Apa Aja Sih Tugas Pemerintah Dan Bagaimana Mereka Mengelola Keuangan Negara

PADANG,SUMBARTODAY-Haloo guyss, ketemu lagi nih kita. Kali ini lagi-lagi gua mau nulis artikel dengan Topik Ekonomi. Kalau sebelumnya gua pernah nulis tentang kondisi utang Indonesia. Nah, kali ini gua pengen ngebahas tentang perputaran uang di pemerintahan negara, khususnya di negara kita tercinta ini yaaa. Okee, gua yakin banget sebagian dari lo yang sering nongkrong di blog gua pasti punya pemikiran yang jengkal terlebih dalam hal ekonomi. Nah, dalam konteks keuangan negara, nggak jarang banyak remaja yang penasaran dan berpikir kira-kira seperti ini, sebetulnya bagaimana mekanisme perputaran uang dalam pemerintah dan berapa triliun sih anggaran belanja negara kita setiap tahun.

Oke guys, buat lo semua yang penasaran dengan mekanisme perputaran keuangan negara. Tenang sob, tulisan gua kali ini akan menjawab rasa penasaran kalian. Dan sebelum gua menjelaskan lebih dalam, lo harus banget baca ini sampai habis yaaa. Okee, yuk deh langsung aja gua mulai bahasannya dari hal yang paling mendasar yaitu tugas dan tanggung jawab negara.

Apa Aja Sih Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah?

Sebelum kita ngomongin pengelolaan keuangan negara, kita perlu tahu dulu sebenarnya bauy apa sih negara punya uang? Yah, tentunya untuk menunaikan tugas, tanggung jawab, serta kewajiban pemerintah terhadap rakyat. Emang apa aja sih tanggung jawab negara terhadap rakyat. Buanyak banget loh, dari mulai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ditunjang oleh ketersdedian fasilitas dan infrastruktur yang memadai, stabilitas politik dan demokrasi, keadilan hukum, kuatnya sistem keamana dan lain-lain. Intinya,semua itu dilakukan untuk membuat hidup masyarakatnya jadi lebih sejahtera.

Oke, terus gimana nih dengan negara kita sendiri? Apa aja sih yang menjadi prioritas dari pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya? Yuk, kita mulai telusuri dari beberapa data yang tersedia. Berikut adalah publikasi negara Indonesia mengenai alokasi dari APBN tahun 2016 yang lalu.

Dari ilustrasi ini, nantinya lo busa lihat bahwa pemerintah punya segudang tugas yang harus dilakukuan dari soal kesehatan, pendidikan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyatm pemerataan infrastruktur, sarana penunjang transportasi, kemudahan komonikasi dan lain-lainnya. Secara teknis, sebetulnya masih ada banyak hal lain yang belum disebutkan, seperti jaminan keamanan, penegakan hukum, stabilitas ekonomi, ketahanan pangan dan pastinya masih banyak lagi lho.

Wahhh, banyak banget yakan tugas pemerintah. Makanya fungsi eksekutif pemerintahan sebuah negara tuh dibagi-bagi menjadi berbagai kementerian dan lembaga yang masing-masing punya bagian spesifik untuk tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya aja ada kementrian pertanian yang tugas utamnya ngurusin hal-hal yang berhubungan sama kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, yang nantinya akan jadi sumber bahan pangan kita semua. Terus ada kementerian hukum untuk memastikan hukum di negara kita ini berjalan dengan baik. Ada kementerian kelautan dan perikanan untuk urusan yang berhubungan dengan kelautan, dan banyak lagi kementerian-kementerian lainnya.

Di samping kementerian, sebetulnya ada juga yang disebut dengan lembaga pemerintah, contohnya gimana sih? Ya misalnya bank sentral kita tuh, Bank Indonesia. BI ini statusnya tidak di bawah kementerian, tapi juga merupakan bagian dari pemerintah Indonesia, yang punya otoritas untuk ngejaga sektor perbankan dan moneter di negara kita. Terus ada lagi lembaga yang melakukan perencanaan perekonomian nasional, yaitubadan perencanaan pembangunan nasional atau BAPPENAS. Selain itu masih banyak lagi lembaga-lembaga lain, selengkapnya bisa lo baca strukturnya di sini.

Pengeluaran Negara Untuk Apa Aja Sih?

Nah, mungkin sekarang gua rasa lo udah kebayang kan gimana ribetnya tugas dan tanggung jawab pemerintahan sebuah negara? Dalam menjalani perannya masing-masing setiap kementrian dan lembaga negara akan membuat program kerja yang berfungsi untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Program kerja ini nantinya akan dikerjakan secara berkesinambungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Loh, apalagi ini bedanya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Perlu lo ketahui bahwa negara kita ini menganut sistem daerah atau bisa disebut dengan OTDA yang sudah berlaku sejak tahun 2004 lalu. Nah, dengan adanya sistem otonomi daerah ini, setiap daerah provinsi atau kabupaten bisa punya program-programnya masing-masing. Lo pasti udah nggak asing deh dengan dinamika pilkadi di berbagai daerah di Indonesia yang beradu program untuk kesejahteraan rakyatnya masing-masing. Nah, idealnya sih program-program yang di ajukan setiap calon kepala daerah itu harus saling mendukung dan saling melengkapi dengan program-program dari pemerintah pusat, karena tujuaanya sama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Balik lagi bahas pengeluaran pemerintah buat apaan aja. Ya tentu saja untuk melaksanakan program-program tersebut. Terus gimana nih realisasi dari pembelanjaan emerintah Indonesia? Apakah betul dibelanjakan sesuai dengan program-program kesejahteraan masyarakat? Yuk kita lihat datanya.

Oke lo sekarang bisa lihat ya komposisi pembagian dari anggaran belanja pemerintah. Sebetulnya dari pie-chart ini, bisa dijadikan bahan diskusi yang bagus, apakah komposisi ini sudah tepat atau belum? Apakah anggaran kesehatan terlalu kecil? Apakah anggaran untuk fasilitas umum terlalu besar? Menurut pendapat lo sendiri gimana?

Dari Mana Sumber Uang Untuk Membiayai Pelaksanaan Program Pemerintah?

Terus dari mana sih pemerintah membiayai semua pelaksanaan program-program kerja itu? Nyetak duit sendiri dari Bank Indonesia? gila lu ndro. Enggak bisa sembarangan gitu ya. Pemerintah melalui Bank Indonesia emang bisa aja nyetak rupiah, tapi kalau sembarangan nyetak duit, dampaknya bisa fatal banget terhadap perekonomian Indonesia.

Nah, terus dari mana dong pemerintah dapet duit untuk membiayai program-program kerja itu? Oke guys, disini gua akan kasih tahu, tapi izinkan dulu gua menjelaskan konsepnya dengan sebuah analogi yang akrab dengan kehidupan sehari-hari pelajar Indonesia. Deal ya hehe

Sebetulnya mekanisme keungan negara bisa kita sederhanakan seperti bagaimana lo di kelas dalam mengelola kas kelas. Gua yakin hampis semua di antara lo mengalami saat-saat ketika lo dan teman-teman sekelas dimintain dana patungan untuk ngisi kas kelas. Tujuan pengumpulan dana ya nggak akan jauh-jauh dari kepentingan kelas, mulai dari fotokopi bahan, rangkuman, seni, drama atau bisa juga dana untuk pergi darmawisata sekelas. Iyakan guys?

Nah, pada dasarnya ini sama aja dengan pengelolaan uang negara, kita semua sebagai masyarakat bisa di analogikan sebagai murid-murid sekelas yang wajib patungan untuk kepentingan proses KBM sepanjang tahun ajaran. Cuma kalau patungan ke pemerintah, kita punya istilah yang namanya PAJAK. Yak, pajak adalah mekanisme utama dari pemerintahan kita untuk mendapatkan sumber uang yang nantinya akan dikelola untuk menjalani berbagai program negara demi kesejahteraan masyarakat. Jadi sederhananya, pajak itu sama aja dengan patungan kelas ya, cuma ini skalanya udah beda yaitu satu negara. Seluruh rakyak Indonesia menyisihkan sebagian penghasilannya dan patungan untuk dikelola oleh negara demia kesejahteraan masyarakat.

Bayar pajak itu memang ada macam-macam bentuknya ya, dari mulai pajak penjualan, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak barang mewah dan lain-lain. Lo bisa pelajari lebih dalam di materi zenius.net tentang perpajakan di sini. Khusus bagi lo yang nantinya kuliah di Fakultas Ekonomi apalagi di STAN, lo akan jauh lebih dalam mempelajari berbagai macam fungsi dan mekanisme pajak.

Ngomong-ngomong soal pajak, sebetulnya ini nyambung banget sama kesadaran politik demokrasi di Indonesia, terutama dalam memilih pejabat negara yang bertugas dalam pengelolaan negara, contohnya yang paling jelas adalah kepala daerah. Kalau boleh dianalogikan, kepala-kepala daerah yang menjabat di berbagai lokasi Indonesia itu ibaratnya sama saja dengan pemegang keuangan dikelas yang megang duit hasil patungan pajak kita semua. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan hak demokrasi yang kita miliki untuk memilih kepala daerah agar kita dapat mengelola hasil patungan kita semua dengan program-program yang tepat sasaran untuk mensejahteraan masyarakat daerahnya. Jadi kalau kita salah pilih kepala daerah atau nggak ikut milih alias golput ya sama saja kita milih bendahara kelas yang nggak becus dalam mengelola duit patungan kita semua.

Atau kalau di skala nasional, negara kita punya system dimana Presiden dan Wakil Presiden punya hak prerogatif untuk menunjuk para menteri, termasuk juga Menteri Keuangan yang tugas utamanya seperti bendahara kelas tadi, tapi skalanya negara. Jadi penting banget untuk memilih presiden dan wakil presiden yang bisa kita percaya untuk bisa milih para Menteri yang kompeten di bidangnya.

Sayangnya di Indonesia, penerimaan negara yang bersumber dari pajak masih relatif rendah. Penyebabnya ya karena kesadarakan masyarakat masih rendah bahwa bayar pajak itu sebetulnya untuk kepentingan bersama kita semua juga. Dari fasilitas umum, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi BBM, subsidi listrik, bangun bandara, bangun jalan tol, bangun pembangkit listrik, distribusi pangan, air bersih dan lain-lainnya. Itu pun semua dari hasil patungan seluruh masyarakat. Jadi perspektif tertentu, sebetulnya kita bisa melihat orang yang nggak mau bayar pajak itu, ibarat ada segelintir anak di kelas yang nggak mau bayar patungan ke bendahara, tapi tetep kepengen ikutan darmawisata kelas, tetap nagih print-out dan fotokopi rangkuman dari guru, tetep pengen ikut kelas tambahan dan remedial. Pokoknya tetep pengen ikut semua kegiatan yang memakai dana patungan kelas, padahal sendirinya nggak ikut patungan. Hehe… Makanya dulu pernah ada jargon iklan dari dirjen pajak nggak bayar pajak, apa kata dunia?

Selain Pajak Ada Nggak Sumber Lain Pendapatan Negara

Buat lo yang betanya seperti itu, jelas ada dong. Sebetulnya pendapatan negara itu dibagi 2, yaitu pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri. Pajak itu termasuk ke dalam pendapatan dalam negeri dan bisa dibilang sebagai pendapatan yang utama. Selain pajak, ada yang namanya Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP, yang asalnya dari keuntungan BUMN dan pendapatan lainnya yang berasal dari badan-badan di milik Pemerintah. Nih gue tampilin gambar penerimaan negara tahun lalu ya di bawah ini.

Terus Kalau Ada Negara Yang Lebih Banyak Pengeluaran Dari Pada Pemasukan, Itu Gimana Ya?

Gua yakin mungkin sekarang tibanya lo akan bertanya, bagaimana kalau pendapatan negara itu ternyata lebih kecil dari pada pengeluarannya? Kalau lo ngeh, gua tadu udah ngebahas tentang orang-orang yang nggak bayar pajak, baik itu karena lari dari kewajibannya ataupun yang memeang bukan merupakan wajib pajak. Padahal yang nikamtin hasil dari pemanfaatan pajak kan seluruh masyarakat Indonesia ya? Jadi, emang gede banget kemungkinannya sebyah negara berada dikondisi dengan istilah besar pasak daripada tiang. Nah, pertanyaan lo itu gimana yakan?

Salah satu upaya pemerintah buat meningkatkan pemasukan pajak adalah dengan mengeluarkan program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Lo pernah liat iklan Tax Amnesty di sekitaran akhir tahun 2016 sampe awal tahun 2017? Kementerian Keuangan mengkampanyekan program ini dengan cukup gencar lho. Inti dari program ini adalah buat orang-orang yang selama ini mangkir dari kewajibannya untuk bayar pajak penghasilan bisa melaporkan diri dan harta-harta yang dimiliki, terus bayar 2%-5% dari total hartanya itu. Sebagai imbalannya, dosa-dosa di masa lalunya yang selama ini nggak pernah bayar pajak, akan diampuni alias dimaafkan oleh pemerintah. Dengan adanya Tax Amnesty ini, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak menjadi jauh lebih besar.

Jadi, misalnya ada orang yang punya rumah, tapi selama ini dia nggak bayar pajak penghasilan. Kan sebenernya jadi pertanyaan ya, dia dapet uang dari mana sampe bisa beli rumahnya itu? Mereka yang nggak bayar pajak penghasilan kan harusnya orang-orang yang emang nggak punya penghasilan atau yang penghasilannya di bawah standard penghasilan tidak kena pajak. Jadi bisa dicurigai kalau orang atau subjek pajak tersebut dapet duit yang nggak halal misalnya dari hasil korupsi atau pencurian uang tuh. Padahal sih sebenernya dia selama ini punya usaha sampingan yang memungkinkan dia untuk beli rumah itu, cuma dia bandel atau nggak mau pusing aja, makanya dia nggak pernah bayar pajak penghasilan. Nah di program Tax Amnesty ini dia bakalan diminta untuk mengakui kesalahannya dan bayar denda yang sangat rendah dibanding kalau dia nggak ikut program ini terus nanti ketahuan sama petugas pajak.

Loh, kok denda yang sangat rendah malah dibilang bakal ningkatin pendapatan negara sih? Iya dong,dalam jangka panjang. Karena begitu orang-orang yang sebelumnya nggak bayar pajak ini ikutan program Tax Amnesty, mereka akan terdaftar di Kementerian Keuangan dan mereka juga akan punya nomor penduduk pwajib ajak atau NPWP yang emang harus dimiliki oleh semua orang yang berusia produktif meskipun mereka nggak harus bayar pajak. Begitu udah terdaftar, otomatis kan di tahun-tahun berikutnya mereka harus bayar pajak penghasilan. Di sisi lain, para pengusaha juga jadi lebih tenang dalam menjalankan usahanya, nggak perlu takut lagi dikejar-kejar petugas pajak, atau nyembunyiin laporan keuangan, malsuin dokumen, hanya karena nggak mau bayar pajak.

Bicara soal program Tax Amnesty, sejauh mana sih tingkat keberhasilannya? Bisa dibilang program pemerintah ini sukses besar. Total harta yang dilaporkan sebesar Rp 4.855 triliun hingga 31 Maret 2017. Terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri Rp 3.676 triliun, harta luar negeri Rp 1.031 triliun, repatriasi Rp 147 triliun. Sementara uang tebusan mencapai Rp 114 triliun. Program pengampunan pajak di Indonesia ini bahkan disebut-sebut yang tersukses di seluruh dunia lho. Kalau lo nggak percaya, nih gua ada bukti gambarannya.

Selain program Tax Amnesty, salah satu cara pemerintah ngedapetin uang adalah melalui pinjaman ke masyarakatnya sendiri, yaitu dengan melakukan penjualan obligasi negara yang dikenal sebagai surat utang negara atau SUN, dan ini lumayan sering loh dilakukan sama Pemerintah negara kita. Di sini lah Pemerintah mengumumkan kalau mau melakukan penjualan SUN. Biasanya hasil penjualan SUN ini akan dipake untuk menambah pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk belanja negara dalam bentuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Selain itu, untuk pembangunan infrastruktur tidak jarang Pemerintah bekerjasama dengan sektor swasta privat, terutama dari sisi pembiayaan. Banyak banget contoh pembangunan yang menggunakan skema kerjasama seperti ini, yang dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta atau KPS atau juga Public-Private Partnership yang biasa disebut PPP. Skema PPP ini bisa bermacam-macam, salah satu contohnya adalah modal pembangunan sebuah proyek infrastruktur ditanggung bersama antara Pemerintah dengan sektor swasta sebuah perusahaan. Setelah proyek tersebut selesai, perusahaan yang bersangkutan dapat mengelolanya untuk mendapatkan kembali dana yang telah dikeluarkan beserta keuntungannya. Biasanya bentuk kerja sama ini berhubungan dengan proyek pembangunan infrastruktur, di mana pemerintah bekerja sama dengan pabrik dan supplier swasta, dari semen, kabel, pasir, beton, bahkan kontraktor sipil dan arsitek dari pihak swasta.

Biasanya perusahaan swasta yang ikut serta dalam proyek-proyek seperti ini akan melihat pengeluaran mereka sebagai sebuah investasi, dimana nanti mereka akan menikmati hasil investasinya itu. Tapi biasanya ada periode waktu yang disepakati bersama antara Pemerintah dan perusahaan yang bersangkutan, misalnya pihak perusahaan cuma akan mengelola hasil pembangunan infrastruktur itu selama 30 tahun. Nanti setelah 30 tahun, pengelolaan akan diserahkan kembali ke Pemerintah karena infrastruktur harus dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah.

Ini juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara nih, karena kan mungkin banget pemerintah mau bikin jalan tol yang menghubungkan beberapa kota, tapi dananya belum ada padahal prospeknya sangat bagus baik dari sisi keuntungan maupun dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota-kota yang bersangkutan. Nah kalo kaya gini, pemerintah bisa mengundang sektor swasta yang mungkin mau menanamkan modalnya atau berinvestasi jangka panjang, toh juga prospeknya bagus kok. Kenapa enggak?

Terakhir, masih ada satu lagi nih yang biasanya jadi penutup defisit keuangan negara, yaitu dari luar negeri, yang bentuknya bisa bantuan hibah atau pinjaman utang. Kaya tahun 2016 itu, defisit anggaran negara kita itu ditutup dari berbagai hal, seperti yang digambarin sama gambar di bawah ini.

Berbagai Usaha Pemerintah Untuk Mengelola Keuangan Negara

Oke, sekarang kan kita udah tau apa saja kewajiban pemerintah, sumber pendapatan uang pemerintah, dan juga mekanisme pemerintah untuk dapat tetap membiayai program kerjanya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana sih pemerintah nentuin program apa aja yang mau dijalanin, siapa yang bertanggung jawab untuk ngejalanin, kapan mau dijalanin dan berapa estimasi biayanya? Nah, lo tau sendiri kan negara kita begitu luasnya, udah gitu kita juga termasuk negara kepulauan dan banyak daerah-daerahnya pun sangat bervariasi, baik dari sisi budaya, perkembangan ekonomi, dan juga akses.

Makanya negara kita punya yang namanya rencana pembangunan jangka anjang atau RPJP yang disusun oleh seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada, dirapatin dan disetujuin oleh MPR dan DPR Indonesia. Nah penyusunan RPJP ini dipimpin oleh BAPPENAS dan RPJP yang sekarang sedang dilaksanakan oleh negara kita adalah RPJP Nasional 2005-2025.

Buset guys lama amat ya, sampe 20 tahun gitu. Iya, kan namanya juga jangka panjang. Nah RPJP ini nggak memuat berbagai program secara detil, karena RPJP ini perannya lebih menjadi acuan untuk berbagai Kementerian dan Lembaga dalam nyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, yang berdurasi 5 tahunan. Jadi yang sekarang lagi dijalanin ini adalah RPJMN 2015-2019. Jadi, kalau lo rajin nontonin atau bacain berita tentang program pemerintah kita saat ini, pasti banyak yang targetnya terletak di tahun 2019, misalnya swasembada gula, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, dan masih banyak program-program lainnya lagi.

Dari RPJMN inilah berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia kemudian membuat rencana kerja pemerintah atau RKP yang memuat berbagai program yang akan dijalankan untuk mencapai target-target yang udah disepakatin di RPJMN.

Balik lagi ke awal, lo masih inget kan kalau dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah akan ngitung dulu berapa dana yang diperluin buat ngejalanin program-programnya itu. Baru nanti diliat pemasukannya berapa dari sumber mana? Kalau dari pajak ngga cukup, kira-kira bisa dari sumber lain yang mana? Misalnya aja dari penjualan SUN tadi, atau bekerjasama dengan PPP.

Apa Aja Upaya Pemerintah Dalam Mengawasi Penyaluran Uang Tersebut?

Sekarang lo udah tau gambaran tentang pengelolaan keuangan dari pemerintah, dari sumber uangnya dan juga perencanaannya. Selanjutnya, bagaimana bentuk pengawasannya? Tentu saja penyaluran uang dari pemerintah harus diawasi. Rakyat kan udah bersedia mempercayakan uangnya untuk patungan dalam bentuk pajak, pastinya pemerintah juga harus menjalankan amanah kepercayaan ini dengan mengawasi penyaluran uang rakyat tersebut agar tepat sasaran alias tidak dikorupsi?

Nah, korupsi ini nih salah satu masalah paling nyebelin dalam pemerintahan. Rakyat udah mau patungan bayar pajak, rencana udah dibikin dan dihitung dengan teliti dalam RPJP, malah sebagian dananya dikorupsi oleh oknum pemerintah. Terus apa saja upaya pemerintah dalam memberantas korupsi? Setidaknya ada 2 lembaga utama dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasi penyaluran uang ini, yaitu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Intinya sih tugas dari KPK itu kayak polisi untuk urusan korupsi, terutama di badan pemerintahan. Mungkin lo udah nggak asing lagi sama berita kalo ada petugas KPK yang manggil salah seorang pejabat yang dicurigai melakukan tindakan korupsi. Bahkan bisa sampe dibawa ke pengadilan yang dikenal dengan pengadilan tindak pidana korupsi atau TIPIKOR yang ada di Pengadilan Negeri Propinsi.

Nah, kalau BPK ini tugasnya adalah sebagai auditor akuntansi keuangan negara. Jadi para petugas BPK inilah yang memperhatikan laporan keuangan setiap kementerian dan lembaga negara dan mereka punya hak untuk mempertanyakan laporan-laporan yang dianggap mencurigakan.

Selain kedua lembaga pemerintah itu, ada juga lembaga independen, yang berperan besar dalam mengawasi penyaluran uang negara, salah satu yang sudah cukup dikenal adalah lembaga Indonesia Corruption Watch atau ICW.

Kenyataanya memang pemberantasan korupsi ini tidak bisa instan, dan harus melewati proses yang terus dievaluasi. Dievaluasi oleh siapa? Ya tentu oleh masyarakat yang memiliki kekuatan demokrasi. Rakyat sebagai orang yang patungan duit ya setidaknya punya kesadaran politik untuk tidak memilih bendahara yang korup, tidak memilih orang-orang dari partai politik yang penuh dengan koruptor. Dengan mekanisme demokrasi tersebut, diharapkan ada proses evaluasi dari rakyat untuk membuat pemerintahan semakin bersih dari korupsi.

Begitulah cerita gue kali ini tentang pengelolaan keuangan negara secara singkat. Mungkin apa yang gua bahas di sini memang hanya hal-hal umum yang mendasar. Tapi gua harap lo perlu memahami konsep dasar sederhananya dulu, baru kemudian nanti melihat permasalahan ini secara lebih mendetil. Moga-moga apa yang gua tulis di sini bermanfaat, menambah wawasan, serta membuat lo ingin belajar lebih jauh lagi tentang ekonomi.(Red)

Dewan Pers Indonesia Resmi Disahkan Kongress Pers Indonesia

Dewan Pers Indonesia

Oleh : Heintje Mandagie, Ketua Umum SPRI

PADANG,SUMBARTODAY-Setelah melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan, Dewan Pers Indonesia atau DPI akhirnya resmi disahkan melalui keputusan Kongres Pers Indonesia 2019. Kehadiran DPI telah membawa angin segar bagi insan pers tanah air yang berada di luar konstituen Dewan Pers

Reaksi keras Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo atas kehadiran DPI sungguh di luar dugaan. Keberadaan DPI rupanya begitu diperhitungkan oleh Dewan Pers sehingga langsung membuat pernyataan pers yang kemudian diberitakan secara sepihak oleh jaringan media konstituen Dewan Pers tanpa ada perimbangan berita atau cover both side. Yosep mengancam akan melayangkan somasi terhadap DPI. Selain itu, ada upaya hukum lain yang akan diambil oleh pihak Dewan Pers.

Tanpa disadari reaksi keras Ketua Dewan Pers ini sebetulnya telah memberi penghargaan yang luar biasa atas hasil kerja yang dicapai ribuan wartawan dan pimpinan media yang berada di luar konstituen Dewan Pers. Betapa tidak, Yosep dengan beraninya membuat pernyataan yang mengagetkan semua pihak.

Pembentukan DPI dituding adalah upaya kejahatan berupa pengangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sikap itu membuat publik jadi tahu betapa arogannya Dewan Pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tadinya kita berpikir bahwa Dewan Pers tidak akan menggubris terbentuknya DPI karena selama ini kerap menggembar-gemborkan di berbagai media mainstream bahwa organisasi-organisasi pers yang berada di Sekber Pers Indonesia adalah bukan konstituen Dewan Pers. Seolah-olah pergerakan Sekber dan ribuan wartawan di daerah tidaklah penting bagi Dewan Pers. Dan ketika ditanggapi berlebihan justeru berdampak positif bagi DPI karena makin viral di mana-manna kelahiran DPI termasuk ke telinga elit politik. Yosep perlu mendapat jempol kali ini.

Bagaimanapun juga DPI hadir melalui proses panjang lewat tahapan Musyawarah Besar Pers Indonesia pada penghujung tahun 2018 lalu dan baru-baru ini sekitar 600 lebih peserta ikut hadir pada Kongres Pers Indonesia 2019 di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Ini fakta bukan hoax. Ribuan wartawan dan pimpinan media yang hadir di Mubes dan Kongres terlalu sering ditolak dan dihina dengan sebutan abal-abal oleh Dewan Pers sehingga mereka lebih memilih bergabung dan percaya kepada organisasi-organisasi pers yang berada di luar konstituen Dewan Pers.

Dewan Pers sendiri yang mengatakan ada 43.000 media yang belum diverifikasi dan ada ribuan wartawan yang belum disertifikasi merupakan media dan wartawan abal-abal.

Bahkan tidak jarang aduan masyarakat terhadap media-media dan wartawan di luar konstituen Dewan Pers menjadi korban kriminalisasi lewat selembar surat rekomendasi Dewan Pers kepada pengadu untuk diteruskan ke proses pidana umum bukan dengan UU Pers.

Fakta inilah yang memicu pergerakan massif wartawan dan pimpinan media dari berbagai daerah mempercayakan dan menggantungkan nasib mereka kepada organisasi-organisasi pers yang berada di luar konstituen Dewan Pers untuk memfasilitasi upaya memerangi kriminalisasi pers melalui wadah Sekretariat Bersama Pers Indonesia.

Yosep kemudian “berbohong” bahwa organisasi-organisasi pers yang membentuk DPI sebelumnya pernah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Dewan Pers. Namun tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan mendasar, seperti beranggotakan 500 orang untuk sebuah organisasi wartawan dan 200 perusahaan untuk sebuah organisasi perusahaan pers.

Yosef mungkin tidak mengerti dan mengetahui sejarah bahwa ada beberapa organisasi pers yang ada di Sekber adalah Konstituen Dewan Pers yang ikut mendirikan kembali Dewan Pers pada saat dibubarkan dan terbitnya Undang-Undang Pers yang baru pada tahun 1999.

Serikat Pers Republik Indonesia dan Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia adalah contoh dua organisasi pers, dari sekian puluh organisasi pers, ketika itu yang ikut membidani pembentukan Dewan Pers pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Sepertinya Yosep perlu membuka dokumen yang ada di Dewan Pers pasca berlakunya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ada puluhan organisasi pers yang tercatat menjadi konstituen Dewan Pers dan tercantum pada website resmi Dewan Pers selama bertahun-tahun. Namun di era Bagir Manan menjadi Ketua Dewan Pers, nama-nama organisasi pers tersebut menghilang.

Pengurus Dewan Pers yang ada sekarang juga lupa bahwa pada 14 Maret 2006 terdapat 29 Ketua Umum organisasi-organisasi wartawan dan perusahaan pers membuat kesepakatan Penguatan Peran Dewan Pers melalui keputusan Sidang Pleno II Lokakarya V yang dihadiri 29 Organisasi dan Dewan Pers.

Aneh bin ajaib, hampir seluruh organisasi pers yang ikut membidanani berdirinya Dewan Pers dan ikut memberi penguatan terhadap Dewan Pers tersebut kini tidak diakui lagi sebagai konstituen Dewan Pers. Padahal, Dewan Pers munggunakan keputusan Penguatan Peran Dewan Pers dari organiasi-organisasi tersebut untuk mendapatkan legitimasi.

Sejarah mencatat, Keputusan Penguatan Peran Dewan Pers tersebut justeru dipakai sebagai senjata Dewan Pers untuk menghilangkan hak-hak konstitusi organisasi-organisasi pers tersebut untuk tetap menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers.

Sekarang ini pengingkaran dan penolakan yang dilakukan Dewan Pers terhadap perusahaan-perusahaan pers dan organisasi-organisasi wartawan yang berbadan hukum telah disikapi secara bijaksana dan konstitusional melalui pembentukan Dewan Pers Indonesia sebagai jawaban atas penolakan tersebut.

Kita perlu bercermin pada fakta ini bahwa tidak ada satu orang atau satu lembaga manapun di negeri ini yang berani atau tega menghina dan melecehkan profesi tukang jual bakso, tukang jual ikan, dan pedagang kaki lima- yang meski kerap dijumpai berjualan di tempat yang salah- dengan sebutan abal-abal. Pemerintah malahan dengan begitu intens berupaya menyediakan lokasi berdagang dan dukungan pembiayaan modal bagi para pedagang atau pelaku UKM tersebut. Namun, apa bedanya dengan profesi wartawan yang disandang oleh wartawan media online di luar konstituen Dewan Pers.

Wajarkah di negeri yang beradab ini warga negara yang memilih berprofesi sebagai wartawan, dikatakan abal-abal oleh sebuah Lembaga bernama Dewan Pers. Adakah anak bangsa di negeri yang merdeka ini boleh dihina dengan sebutan abal-abal tanpa memberi solusi ?

Pada akhirnya kita wartawan, media, dan seluruh organisasi pers yang berada di luar konstituen Dewan Pers perlu bertanya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir H. Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan, Ketua DPR RI Bambang Susatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali, SH, apakah itu upaya kejahatan dan pengangkangan terhadap UU Pers jika kita (organisasi-organisasi pers yang berbadan hukum) membentuk Dewan Pers Indonesia karena tidak diakui Dewan Pers ? Undang-Undang Pers pasal berapa yang menyebutkan Dewan Pers sebagai lembaga tunggal ?

Perlu diketahui Kongres Pers Indonesia telah menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya :

Kongres Pers Indonesia 2019 adalah merupakan tindak-lanjut dari hasil pelaksanaan Musyawarah Besar Pers 2018 yang dihadiri oleh sekitar 3000 wartawan dan pimpinan media dari seluruh Indonesia di Gedung Sasono Adiguno Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, 18 Desember 2018.
Bahwa terdapat 43.000 Perusahaan Pers berskala kecil masuk dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah atau UKM dan ratusan ribu wartawan berada di luar konstituen Dewan Pers.
Bahwa puluhan ribu UKM Media dan ratusan ribu wartawan (bukan konstituen Dewan Pers) tidak terlayani proses verifikasi dan sertifikasi kompetensi yang kini terancam dibredel dan dikriminalisasi oleh Dewan Pers.
Bahwa 12 organisasi pers berbadan hukum yang bergabung di Sekretariat Bersama Pers Indonesia bersepakat menghimpun dan mewadahi 43.000 UKM Media dan ratusan ribu wartawan tersebut dalam rumah Dewan Pers Indonesia.
Bahwa keberadaan media on-line yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berlu diberi payung hukum melalui lembaga Dewan Pers Indonesia.
Bahwa Dewan Pers Indonesia perlu dibentuk untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam :

-mengimplementasi peraturan organisasi tentang Keanggotaan dan Sertifikasi Kompetensi, dan Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers yang ditetapkan dalam Kongres Pers Indonesia 2019.

-memverifikasi 43.000 perusahaan pers yang berada di luar konstituen Dewan Pers.

-memfasilitasi 43.000 perusahaan pers mendapatkan belanja iklan nasional dari total 150 Triliun Rupiah setiap tahun.

-melayani ratusan ribu wartawan lokal di luar konstituen Dewan Pers mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi berlisensi resmi Badan Nasional Sertifikasi Profesi bukan dari LSP yang ditunjuk oleh Dewan Pers.

-melayani masyarakat di daerah malapor atau mengadu terkait pemberitaan pers melalui Dewan Pers Indonesia Perwakilan Provinsi, sehingga laporan atau aduan masyarakat tidak perlu lagi jau-jauh ke Dewan Pers di Jakarta atau ke kantor polisi untuk penyelesaian sengketa pers.

Bahwa dibentuknya Dewan Pers Indonesia sebagai lembaga yang independen adalah bagian dari implementasi pasal 15 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana Undang-Undang tersebut tidak mengamanatkan wadah tunggal Dewan Pers, serta memberi hak konstitusi kepada organisasi-organisasi pers memilih Anggota Dewan Pers yang independen.
Bahwa Anggota Dewan Pers Indonesia yang terpilih berdasarkan hasil Kongres Pers Indonesia 2019 perlu ditindak-lanjuti sesuai Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Rekomendasi ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk dikaji dan semoga disetujui. Sekarang ini nasib puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan dan pimpinan media bergantung pada keputusan presiden. Mari kita tunggu kebijaksanaan apa yang akan diambil Presiden menyikapi rekomendasi yang akan kita serahkan ke Presiden sesegera mungkin.

Yang pasti di akhir tulisan ini perlu ditegaskan kembali bahwa kehadiran Dewan Pers Indonesia adalah jawaban untuk melawan tirani Dewan Pers.

(sumber: TargetIndo)

Hakim Bisa Dipidana Bila Salah Memutus Perkara

PADANG,SUMBARTODAY-Badan Legislasi (Baleg) DPR telah berhasil menyusun draf revisi UU Mahkamah Agung (RUU MA). Draf itu pun telah dinyatakan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Kamis (12/4) lalu, dan siap untuk dibahas bersama dengan pemerintah. “Karena undang-undang ini sudah tiga kali diubah, maka kali ini bukan lagi perubahan, tetapi penggantian undang-undang,” ujar Ketua Baleg Ignatius Mulyono di sela-sela rapat paripurna.

Ignatius menjelaskan salah satu poin dalam RUU MA ini adalah upaya untuk membuat para hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara. Ia mengungkapkan hakim yang salah dalam memutus perkara bisa dikenakan sanksi, baik administrasi maupun pidana. “Iya, hakim bisa juga dipidana,” tegasnya kepada hukumonline.

“Kalau hakim salah mengambil suatu dasar hukum untuk putusannya, padahal dia sudah tahu itu salah, maka dia bisa dikenakan hukuman. Termasuk hukuman pidana,” jelasnya lagi.

Ignatius menilai sanksi pidana adalah hukuman yang layak bila si hakim memang sengaja menggunakan dasar hukum yang salah. Ia juga menegaskan ancaman sanksi pidana bukan untuk mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. “Ini untuk memprofesionalkan hakim dalam membuat putusan. Itu yang dijaga. Hakim sebagai palang pintu terakhir jangan asal mengambil putusan,” jelasnya.

Berdasarkan pantuan hukumonline, ketentuan hakim dapat dipidana bila salah mengambil dasar hukum untuk putusannya sebenarnya tak tercantum dalam draf yang disetujui di rapat paripurna. Fakta ini yang membuat anggota Baleg dari Partai Golkar Nudirman Munir berang.

Nudirman menegaskan bahwa pasal yang memuat ancaman pidana untuk para hakim itu tiba-tiba hilang. Padahal, ia menegaskan pasal ini sudah disepakati dalam persetujuan di Baleg, beberapa waktu lalu. Ia pun mengaku sudah memberitahu pimpinan DPR mengenai persoalan ini. “Pimpinan DPR juga sudah setuju agar ketentuan ini masuk ke dalam draf,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Todung Mulya Lubis menilai perlu pembuktian yang kuat bila ingin menghukum hakim yang dinilai salah atau lalai dalam mengambil dasar hukum putusan. Yakni, apakah memang dilakukan atas dasar kesengajaan, kolusi, konspirasi yang melanggar sumpah hakim atau tidak.

“Saya tak sepenuhnya setuju dengan kriminalisasi hakim. Kecuali, memang ada bukti shahih bahwa ada hakim yang tertangkap tangan. Tapi, untuk mereka yang salah membuat putusan, saya rasa sanksi administrasi sudah cukup. Diberhentikan sebagai hakim itu adalah hukuman yang sangat berat,” jelas Todung.

Sebagai informasi, konsep pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang dibuatnya itu dikenal sebagai judicial liability. Profesor Hukum dari Universitas Utrecht Belanda A.W. Jongbloed pernah mengutarakan konsep pertanggungjawaban judicial ini telah diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Konsep ini, lanjutnya, adalah para pihak yang berperkara (misalnya dalam perkara perdata) dapat meminta ganti rugi kepada hakim yang telah salah membuat putusan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak tersebut. Di beberapa negara, konsep pergantian ganti rugi ini berbeda-beda. Ada yang diserahkan kepada si hakim itu sendiri atau ganti rugi dilakukan oleh negara.

Namun, di Indonesia, saat ini masih ada SEMA No 9 Tahun 1976 yang menegaskan bahwa hakim tak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya. Artinya, dalam menjalankan tugasnya itu, hakim tak bisa dipidana maupun digugat secara perdata mengacu kepada SEMA tersebut.(Red)

Pedoman Bagi Pelaku Jual-Beli Sesuai Dengan Hukum Yang berlaku

PADANG,SUMBARTODAY-Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutannya di depan pengadilan. Faktanya; Peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.

1.PENGERTIAN JUAL BELI

Pengertian jual beli menurut KUHPerdata dan pengertian jual beli dalam hukum adat sangat jauh perbedaannya. Walaupun sama-sama menggunakan istilah hukum adat.

Hukum adat lebih menitik beratkan pada pada perbuatan serah terima sedangkan dalam hukum barat (KUHPerdata) lebih menitikberatkan pada perjanjian dimana para pihak mengikatkan diri.

Pengertian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjual belikan sesuai dengan bunyi pasal 1458 : “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Menurut Hukum adat, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan meskipun pembayarannya baru sebagian, menurut hukum adat sudah dianggap dibayar penuh. Jadi di dalam hukum adat jual beli dilakukan dengan tunai.

Dalam hukum adat sisa pembayaran dianggap harga yang pada kenyataannya belum dibayar penuh dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual atas perjanjian utang-piutang yang dianggap terjadi antara penjual dan pembeli.

Namun hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdata (pasal 1459 KUHPerdata) yaitu penyerahan benda bergerak terkecuali benda yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas benda itu atau atas nama pemilik dengan penyerahkan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada, penyerahan tersebut harus dibuatkan akta autentik

Jual beli menurut UUPA adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual, jual-beli yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk hukum agraria.

Dalam pasal 1458 KUHPerdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Menurut pasal 1457 KUHPerdata merumuska jual beli sebagai : “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” menunjukkan bahwa suatu perbuatan jual beli adalah merupakan pula suatu perjanjian yang bertimbal balik.

2.TUJUAN JUAL BELI

Jual beli bersifat konsensuil artinya dalam peristiwa jual beli ini ada telah lahir dan mengikat para pihak. Yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai kebendaan yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayarkan. Dengan kesepakatan tersebut, pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian dan penjual terikat untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut. Dalam hubungannya dengan penyerahan hak milik ini maka perlu diperhatikan ketentuan pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“ Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dentgan cara lain melainkan dengan cara pemilikan (pendakuan), karena karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat, dan dengan penunjukan maupun penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu.

Tujuan dari diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Dari ketentuan pasal 584 tersebut maka secara mutlak cara untuk memperoleh hak milik tersebut adalah dengan kelima cara sebagaimana yang telah disebutkan diatas.ketentuan dari pasal 584 tersebut yang menyatakan bahwa hajh milik atas kebendaan tersebut dapat diperoleh dengan penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata. Untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Ketentuan itu mensyaratkan bahwa untuk memperoleh hak milik berdasarkan penyerahan , harus memenuhi 2 syarat:

Adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik;
Dilakukan penyerahan

Dalam KUHPerdata tidak dengan tegas memberikan pengertian dari peristiwa perdata hakikat penyerahan kebendaan, secara sederhana bahwa apa yang termasuk dalam perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan menyerahkan hak milik atas kebendaan tertentu. Dalam konteks ini maka tujuan dari penyerahan ini dapat kita lihat dalam :

Jual Beli, yang diatur dalam Bab V Buku III KUHPerdata
Tukar Menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III KUHPerdata
Hibah, diatur dalam Bab X Buku III KUHPerdata

menurut pasal 1686 : “ Hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah, tidaklah berpindah pada penerima hibah selainnya dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal 612, pasal 613, dan pasal 616 dan selanjutnya.

Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.

Kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Kapal – kapal, perahu – perahu, perahu – perahu tambang , gilingan – gilingan dan tempat permandian yang dipasang di perahu atau yang beriri terlepas dari benda lain adalah kebendaan bergerak.

Yang dianggap sebagai kebendaan bergerak adalah karena ditentukan oleh Undang – Undang adalah :

Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak
Hak atas bunga – bunga yang dijanjikan, baik bunga yang diabadikan maupun bunga cagak hidup.
Perikatan-perikatan dan tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang yang mengenai kebendaan bergerak.
Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil – andil itu dianggap kebendaan bergerak, akan tetapi hanya pada pesertanya selama perjanjian berjalan.
Andil atas perutangan negara indonesia baik andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun dalam surat-surat pengakuan utang, sertifikat – sertifikat, obligasi dan surat- surat berharga lainnya. Beserta kupon – kupon atau surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya.
Sero – sero atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan Negara asing.

Kebendaan tidak bergerak ialah

Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan diatasnya.
Penggilingan kecuali yang dibicarakan dalam pasal 510 KUHPerdata.
Pohon dan tanaman lading yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon belum dipetik demikian pula barang – barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama benda- benda itu belum terpisah atau digali dari tanah.
Kayu tebangan dari hutan tebangan dan kayu dari pohon – pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
Pipa- pipa dan got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan: dan pada umumnya segala sesuatu yang menancap pada pekarangan atau terpaku pada bangunan rumah.

3.KEWAJIBAN PENJUAL

Pada pasal 1458 KUHPerdata, pada prinsipnya penjual memiliki kewajiban:

Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas pemintaan pembeli.
Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Menurut pasal 1460 : “ Jika kebendaan yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya.”

Menurut pasal 1461 : “ Jika barang – barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang – barang itu tetap atas tanggungan penjual hingga barang- barang ditimbang, dihitung atau diukur”

Dan ditentukan pula dalam pasal 1462 : “ jika sebaliknya barang-barang dijual menurut tumpukan, maka barang – barang itu adalah atas tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.

Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan kewajiban pelaku usaha:

Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan mutu standar barang dan jasa yang berlaku.
Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau diperdagangkan.
Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas barang/jasa yang diperagangkan
Memberi kompensasi apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

4.KEWAJIBAN PEMBELI

Menurut pasal 1513 kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut persetujuan.

Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayarannya, pasal 1514 menentukan bahwa jika pada waktu membuat persetujuanm tidak ditetapkan tentang itu maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

5.HAK PENJUAL DAN PEMBELI

Rumusan pasal 1517 KUHPerdata menyebutkan : “ Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan – ketentuan pasal 1266 dan 1267”.

Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibyar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa dia tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut telah dilepaskan olehnya.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1516 KUHPerdata yang menyatakan : “ Jika pembeli, dalam penguasaanya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya,maka ia dapart menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun dengan segala gangguan.

Pada pasal 1491 jo pasal 1492 KUHPerdata lebih ditegaskan dan menyatakan :” penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin 2 hal, yaitu:

Pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;

Kedua, terhadap adanya cacat – cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

6.KETENTUAN KHUSUS MENGENAI JUAL BELI

Hak Membeli Kembali

Hak untuk membeli kembali merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang – undang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam pasal 1519 KUHPerdata dikatakan bahwa :” kekuasaan untukmembeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan atas suatu janji, dimana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang dijual dengan mengembalikan harga asal dengan disertai penggantian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1532.

Disebutkan pula penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal,tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembeliannya serta penyerahannya, begitu pula biaya- biaya yang perlu untuk pembetulan – pembetulan dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahan ini.

Kesimpulan

1. Pengertian dari jual beli dapat berarti suatu perjanjian yang bertimbal balik dan suatu perjanjian yang konsensuil. Maksudnya disini adalah perbuatan jual beli ini menimbulkan suatu kewajban bagi kedua belah pihak yang saling berkaitan antara pihak penjual dan pembeli dan ditandai dengan adanya suatu penerimaan yang dilakukan oleh pembeli dan penyerahan yuang dilakukan oleh penjual.

2. Dalam peristiwa jual beli ada ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian diantara mereka. Dimana perjanjian tersebut berlaku selayaknya Undang –undang bagi kedua belah pihak.pihak penjual berhak memperoleh pembayaran atas kebendaan yang telah diserahkan dan pembeli berhak untuk memperoleh jaminan atas kebendaan yang diterima dari penjual.

3. Dalam hal – hal khusus seperti pembelian kembali kebendaan yang telah diperjualbelikan sebagimana yang disepakati dalam perjanjian, pihak penjual harus membayarkan sejumlah harga yang telah dibayarkan oleh pembeli beserta jumlah dari penambahan nilai yang dilakukan pembeli atas kebendaan tersebut sehingga harga jual kebendaan tersebut bertambah.

Survey Membuktikan, Yang Tidak Memilih Jokowi Lebih Banyak

PADANG,SUMBARTOADY-Direktur Eksekutif Kedai Kopi, Hendri Satrio mengungkapkan berdasarkan hasil survey terbaru tingkat elektabilitas Jokowi hanya 44,9 persen. Yang tidak memilih Jokowi justru lebih banyak.

“Kami menanyakan tentang pilihan Presiden bila pemilu dilakukan di hari, saat pertanyaan diajukan. Responden yang memilih Jokowi 44,9% sementara yang memilih opsi jawaban selain Jokowi ada 48,9% dan sisanya tidak menjawab,” ungkap Hendri kepada wartawan.

Pada opsi jawaban selain Jokowi, responden menyebut nama Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono dan beberapa nama lainnya.

Hal ini nampaknya juga berpengaruh terhadap pilihan partai politik di 2019. Hanya 41,3% responden yang mengaku akan memilih partai politik pengusung Jokowi pada 2019 nanti, 53,5% menjawab tidak akan memilih sementara sisanya memilih untuk tidak menjawab atau tidak memilih.

Sedangkan tingkat kepuasan atas janji Jokowi-JK sebesar 55,7 responden puas dengan pemerintahan Jokowi-JK, ada 43,3 persen menjawab tidak puas dan sisanya tidak menjawab. “Pembangunan infrastruktur (32,7 persen) dan bantuan kesehatan serta pendidikan (16,3 persen) adalah dua alasan teratas puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK.”

Sementara harga kebutuhan pokok yang naik atau mahal (22,7 persen) dan janji yang belum ditepati (8,5 persen) merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

Rakyat menilai pembangunan infrastruktur (24,9 persen), pelaksanaan KIP, KIS, KKS (15 persen), memberantas korupsi dan narkoba (2,6 persen) dan blusukan (1,3 persen) adalah janji Jokowi-JK yang sudah terpenuhi (pertanyaan terbuka). Ada 31,5 persen responden yang menjawab tidak tahu sementara lainnya menjawab hal lain yang tidak disebutkan di atas.

Seperti diketahui, Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) meluncurkan survei nasional di 8 Kota (Medan, Padang, Palembang, Jakarta (kecuali Kep. Seribu), Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar).

Pengambilan data dilakukan wawancara tatap muka, melibatkan 800 responden. Adapun waktu survey dari 8 hingga 27 September 2017 dengan margin of error (MoE) +/-3,5%.l red-4 l

(sumber : Telusur)

Politik Zaman Pembungkaman Nurani Rakyat

PADANG,SUMBARTODAY-Membungkam kritik itu ciri khas dari kekuasaan diktator. Didalamnya hanya ada pemujaan buta terhadap kekuasaan, tanpa interupsi.

Ada ilmuwan budak istana, ada pakar melantunkan pujian, ada aktivis membela membabi buta. Dalam percakapan publik yang tercecer hanya yal-yel.

Bangsa yang dipimpin oleh kekuasaan diktator, akan menjadi bangsa yang miskin narasi, duafa intelektual dan tidak memiliki cara pandang yang majemuk.

Tidak heran, yang terjadi hanyalah percakapan antara “tuan” dan hamba. Bentuk percakapannya, raja bersabda, hamba menyembah. Berakhirlah akal sehat, mulailah akal bulus.

Tradisi antara kawula dan raja, sedang diusahakan untuk bangkit setelah ditentang oleh akal merdeka. Ada ribuan tumbal yang berserakan untuk menghidupkan kemerdekaan itu.

Fenomena menghidupkan kembali sembah menyembah kekuasaan itu sedang diupayakan. Disebuah negara demokrasi terbesar ketiga dunia, nama nya Indonesia.

Ada seorang Pemimpin katanya dari golongan “Orang kecil” tapi pikirannya feodal. Dia memimpin dengan pikiran feodalisme. Dia ingin disembah layaknya seorang diktator.

Semua perbedaan dihadang, semua diskusi dilarang, semua tokoh dipersekusi, semua perbedaan ingin dileburkan menjadi pujian hanya untuk menambah durasi kekuasaan.

Ia ingin dipuji. Dalam kegagalannya membangun bangsa, dalam ribuan kebohongan dan perpecahan bangsa yang ia buat. Dia bentuk komunitas “pemuja” namanya buzzer. Buzzer ini digaji untuk memfitnah dan mengadu domba antara anak bangsa.

BACA JUGA : Integrasi Hukum Nasional Dengan Syariat Islam

Ia ingin di puji. Supaya ia dapat berkuasa sekuasa-kuasanya. Ia ingin leluasa menggadaikan negara ditangan asing, dengan kebijakan semi-kolonialnya.

Dia ingin dipuji, agar dapat berkuasa kembali. Semua kritik dikriminalisasi, semua topik pembicaraan yang menggugat kebijakannya ingin dia bungkam.

Sudah banyak orang dihadang di bandara. Sudah beberapa kali kegiatan diskusi dibatalkan. Ruang akal sehat ditutup rapat.

Elektabilitasnya sedang ambruk, dirampas oleh kebohongannya sendiri. Kepercayaan publik telah hilang dari dirinya, yang tersisa hanyalah keinginan berkuasa dengan modal obral janji-janji.

Dalam kondisi elektabilitas yang merosot itu, ia ingin supaya semua orang memujinya. Kampus diatur narasinya, mahasiswa dibentuk supaya miskin nalar kritisnya.

Kekhawatiran gagal untuk berkuasa menyebabkan ia nekat untuk melakukan segala cara. Semua narasi yang memungkinkan untuk merenggut sisa elektabilitasnya dikriminalisasi dan dilarang.

Tekanannya terhadap mereka yang kritis semakin memuncak menjelang Pemilihan raya, Karena kritikus ini merugikan bagi tuan Pemimpin yang lagi ikut kontestasi.

Meskipun semua struktur telah digerakkan, semua fasilitas negara digunakan, tetap saja rakyat ingin perubahan. Merubah pucuk pimpinan untuk memperbaiki segala kerusakan yang terlanjur dibuat.

BACA JUGA : PBB Kebangkitan Politik Islam Moderat-Modern

Setelah kegagalan mengkampanyekan infrastruktur, keberhasilan yang disulap sedemikian rupa, maka jalan satu-satunya adalah membungkam narasi yang meluruskan akal sehat publik.

Perlakuan kekuasaan ini semakin buktikan, pergerakannya semakin sempit, dukungan rakyat semakin kecil, dan mobilisasi massa semakin mengambang.

Berbeda dengan calon penantang, yang semakin solid bergerak diberbagai daerah, Untuk merebut hati rakyat. Bukti konkrit lapangan memperlihatkan bahwa petahana sudah kalah. Ini menyebabkan frustasi dan bertindak sembrono.

Ia tidak sadar, semakin banyak diskusi yang dilarang, semakin kecil dukungan masyarakat kepadannya. Semakin banyak janji ia buat, semakin sulit rakyat mempercayai nya.

Tapi, karena kekurangan pikiran, nekat merupakan terobosan baru dalam pentas politik nasional. Ingat hanya penguasa saat ini yang menganggap kenekatan sebagai terobosan baru.

Namun, rakyat sudah sadar bahwa ia tidak lebih dari mengobral janji dan pembuat perpecahan, serta boneka yang dipaksakan untuk jadi Pemimpin Unotentik yg penuhg denfan kepalsuan.

Dulu ia “akan melakukan” sekarang orang bertanya “apa yang ia lakukan”. Setelah diselidiki, jawabannya, ia hanya berjanji. Diantara sekian banyak janji itu, sebanyak itu juga yang ia ingkari.

Maka publik mengatakan, selamat tinggal janji-janji, selamat datang perubahan. Sahutan publik itu menyebabkan lahirnya “narasi perang total”. Perang total adalah pertaruhan terakhir bagi orang yang terjepit, dan pasti akan kalah.

Dan 2019, adalah perang terakhir untuk menyambut hari kekalahannya. Dan publik akan berseru, selamat datang kebenaran, enyahlah segala kebohongan dan kedustaan..

Dr H Ahmad Yani SHMH, Caleg DPR RI Dapil Jakarta Timur(Jakarta 1) PBB (19)

(sumber Telusur)

Perang Asimetris Untuk Hancurkan Nasionalisme dan Ideologi

PADANG,SUMBARTODAY-Berikut Perang assimetris menurut Herry Darwanto, Perang Asimetris ini adalah jenis perang yang lain, baru dalam intensitasnya, kuno dalam asal-mulanya. Perang oleh gerilyawan, pemberontak, pengacau, pembunuh; perang dengan dadakan, bukan dengan pertempuran terorganisir; dengan penyusupan, bukan dengan agresi; mencari kemenangan dengan merontokkan dan menyusutkan musuh, bukan dengan menghadapiny.

Mereka memanfaatkan kerusuhan ekonomi dan konflik etnis, mereka berusaha berada dalam situasi yang harus kita masuki. Ini adalah tantangan yang ada di depan kita jika kebebasan harus diselamatkan; suatu strategi yang seluruhnya baru, jenis kekuatan yang seluruhnya berbeda, dan oleh karena itu memerlukan bentuk pelatihan militer yang baru sama sekali.” (Dikutip dari Buffaloe-2006).

Kutipan diatas tidak diucapkan oleh Presiden Obama untuk mengomentari keonaran di berbagai belahan dunia, namun oleh Presiden John F. Kennedy saat memberikan sambutan di West Point tahun 1962.

Perang Asimetris sudah ada sejak ribuan tahun lalu, Pada masa kini, perang jenis baru ini kemudian dikenal sebagai Perang Asimetris atau Asymmetric warfare, atau Asymmetric engagement, yaitu perang antar dua pihak dengan kekuatan seimbang dengan menggunakan strategi dan taktik yang kurang lebih sama, hanya teknis operasional dan kemampuan memanfaatkan medan yang menentukan siapa pihak yang menang.

Sebetulnya fenomena Perang Asimetris sudah muncul sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, karena semua perang pada dasarnya asimetris, yaitu pihak pertama berusaha mengeksploitasi kekuatan pihak lain yang lebih besar sambil menyerang kelemahannya. Namun istilah perang asimetris semakin populer melalui artikel Andrew JR Mack berjudul Why Big Nations Lose Small Wars dalam jurnal World Politics (1975).

Pertanyaan retorik Mack tersebut didasarkan pada pengamatannya bahwa beberapa negara Eropa yang mempunyai kekuatan militer jauh lebih besar daripada negara-negara Asia dan Afrika yang dijajahnya, ternyata harus angkat kaki menerima kekalahan atas negara-negara kecil tersebut. Beberapa kasus yang disebutkan adalah: Indochina (1946-54), Indonesia (1947-1949), Aljazair, Siprus, Aden, Maroko, dan Tunisia.

Ditambahkan oleh Mack bahwa kekuatan besar yang dikalahkan kekuatan kecil bukanlah fenomena kolonialisme semata, seperti ditunjukkan oleh kasus Vietnam yang bisa mengusir Amerika Serikat yang bukan penjajahnya.

Perang Asimetris Pasca Perang Dunia II

Perang asimetris skala besar yang terjadi pada era setelah Perang Dunia II, selain perang Vietnam diantaranya adalah Perang Saudara Sri Lanka, Perang antara Israel dan Palestina, dan Perang Saudara di Suriah. (sumber: Wikipedia tentang Asymmetric Warfare)

Berikut adalah uraian singkat tentang ke tiga perang asimetris tersebut. Sebagai catatan perang asimetris yang paling dahsyat pada 20 tahun terakhir ini adalah kejadian 11 September 2001 di New York, dimana sekelompok orang menabrakkan pesawat terbang komersial yang dibajaknya ke dua gedung kembar yang menjadi lambang keperkasaan (ekonomi) Amerika Serikat, yang menelan korban sekitar 3.000 orang.

Perang Saudara di Sri Lanka, meletus pada tahun 1983, antara pemerintah Sri Lanka dan Tentara Pembebasan Tamil Eelam (LTTE). Perang dimulai dengan pemberontakan LTTE terhadap Pemerintah dan berkembang menjadi konflik besar-besaran, melibatkan perang gerilya dan perang konvensional. LTTE mempelopori penggunaan bom, yang puncaknya dilakukan oleh pembom bunuh diri pria atau wanita, baik di dalam maupun di luar medan perang; menggunakan perahu yang penuh dengan bahan peledak untuk menghancurkan kapal-kapal militer; serta penggunaan pesawat-pesawat ringan yang menargetkan instalasi militer. Hasil akhirnya, pemberontakan dapat diatasi dan Sri Langka tetap utuh.

Perang antara Israel dan Palestina, yang sudah berlangsung selama puluhan tahun adalah kasus klasik perang asimetris yang berkepanjangan. Israel memiliki tentara angkatan darat, udara dan laut yang kuat, dengan alutsista canggih yang dapat mengalahkan Palestina (khususnya Hamas). Namun, Palestina menggunakan taktik asimetris, seperti serbuan dadakan, tembakan lintas-perbatasan, serangan roket, bom bunuh diri, dan menurut PM Israel Benyamin Netanyahu (Fitch, 2014): “We use missiles to protect civilians; Hamas use civilians to protect their missiles.” Hingga saat ini, konflik Israel-Palestina masih berlangsung.

Perang di Suriah, yang terjadi sejak tahun 2012 lalu hingga sekarang, juga merupakan perang asimetris. Koalisi Nasional Suriah bersama dengan Mujahidin dan Partai Uni Demokratik Kurdi berjuang melawan Pemerintah Suriah melalui cara-cara asimetris untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Hafez al As’ad. Para pemberontak tidak mampu terlibat secara simetris menghadapi tentara Suriah sehingga melakukan taktik non-konvensional seperti bom bunuh diri, penyerbuan target-target tertentu, dsb. Konflik antara pemerintah dengan pemberontak berlangsung lama, sampai kemudian muncul ISIS yang memerangi pemerintah Suriah dan Irak sekaligus untuk mendirikan negara sendiri. Sampai saat ini, perang di Suriah juga masih berlangsung.

Fenomena perang asimetris di berbagai negara tersebut mendorong tumbuhnya pemikiran bagaimana menjelaskan “keunggulan” pihak lemah sehingga dapat memenangkan peperangan dengan pihak yang lebih kuat.

Konsep Perang Asimetris

Dalam berbagai literatur pertahanan dan hubungan internasional, istilah asimetris diartikan sebagai perbedaan yang signifikan dalam “kekuatan” dari aktor-aktor yang berlawanan dalam suatu konflik. Kekuatan tersebut diartikan sebagai kekuatan material, seperti tentara profesional berjumlah besar, senjata canggih, ekonomi maju, dan sebagainya. Perang asimetris mencakup konflik antarnegara dan antarkelompok (biasa disebut perang sipil atau perang saudara).

Sedangkan perang simetris, di mana dua pihak memiliki kekuatan militer dan sumber daya yang sama, menggunakan taktik yang mirip secara keseluruhan, hanya berbeda dalam detail dan eksekusinya. Perang asimetris sering disebut juga dengan perang gerilya, pemberontakan, terorisme, konflik intensitas rendah, perang generasi ke 4, perang irreguler, dsb.

Perang asimetris juga merupakan konflik yang melibatkan kekerasan, antara militer formal di satu pihak melawan pihak lain yang informal dan tidak didukung pasukan bersenjata lengkap namun memiliki militansi yang tinggi. Dalam perang asimetris, kedua pihak berusaha untuk mengeksploitasi kelemahan lawan dengan menggunakan strategi dan taktik perang konvensional maupun non-konvensional.

Pihak yang lebih lemah berusaha menggunakan strategi yang lebih jitu untuk mengimbangi kekurangannya dalam kuantitas atau kualitas militer. Strategi pihak yang lemah menghindari tindakan secara militer, yang merupakan kekuatan pihak lawan.

Bagi pihak yang lebih kuat, berperang di negara lain ada batas atau limitasinya. Mereka tidak dapat menggunakan sumber daya melebihi tingkat tertentu, karena berperang memerlukan sumber daya seperti prajurit, dana, dukungan politik, dll. yang diperlukan untuk mengejar tujuan-tujuan lainnya. Tanpa kemenangan cepat, perang bagi negara besar menciptakan potensi terjadinya persoalan politik yang dapat menggeser keseimbangan kekuatan yang mengarah pada penyudahan perang.

Bagi pihak yang lebih lemah, invasi atau penjajahan oleh negara besar menumbuhkan kohesi, meminimalkan kendala dalam menyatukan tekad, dan memaksimalkan kesediaan untuk menanggung bersama biaya yang diperlukan. Negara kecil tidak harus mempertaruhkan kepentingan untuk bertahan, dan melakukan perang tidak selalu menjadi prioritas utama, karena ada tujuan sosial, politik, dan ekonomi lainnya yang harus diperjuangkan. Hal ini membuat negara kecil lebih kuat secara mental, sosial dan politik; walau secara militer dan ekonomi lemah.

Bagaimana negara kecil bisa mengalahkan negara besar dijelaskan oleh Mack (1975). Menurutnya, kemenangan negara kecil atas negara besar disebabkan oleh ketidakmauan negara kecil menghadapi negara besar sesuai terminologi negara besar. Sebaliknya, negara kecil menggunakan terminologi perang yang tidak konvensional dalam menghadapi negara besar, yaitu perang gerilya, terorisme kota, atau bahkan tindakan non-kekerasan.

Namun selain itu, penyebab kekalahan negara besar dari negara kecil adalah menurunnya kapabilitas politik negara besar itu untuk berperang. Kapabilitas politik yang menurun itu antara lain disebabkan oleh meningkatnya aksi sosial menentang perang, seperti yang terjadi di AS pada tahun 1960an.

Kapabilitas politik untuk berperang juga dapat merosot jika peperangan yang tidak seimbang secara militer tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, dengan digunakannya cara-cara yang tidak konvensional oleh pihak yang lebih lemah. Perang gerilya yang berlangsung lama membutuhkan biaya yang besar bagi negara besar sekalipun. Maka ada batasan bagi negara besar sejauh apa biaya ini dapat ditoleransi.

Biaya perang yang dianggap berlebihan akan mendorong upaya pembatasan perang dalam diri pemerintah. Sementara itu, publikasi korban yang bukan pelaku perang (non-kombatan) akibat penggunaan senjata canggih yang salah sasaran membangkitkan sisi kemanusiaan masyarakat di negara besar untuk menolak dan kemudian mengakhiri perang. Inilah yang terjadi antara Vietnam dan AS pada tahun 1960an.

Selain faktor politik, faktor ekonomi juga dapat menjadi sebab suatu perang asimetris dimenangkan oleh negara besar. Menurut Mack (1975), Belanda mundur dari Indonesia karena AS mengancam Belanda tidak akan memberi bantuan pembangunan Marshall Plan jika tidak menyelesaikan masalahnya dengan Indonesia yang baru merdeka.

Kesiapan menghadapi Perang Asimetris

Dari mempelajari pengalaman banyak negara menghadapi perang asimetris, Robinson et al. (2014) menyimpulkan perlunya penyesuaian terhadap praktek dan sistem yang ada sebelumnya. Perubahan itu setidaknya meliputi aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, operasi, insentif, keterampilan, kekuatan sipil dan koordinasi. Tabel berikut menguraikan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi perang asimetris yang perlu dilakukan oleh pihak yang lebih kuat.

Tabel 1. Tindakan Menghadapi Perang Asimetris (Sumber: Robinson et al. (2014) dimodifikasi).

Lembaga dan Pasukan Khusus

Pada tahun 2006 Gordon R. Sullivan (Jenderal Purn. AS) menyatakan bahwa:

Warfare today has taken on a new form and grown to new levels. The type of warfare is not new, and few of the tactics are new. What is new is that this type of war has recently reached a global level—and the United States and its allies have found themselves ill prepared. Many strategists and theorists have attempted to grasp the concept of the war we are facing today, yet none have adequately given it definition and understanding. (sumber: kata pengantar untuk buku Buffaloe (2006))

Menyadari kekurang-siapan ini, berbagai upaya pembenahan dan penyesuaian dilakukan untuk terus meningkatkan kesiapan Angkatan Bersenjata AS dalam menghadapi perang asimetris. Center for Asymmetric Warfare (CAW) dan Asymmetric Warfare Group (AWG) adalah contoh upaya yang dilakukan AS menghadapi perang asimetris.

Center for Asymmetric Warfare

The Center for Asymmetric Warfare (CAW) didirikan pada tahun 1999, dua tahun sebelum peristiwa 11 September 2001. CAW adalah suatu satuan kerja di Angkatan Laut AS yang dibentuk untuk memperkuat angkatan bersenjata, negara bagian, pemerintah kota, organisasi federal, dan lain-lain dalam melawan, mengendalikan dan mendukung perang global melawan terorisme.

CAW menjadi unit khusus terdepan dalam menghadapi perang asimetris, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, integrasi teknologi, pengujian, dan evaluasi program; dan pengukuran kemampuan untuk berbagai organisasi, termasuk dunia usaha dan LSM, akademia, dan lembaga pemerintah negara lain.

Misi CAW adalah melakukan penelitian, menyelenggarakan pelatihan terfokus, eksperimen lapangan, pengujian dan penilaian untuk meningkatkan kemampuan personel militer dan sipil di semua tingkatan kelembagaannya dalam rangka mencegah, mengurangi, menghadapi, atau merespon, serta melakukan pemulihan terhadap dampak dari ancaman asimetris terhadap ketahanan negara dan keamanan nasional dan global.

Sedangkan visi CAW adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan negara dan rakyat Amerika Serikat termasuk sekutu strategisnya melalui pelatihan, eksperimen, perumusan program strategis, taktis, operasional dan lain-lain. CAW mengupayakan berbagai organisasi lintas sektor dan lintas komando, berbagi intelijen dan informasi operasional, berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain, melakukan perencanaan mengantisipasi ancaman, melaksanakan tindakan operasi pemulihan, dan sebagainya.

Asymmetric Warfare Group

The Asymmetric Warfare Group (AWG) adalah unit khusus di bawah Angkatan Darat AS yang mempunyai misi memberikan bantuan konsultasi operasional kepada Angkatan Darat dan para Komandan Angkatan Gabungan (Joint Force Commanders) untuk meningkatkan efektivitas tempur menghadapi ancaman asimetris. AWG memaparkan observasi dan perspektif penting bagi para komandan senior untuk dipertimbangkan ketika membuat kebijakan dan keputusan mengenai sumber daya pertahanan.

AWG terdiri dari tentara, pegawai sipil Angkatan Darat, dan spesialis yang dikontrak. Setiap anggota AWG diseleksi dan dipilih berdasarkan kemampuan khusus dan pengalaman operasional dengan menggunakan proses nominatif untuk memastikan satuan ini diisi oleh personel yang sangat profesional. AWG mengerahkan pasukannya ke berbagai pelosok dunia untuk mengamati, mengukur,
dan menganalisis informasi tentang situasi kejadian kontemporer yang muncul, khususnya ancaman asimetris dan penanggulangannya secara efektif.

Tugas utama AWG adalah:

Mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengkampanyekan solusi mengatasi ancaman melalui praktek-praktek terbaik, peningkatan kemampuan memecahkan masalah, dan penguasaan teknologi penanggulangan ancaman.

Mendukung Angkatan Darat dan para Komandan Angkatan Gabungan dengan memberikan saran dan membantu persiapan operasi di wilayah perang untuk mengurangi kerentanan dalam menghadapi ancaman yang ada dan yang akan muncul.

Menggelar pasukan AWG ke berbagai pelosok dunia untuk mengamati perkembangan ancaman dan untuk mengidentifikasi tindakan penanganan secara ofensif atau defensif untuk mengalahkan ancaman.

Meningkatkan inovasi dan adaptasi kekuatan operasi Angkatan Darat agar menjadi lebih lincah, fleksibel dan mematikan.

Mengembangkan pemimpin yang mampu beradaptasi melalui pengembangan organisasi pembelajaran yang terus menerus. AWG memberikan dukungan konsultasi operasional bagi komandan pasukan gabungan dan masing-masing angkatan untuk meningkatkan ketahanan hidup, efektivitas tempur, dan keterampilan teknik mengatasi ancaman dan lain sebagainya.

Penutup

Perang dan damai adalah suatu spektrum, seperti pelangi, namun dapat berubah sewaktu-waktu. Suasana damai yang lama dapat berubah menjadi kerusuhan secara tiba-tiba, karena kebebasan dan demokrasi memungkinkan terjadinya polarisasi dan pengelompokan orang atas dasar apapun: kesamaan ideologi, kesamaan nasib, kesamaan wilayah, dsan lain-lain. Pencetusan gagasan yang dilakukan dengan kekerasan perlu dicegah sejak awal agar tidak membesar menjadi perang asimetris yang dapat membahayakan kedaulatan negara.

Perang asimetris dapat dihadapi oleh negara manapun, baik dalam posisi sebagai negara kuat menghadapi negara atau kekuatan lain yang lebih lemah, maupun dalam posisi sebagai negara lemah dalam menghadapi negara atau kekuatan lain yang lebih besar. Yang kemungkinan akan sering terjadi adalah suatu negara menghadapi kekuatan separatis, teroris, pengacau keamanan, dsb. Karena itu setiap negara perlu mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapinya.

Angkatan bersenjata perlu menjadi lebih gesit, tangguh dan ulet; siap menyesuaikan taktik dan teknik operasional dengan situasi yang dikondisikan pihak yang lebih lemah namun militan dan bisa menggunakan segala macam cara. Tentara harus lebih mampu dan siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melawan pihak yang lemah namun sering berlindung di tengah kerumunan orang banyak.

Pasukan khusus untuk menghadapi perang asimetris harus siap melakukan operasi gabungan antar matra, termasuk dengan pasukan reguler dan para-militer. Pasukan khusus perlu mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan mobilitas, ketangguhan, waspada terhadap dinamika sosial, didukung dengan persenjataan yang cocok: memojokkan, mengejutkan, melumpuhkan, memingsankan, dan lain sebagainya.

Kekuatan material negara perlu bertumpu pada upaya militer yang cepat tanggap, didukung kapabilitas intelijen yang cermat dan awas setiap saat.

(Sumber: Herry Darwanto (penulis adalah PNS senior Kementerian Pertahanan)

Bukan Tidak Mungkin Indonesia Punah, NKRI Target Asymmetric Warfare Strategies

PADANG,SUMBARTODAY-Perang Asimetris atau Asymmetric warfare, atau Asymmetric engagement adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra-geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan pancagatra-ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang.

Rujukan lain menyatakan: “Perang asimetris“ dapat digambarkan sebagai konflik di mana sumber daya dari dua pihak yang berperang berbeda dalam esensi dan dalam perjuangan, berinteraksi dan berusaha untuk mengeksploitasi kelemahan karakteristik masing-masing.

Perjuangan seperti itu sering melibatkan strategi dan taktik perang konvensional, kombatan pihak yang “lemah” akan mencoba menggunakan strategi untuk mengimbangi kekurangan dalam kuantitas atau kualitas. Strategi tersebut belum tentu menggunakan militerisasi. Ini berbeda dengan perang simetris, di mana dua kubu memiliki kekuatan militer dan sumber daya yang sama dan mengandalkan taktik yang mirip secara keseluruhan, hanya berbeda dalam rincian dan eksekusi.

Strategi: Dalam perang konvensional, kekuatan musuh mudah sekali diperkirakan kuantitas maupun kualitasnya, misalkan tentang kekuatan komando dan pengendaliannya. Sehingga strategi yang hendak digunakan relatif mudah dipelajari dan dibaca, sehingga dapat digunakan untuk dasar-dasar mengantisipasinya. Namun dalam perang asimetris hal ini sebaliknya. Sangat sulit bagi kita memprediksi kekuatan musuh, secara kuantitas dan kualitas.

Beberapa taktik yang memungkinkan hasil positif dalam perang asimetris, antara lain:

Satu sisi dapat memiliki keunggulan teknologi yang melebihi musuh, yang menentukan English Longbow sebagai contoh adalah pada Pertempuran Crécy atau Battle of Crécy.
Inferioritas teknologi atau technological inferiority, biasanya dibatalkan oleh infrastruktur yang lebih rentan yang dapat ditargetkan dengan hasil yang dahsyat. Penghancuran sumber listrik, jalan atau sistem pasokan air di daerah yang padat penduduk, karena bisa memiliki efek buruk terhadap perekonomian dan moral, sementara pada kubu yang lemah kemungkinan tidak memiliki struktur sistem sama sekali.
Pelatihan dan taktik serta teknologi dapat membuktikan, menentukan dan memungkinkan kekuatan yang lebih kecil untuk mengatasi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, selama beberapa abad, penggunaan hoplite Yunani atau Greek hoplite’s (untuk infanteri berat) mereka membuat dan memakai phalanx yang jauh lebih unggul dari musuh mereka.
Jika daya yang rendah berada dalam posisi membela diri dari kondisi diserang, sangat dimungkinkan untuk menggunakan taktik yang tidak konvensional, seperti taktik serang lalu pergi (hit and run) dan juga pertempuran selektif dikala kekuatan superior lebih lemah, cara yang efektif menghajar namun tanpa melanggar hukum perang. sebagai contoh sejarah klasik, doktrin ini dapat ditemukan dalam Perang Revolusi Amerika (the American Revolutionary War), sebuah gerakan dalam Perang Dunia II, seperti Perlawanan Perancis (French Resistance) dan partisan perang Soviet dan Yugoslavia. Perlawanan terhadap negara-negara agresor yang demokratis, strategi ini dapat digunakan untuk bermain pada kesabaran para pelaku dalam konflik (seperti dalam Perang Vietnam dan perang-perang itu) dengan cara memprovokasi lawan.
Jika kubu yang berdaya rendah berada dalam posisi yang agresif, dan/atau berubah menjadi taktik yang dilarang oleh hukum perang (jus in bello), keberhasilannya tergantung pada kekuatan menahan diri. Sebagai contoh, hukum perang darat melarang penggunaan bendera gencatan senjata atau kendaraan medis sebagai kamuflase atau penutup untuk melakukan serangan, namun pejuang asimetris menggunakan taktik yang dilarang ini untuk keuntungan, tergantung pada ketaatan dan kekuatan superior terhadap hukum. Demikian pula, hukum perang melarang kombat yang menggunakan pemukiman sipil, berpopulasi sebagai pangkalan militer, tetapi ketika kubu yang berdaya rendah menggunakan taktik ini, semua itu tergantung pada premis bahwa kekuatan superior akan menghormati hukum dan pihak yang lain melanggar, dan tidak akan menyerang target sipil, atau jika mereka melakukan propaganda yang akan memberikan keuntungan lebih besar daripada kerugian material. Seperti yang terlihat pada sebagian besar konflik yang terjadi pada abad ke-20 dan abad ke-21, ini sangat tidak mungkin karena keuntungan propaganda selalu melebihi kepatuhan terhadap hukum internasional, terutama dengan mendominasi sisi konflik apapun.
Seperti disebutkan kali ini, adalah konflik Israel Palestina adalah salah satu contoh terbaru dari perang asimetris. Mansdorf dan Kedar menjelaskan bagaimana perang Islam menggunakan status asimetrisnya untuk mendapatkan keuntungan taktis terhadap Israel. Pihak Israel merujuk pada mekanisme “psikologis” yang digunakan oleh pasukan seperti Hizbullah dan Hamas yang mau mengeksploitasi warga sipil mereka sendiri serta warga sipil musuh untuk mendapatkan keuntungan taktis, sebagian dengan cara menggunakan media untuk mempengaruhi jalannya peperangan.

Pada sisi lain menurut tipologi terdapat strategi ideal yang digunakan dalam perang asimetris berdasarkan para aktor yang berperang :

Untuk aktor yang kuat strategi yang digunakan dengan penyerangan : direct attack and barbarism (serangan langsung yang brutal).
Untuk aktor yang lemah strategi yang digunakan dengan pertahanan : direct defense and guerrilla warfare strategy (pertahanan langsung dan perang strategi gerilya).

Tingkat Keberhasilan

Berdasarkan data yang dilaporkan dapat kita simak adanya suatu fakta yang mengejutkan tentang tingkat keberhasilan dalam perang asimetris berdasarkan aktor yang bermain:

Berikut tentang kemenangan perang asimetris yang dimuat di mardoto.com.

Terlihat bahwa untuk masa yang akan datang adanya trend aktor perang asimetris yang lemah memiliki peluang memenangkan perang ini lebih besar. Hal ini tentu menjadi kajian yang menarik untuk para pelaku perang asimetris dalam menyusun strategi yang lebih handal, karena aktor yang kuat bisa dikalahkan melalui strategi yang handal oleh pelaku yang lemah.

Indonesia Adalah Salah Satu Target AWS (Asymmetric Warfare Strategies).

Indonesia sesungguhnya telah menjadi sasaran perang asimetris. l ini dapat kita lihat dari pemberitaan pada media, konser, dan pentas-pentas yang merusak mental. adalah merupakan contoh nyata adanya perang asimetris di Indonesia.

Strategi ini tergolong murah tanpa mengeluarkan biaya mahal, bahkan malah mengeruk uang rakyat, karena perang asimetris ini tidak menggunakan banyak senjata, cukup dengan melakukan propaganda media, isu-isu yang provokatif sehingga stabilitas keamanan Negara sudah digoyang.

Dengan digunakannya strategi asimetris oleh sebuah negara untuk melumpuhkan lawannya bukan berarti kekuatan konvensional tidak diterapkan lagi. Justru untuk mengantisipasi gagalnya upaya melemahkan suatu negara, pola perang kombinasi juga sering digunakan. Jadi hard power dan soft power digunakan dengan cantik secara bersama, dengan kehebatan mind power di belakangnya.

Contoh perang konvensional yang mengembang, dapat kita lihat di Libya saat penumbangan Khadafi. Ketika strategi non-konvensional yang dilancarkan masih dianggap kurang mampu menundukkan Libya, AS lalu merubah strateginya dari non-konvensional menjadi konvensional dengan segera menyiapkan mesin-mesin perang yang dimilikinya beserta NATO untuk menggebuk kekuatan militer Libya yang masih bercokol dan mendapat dukungan dari sebagian rakyatnya.

Alasan awal adalah NFZ yaitu dari bahasa Polandia: Narodowy Fundusz Zdrowia atau ‘Zona Larangan Terbang’, atau dalam bahasa Inggris: A no-fly zone (no-flight zone), tapi itu sesungguhnya adalah kedok untuk mencapai tujuan sebenarnya.

Sedangkan sejarah perang di Indonesia juga mencatat, selama konflik RI-Permesta berlangsung, dengan dalih menjaga ladang minyaknya, AS selalu berusaha untuk masuk ke wilayah indonesia, melihat gelagat tidak beres yang ditunjukkan AS, TNI berusaha menggagalkan upaya tersebut dengan sesegera mungkin mengamankan ladang-ladang minyak AS sebelum sengaja dihancurkan oleh pemberontak PRRI-Permesta yang bersekongkol dengan AS.

Dengan begitu, AS dapat dipastikan tidak akan mempunyai alasan masuk ke wilayah RI, karena tidak memiliki alasan kuat sebagai pembenarnya. Perlu diketahui, AS sudah menyiapkan Armada VII dekat perairan Singapura dan terus melakukan manuver perang sebagai langkah persiapan memasuki wilayah indonesia.

Indonesia dulu berbeda dengan Indonesia sekarang, saat ini Indonesia bagi AS sudah dianggap sebagai “Good Boy” sehingga strategi konvensional belum saatnya digunakan melihat tekanan dan lobi-lobi AS yang diberikan dengan dalih menjaga kestabilan kawasan masih bisa di turuti/diikuti oleh pemerintah indonesia.

Jadi cukup dengan strategi Asimetris saja, AS sudah mampu menggoncangkan pemerintah indonesia lewat berbagai issue, informasi, kebebasan, budaya, ekonomi, narkoba, korupsi,LGBT,Perpecahan Islam dan lain sebagainya.

Seperti yang kita ketahui, Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin, dunia strategi dan pertahanan sedang memasuki babak baru, yakni perang asimetris.

”Kita harus meninggalkan cara berpikir perang konvensional. Banyak hal yang terjadi tanpa disadari adalah dampak perang asimetris. Media digunakan sedemikian rupa mengumbar sensasi. Perang asimetris itu bukan menghadapkan senjata dengan senjata atau tentara melawan tentara,” ujarnya. (Kompas 28/3/2011)

Wamenhan mengingatkan, negara yang ekonominya dan persenjataannya lemah adalah sasaran utama perang asimetris. Contoh, media internet atau media massa tanpa sadar dipakai untuk memengaruhi cara berpikir atau melemahkan bangsa, Pemberitaan dua media Australia mengenai kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan situasi politik di indonesia beberapa waktu lalu juga termasuk upaya pemerintah Australia dalam melancarkan strategi Asimetris dengan tujuan menggoyahkan stabilitas pemerintah indonesia lewat jaringan informasi.

Karena saat ini informasi mudah diakses lewat media,seperti Youtube, Tweeter, Facebook, Media Cetak maupun Elektronik.

Indonesia sendiri sebenarnya memiliki daftar panjang dijadikan sasaran perang asimetris. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia terus melakukan perang asimetris terhadap pendudukan Belanda hingga 1950, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), krisis Timor-Timur, Gerakan Pengacau Keamanan di Papua, dan lainnya.

Tamrin seorang pakar dalam salah satu presentasinya yang berjudul “Perang Asimetris, Tanggapan dan Penajaman”, membahas mengenai ancaman asimetris di bidang sosial-budaya dan agama, menyatakan beberapa argumentasi bahwa yang pertama adalah tidak meratanya penyebaran suku di Indonesia.

Seperti diketahui, di Indonesia terdapat 653 suku bangsa. Akan tetapi dari Sumatra hingga Jawa (kecuali Sumatra Selatan) hanya terdapat beberapa suku mayoritas. Sebaliknya di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, banyak sekali suku bangsa yang menghuni satu kota. Bahkan setengan dari jumlah suku bangsa berada di Papua. Ini dapat menjadi ancaman dissintegrasi.

Ancaman lainnya, bangunan keras: demokratisasi, desentralisasi, dan pemekaran wilayah. Desentralisasi pada saat ini, kata Tamrin, sudah kebablasan. Pemekaran juga luar biasa.

Di Lombok misalnya, dari sembilan menjadi 18 kelurahan. Banyak sekali gubernur-gubernur yang tidak berkinerja. Yang terakhir adalah bangunan lunak: kebangsaan, konstitusi, negara dan agama.

Menurut Manuel Castells di dalam bukunya, The Power of Identity: The Information Age Economy, Society and Culture, kata Tamrin, dahulu negara adalah pihak satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memaksa. Namun sekarang, negara mendapat saingan kelompok yang bahkan membuat negara tidak berkutik, yaitu terorisme lokal, fundamentalis agama dan suku.

Pakar lainnya, Fayakhun Andriadi, yang membawakan presentasi “Asymetric Warfare Strategy”, memaparkan mengenai pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap perang asimetris. Menurut dia, teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin meningkat, dan menduduki peran utama dalam kehidupan sehari-hari.

Teknologi informasi telah menjadi sesuatu yang bernilai sekaligus dapat menjadi senjata perusak.

“Sekarang, lini pertempuan akan bergeser ke lini informasi. Bombardir informasi akan membentuk citra yang tertanam di kawasan lawan dan akan melemahkan posisi mereka,” katanya.

Ia mencontohkan ketika Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet terlibat perang dingin yang memuncak di tahun 1980-an. Sungguh naif jika dikatakan Soviet hancur secara alamiah.

Justru, AS melancarkan asymetric warfare terhadap Soviet. Amerika dan negara-negara barat pandai memainkan strateginya dalam perang informasi yang lebih bersifat psychological warfare. Secara ideologi, kemunculan glasnost dan perestroika sudah berhasil menyerang ideologis komunis yang telah lama menjadi perekat kesatuan Soviet.

Apa yang harus kita lakukan agar Indomesia tetap terjaga dari kehancuran.

Fahami lebih mendalam tentang perang asimetris, Target, Strategi serta penerapannya, hal ini perlu kita lakukan sebelum semuanya terlambat.

Waktu bergulir dengan cepat, aktor yang terlibat semakin banyak. Rasa nasionalisme harus terus digelorakan, demi terjaganya keberadaan Indonesia yang bermartabat dan senantiasa menjaga dan mempertahan kan negara dan bangsanya agar semakin jaya dalam bingkai NKRI.

Kolonel Sus Drs. Mardoto, M.T (sumber: mardoto.com)

Jika ingin berhasil. Ketahui dan Hindari Faktor Penyebab Kegagalan Seorang Pemimpin

PADANG,SUMBARTODAY-Simak artikel berikut ini dan jadilah pemimpin yang mampu mengubah dunia! Selamat membaca!

Apa yang harus dilakukan Prmimpin?

Kepemimpinan adalah seni memotivasi sekelompok orang untuk bertindak mencapai tujuan bersama.

Meninjau dari definisi kepemimpinan di atas, tentu seorang pemimpin perlu mempersiapkan diri untuk dapat menginspirasi orang lain.

Dengan cara demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh pemimpin harus dikomunikasikan dengan cara melibatkan anggota kelompok untuk dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemimpin tersebut.

Pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar.

Mereka memberikan berbagai arahan baik secara praktis maupun teoretis, membangun visi yang inspiratif, dan menciptakan strategi, perencanaan dan cara eksekusi yang baru.

Sembari memberikan arahan, para pemimpin juga harus menggunakan keterampilan manajemen yang telah mereka pelajari untuk membimbing orang lain ke tujuan yang tepat, dengan cara yang halus (bukan memaksa) dan efisien.

“Seorang pemimpin mampu menyentuh hati orang lain sebelum meminta mereka melakukan sesuatu.” kata John C. Maxwell

Secara sederhana, seorang pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan cara mengkombinasikan kepribadian, keterampilan dan kompetensi (baik soft skills maupun hard skills) sehingga memberikan inspirasi dan dorongan motivasi kepada orang lain, sehingga tujuan yang ia inginkan menjadi tujuan bersama dan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

“Pemimpin tidak memaksa orang lain untuk mengikutinya, dia mengundang orang untuk ikut dalam sebuah perjalanan.” Charles Lauer

Banyak pemimpin yang berusaha mempelajari berbagai kunci keberhasilan untuk menjadi pemimpin yang dapat menginspirasi dan berhasil.

Namun, ternyata ada banyak faktor yang membuat mereka gagal menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Anda harus mengenali faktor-faktor ini jika Anda ingin menjadi pemimpin sukses.

Faktor Kegagalan Pemimpin

Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa sukses hanya dengan mengenali apa saja yang harus mereka lakukan, tanpa mengetahui apa saja yang tidak boleh mereka lakukan sebagai seorang pemimpin?

Berikut ini adalah daftar berbagai faktor kegagalan pemimpin, semoga dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi para pemimpin yang ingin sukses dalam usaha kepemimpinannya.

1.Tidak Berdiri Pada Kebenaran

“Leadership is practiced not so much in words as in attitude and in actions.” -Harold S. Geneen

Menutupi apa yang seharusnya diketahui, membuat pemimpin menjadi seorang pecundang.

Tidak mengatakan yang sebenarnya, memperlihatkan segalanya nampak lebih baik dari kenyataannya atau disebut pencitraan/kamuflase. Hal Ini akan membuat pengikut kecewa ketika mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.

2. Memimpin Tanpa Kasih Sayang

“Leadership without love is manipulation” Rick Warren

Seorang pemimpin agama bernama Rick Warren mengatakan bahwa memimpin tanpa adanya kasih dan sayang hanyalah manipulasi.

Kalimat tersebut bukan berarti kita sebagai seorang pemimpin harus mencintai semua orang yang kita pimpin, melainkan kita harus memiliki hati yang penuh rasa mencintai dan menyayangi sesama, sehingga kita sebagai pemimpin juga akan dicintai. Kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan paksaan, tidak akan pernah bertahan lama. hal ini perlu diingat, karena ketika kita bukan lagi sebagai seorang pemimpin, kita tidak akan dihargai bahkan nisa menjadi bahan ejekan.

3.Gagal Dalam Melayani Orang Yang Dipimpinya

“To command is to serve, nothing more and nothing less.” -Andre Malraux

Seorang pemimpin yang berhasil harus mampu melayani. Ini juga dapat diteladani oleh para bawahannya.

Dengan rajin bekerja, tentu seorang pemimpin akan memberkan inspirasi dan motivasi yang positif bagi semua orang.

Mereka yang gagal dalam memimpin tentu telah gagal dalam melayani dan memberikan contoh yang seharusnya kepada orang-orang yang dipimpinnya.

4.Memiliki Sifat dan Sikap Buruk

“The quality of a leader is reflected in the standards they set for themselves.” -Ray Kroc

Sikap yang anda perlihatkan sebagai seorang pemimpin akan menular kepada para bawahan Anda.

Contoh, jika anda seorang pemimpin seringkali terlambat tanpa adanya alasan yang jelas dan seringkali menyepelekan tugas, para bawahan Anda juga akan demikian.

Mereka juga akan beralasan bahwa pemimpin juga melakukan hal yang sama. pemimpin adalah contoh, makanya jangan lakukan keburukan. Respon Anda terhadap segala masukan, pertanyaan, saran dan gagasan baru, sangat penting untuk ditanggapi.

Sikap anda akan sangat menentukan pandangan dari para pengikut Anda, apakah mereka akan terus mengikuti anda sebagai pemimpin atau tidak.

5. Terlalu Sibuk Untuk Urusan Diri Sendiri

“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.” -John C. Maxwell

Setiap orang tentu punya kesibukan masing-masing. Seorang pemimpin yang sukses seharusnya tidak pernah “terlalu sibuk” untuk tugas yang membutuhkan perhatian mereka. Kepemimpinan menuntut agar Anda teratur dan efisien.

Tentu saja, para pemimpin yang sukses tahu bagaimana mendelegasikan tugas kepada anggota tim, mau memberikan waktunya saat keadaan darurat. Gunakan penjabaran berbagai tugas penting, sehingga yang tidak perlu melakukan yang tidak perlu. karena Itulah akan membantu dalam memprioritaskan setiap tugas

6. Berharap Hasil yang Memuaskan Hanya dari Pengetahuan

“Leadership and learning are indispensable to each other.” John F. Kennedy

Hasil yang baik dan memuaskan tidak datang dari apa yang Anda tahu, tetapi berasal dari apa yang Anda lakukan.

Strategi dan perencanaan yang baik tidak akan pernah berhasil jika tidak dieksekusi dengan benar.

Gelar yang berderet serta jabatan yang bagus tidak akan pernah menjamin kesuksesan seorang pemimpin.

Tidak hanya pengetahuan, tetapi seorang pemimpin juga melakukan pekerjaannya secara bijaksana.

7. Hanya Mengandalkan Gelar, Otak Kosong.

“Leadership is not about a title or a designation. It’s about impact, influence and inspiration. Impact involves getting results, influence is about spreading the passion you have for your work, and you have to inspire team-mates and customers.” -Robin S. Sharma

Tak jarang mereka yang mengaku sebagai pemimpin dan memiliki jabatan pemimpin, tetapi tidak melakukan fungsi mereka dengan benar. Mereka hanya mampu duduk manis di kursi empuk, namun setiap keputusan dan perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin sejati.

Seorang pemimpin sejati tidak membutuhkan gelar apapun, dia tidak butuh rasa hormat. Setiap pemimpin yang terlalu mendewakan pada gelar, sebenarnya mereka sedang mengungkapkan bahwa mereka tidak punya banyak hal yang dapat dilakukan.

8 Takut akan Regenerasi Kepemimpinan

“I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I am afraid of an army of sheep led by a lion.” -Alexander the Great

Mereka yang terlalu takut akan munculnya pemimpin muda yang memiliki potensi dan kemampuan dalam kepemimpinan, akan membuatnya menjadi pemimpin yang gagal. Seorang pemimpin sejati yang berhasil akan membuahkan para pemimpin baru yang lebih inovatif dan inspiratif.

Kualitas seorang pemimpin akan terlihat dari buah yang dihasilkannya, termasuk pemimpin baru, untuk meneruskan kepemimpinannya. “Pemimpin besar adalah yang bisa menciptakan lebih banyak pemimpin baru”

9 Tidak Antusias, Tidak memiliki Ide Cemerlang

“The art of communication is the language of leadership.” James Humes

Jika Anda sebagai pemimpin tidak bersemangat atau kurang antusias dengan apa yang Anda lakukan, jangan berharap orang lain yang anda pimpin akan antusias dan bersemangat.

Setiap pemimpin bisa memberikan perintah dan memberitahu orang, apa yang harus dilakukan kepada para bawahannya. seorang pemimpin bisa menularkan antusiasme yang ada pada dirinya ke pada Timnya, pahami hal itu dan mulai dari diri kita.

10 Melepaskan Diri Dari Tanggung Jawab

“Ultimately, leadership is not about glorious crowning acts. It’s about keeping your team focused on a goal and motivated to do their best to achieve it, especially when the stakes are high and the consequences really matter. It is about laying the groundwork for others’ success, and then standing back and letting them shine.” -Chris Hadfield

Memberikan tugas atau mendelegasikan tugas, bukan berarti Anda sebagai pemimpin pada akhirnya lepas tanggung jawab.

Malahan, tanggung jawab yang harus Anda emban lebih berat karena Anda harus memberikan arahan kepada bawahan yang mendapat tugas untuk dapat bertanggung jawab dengan tugasnya, dan hasil akhirnya, Anda jugalah yang harus bertanggung jawab.

Entah itu keberhasilan maupun kegagalan yang dilakukan oleh bawahan, Anda pun tetap ada pada posisi bertanggung jawab atasnya.

Kenali Diri Anda sebagai Seorang Pemimpin

Pemimpin gagal seringkali bersembunyi di balik meja dan gelar, ketika bawahan melakukan kelalaian atau kegagalan.

Melemparkan kesalahan dan lepas tangan terhadap kegagalan anggota tim,

Pemimpin yang kuat dan berhasil adalah mereka yang mendelegasikan tugas, bukan tanggung jawabnya.

Berikut ini kami kutip dari majalah forbes

Menjadi pimpinan dalam suatu perusahaan bukanlah suatu perkara yang mudah. Seorang pemimpin harus memegang tugas besar akan tangung jawab kepada semua bawahannya. Banyak pemimpin besar di dunia ini yang bisa bertahan lebih dari satu abad dalam kepemimpinannya, namun tidak sedikit pula pemimpin yang gagal dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin.

Sidney Finklestein, seorang profesor manajemen di Tuck School of Business di Dartmouth College, dalam artikel ”Why Smart Executives Fail” membagikan sebagian dari penelitiannya tentang mengapa 50 perusahaan besar seperti Enro, Tyco, Worldcom, Rubbermaid and Schwin menjadi sebuah kegagalan besar. Hasilnya menyatakan bahwa didalam perusahaan para senior eksekutif memiliki 7 kebiasaan yang sama. Finkelstein menyebutnya 7 Kebiasan dari pemimpin yang gagal. Salah satunya adalah perusahaan yang terlalu mendominasi.

Kebiasaan Para Pemimpin yang Gagal

Perusahaan Terlalu Mendominasi

Kebiasaan terburuk pertama yang mengakibatkan seorang pemimpin gagal adalah sebuah perusahaan yang mendominasi lingkungan bisnisnya yang mengatur arah pasar bisnis antara para Pemimpin/Eksekutif dengan perusahaan-perusahan lain. Dalam teorinya sebuah perusahaan memang seharusnya mendominasi perusahaan namun ada hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya dalam membentuk gambaran dan karakter perusahaan. Tidak seperti pemimpin yang sukses dan berhasil, pemimpin yang gagal kurang peka terhadap kesalahan yang dibuat, dalam arti seluasnya para pemimpin yang gagal kurang memahami letak kesalahan dan tidak berusaha untuk memperbaikinya. Yang terkadang tidak menyadari bahwa mereka sedang diberikan kesempatan untuk memperbaikinya.

Terlalu Mengontrol

Hal kedua kebiasaan buruk yang membuat para pemimpin gagal adalah Mereka (pemimpin) yang sangat berlebihan dalam berfikir tentang kemampuan mereka yang dapat mengontrol keadaaan dan merendahkan peran perubahan keadaan lingkungan dalam kesuksesan mereka. CEO yang termangsa oleh kepercayaan ini, tersiksa dalam ilusi tentang keunggulan pribadi mereka.

Seperti seorang sutradara film, tentu melihat dirinya sebagai pencipta perusahaan mereka. Menurut pendapatnya, semua orang yang ada diperusahaan hanya berperan sebagai eksekutor atau implementor visi mereka terhadap perusahaan. Sebagaimana mereka menyadari, setiap orang dalam perusahaan tersebut berada disana untuk melakukan kepentingan personal bagi perusahaan mereka. Seorang CEO Samsung, Kun Hee Lee, yang sukses dan berhasil dalam bidang elektronik, berfikir bahwa kesuksesan yang diraihnya mampu dia ulangi dalam bidang automobile. Beliau menginvestasikan dana sebesar 5 Billion US Dollar di dalam pasar auto yang sudah tidak berjalan secara baik Mengapa ? Tidak ada alasan bisnis. Lee hanya menyukai mobil dan bermimpi untuk berada di industri ini.

Kurangnya rasa hormat, sifat angkuh yang berlebihan dapat menghancurkan.

Tidak mudah menjadi seorang pemimpin dalam era digital dan milenial saat ini. karena perubahan yang terjadi begitu cepat dan sulit dideteksi, apa yang akan terjadi besok atau bulan depan sulit kita prediksi, maka dituntut kemampuan extra dari seorang pemimpin untuk mengelola perubahan yang terjadi itu.

Era sekarang sering digambarkan dengan isu-isu global yang mengarahkan perubahan yang terus terjadi, yaitu Sosial Media, Globalisasi, Mobile commerce, Geopolitic war, Renewable techonologies and Smart mechines, Outsourcing, Perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, Telecommuting dan virtual teams, Cybercrime, Redistribusi kekuatan ekonomi. Hal-hal inilah yang diperhadapkan kepada seorang pemimpin.

Dengan dinamika perubahan seperti ini, harus diakui bahwa tidaklah mudah mencari seorang pemimpin yang hebat atau pemimpin yang efektif. Kecenderungan yang terjadi adalah krisis kepercayaan kepada seorang pemimpin semakin meningkat, karena perilaku pemimpin banyak yang menipu dan berbohong kepada pengikutnya, tidak setia pada janji dan sumpahnya.

Kejadian ini bisa diamati yang selalu muncul dalam pemberitaan, baik di media cetak maupun di media televisi, sosial media dan sebagainya.

Seorang pakar dan penulis buku tentang Kepemimpinan, Richard Daft (2016) dalam buku teksnya mencatat apa yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, dengan mengatakan bahwa “hampir setiap bulan ada laporan baru mengenai seorang pemimpin yang berbohong, menyesatkan, atau menipu karyawan, pelanggan, atau pemerintah. Tidak heran survei menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemimpin menurun dan kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap pemimpin meningkat”.

Ini sebuah fenomena ironis di zaman modern dan kemajuan teknologi informasi yang sangat canggih saat ini.

Walaupun harus diakui bahwa pemimpin yang berkualitas dan hebat serta efektif banyak ditemukan dimana-mana, tetapi kecenderrungan peningkatan jumlah pemimpin yang gagal dengan perilaku yang tidak benar, menjadi sesuatu yang serius untuk dicermati.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin yang gagal, tidak berkualitas dan tidak efektif adalah mereka yang masih mempertahankan Paridigma Usang (Old Paradigm Leader) dalam memimpin.

Paradigma usang atau juga disebut paradigma tradisional yang sudah tidak sesuai dan mampu lagi mengelola perubahan yang terjadi di dalam organisasi, dan lebih banyak menciptakan permasalahan dalam organisasi ketimbang kemajuan yang akan diraih.

Makna Dasar Kepemimpinan : Pemimpin dan Pengikut

Para peneliti Manajemen dan Kepemimpinan mengakui bahwa defenisi kepemimpinan ini berubah dan berkembang sangat luar biasa. Bahkan seorang pakar kepemimpinan, James McGregor Burns menyimpulkan bahwa kepemimpinan “adalah salah satu fenomena yang paling diamati dan paling tidak dipahami di bumi.”

Mendefinisikan kepemimpinan telah menjadi masalah yang kompleks dan sulit dipahami karena sifat kepemimpinannya sendiri sangat kompleks dan terus menerus berubah.

Walaupun demikian, perlu sebuah pengertian sederhana tetapi representatif tentang leadership atau kepemimpinan ini, yaitu yang mengatakan bahwa “kepemimpinan adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan bersama diantara mereka”

Pengertian kepemimpinan ini menyimpulkan, terdapat komponen kunci yang menjadi makna dasar tentang leadership itu, yaitu

Kepemimpinan melibatkan pengaruh (Influence)
Terjadi di antara orang-orang
Orang-orang itu dengan sengaja menginginkan perubahan yang signifikan
Perubahan mencerminkan tujuan bersama antara para pemimpin dan pengikut (follower).

Kepemimpinan melibatkan pengaruh atau influence. Mempengaruhi berarti hubungan antar manusia tidak pasif; namun harus difahami bahawa yang mempengaruhi adalah multiarah dan tidak memaksa.

Saling mempengaruhi berarti ada timbal baliknya, bukan saja pemimpin yang mempengaruhi tetapi pengikut juga dapat mempengaruhi pimpinan. Di sebagian besar organisasi, atasan memengaruhi bawahan, tetapi bawahan juga mempengaruhi atasan.

Orang-orang yang terlibat dalam hubungan kepemimpinan menginginkan perubahan yang substantif, kepemimpinan menciptakan perubahan, tidak mempertahankan status quo. Sebagai tambahan, perubahan yang dicari tidak didikte oleh para pemimpin tetapi mencerminkan tujuan para pemimpin dan bersama pengikutnya.

Apalagi, perubahan adalah menuju hasil yang baik bagi pemimpin dan para pengikut, masa depan yang diinginkan atau tujuan bersama yang memotivasi mereka. Aspek penting dari kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama dalam satu visi, satu tujuan, satu mimpi dan satu kapal.

Dengan demikian, kepemimpinan melibatkan pengaruh untuk membawa perubahan menuju masa depan yang diinginkan dan lebih baik, berkualitas dan membahagiakan tentunya.

Selain itu, kepemimpinan adalah kegiatan manusia, berbeda dari dokumen administrasi atau kegiatan perencanaan. Kepemimpinan terjadi antara orang-orang, karena kepemimpinan melibatkan orang, sehingga harus ada pengikut.

Seorang ilmuwan, musisi, atlet, atau pemahat kayu dapat menjadi pemimpin dalam bidang keahliannya tetapi bukan pemimpin sebagaimana yang memiliki pengikut terlibat. Pengikut atau followeradalah bagian penting dari proses kepemimpinan dan semua pemimpin terkadang juga pengikut. Pemimpin yang baik tahu cara mengikuti dan mereka memberi teladan bagi yang lain.

Salah satu stereotipe penting yang harus difahami dengan sungguh-sungguh, menyatakan bahwa pemimpin merasa bahwa mereka berada di atas orang lain, ini tidak benar sepenuhnya. Karena kenyataannya, kualitas yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif adalah sama dengan yang diperlukan untuk menjadi pengikut yang efektif.

Pengikut yang efektif berpikir untuk diri mereka sendiri dan melaksanakan tugas dengan energi dan antusiasme sendiri. Mereka berkomitmen untuk mengerjakan sesuatu di luar kepentingan mereka sendiri, dan mereka memiliki keberanian untuk membela apa yang mereka percayai.

Pengikut yang baik bukanlah orang yang begitu saja mengikuti seorang pemimpin. Pemimpin dan pengikut yang efektif kadang-kadang bisa menjadi orang yang sama, memainkan peran yang berbeda pada waktu yang berbeda.

Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang teridiri dari para pemimpin dan pengikut dengan semua orang yang sepenuhnya terlibat dan menerima tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.

Saat ini, musti dimengerti bahwa kepemimpinan itu bisa saja datang dari siapa pun. Ketika kita berhenti menyamakan kepemimpinan dengan kehebatan dari visibilitas publik, maka akan menjadi lebih mudah untuk melihat peluang kita sendiri untuk kepemimpinan dan mengenali kepemimpinan dari orang-orang yang berinteraksi setiap hari.

Pemimpin datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan banyak pemimpin sejati bekerja di belakang layar. Kepemimpinan yang memiliki hasil besar seringkali dimulai dari kecil.

Ada peluang untuk menjadi pemimpin di sekitar kita yang melibatkan pengaruh dan perubahan menuju tujuan maupun hasil yang diharapkan. Para pemimpin organisasi akan datang dari mana saja dan di mana saja. Kepemimpinan adalah cara untuk bertindak dan berpikir yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau posisi formal dalam organisasi.

Sumber: natoma.com

Kenyataan Seorang Pemimpin

Saat ini dan hari-hari mendatang, bila Anda sedang dalam posisi sebagai seorang pemimpin maka hari-hari yang dihadapi dan dikelola dengan benar adalah hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu besar seperti

“Sosial Media, Globalisasi, Mobile commerce, Geopolitic war, Renewable techonologies and Smart mechines, Outsourcing, Perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya, Telecommuting dan virtual teams, Cybercrime, hingga pada Redistribusi kekuatan ekonomi”.

Sebuah kenyataan, sebuah dunia yang sama sekali berbeda sebelum 10 tahun yang lalu. Dan dipastikan akan terus berubah dan berbeda dalam segala aspek, arah, dinamika, tantangan dan tentu saja strategi mengelolanya.

Perubahan besar sedang terjadi di dunia berarti para pemimpin saat ini menghadapi tantangan yang tidak dapat mereka lakukan bahkan bayangkan beberapa tahun yang lalu. Dalam sebuah survei oleh Center for Creative Leadership ditemukan bahwa sebesar 84 persen pemimpin yang disurvei mengatakan definisi kepemimpinan yang efektif berubah secara signifikan dalam beberapa tahun pertama abad kedua puluh satu yang baru dijalani 15 tahunan ini.

Bahkan sebelum teknologi informasi mobile dan sosial media mulai membentuk kembali kehidupan pekerjaan sehari-hari. Keterhubungan dan mobilitas sosial menjadi aspek utama yang harus dieklola oleh seorang pemimpin.

Hasil-hasil pemikiran para sejarawan dan bahkan para ilmuwan percaya bahwa dunia kita sedang mengalami transformasi. Lebih mendalam dan jauh jangkauannya daripada yang dialami sejak zaman modern dan Revolusi Industri lebih dari 500 tahun yang lalu. Pemimpin hari ini beroperasi di dunia di mana sedikit yang pasti, kecepatannya tanpa henti, dan segalanya lebih kompleks.

Rubah Paradigma

Kenyataan dunia baru yang telah berubah sangat drastis dalam segala aspek, maka pemimpin harus meninggalkan paradigma usang, paradigma tradisional dan segera berpindah dalam wilayah paradigma modern yang lebih maju.

Transformasi ini membutuhkan transisi dari Paradigma Kepemimpinan Tradisional masuk kedalam Paradigma Kepemimpinan Baru nan Modern.

“Paradigma adalah pola pikir bersama yang mencerminkan secara fundamental pola berpikir seorang pemimpin tentang melihat dan memahami dunia ini. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara memandang dunia ini dan dengan cara memandang demikian, akan menentukan sikap, langkah dan perilaku mengelola dunia ini”.

Dalam ranah kepemimpinan, dikenal juga paradigma kepemimpinan yang usang dan sama sekali tidak efektif untuk mengelola organisasi, karena akan banyak menimbulkan permasalahan ketimbang kinerja yang baik.

Terdapat lima macam paradigma usang seorang pemipin yang tidak berkualitas dan akan menemui kegagalannya, yaitu (i). Stabilazer, (ii). Controller, (iii). Competitor, (iv). Diversity Avioder, dan (v). Hero.Sementara itu, ada juga lima aspek Kepemimpinan Paradigma Baru, yaitu (i). Change Manager, (ii). Facilitator, (iii). Collabolator, (iv). Diversity Promoter, dan (v). Humble.

Pertama, From Stabilizer to Change Manager

Di masa lalu, banyak pemimpin berasumsi bahwa jika mampu melakukan hal-hal yang berjalan dengan baik terus menerus dan mantab maka organisasi akan sukses. Namun dunia sekarang ada di dalamnya gerakan perubahan yang konstan dan dijamin tidak ada lagi yang pasti. Jika seseorang pemimpin masih memiliki ilusi adanya stabilitas pada awal abad kedua puluh satu ini dipastikan organisasinya atau perusahaan yang dimpimpinnya sudah hancur dan gulung tikar.

Kejadian-kejadian maha dahsyat yang terjadi diberbagai belahan dunia beberapa tahun terakhir menjadi bukti konkrit tentang terjadinya gerakan perubahan yang memaksa seorang pemimpin untuk tidak lagi berpikir stabilitas.

Sekadar contoh, Gempa dahsyat di Jepang pada tahun 2011 memicu gelombang tsunami besar-besaran dan merusak reaktor nuklir di pembangkit listrik Daiichi Fukushima dan menyebabkannya penutupan beberapa perusahaan, menciptakan gangguan rantai pasokan produsen di seluruh dunia. Setelah bencana tersebut, para manajer di Tokyo Electric Power Company (Tepco) dikritik karena gagal bertindak cepat mendinginkan reaktor di Fukushima.

Contoh lainnya, The Arab Spring, sebuah gelombang protes revolusioner di dunia Arab itu dimulai pada akhir 2010, telah menciptakan lingkungan yang hiruk-pikuk untuk bisnis yang beroperasi di wilayah ini serta meningkatnya ketidakpastian dan ketidakstabilan perusahaan di seluruh dunia.

Ketidakstabilan tetap meningkat di seluruh dunia dunia Arab menyebabkan masalah bagi organisasi lokal dan asing.

Lihat misalnya yanga terjadi di Uni Eropa (UE), Spanyol, Irlandia, dan khususnya Yunani mengalami kesulitan membayar hutang mereka, menyebabkan kemungkinan perpecahan sistem euro (mata uang tunggal yang diadopsi oleh negara-negara Uni Eropa).

Pemimpin perusahaan multinasional melakukan bisnis di negara-negara Uni Eropa harus bersiap menghadapi yang terburuk dan mengambil langkah melindungi diri sendiri, serta mempertimbangkan apa yang akan dilakukan jika kembali ke mata uang nasional.

Mempertahankan sesuatu yang stabil sesungguhnya menjadi usaha yang sia-sia belaka. Yang dibutuhkan adalah upaya dan reaksi gerak sangat cepat agar tidak ketinggalan mengikuti perubahan yang ada dan akan terus ada. Bila perlu harus mendahului perubahan itu. Ini artinya paradigma stabilitas tidak menjadi jawaban persoalan yang ada.

Pemimpin terbaik hari ini menerima keniscayaan perubahan dan krisis dan memanfaatkannya, mereka sebagai sumber potensial energi dan pembaharuan diri. Kemampuan beradaptasi adalah semboyan hari ini.

Bahwa kesuksesan organisasi hasil dari pemimpin yang bisa tetap tenang, fokus, dan disiplin dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang tak terelakkan.

Kedua, From Controller to Facilitator

Para pemimpin yang sedang berkuasa pernah percaya bahwa kontrol yang ketat dibutuhkan organisasi yang berfungsi efisien dan efektif. Hirarki organisasi yang ketat, pekerjaan terstruktur dan proses kerja, prosedur yang terperinci dan mengikat semua orang, bahwa orang-orang di puncak memiliki kekuatan dan mereka yang berada di bawah tidak memiliki kuasa apapun.

Saat ini, asumsi usang tentang distribusi kekuasaan tidak lagi bisa diterima. Penekanan pada kontrol dan kekakuan berfungsi untuk memadamkan motivasi, inovasi, dan moral sehingga bukan lagi menghasilkan capain yang diinginkan tetapi ambruknya moral dan semangat kerja karyawan.

Pemimpin yang efektif berbagi kekuasaan ketimbang menimbunnya dan menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan otak organisasi dengan mendapatkan semua orang yang terlibat dan berkomitmen dalam organisasi.

Alih-alih menjadi pengendali, pemimpin adalah fasilitator yang membantu orang melakukan dan menjadi yang terbaik dengan menghilangkan rintangan untuk mencapai kinerja yang baik, membuat orang menyukai apa yang mereka butuhkan, memberikan kesempatan belajar, dan menawarkan dukungan dan umpan balik.

Ini berarti modal manusia menjadi lebih penting daripada modal finansial. “Ide atau gagasan jauh lebih penting daripada materi”. Bila semua organisasi membutuhkan pekerja menjalankan mesin delapan jam sehari, sistem komando dan kontrol tradisional umumnya bekerja cukup baik, tapi kesuksesan hari ini tergantung dari kapasitas intelektual semua karyawan.

Salah satu tugas pemimpin yang paling menantang adalah yang memungkinkan setiap orang untuk merangkul dan menggunakan kekuatan mereka secara efektif bagi kemajuan perusahaan.

Ketiga, From Competitor to Collaborator

Dunia sekarang dikuasai oleh sosial media yang luar biasa. Sehingga media sosial telah menempatkan konektivitas pada steroid,” yang tampil dalam bentuk samar-samar nan kabur kabur dan kadang-kadang melenyapkan batas-batas di dalam dan di antara organisasi.

Dalam jaringan yang saling terkait usia, kolaborasi menjadi lebih penting daripada persaingan. Artinya, perkembangan teknologi media sosial menempatkan paradigma usang sebagai Pesaing/Competitor, sudah tidak lagi relevan.

Karena kecenderungan orang saat ini menjadi menyatu dalam sebuah kerjasama atau kolaborasi untuk menghadapi dan mengelola sesuatu. Keberhasilan seorang pemimpin memanfaatkan ide, talenta, dan sumber daya secara maksimal dari segala jenis dan sumber.

Pemimpin yang paling berhasil menekankan kerja tim, kompromi, dan kerja sama, tim self-directed dan bentuk kolaborasi horizontal lainnya menyebar pengetahuan dan informasi di seluruh organisasi.

Pemimpin yang efektif juga bekerja sama dengan pemasok, pelanggan, pemerintah, universitas, dan organisasi lainnya. Ada trendyang berkembang di dalam perusahaan yang menganggap diri mereka sebagai tim yang menciptakan nilai bersama bukan sebagai entitas otonomi dalam persaingan dengan yang lainnya. Kolaborasi menghadirkan tantangan kepemimpinan yang lebih besar daripada konsep lama kompetisi.

Pemimpin pertama harus mengembangkan pola pikir kolaboratif mereka sendiri dan kemudian menciptakan lingkungan kerja tim dan komunitas yang mendorong kolaborasi dan saling mendukung. Mereka belajar menjaga komunikasi tetap terbuka dan menggunakan pengaruh alih-alih menggunakan wewenang mereka untuk memadamkan bahaya politik, dan bergerak maju.

Keempat, From Diversity Avoider to Diversity Promoter

Banyak organisasi saat ini dibangun berdasarkan asumsi keseragaman, pemisahan, dan spesialisasi. Orang yang berpikir sama, bertindak sama, dan memiliki keterampilan kerja yang sama dikelompokkan ke dalam sebuah departemen, seperti akuntansi atau manufaktur, terpisah dari departemen lain.

Kelompok homogen merasa mudah bergaul, berkomunikasi, dan saling memahami. Pemikiran seragam yang muncul, bagaimanapun, bisa menjadi bencana di dunia menjadi lebih multinasional dan beragam.

Membawa keragaman ke dalam organisasi adalah cara untuk menarik manusia berbakat terbaik dan mengembangkan pola pikir organisasi yang cukup luas untuk berkembang dalam dunia multinasional.

Mencari karyawan dengan usia, nilai, latar belakang etnis, dan pengalaman kerja yang berbeda. Orang-orang memiliki gaya yang berbeda, namun organisasi nampaknya bekerja lebih baik. Kelompok orang yang berbeda peran, dan beragam pengalaman memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan baik untuk kinerja yang lebih baik.

Kelima, From Hero to Humble

Aspek terakhir dari paradigma kepemimpinan adalah merasa menjadi pahlawan. Seorang pemimpin targetnya adalah menjadi orang yang dianggap penyelamat dan paling besar di dalam sebuah organisasi. “Leader-as-hero“, sebuah paradigma usang yang sudah tidak berlaku lagi.

Yang dibutuhkan sekarang adalah paradigm baru, yaitu “leader-as-humble”, mengenali pemimpin dibelakang layar dengan susah payah yang dengan tenang membangun perusahaan yang kuat dan tangguh dengan mendukung dan mengembangkan setiap orang lain daripada memaksakan kemampuannya sendiri untuk sukses dan dianggap pahlawan.

Adalah seorang Abraham Lincoln yang memutuskan membuat pilihan yang jitu di awal karir politiknya untuk menggunakan kemampuannya untuk melayani kepentingan rakyat Amerika Serikat daripada memberi makan egonya sendiri.

Sumber: strategicleaders.wordpress.com

Salah satu alasan untuk beralih dari hero ke humble nan rendah hati adalah kurang realistis untuk pemimpin individu menghadapi semua tantangan di dalam tim atau organisasi yang keadaaannya kompleks dan berubah dengan sangat cepat.

Pemimpin pahlawan mungkin lebih berisiko dan berani membuat keputusan sendiri seringkali tanpa mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, sedangkan pemimpin yang rendah hati akan meminta nasehat dan meluangkan waktu untuk memikirkan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakannya.

Melihat perubahan dunia yang sudah menglobal habis-habisan ini, seakan tidak ada jarak lagi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seakan dunia ini telah menjadi sebuah “Global Village” atau desa dunia, dimana kemajuan telekomunikasi, komunikasi dan informasi menyebabkan konektivitas yang tinggi antara semua manusia sejagad ini, maka hanya pemimpin yang meninggalkan paradigm usang yang berhasil, dan berkualitas ketika dengan sungguh-sungguh menerapkan Paradigma Kepemimpinan Baru.

Yang diinginkan saat ini dan dimasa yang akan datang, bukan lagi seorang Pemimpin Pahlawan, tetapi yang dirindukan adalah Pemimpin yang Humble!

(sumber Forbes)

Benarkah Erdogan Sebut Prabowo adalah Sukarno Baru Indonesia?

PADANG,SUMBARTODAY-Berselang beberapa hari setelah Debat Pilpres 2019, konten ihwal kandidat bermunculan. Pada platform arsip video YouTube dan jaringan pesan pribadi, misalnya, muncul kabar bahwa Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memberi pujian kepada calon nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Kabar yang Diperiksa

Salah satu video yang beredar berjudul: “BANGGA!!! ~ PUJI PIDATO PRABOWO, RECCEP TAYYIB ERDOGAN, SOEKARNO BARU AKAN HADIR DI INDONESIA”. Dalam video yang lain disebutkan: “PUJI PIDATO PRABOWO, ERDOGAN: Soekarno baru akan muncul di INDONESIA”.

Selain menampilkan kolase foto Erdogan dan Sukarno, konten di video-video tersebut turut memuat teks yang diklaim berasal dari Erdogan. Tertulis: “Dalam sesi wawancara tak resmi, Erdogan memuji Prabowo seperti Soekarno, ‘Sepertinya Soekarno baru akan muncul di Indonesia’.”

Tidak ada keterangan jelas ihwal sumber pernyataan itu.

Fakta

Penelusuran kami menemukan bahwa konten yang sama persis atas teks yang diklaim berasal dari Erdogan itu terdapat di portal online bernama asiasatu.online.Dua hari sebelum debat digelar, situs ini merilis artikel dengan tajuk, “Puji Pidato Prabowo, Erdogan: Soekarno Baru Akan Muncul di Indonesia!”.

Sayang, informasi tersebut sama meragukannya. Pernyataan Erdogan yang dimuat dalam artikel itu hanya diberi keterangan berasal dari “sesi wawancara tak resmi”. Tidak disertakan keterangan lebih jelas mengenai sumber yang dimaksud, kendati artikel ini menyertakan konteks atas informasi di dalamnya. (Erdogan dianggap memberikan pujian atas pidato kebangsaan yang dilakukan Prabowo pada 14 Januari 2019 lalu.)

Tidak Ada Keterangan Resmi

Sampai tulisan ini dirilis, laman resmi pemerintah maupun kepresidenan Turki sama sekali tidak mempublikasikan satu pun konten terkait dengan Prabowo.

Hal yang sama juga muncul ketika kami melakukan penelusuran ke akun Twitter resmi Erdogan (@RT_Erdogan) atas kata kunci “Soekarno” maupun “Prabowo” dalam kurun waktu 1 Januari 2018 – 23 Januari 2019. Hasilnya? Nihil.

Dari sini, dapat diartikan bahwa adanya klaim tentang pernyataan pujian dari Erdogan untuk Prabowo belum terverifikasi sebagai informasi yang sahih.

Rumor Digabung Berita Sungguhan

Dalam artikel asiasatu.online, terdapat informasi lain yang menyebut bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Yunahar Ilyas, pernah memuji sosok Erdogan. Informasi itu memang dapat ditemukan di sebuah artikel yang pernah dipublikasikan Anadolu Agency (penerbit ringkasan berita di Turki) pada 19 Juli 2017.

Gambaran tersebut bisa dibaca sebagai upaya penggabungan rumor dengan informasi lain. Pembaca harus hati-hati dalam menyikapi keberadaan artikel tersebut.

Menariknya, dari penelusuran kami, terdapat blog pribadi yang menyebut “Erdogan sebagai Soekarno baru,” bukan Prabowo. Bisa jadi, konten inilah yang sebetulnya dimaksudkan, sekalipun tidak ada petunjuk yang menguatkannya.

Perlu digarisbawahi, asiasatu.online pernah melakukan hal semacam ini manakala mereka memberitakan soal Erdogan yang dianggap menangisi insiden pembakaran bendera HTI di Garut, beberapa waktu lalu.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah rumor yang menyebut Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memberi pujian kepada Prabowo Subianto (dan menyebut Sukarno baru akan muncul di Indonesia) adalah informasi yang keliru (tidak benar).

Rumor yang kemudian berkembang menjadi artikel di beberapa portal onlinetersebut didasarkan pada sumber yang meragukan. Tidak ada keterangan resmi dari pemerintah Turki, juga dari media sosial resmi Erdogan maupun berita-berita berbahasa Inggris.

Informasi yang digunakan dalam konten ini cenderung mengarah pada model informasi yang difabrikasi (fabrication news).

Awak Media mendapat akses aplikasi CrowdTangle yang menunjukkan sebaran sebuah unggahan (konten) di Facebook, termasuk memprediksi potensi viral unggahan tersebut.

Penulis: Frendy Kurniawan

Editor: Maulida Sri Handayani

(sumber tirto.id – Politik)