KPK Diminta Berani Dan Proaktif

JAKARTA,SUMBARTODAY.net, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berani dan proaktif menelisik setiap fakta yang muncul untuk mengungkap secara tuntas kasus pajak terkait PT. EKP Ekspor Indonesia. Ada beberapa fakta yang terungkap dipersidangan dan menimbulkan pertanyaan besar di mata publik yang seharusnya didalami KPK.

Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muh. Yusuf Sahide mengatakan, KPK harus meyakinkan publik terkait komitmen KPK dalam memberantas para pengemplang pajak sampai keakar-akarnya. Menurutnya KPK harus segera menjawab keraguan publik dengan melakukan penelusuran lebih lanjut, karena akan sangat mengkhawatirkan apabila lembaga yang seharusnya memeriksa dan menilai kerugian negara sudah ikut-ikutan dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara.

“Beberapa jam sebelum dilakukannya OTT telah terjadi komunikasi antara Handang Soekarno dengan Dadang Suwarna yang membahas mengenai rencana untuk datang ke Kantor BPK sebagai lanjutan pertemuan dengan BPK tanggal 18 November 2016,” ujar Yusuf dalam siaran persnya, Selasa (21/3/2017).

Menurutnya, KPK tidak boleh menutup mata dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di atas. Dia mengingatkan, KPK harus jeli dan lebih massif menguraikan modus operandi dalam kasus penghapusan pajak, dalam hal penindakan maupun pencegahan sehingga ke depan negara tidak mengalami kerugian lebih besar akibat ulah para pengemplang pajak tersebut.

“Masyarakat Indonesia menanti kinerja luar biasa KPK dalam pemberantasan pengemplang pajak di Indonesia,” ucapnya

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno dan Country Director PT EKP Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair.Sumber (Sindonews.com)

Calon Penumpang di Kualanamu Diperiksa Polisi

DELI SERDANG,SUMBARTODAY.net –Pihak keamanan Bandara Internasioal Kualanamu,Deli Serdang Sumatera Utara (Sumut) telah menangkap seorang calon penumpang pesawat diduga membawa bom.Akibat ulahnya pelaku langsung digiring kekantor polisi setempat.

“Calon penumpang pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1240 rute Kualanamu-Lasikin Sinabang itu bernama Agung Susanto (34),” kata Branch Communication and Legal Manager Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto kepada media, Selasa (21/3/2017).

Wisnu mengatakan, pelaku diamankan pada Senin (20/3) sekitar pukul 12.45 WIB. Saat itu, pramugari di dalam pesawat bertanya soal isi barang bawaan Agung Susanto. Namun, Agung justru melontarkan canda soal bom.

Dia diamankan setelah bercanda dengan mengatakan membawa bom ketika ditanya isi barang bawaannya oleh pramugari,” ujarnya.Karena candaan bom merupakan candaan yang serius, maka awak pesawat melaporkan kejadian ini kepada Avsec. Setelah itu, pelaku diturunkan beserta barang bawaannya.
“Yang bersangkutan merupakan penumpang terakhir Wings Air dan masih berada di pintu pesawat. Pesawat pun mengalami penundaan sekitar 10 menit,” jelas Wisnu.Pihak keamanan Bandara Kualanamu akhirnya memutuskan menyerahkan Agung ke pihak dari Polres Deli Serdang.

Kasat Reskrim Polres Deli Serdang AKP Fathir Mustafa yang dikonfirmasi terpisah membenarkan hal tersebut.. “Pemeriksaan sementara, dia bercanda. Dia nggak ada maksud untuk menakuti. Saat ini masih diperiksa. Juga masih menunggu saksi-saksi yang ada,” kata Fathir.Sumber (detik.com )

Ketua DPR Mengaku Belum Dengar Soal Usulan Hak Angket KTP-El

Jakarta, Sumbartoday.net, Ketua DPR Setya Novanto mengaku belum mendengarkan secara langsung terkait usulan digulirkannya hak angket dugaan korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el) sehingga belum bisa menentukan sikap.

“Saya belum mendengarkan penjelasan langsung dan belum lihat urgensi,” kata Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (16/3).

Dia menilai pimpinan DPR akan mendengarkan dahulu secara jernih penjelasan pengusul seperti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Hal itu, menurut dia, agar proses hukum yang telah berjalan tetap dalam koridor dan supremasi hukum yang berlaku.

“Kami mendukung penuh dalam upaya supremasi hukum penuntasan kasus KTP-el itu dan terkait usulan hak angket harus bertanya lebih jelas,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai hak angket KTP-el baru sebatas wacana belum tahap implementasi dan apabila ada yang berpandangan sama maka dirinya mempersilahkan menggalang dukungan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan alasan mengusulkan penggunaan angket kasus KTP-el yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan.

Fahri mengungkapkan hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri. Menurut dia, perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu, kata Fahri.

Fahri melihat kasus KTP-el tergolong unik dan tidak yakin korupsi sebesar Rp 2,3 triliun itu merupakan hasil kongkalikong antara anggota-anggota DPR dan pemerintah. Dia menilai munculnya korupsi penambahan anggaran proyek KTP-el terjadi saat anggota DPR dan Menteri Dalam Negeri periode lalu Gawaman Fauzi sama-sama baru dilantik.

“Karena yang unik di kasus ini kan kasusnya terjadi persis setelah anggota DPR periode lalu dilantik. APBN-P sebetulnya. Mulainya November 2009, artinya anggota DPR periode lalu persis pada awal dilantik dan bisa dibilang Pak Gamawan juga baru dilantik,” katanya.

Dia mengaku heran bagaimana Gamawan dan anggota-anggota DPR bisa membuat kesepakatan bersama untuk melakukan korupsi dengan mengatur penambahan anggaran KTP-el menjadi Rp 5,9 triliun.Sumber (Antara)

Chairuman Harahap Diperiksa Sebagai Saksi dalam Sidang Kasus KTP-El

Jakarta, Sumbartoday.net,  Mantan Anggota DPR RI Komisi II periode 2009-2014, Chairuman Harahap diperiksa sebagai saksi dalam persidangan kasus KTP elektronik (KTP-el) di PN Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/3). Chairuman dijadikan saksi kasus itu bersama dengan tujuh orang lain yang di antaranya merupakan mantan pejabat Kemendagri. “(Saya katakan nanti di sidang) Apa adanya saja,” kata dia, Kamis (16/3).

Menurut Chairuman, penganggaran proyek pengadaan KTP-el periode 2011-2012 itu sudah sesuai dengan mekanisme yang benar. “Sudah sesuai dengan prosedur di DPR. Sudah melewati tahapan perencanaan,” tambah dia.

Politisi Parpol Golkar ini juga membantah terlibat dalam kasus itu, termasuk keterlibatan parpolnya. Sebab, seperti diketahui, di dalam dakwaan kasus tersebut, nama Chairuman beberapa kali disebut dan mengindikasikan adanya keterlibatan dirinya.

Ah enggaklah. Enggak ada begitu. Enggaklah. Persetujuan seperti itu kan tidak personal. Tapi melalui rapat,” ujar dia.

Sidang kedua kasus proyek pengadaan KTP-el dimulai, Kamis (16/3), di PN Tipikor Jakarta, Kemayoran. Sidang ini diagendakan untuk memeriksa delapan saksi yang mengetahui proses perencanaan dan penganggaran proyek KTP-el.Sumber(republika.co.id)

Ditetapkan 14 Tersangka Sopir Angkot VS Ojek Online, Tanggerang

Tanggerang, sumbartoday, Polres Metro Kota Tangerang menetapkan 14 tersangka dari 18 sopir yang diamankan pada Kamis (9/3) lalu setelah terjadi bentrokan antara sopir angkot dengan pengemudi ojek berbasis aplikasi daring sehari sebelumnya.

“Yang ditetapkan jadi tersangka 14 orang dan empat orang lainnya tidak terbukti ikut melakukan perbuatan pidana,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Kota Tangerang, AKP Arlon Sitinjak di Tangerang, Rabu (15/3).

Arlon mengatakan seorang sopir angkot menjadi penggerak saat kericuhan sopir angkot dengan ojek online di Kota Tangerang. “Yang diduga sebagai penggerak adalah REU alias R,” ujarnya.

Sementara, pihak yang menjadi eksekutor saat aksi ricuh tersebut berinisial MC, PP, JS, YS, PA, MT, EH, DT. Selain itu, RA, NB, IS, JL, AN merupakan tersangka yang juga membawa senjata tajam.

Sebelumnya, sopir angkutan umum dan pengemudi ojek online di Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/3) bentrok dengan saling lempar batu di Jalan M Toha Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk yang merupakan imbas dari aksi mogok angkutan umum menolak keberadaan transportasi online. Akibat kejadian tersebut sejumlah angkot rusak dan beberapa orang terluka.Sumber (Antara)

Satker BWSS V Halalkan Proyek Amburadul

PARIAMAN, SUMBARTODAY – Proyek yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera V(Satker BWSS V) khususnya bagian irigasi dan rawa diduga kuat banyak terjadi penyimpangan dan bermasalah. Mulai dari pengerjaan rehab saluran irigasi  PT. Wijaya KS, irigasi sekunder oleh  PT. Hutama Karya serta irigasi tersier oleh PT. Sujainko.

Terakhir dari pengerjaan irigasi tersier di Pauh Kamba, Pariaman, oleh PT Sujainko banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan baik dari segi  pekerjaan yang diduga tidak memenuhi standar sampai pada pembayara sub-sub kontrak.  Saat ini proyek saluran irigasi tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Warga sekitarpun  menyayangkan kapan saluran irigasi ini dapat dimanfaatkan oleh warga  untuk pengairan sawah mereka.

Dari pantauan sumbartoday.net  kelokasi, didapati banyaknya item pekerjaan yang terbengkalai dan tidak dapat diselesaikan. Seperti pintu pembagian air kesawah-sawah sebanyak 42 buah masih belum terpasang, dinding saluran irigasi banyak yang terkelupas, bahkan menurut keterangan warga setempat, yang sempat bekerja pada proyek irigasi ini meragukan irigasi ini dapat terselesaikan dalam jangka 3 tahun, karna para pekerja proyek ini sering berganti-ganti karena ketidakcocokan upah.

Disamping itu upah bagi kontraktor yang mengerjakan sub pekerjaan beberapa item proyek,  serta mengisi material banyak yang  tidak kunjung terselesaikan bahkan belum dibayar.

Menurut  Edo salah satu kontraktor yang menerima sub pekerjaa dari PT. Sujainko menyayangkan sikap yang diambil PT ini. “Sudah dua minggu ini saya menunggu kebijakan dari PT. Sujainko agar dapat membayarkan uang saya sebesar 350 juta. Saya masih menagih uang saya tersebut,” ucap Edo kepada sumbartoday di basecamnya PT. Sujainko.

Dari informasi  didapati bahwa kontraktor pelaksana PT. Sujainko yang sehari-hari dipanggil Can diduga kuat merupakan orang kepercayaan dan mempunyai akses langsung kepada Yuliadra, ST, MT selaku satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera V(Satker BWSS V).

Sampai berita ini diturunkan belum satupan tanggapan atau bantahan dari Yuliarda mengenai proyek tersebut, kami sebagai awak media sudah beberapa kali menghubungi, yang bersangkutan tidak mau menerima konfirmasi bahkan pesan singkatpun tidak kunjung dibalas. (Chairur)

 

Silahkan nonaktifkan adblock anda untuk membaca konten kami.
Refresh