HF mengatakan kepada oknum tersebut, ” pak itu juga ada pengendara yang melakukan pelanggaran, kenapa tidak ditangkap juga” teranga HF.

Akan tetapi, oknum lantas tersebut bukannya mengejar sipelanggar lantas, malahan mahasiswi itu yang dimarihi dengan sikap arogan, pungkas HF.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasi kepada oknum polantas tersebut, yang diakuinya bernama dengan inisial NV mengatakan, ” bagaimana saya akan mengejar, saya kan lagi melakukan proses terhadap pengendara ini, terang NV.

Dengan gaya arogansinya, oknum tersebut langsung membawa motor sipelanggar yang ditangkapnya ke Mapolsek Nanggalo.

Sementera terpantau dilokasi, oknum polantas yang bertugas bukan NV sendiri, masih ada dua oknum lainya, yang lagi duduk santai di posko ojek tempat para oknum ini istirahat.

Media mendapati, banyak penggendara melakukan pelanggaran, dari yang tidak menggunakan helm, sampai ada pengendara menorobos lampu merah, akan tetapi oknum lantas tersebut hanya duduk dengan mengatakan ini waktu istirahat.

Begitu juga, oknum yang bertugas menggunakan rompi tanpa dicantumkan nama. Apakah ini sudah sesuai aturan dalam pelaksanaanya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya konfirmasi kepada Kapolsek Nanggalo, dan pihak terkait lainnya.

(CR)

Padang,SUMBARTODAY,-Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dan Taman Kota Paket 2 yang berlokasi dikawasan GOR. H Agus salim Padang terindikasi korupsi.Kuat dugaan, antara kontraktor, pengawas berikut PPTK kegiatan saling bahu membahu untuk rugikan APBD daerah kota padang ini.

Sebab, peranan konsultan supervisi dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor terindikasi tidak profesional. Meskipun diketahui kontraktor bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis dan KAK yang ada.

Konsultan supervisi CV. BINA CITRA CONSULTANT, terkesan membiarkan kontraktor bekerja semaunya. Sementara, untuk melakukan pengawasan itu, perusahaan yang beralamat di Jl. Sulawesi Blok B No. 13 Wisma Indah I Ulak Karang Padang ini di bayar sebesar Rp111.679.000 dari dana APBD Kota Padang TA. 2018.

Saat dilapangan didapati besi yang dipakai oleh kontraktor berdiameter 10mm tertulis dibatangnya dengan merk KCT4 SNI, namun waktu diukur menggunakan skatmat, besi tersebut didapati hanya berdiameter 9mm, mungkinkah ini termasuk besi Non SNI alias besi banci?.

Pada pekerjaan pembesian, biasanya sangat rawan kontraktor dan pengawas bermain mata untuk mendapat keuntungan lebih diproyek tersebut, ungkap salah seorang warga kota ini dengan inisial JN, pada Selasa(02/10) tadi dilingkungan Gor H.Agus Salim.

JN yang notabene seorang dosen teknik sipil disalah satu universitas dikota ini menuturkan,” untuk menguji kelayakan besi tersebut, kontraktor ataupun pengawas harus membawa sampel besi ke labor, untuk lakukan tes uji tarik, hasilnya akan didapati secara tertulis” katanya.

” Dengan begitu, akan diketahui apakah besi yang akan dipakai sedah memenuhi standar (Mpa) seperti yang ada didokumen kontrak”tukasnya.

Bukan itu saja, lanjut JN, ” keculasan kontraktor kerap dilakukannya dipekerjaan beton, menurut hematnya, dalam lampiran spesifikasi, untuk pekerjaan beton ada beberapa uraian yang harus dilakukan, seperti, semua bahan harus merupakan bahan berkualitas, pekerjaan dilaksanakan sesuai gambar dan arahan dari konsultan supervisi, tidak boleh mengaduk campuran diatas aspal, untuk beton mutu penyedia diminta untuk mengajukan job mix design, terkahir lanjutnya, pemenuhan mutu ditunjukan dengan uji labor terhadap kubus beton oleh kontraktor “pungkas JN.

Waktu media mengkonfimasi kepada Deka selaku pengawas lapangan dari CV.Bina Citra Consultan mengatakan,” menyangkut besi yang digunakan berdiameter 12mm dan 10mm untuk plat lantai (wiremesh)” terang Deka.

Waktu ditanyakan awak media, apakah pengawas ada cek dan rincek besi sebelum digunakan, dengan santai Deka menjawab ada, kata Deka.

Siapa yang harus disalahkan, mungkin kontraktor saat membeli besi meminta yang SNI, akan tetapi pihak penjual mengantarkan besi tersebut seperti yang ditemui dilapangan ini tidak sesuai, pungkas Deka.

Sementara itu, Kazmaizar selaku PPTK kegiatan saat dikonfirmasi via selulernya dengan nomor 081374891xxx, tidak menjawab, juga di SMS tidak membalas sampai saat ini.

Sampai berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya menyangkut dugaan tipikor tersebut.

(CR)

Padang,SUMBARTODAY.-Proyek drainase paket 1 yang dikerjakan CV. INDO BERLIAN UTAMA (IBU), Cv. Bimigide selaku consultan pengawas, terindikasi KKN secara bersama-sama.

Keculasan pelaku proyek ini berimbas kepada kualitas bangunan, sehingga masyarakat mulai resah, apakah dapat menikmati bangunan drainase ini dengan waktu yang cukup lama.

Sebab, bangunan yang masih seumur jagung itu kondisinya saat ini sudah banyak yang rusak, apabila dibandingkan dana APBD yang digunakan sebesar Rp 1.103.199.000,00 itu, dengan kualitas bangunan tidak sebanding, kata Asrol akchir Ketua RT 03/Rw 08, tempat lokasi pekerjaan Minggu (30/09) kemarin dirumahnya.

Seraya menujukan kondisi bangunan Asrol meneruskan, ” pekerjaan ini terlalu tajam aroma KKN nya, karena, drainase yang ditujukan untuk masyarakat sekitar ini, sepertinya hanya sebagai lahan untuk mengeruk uang negara saja oleh para pelaku proyek gagal ini” lanjut Ketua RT itu.

Coba perhatikan, lanjut Asrlol, “lantai kerja pada kontruksi ini sudah banyak ditumbuhi rumput, artinya, dalam pelaksanaan kontraktor tidak mengerjakan untuk item ini sesuai spek” ungkap Asrol.

Anehnya, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan(PPTK) pada kegiatan menerima begitu saja proyek yang disinyalir rugikan negara ini” tukas Asrol.

Selanjutnya, Ketua RT tersebut berharap kepada instansi yang berwenang untuk mengusut terkait dugaan KKN yang ada diproyek ini, sesuai marwah yang mereka pegang, pungkas Asrol Akhir.

Sampai berita diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi PPTK dan pihak terkait lainnya.

(CR)

Padang,SUMBARTODAY,-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kota Padang, diduga restui rekanan gunakan material ilegal dan langgar spesifikasi teknis dalam pekerjaan pembangunan jembatan paket-1, yang berlokasi diBaringin Kecamatan Lubuk Kilangan(Luki).

Sebab, proyek bernomor kontrak SPK 003/KONT-BN/APBD/DPU-PR/2018 dengan nilai Rp8.807.800.000,-, dikerjakan PT. Satria Lestari Multi (SLM) dan diawasi CV. Jasa Reka Mandiri, selama 180 hari masa pekerjaan disinyalir menggunakan material batu ilegal yang ada dilokasi pekerjaan.

Seperti yang diungkapkan salah seorang warga inisial X dekat lokasi proyek, bahwa, ” benar kontraktor menggunakan batu yang ada dilokasi pekerjaan dan seakan direstui konsultan pengawas, ungkap X, Minggu (16/09) kemarin dirumahnya.

Sebetulnya tidak ada masalah kontraktor menggunakan material batu yang ada dilokasi pekerjaan, lanjut X,” apabila galian c atau tempat penggalian material batu tersebut ada izinnya, sebab, ini menyangkut aturan yang ada dinegeri ini, sementara ,untuk izin galian C ada undang-undang yang mengatur dan wajib untuk kita taati, paparnya.

Lebih jelas X mengatakan, “Seperti usaha pertambangan galian C, menurut dia, harus didasari peraturan perundang–undangan yang berlaku. Seperti tempat pengambilan batu memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah ( SIPD) diurus IUP, administrasi, teknis, dan kajian analisis dampak lingkungan serta finansial,Amdal dan sebagainya,” papar X.

Yakni, disebutkannya, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Kemudian, X menambahkan, juga terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, beserta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Menurutnya, memakai material batu yang ada dilokasi pekerjaan tanpa ada izinnya yang resmi, kontraktor beserta pihak terkait lainnya jelas langgar Undang-Undang galian C No.11 Tahun 1967 Tentang ketentuan Pokok Pertambangan dan melanggar Perda Nomor 23 Tahun 2012.

Dari segi tekinispun X menduga, kontraktor pelaksana saat lakukan  pekerjaan pengecoran untuk struktur konstruksi, tidak sesuai teknis yang seharusnya.Karena, diwaktu pengecoran dasar bawah beton bertulang jembatan dalam keadaan genangan air yang penuh didalam galian.

” apakah ini tidak berpengaruh terhadap mutu dan kualitas kontruksi yang dibangun menggunakan uang negara itu” pungkasnya.

Sementara, dilain pihak saat tim investigasi media mengkonfortir kepada Edwar Kasi Bina Marga PUPR Kota Padang sekaligus Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengatakan, “pekerjaan konstruksi dasar bawah tiang beton bertulang yang akan menjadi penopang jembatan, sudah sesuai teknis yang ada, walau pengecoran beton itu dilakukan dalam genangan air, tidak ada masalah dan tidak akan mengurangi mutu serta kualitas kontruksi tersebut, terang Edwar, Senin (19/09) diruang kerjanya.

Terkait pemakaian material batu yang diduga warga ilegal tersebut, Edwar membenarkan, “material yang digunakan kontraktor dalam pekerjaan pondasi pada bagian struktur jembatan, hanya batu, itupun dibeli pada masyarakat setempat, jelas Edwar.

Kalau soal Izin galian C, diakui PPTK itu,” memang tidak ada, terang Edwar.Terakhir dikatakan Edwar “ Sia yang barani batanyo izin galian C tu ka Masyarakat beko jan batu tibo dimungko awak, kalau indak nyo ladiang” artinya, “siapa yang berani bertanya tentang izin galian C itu kemasyarakat, jangan sampai batu dilempar kemuka kita, atau dikejarnya pakai golok”, pungkas Edwar dengan nada menakuti wartawan.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(Tim)

Padang,SUMBARTODAY,-Meskipun Dinas Pendidikan kota Padang sudah pernah secara lisan menginstruksikan kepada CV. ANDESPAL JAYA BERSAMA(AJB) untuk menerapkan K3, mengadakan papan nama proyek, dan semua hal yang menyangkut proyek APBD itu, namun, tetap tidak didengarkan oleh rekanan (CV.AJB), kata Rusdi selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sapras) Dinas Pendidikan Kota Padang, Sabtu(15/09) waktu lalu saat dikonfirmasi via selularnya ke nomor 082170229xxx.

“Saya sudah sering menyampaikan kepada pihak kontraktor (CV. AJB) untuk melengkapi K3, namun hingga saat sekarang masih belum dilaksanakannya”, kata Rusdi.

Pernyataan Rusdi tersebut menyangkut proyek pembangunan bertingkat Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 16 Kecamatan Nanggalo kota Padang yang terindikasi KKN.

Sebab saat dilapangan proyek yang memakai APBD Kota Padang TA. 2018 itu dikerjakan tanpa pengawasan yang ketat.Karena, saat media menanyakan keberadaan konsultan pengawas kepada Anwar yang mengaku hanya sebagai penyedia logistik dari CV. AJB dilapangan mengatakan,” itu pengawasnya baru saja keluar” terang Anwar. Padahal waktu itu masih terbilang jam kerja.

Parahnya, media mendapati para pekerja tidak menggunakan K3 saat bekerja.Dan sisa bongkaran material berserak kemana mana. Dikhawatirkan, tidak saja dapat melukai pekerja yang tidak menggunakan APK, tapi juga siswa yang berada di sekolah tersebut.

Waktu dikonfirmasi kepada pekerja tersebut mengatakan” kontraktor tidak pernah memberikan kami helm, sepatu boat, rompi, ungkap salah seorang pekerja saat ditanya media ini.

“Bahkan sudah pernah kita minta, namun hal itu tidak ditanggapi. Tolong dibantu menyampaikan kepada kontraktor ya pak…”,harap pekerja tersebut memelas.

Selanjutnya, untuk segi teknis dan peralatan, disinyalir rekanan bekerja tidak mengacu pada aturan yang telah disepakiti dalam dokumen kontrak.

Dari plang proyek, buku tamu, papan informasi dan direksi keet, tidak disediakan sebagaimana mestinya.

Terpantau media, kualitas bangunan patut dipertanyakan, meski masih dalam pengerjaan, media mendapati bagunan pada tangga kuat dugaan tidak sesuia spek dalam pelaksanaannya, sebab, sudah ada yang retak bahkan nyaris lepas.

Mungkinkah para pelaku proyek RKB memikirkan kualitas bangunan selain keuntungan, sebab, kekokohan bangunan ini menyangkut juga keselamatan para pelajar dan pendidik.

Sampai, berita ini diturunkan pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.Tunggu lanjutannya.

(TIM)

Padang,SUMBARTODAY,-Sebelumnya, warga jalan bingkuang kelurahan Dadok Tunggul Hitam merasa kecewa terhadap pelaksanaan proyek betonisasi jalan lingkung yang dikerjakan PT.Astam Prima Karya (ATP). Ternyata, warga jalan Dadok Indah, dan jalan Hidayah juga mengalami nasib yang sama.

Baca juga berita sebelumnya:Warga Tuding PT.APK Bekerja Langgar Spek Proyek Jaling Pokir Anggota Dewan

Seperti pengakuan By warga jalan dadok indah mengungkapkan” jalan beton yang baru selesai ini, dikerjakan tidak menggunakan sirtu setebal 10cm, seperti pengakuan Datuk itu” kata By Minggu (09/09) waktu lalu.

” badan jalan hanya ditimbun pakai pasir seadanya, dan tanpa ada pemadatan menggunakan alat ( vibratory mini), alat pemadat hanya sebagai pajangan saja yang terletak disimpang jalan itu” kata By seraya menunjuknya.

Kami warga jalan dadok indah ini , berani buktikan secara bersama, apabila pekerjaan ini sesuai dengan spek yang semestinya, kami akan swadaya membangun jalan ini kembali, tantang warga tersebut.

Warga hanya meinginkan jalan beton yang dibangun ini dapat bertahan dan warga menikmati dengan waktu yang lama, pungkas By.

Menanggapi keluhan masyarakat itu, Muharlion selaku penggagas untuk jalan beton tersebut merasa kecewa dan akan meminta Dinas terkait untuk memberi sangsi kepada pelakasanya.Sebab, tujuan mulia anggota dewan ini untuk memakmurkan masyarakatnya menjadi sia-sia, ulah kontraktor nakal yang tidak bertanggung jawab, kata Muharlion Jumat (14/09) kemarin via sesuler dengan nomor 08126749xxx.

Dikatakannya, “sekaitan kalau ada pelaksanaan proyek jaling yang tidak sesuai dengan spek dalam pengerjaan oleh rekanan, maka saya sangat menyanyangkan kalau itu terjadi, ungkap Anggota Dewan dari Fraksi PKS itu.

“Dan tentu sebagai anggota DPRD, saya meminta kepada Dinas terkaiat untuk menegur dan memberikan sanksi kepada pihak pelaksana”katanya lagi.

Selanjutnya Muharlion berjanji dengan mengatakan, “Saya siap turun lansung ke lapangan untuk memantaunya, tukasnya.

Terakhir Muharlion mengatakan kepada media” terima kasih atas informasi teman-teman media yg sudah mengawal proyek ini, karena terus terang saya sebagai anggota DPRD punya keterbatasan untuk memantau selalu setiap kegiatan pembangunan di tengah masyarakat” pungkasnya.

Niatan yang baik disertai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat akan menjadi percuma, apabila dimanfaatkan sebagai lahan menimbun pundi-pundi kekayaan oleh para mafia proyek.

Sampai berita ini diterbitkan masih dalam upaya media konfirmasi pihak terkait lainnya.Tunggu berita selanjutnya…

(CR)

Padang,SUMBARTODAY,-Diduga, pekerjaan jalan lingkung milik DPRKPP Kota Padang, sumber pokok-pokok pikir ( pokir ) salah satu anggota dewan kota padang dijadikan sebagai objek lahan meraut keuntungan lebih oleh rekanan dan pihak terkait lainnya.

Sebab, proyek yang dikerjakan PT.Astam Prima Karya (APK) yang diawasi CV.Prillen Konsultan selaku konsultan supervisi, disinyalir sarat KKN, karena, semua ruas yang dikerjakan diKelurahan Dadok Tunggul Hitam kuat dugaan langgar spesifikasi teknis dan administrasi.

Bukan itu saja, teridikasi kontraktor beserta pengawas, sepakat kurangi volume pekerjaan untuk jalan bingkuang induk, 1,2, dan
untuk informasinya pun, rekanan terkesan menutupi terhadap publik, kata Anton , Minggu (09/09) waktu lalu dirumahnya.

“Mulai dari pengukuran sampai selesainya jalan beton itu,  tidak terlepas sedikitpun dari pengawasan warga setempat, sebelumnya, salah seorang anggota pada saat pengukuran itu mengakui kalau jalan akan dibeton sampai batas jalan yang diukur ini“, ungkap Anton.

Taunya, saat pelaksanaan malah tidak sesuai dikerjakan dengan jarak yang telah diukur sebelumnya, tandasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Pak Zul,” jalan ini dikerjakan tanpa ada timbunan(urugan) pasir batu(sirtu), jalan hanya ditimbun dengan pasir bewarna kuning seadanya” lanjut Pak Zul.

” bahkan, kontraktor tidak melakukan pemadatan terlebih dahulu sebelum reademix dihampar, sehingga, kwalitas jalan dana aspirasi ini patut dipertanyakan kwalitasnya” ungkapnya lagi.

Seraya menunjukan titik- titik jalan yang diprediksi akan segera rusak, diduga gara-gara kerjaan kontraktor yang asal jadi ini, kata Pak Zul.” jalan tidak akan bertahan untuk jangka waktu setahun, tambah Pak Zul.

Memang kami melihat alat pemadat jalan (Vibratory mini) dilokasi, akan tetapi alat tersebut tidak pernah digunakan, hanya sebagai pajangan saja, karena rusak, ngakunya lagi.

Terakhir dikatakan Pak Zul, “kami sebagai warga jalan bingkuang berharap kepada Dinas terkait dan pihak yang berwenang agar cepat tanggap, dan kami warga jalan ini siap untuk swadaya, apabila jalan ini dibongkar untuk pembuktiannya, kalau negara memang memiliki instansi yang proaktif dalam memberantas korupsi” pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfrotir kepada Datuk selaku pelaksana lapangan dari PT.Astam Prima Karya terkait tudingan warga jalan bingkuang itu mengatakan,” kami bekerja sesuai speks, namun, kalau memang ada yang rusak kami siap memperbaikinnya” kata Datuk, pada hari yang sama disalah satu cafe dikota ini.

Menurut pengakuannya, pihak kontraktor ada melaksanakan penimbunan jalan menggunakan sirtu dengan ketebalan 10cm, dan juga kontraktor ada melakukan pemadatan, terang Datuk lagi.

Dan kalaupun warga menginginkan pembuktian, kami juga siap untuk melakukan pembuktian apabila itu diperlukan, kami akan ikuti kehendak warga tersebut, tegas Datuk.

Sayangnya, saat ditanya berapa nilai proyek APBD tersebut, Datuk selaku pihak pelaksana mengatakan” saya tidak tahu berapa nilai pekerjaan itu, silahkan tanya kepada PPK langsung” pungkasnya.

Sang kontraktor tidak mengetahui nilai proyek yang dikerjakan.

Sampai berita ini diturunkan, media masih berupaya mengkonfirmasi PPK dan pihak terkait lainnya diproyek APBD tersebut.Tunggu lanjutannya…

(CR)

Padang,SUMBARTODAY,-Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR)Kota Padang ternoda lagi.Sebab, terindikasi ada proyek “bodong” dan dalam pelaksanaan kuat dugaan langgar spek yang tertuang didokumen kontrak.

Proyek bodong milik DPUR Kota Padang tersebut, menurut informasi masyarakat sekitar dikerjakan asal jadi. Seperti, pembersihan permukaan jalan menggunakan compresor tidak maksimal, terlihat permukaan jalan yang akan diaspal masih banyak mengandung debu saat dilakukan penghamparan, kata By warga Bungo Pasang Rabu (05/09)waktu lalu.

Bahkan untuk permukaan jalan yang masih berair pun, kontraktor terkesan tidak peduli, tetap menebarkan plingkut sebagai perekat aspal, juga untuk penggunaan agregat A disinyalir rekanan memakai seadanya saja, tambahnya.

“Parahnya, aspal yang dihampar kuat dugaan tidak sesuai suhu yang semestinya, sehingga ini berpengaruh terhadap kualitas aspal, terlihat, butiran batu sangat mudah dicongkel, pungkas BY.

Diakui Andi, selaku pelaksana lapangan dari Pekerjaan pengaspalan jalan itu dikerjakan PT.Tasya…., namun berapa nilai, nama paket hingga pengawasnya andi terkesan tidak mau memberitahunya dengan mengatakan ” kalau untuk itu saya tidak mengetahuinya”, pada Rabu(05/09) waktu lalu.

Kuat dugaan, proyek pengaspalan yang berlokasi dikelurahan Bungo Pasang itu berjalan tanpa memakai papan nama(plang proyek) dan juga tidak memiliki Direksikeet.

Bahkan pekerjaan dilaksanakan tanpa pengawasan, sebab, Andi sendiri selaku pelaksana lapangan, saat ditanya siapa konsultan pengawas pada pekerjaan, mengakui tidak mengetahuinya.

Ironis, kontraktor pelaksana tidak kenal partner kerjanya (konsultan Pengawas) dalam proyek APBD.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.Tunggu lanjutannya.

(Cr)

Padang,SUMBARTODAY,-Proyek betonisasi dijalan lolong Karan Kecamatan Nanggalo, sumber dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) salah satu anggota Dewan Kota Padang, diduga langgar teknis dalam pelaksanaanya.

Pasalnya, warga setempat tidak mengetahui siapa kontraktor dan pengawasnya, berapa nilai pekerjaan, nomor kontrak, dan lain yang menyangkut proyek betonisasi tersebut.

Sebab, dari awal pekerjaan pihak kontraktor tidak pernah mengadakan papan nama terkait proyek Pokir itu, kata CW salah seorang warga yang tinggal dilokasi pekerjaan pada Minggu (09/09)tadi.

CW melanjutkan” untuk teknisnya, warga tersebut menduga tidak sesuai dengan semestinya, sebab, pekerjaan jalan lingkung itu, hanya membutuhkan waktu seminggu, tambahnya.

“Dari awal pekerjaan, pihak kontraktor tidak ada melakukan pemadatan sebelum reademix dihampar”lanjutnya.

Lebih jelas dikatan CW,” selepas Pasir Batu(Sirtu)dihampar, rekanan langsung menimbun dengan menghampar coran (reademix) tanpa ada pemadatan terlebih dahulu, dengan tegas CW mengatakan, “tidak pernah sekalipun melihat alat pemadatnya datang kekampung itu” tuturnya.

Terlihat pada titik nol jalan yang dikerjakan, jalan yang belum cukup sebulan umur pasca selesainya itu sudah ada yang retak, warga setempat takut, jalan yang sudah lama di idam-idamkan itu, hanya sebentar saja mereka rasakan, pungkasnya.

Pihak media masih berupaya konfirmasi kepihak terkait lainnya sampai berita ini diterbitkan.Tunggu lanjutanya..

(CR)

Padang,SUMBARTODAY,-Pekerjaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Sapih diduga sarat KKN. Sebab, proyek tersebut dikerjakan tanpa ada pengawasan, begitu juga untuk nilainya seakan sengaja untuk tidak diberitahukan ke publik.

Plang proyek yang digunakan disinyalir tidak memenuhi standar, sebab, disitu tidak tuliskan nilai pekerjaan, konsultan pengawas, lama masa pekerjaan.Parahnya, Dinas sebagai owner dari kegiatan juga tidak dituliskan, kata warga sungai sapih dengan inisial RN pada Minggu (09/09) tadi dilokasi pekerjaan.

Terlihat yang tertera diplang proyek saat ini, lanjut RN “hanya nama kontraktor( PT.Arshy Citra Kamato) dan nomor kontrak 20.04./PBPP.WS-APBD/PSDA-V/2018, katanya lagi.

Diduganya, pekerjaan ini seakan sengaja dijadikan sebagai lahan untuk mengeruk uang negara saja oleh pihak-pihak tertentu” tukasnya.

Diakhirnya RN mengatakan, proyek tersebut seolah menggunakan uang pribadi, sebagai masyarakat, apakah kami tidak boleh mengetahui berapa nilai proyek APBD ini, dan siapa ownernnya, juga konsultan pengawasnya, sebab ini menggunakan uang negara, masyarakat berhak untuk ikut mengawasinya, pungkas RN.

Ada apa sebenarnya dengan proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Sapih ini, atau mungkin pekerjaan memang tidak dianggarkan untuk pengawasannya?

Sampai berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.Tunggu berita selanjutnya.

(CR)